Pembobol Cyber Royal Bank Scotland Ditangkap Badan Intelijen Rusia

Pihak berwenang Rusia diam-diam berhasil menangkap sejumlah tersangka pelaku perampokan perbankan cyber terburuk yang dialami RBS WorldPay. Badan intelijen Rusia Federal Security Service menangkap aktor utama perampok cyber yang berhasil membobol Royal Bank Scotland sebesar £6 juta. Keberhasilan ini sekaligus menunjukan Rusia jauh lebih baik dalam melakukan kerjasama internasional ketimbang periode lalu.

Seputar Kejahatan Cyber Perbankan :

+ 15.000 Rekening HSBC Swiss Dibobol Hacker

Kesuksesan Rusia menangkap pelaku menjadi pembuktian penting dan sebuah harapan baru bahwa negara yang selama ini dicitrakan sebagai surga bagi pelaku kriminal ternyata tak membiarkan para pelaku tinggal tenang di Rusia, dan bukti bahwa Rusia pun terbuka berkolaborasi dengan badan-badan penegak hukum di seluruh dunia.

Federal Security Service (FSB) dilansir Financial Times (21/3/2010) lalu telah menangkap para pelaku termasuk Viktor Pleshchuk yang diduga sebagai otak utama kejahatan cyber yang berhasil membobol unit pemrosesan pembayaran Royal Bank Scotland. FSB sebelumnya telah meminta Federal Bureau of Investigation untuk bersama-sama menangani kasus ini sebagai prioritas internasional utama, dan beroperasi secara senyap menangkap para pelaku agar tak diketahui oleh para penjahat cyber lainnya di Rusia yang juga dilacak.

FSB bekerja sama dengan FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan sejauh ini menolak memberikan penjelasan terkait hal ini, sementara pihak bank, RBS hanya menyatakan terus melakukan kerjasama dengan semua pihak berwenang.
"Saya percaya kita memasuki tahap kerjasama yang sangat kokoh dengan semua pihak berwenang Rusia, ujar Don Jackson, seorang pakar Cybersecurity yang bekerja untuk SecureWorks di Atlanta yang mendokumentasi kunjungan singkat para penegak hukum Rusia.

RBS WorldPay juga memiliki basis di Atlanta Amerika Serikat dan Pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman kepada Pleschuk pada November lalu bersama dengan Sergei Tsurikov seorang Estonia, dan Oleg Covelin asal Moldova. Penuntut federal menyatakan penangkapan ini menjadi sebuah sukses besar sebab secara tak langsung berhasil menembus salah satu lingkaran hacker tercanggih di dunia.

Pleschuk dan Tsurikov dan grupnya didakwa membobol enkripsi RBS yang memproteksi data yang berhubungan pembayaran gaji melalui kartu-kartu debit milik para karyawan perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabah RBS. Para hacker lalu dengan Kartu-kartu debit duplikasi menggunakannya dalam periode 12 jam di akhir 2008 untuk menarik uang tunai dari 2.100 kota di 208, demikian terungkap di pengadilan, lansir Financial Times.

Sejumlah pihak berwenang Amerika Serikat mengatakan pada tahun lalu telah menerima permintaan kerjasama penanganan kasus dari sejumlah negara termasuk Estonia, yang menyatakan adanya serangkaian penarikan uang melalui ATM yang mencurigakan di Tallin, kemudian berlangsung penangkapan Tsurikov dan segera diatur upaya ekstradisi.

Hukum Rusia melarang ekstradisi waraganya dan masih belum jelas seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pleshchuk jika dia didakwa di Rusia. Belum diketahui juga apakah hacker St Petersburg menjadi bagian kejahatan terorganisasi yang memiliki perlindungan khusus dari sejumlah petinggi negara.

Sejumlah pelaku kiriminal Rusia, baik individual atau organisasi sering kali dapat menghindari berbagai investigasi berkat koneksi politik, dimana politisi tertentu memanfaatkan kemampuan hacker untuk memerangi lawan-lawan politik Kremlin.

Para pejabat Amerika Serikat dan Inggris sudah lama frustrasi dengan kegagalan untuk mencapai kemajuan pengungkapan kejahatan cyber terkait dengan Rusia. Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk menangkap dua penjahat cyber pencuri identitas 10 tahun lalu, sebuah kelompok kejahatan kartu pembayaran terorganisasi : ShadowCrew dan Albert Gonzales seorang hacker yang dituduh mencuri 40 juta kartu kredit dan debit dan diduga Rusia terlibat. Sejauh ini tak satu pun di tahan.

Seorang agen FBI pun harus berurusan dengan pihak berwenang Rusia, saat dua orang Rusia yang di tangkapnya di Rusia dan berhasil dibawa ke Seattle untuk ditahan pada 2000 lalu, namun pihak berwenang Rusia lalu menyatakan melakukan investigasi terhadap Schuler atas tindakannya yang melakukan pencarian hacker secara tak resmi di negara lain, di tanah Rusia.

(Martin Simamora)

Awan Hitam Bayangi Integrasi ASEAN 2015

Kota Hanoi, Vietnam akan menjadi tuan rumah ASEAN Summit ke-16 dari tanggal 8-9 April 2010 dengan tema :Towards the ASEAN Community: from vision to action. Uniknya sekalipun ASEAN sebagai organisasi punya keinginan kuat untuk meningkat ASEAN menjadi sebuah komunitas yang terintegrasi, tidak demikian dengan negara-negara anggotanya yang terlihat enggan dan waspada dengan ekses integrasi yang tak sepenuhnya siap dihadapi.

Seputar ASEAN Economic Community(AEC) :

+ AEC Capai Kemajuan 85%
+ Malaysia Tuan Rumah ASEAN Single Window
+ India Ingatkan ASEAN Pentinganya Konektifitas
+ Akankah ASEAN Membentuk Mata Uang Tunggal?
+ ASEAN Akselerasi Pembangunan ICT Menuju ASEAN Economic Community
+ ASEAN Bangun Web Portal Pariwisata

Vietnam yang menjadi tuan rumah malah tak terlibat sama sekali dalam ASEAN-China Free Trade Agreement yang telah berlaku efektif sejak Januari 2010, dan Vietnam akan memerlukan mediator sekalipun sebagai tuan rumah. Faktanya FTA bukanlah sesuatu yang didambakan oleh negara-negara ASEAN.

Indonesia bahkan cenderung memandang ASEAN-China FTA bukanlah hal yang utama, tak lebih dari upaya membangun komunitas. Menteri Industri Minister M.S. Hidayat pada 19 Januari 2010 kepada DPR seperti dilansir Reuter menyatakan, khawatir bila kesepakatan tersebut dapat menciptkan pengangguran. Dampak paling serius akan dialami industri baja, tekstil, kimia non organik, meubel dan industri lampu hemat energi, ujarnya dan meminta agar kesepakatan perdagangan bebas pasar ASEAN dengan para mitra ditinjau kembali untuk melindungi sektor-sektor tersebut dari serbuan produk China. Argumen sebaliknya dilontarkan oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu yang membela kesepakatan FTA dan menyatakan dengan adanya FTA ASEAN-China memberikan peluang bagus bagi eksportir Indonesia untuk masuk ke pasar China dan mendorong investasi langsung perusahaan-perusahaan asal China, ujarnya dilansir AFP.

Berkait dengan visi besar ASEAN untuk beranjak menuju level yang lebih tinggi sebagai ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sebuah model yang mirip dengan Masyarakat Ekonomi Eropa sebelum beranjak ke level integrasi yang lebih sempurna menjadi European Union, para pemimpin ASEAN dalam ASEAN Summit ke- 15 terdahulu telah menyepakati sebuah program kerja besar yang akan mendorong integrasi dengan terbentuknya ASEAN ICT Master Plan dengan tujuan utamanya membangun konektifitas ASEAN.

ASEAN menilai bahwa posisi ASEAN ada di titik pertemuan kawasan dengan daya ekonomi yang besar dan di kawasan yang bertumbuh yang berbatasan langsung dengan India di Barat; China, Jepang dan Korea Selatan di Timur Laut; dan Australia & Selendia Baru di Selatan. "Sehingga ASEAN memiliki potensi menjadi jangkar transportasi, Teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagai sentra turisme kawasan.
Para pemimpin ASEAN telah menyepakati dalam ASEAN Statement di Thailand, bahwa ASEAN harus segera merampungkan pembangunan koneksi terkait yang meliputi jalur jalan, jalur kereta, jalur udara dan jalur laut dalam Komunitas ASEAN, dan juga proyek-proyek infrastruktur baru lainnya. Termasuk ASEAN HIGHWAY NETWORK dan SINGAPURA-KUNMING RAIL LINK.

(Martin Simamora)

Inggris Akan Tingkatkan Fungsi Kartu Identitas & Paspor

Pelayanan Identitas dan Paspor Inggris memastikan pengembangan fungsi Chip & PIN baru masih dalam tahap awal. dilaporkan kelak pada 2012 peningkatan fungsi-fungsi kartu identitas dapat berarti penggantian smua kartu identitas yang saat ini berlaku.

Seputar Program Kartu Identitas dengan Chip,PIN dan Biometrik

+ Program Pengembangan Kartu Identitas Chip Bebani Anggaran
+ Data Base Biometrik Nasional dan Identifikasi Biometrik Portabel Perkuat Kepolisian Inggris

Penambahan fungsi PIN dan Chip pada kartu identitas nasional telah dikonfirmasi baru memasuki tahap awal pengembangannya, ungkap Identity and Passport Service (IPS). Implementasi berbagai fitur baru pada kartu identitas baru akan memungkinkan pemanfaatannya yang lebih luas dan multi fungsi, verifikasi identitas dan mampu melakukan ragam transaksi.



Juru bicara HomeOffice yang membidangi identitas seperti dilansir PublicTechnology.net (25/3/2010) menyatakan kini sedang dilakukan pengembangan aspek tehnik dan eksplorasi pengembangan layanan identitas yang lebih luas.

Sebagaimana dilaporkan TheRegister.co.uk baru-baru ini pengembangan fungsi-fungsi baru pada kartu identitas memerlukan penggantian kartu identitas yang berlaku saat ini dan sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Identitas Meg Millier, meminta sektor bisnis Inggris untuk mengembankan potensi dengan memanfaatkan fungsi baru kartu identitas di sektor bisnis.

Sebelumnya pada awal Maret, Home Secretary Alan Johnson telah menyatakan kepada House of Commons bahwa pelaksanaan skema ini akan membutuhkan anggaran sebesar 17 juta pound sterling dan terwujud pada 2017.


(Martin Simamora)

Arab Capai Perkembangan E-Government Mengesankan

Mengacu kepada pemeringkatan kesiapan e-Government negara-negara Arab yang dipublikasikan oleh PBB untuk tahun 2010 dalam UN Global e-Government Readiness Report capaiannya mengesankan, ungkap sebuah perusahaan IT yang menyediakan perangkat layanan e-Government.

Seputar Arab & E-Government :

+ Bahrain Implementor E-Government yang Luar Biasa
+ Apakah Pemeringkatan E-Government Bermanfaat Bagi Pemerintahan Sebuah Negara?
+ Perserikatan Bangsa-Bangsa Menjawab Gugatan Terhadap Pemeringkatan E-Government
+ E-Government Readines Negara-Negara Organisasi Konfrensi Islam
+ eGOVsharE 2009

SSS Process perusahaan yang berkedudukan di Yordania menyatakan, dalam laporan pemeringkatan e-Government 2010, PBB menempatkan Bahrain sebagai negara yang sukses mengembangkan e-Portal dan menghadirkan beragama layanan online, sehingga menjadi negara utama implementor e-Government dan menduduki peringkat ke-13 global.

Peringkat ini terbilang luar biasa jika dibandingkan dengan capaian Bahrain pada pemeringkatan periode sebelumnya yang hanya menduduki peringkat ke-29.
Alaa Ensheiwat, CEO SSS menyatakan, sukses yang diraih pemerintah Bahrain mencerminkan determinasi dan keinginan yang kuat pemerintah untuk mengembangkan identitas yang moderen. Sukses ini akan mendorong Bahrain untuk masuk ke jajaran 10 besar pada survei kesiapan e-Government PBB pada 2012 mendatang.

Setelah Bahrain menjadi yang terbaik di kawasan Arab, selanjutnya di posisi ke dua adalah Uni Arab Emirates yang memiliki peringkat ke-49 global, dan diikuti oleh; Kuwait di peringkat ke-3 (50 global) dan Yordania di peringkat ke-4 (51 global).
Ensheiwat memprediksi posisi ketat antara Kuwait, Yordania dan Emirat akan mendorong upaya-upaya yang lebih maju untuk mempertahankan keberhasilan Arab dalam mengimplementasikan e-Government.

Laporan kesiapan e-Government pun menunjukan kerajaan Saudi Arabia mampu meraih kemajuan yang mengesankan, jika pada 2008 lalu menduduki posisi ke-70 maka pada peringkat 2010 menduduki posisi ke-58 atau kelima terbaik di kawasan Arab, selanjutnya Katar menduduki peringkat ke-6, namun peringkat globalnya menlorot dari sebelumnya di posisi ke-53 menjadi diposisi ke-62.

Ensheiwat menjelaskan, Laporan Kesiapan e-Government Global berdasarkan pada kesiapan dan kecepatan pemerintah pusat yang mengacu kepada tiga indikator utama perkembangan tingkat kesiapan sebuah negara; Indeks website pemerintah, infrastruktur telekomunikasi dan data statistik, dan indeks sumber daya manusia yang mengacu ke UNESCO.

Pemerintah perlu bertindak segera untuk mengembangkan portal-portal e-Government, melengkapinya dengan berbagai fungsi layanan yang memiliki peran penting meningkatkan posisi ekonomi dan menghemat keuangan disamping mampu mempercepat prosedur atau meringkaskan birokrasi, integrasi total antara sektor pemerintah dan sektor swasta dan secara bersamaan menciptakan tranasparansi manajemen.

Lebih lanjut, Ensheiwat mengingatkan agar semua pihak terkait dalam penerapan e-Government segera bekerja menyiapkan perangkat hukum dan semua departemen mengatasi berbagai hambatan yang dapat menghambat laju pembangunan e-Government. Hal penting lainnya, perlu sebuah lingkungan yang mendukung perkembangan e-Government sehingga mempermulus proses transformasi, dengan semaksimal mungkin meminimalisasi birokrasi dan tahapan operasional yang lambat.

Mengatasi hambatan tehnik yang merintangi suksesnya e-Government juga harus dicermati jelas Ensheiwat yang biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengalaman manajemen dan keahlian tehnik khusus konvergensi e-Government, dengan cara menyiapkan sistem-sistem operasi khusus, mengadakan kampanye pendidikan dan promosi, atau juga mengatasi hambatan finansial yang biasanya muncul sebagai akibat kesalahan mengkalkulasi anggaran yang dibutuhkan atau alokasi dana yang tak cukup untuk proyek transformasi.

(Menafn.com | Martin Simamora)

India Wajibkan Perusahaan Perangkat Jaringan Asing Lakukan Transfer Teknologi Ke Perusahaan Lokal

Departemen Telekomunikasi India menginginkan semua perusahaan atau vendor perangkat jaringan melakukan transfer teknologi ke perusahaan-perusahaan lokal dalam waktu tiga tahun selama penjualan perangkat jaringan kepada operator-operator telekomunikasi India, demikian ungkap dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Teknologi pada website resminya.

Seluruh operator jaringan harus menerapkan jaminan keamanan atau security clearance pada semua perangkat yang tidak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan India, dan para operator hanya dapat mempekerjakan ahli-ahli tehnik India untuk melakukan perawatan perangkat jaringan, sebagai bagian dari rangkaian langkah pengamanan infrastruktur jaringan India.

Departemen Teknologi India dilansir computerworlduk.com (25/3/2010) di dalam dokumen-dokumennya menyatakan semua penyelenggara jasa komunikasi harus menerapkan klausa yang menyatakan dalam pembelian perangkat dari pihak lain harus menyertakan adanya transfer teknologi dalam waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal perintah pembelian, ungkap Departemen Teknologi dalam suratnya tertanggal 18 Maret 2010. Apabila operator dan perusahaan penyedia perangkat tak memenuhi maka keduanya akan dikenakan sanksi.

Peraturan baru ini membingungkan banyak pembuat perangkat telekomunikasi yang menjual produk-produknya ke penyelenggaran jasa telekomunikasi India. Seorang juru bicara Nokia Siemens Network menyatakan pada Selasa lalu bahwa perusahaannya telah mengecek kebenaran peraturan baru tersebut, apakah benar Departemen Teknologi India menghendaki transfer teknologi ke perusahaan-perusahaan lokal India yang dioperasikan oleh perusahaan asing atau transfer teknologi kepada perusahaan pihak ketiga. Departemen Teknologi India sejauh ini belum memberikan kepastian.

Kebijakan semacam ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah India untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh semua penyelenggara jasa telekomunikasi India. Keharusan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap perangkat jaringan telekomunikasi yang dibeli dari perusahaan-perusahaan asing adalah bukti lain bahwa Pemerintah India menghendaki adanya pemeriksaan tujuan penggunaan perangkat-perangkat telekomunikasi yang berasal dari China, ungkap seorang analis yang tak ingin identitasnya diungkap. India dan China memang memiliki sejarah kelabu, 1962 keduany terlibat perang, dan kini hubungan kedua negara memasuki fase yang suram berkait sengketa perbatasan kedua negara yang menajam sejak tahun lalu.

Pemerintah India belakangan ini terindikasi meningkatkan perhatiannya pada keamanan negaranya dalam penggunaan perangkat-perangkat teknologi yang berasal dari perusahaan-perusahaan China, terutama yang diletakan di area perbatasan.Memang sebagian besar operator telekomunikasi India menggunakan perangkat jaringan asal pabrikan China.

Huawei Technologies yang merengkuh pendapat sebesar USD1.3 miliar dari India tahun lalu, berencana untuk meningkatkan pendapatannya di India sebesar 50% pada tahun ini. Huawei berharap tak akan mengalami masalah berarti terkait peraturan pemeriksaan keamanan yang diberlakukan bagi semua pembuat perangkat jaringan asing, ujar juru bicara Huawei. Kami pun akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah India berkait Transfer Teknologi, dan kami akan mengakselerasi rencana-rencana yang kami tujukan bagi perusahaan-perusahaan lokal,"ujarnya.

Departemen Teknologi India tidak akan menerapkan pemeriksaan keamanan untuk perangkat telekomunikasi yang bersifat pasif seperti kabel-kabel koneksi dan paralatan tes dan ukur, atau perangkat dan software yang dibuat atau dikembangkan di India oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh warga India.

Pemeriksaan keamanan ditujukan pada produk-produk dan spesifikasi tertentu untuk satu operator dan akan diberlakukan sebagai patok dasar pemeriksaan keamanan bagi industri telekomunikasi untuk jangka waktu dua tahun, ungkap Departemen Keamanan India.

Para penyelenggara jasa telekomunikasi tak perlu malaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap pengeoperasi jaringan layanan provider yang disewa atau out source, tetapi provider wajib melakukan pemeriksaan keamanan terhadap semua peralatan telekomunikasi yang digunakan oleh pihak yang di-out source, jelas Departemen Teknologi india.

Posisi e-Government India 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.357
+ Online Service Index : 0.368
+ Infrastructure Index : 0.058
+ Human Capital Index : 0.643
+ E-Participation Index : 0.200
+ website : http://indiaimage.nic.in
+ Peringkat e-Government Global : 119/184

(Martin Simamora)

Bahrain Kembali Gelar International e-Government Forum

Pada Mei 2010 mendatang Bahrain untuk kali ketiga kembali menggelar sebuah forum e-Government berskala internasional, International e-government Forum yang akan dihadiri ratusan delegasi dari seluruh dunia. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Bahrain e-Government Authority berkolaborasi dengan Bahrain Society of Engineers (BSE),Institute of Project Management (IPM) dan Bahrain Internet Society (BIS).

International e-Government Forum akan berlangsung 17 hingga 19 Mei dan dibawah arahan langsung Deputi Perdana Menteri dan Ketua Komite Agung Teknologi Informasi dan Komunikasi Shaikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa.

Ketua Eksekutif Otoritas e-Government Mohammad Ali Al Qaed dilansir gulf-daily-news.com (17/3/2010) telah menandatangani MoU dengan Presiden BSE Abdul Majeed Al Ghassab, Direktur corporate liaison IPM Ahmed Naeemi dan Presiden BIS Ahmed Al Balooshi dalam rangka melaksanakan perhelatan besar forum e-Government.

Al Qaed menyatakan tujuan utama forum untuk memposisikan International e-Government Forum sebagai salah satu acara penting di tingkat dunia yang akan menggambarkan Bahrain sebagai pionir utama implementor e-Government dunia.

Penyelenggaraan International e-Government Forum akan membantu Bahrain mendapatkan perhatian internasional, ujar Al Gassab. Sementara itu untuk menguatkan gaung perhelatan besar ini serangkaian kegiatan terkait dilakukan seperti pertemuan ahli-ahli lokal dengan ahli-ahli internasional, jelas Naeemi.

e-Government Forum akan meliputi serangkaian acara; Excellence Award 2010 dengan 6 kategori untuk organisasi pemerintahan dan kementerian ; Best e-Content, Best e-Service, e-Maturity, Best e-Project, e-Economy dan e-Education. Untuk sektor swasta akan diberikan 3 kategori penghargaan; Best Ict Solutions, e-Economy dan e-Education, dan untuk individual akan diberikan 2 kategori penghargaan; e-Citizen dan Best e-Concept.

Posisi e-Government Bahrain 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.736
+ Online Service Index : 0.730
+ Infrastructure Index : 0.586
+ E-Participation Index : 0.205
+ website : www.bahrain.gov.bh/arabic/index.asp
+ Peringkat e-Government Global : 13/184

(Martin Simamora)

Peringkat Networked Economy Brunei Mengungguli Indonesia

Brunei mengungguli Indonesia, Filipina dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara berdasarkan survei kesiapan negara-negara dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh World Economic Forum, dan telah dipublikasikan belum lama ini dan Swedia menjadi yang terbaik di seluruh dunia.

Mengacu ke laporan Global Information Technology, Brunei sukses mempertahankan peringkatnya yang pada tahun lalu di posisi 63 dari 133 negara. Singapura menjadi yang terbaik di kawasaan Asia Tenggara sebagai negara yang memiliki "networked economy" terbaik dengan skor 5.64 yang menempatkan negara singa ini di peringkat ke-2 global, lalu diikuti oleh Malaysia yang sukses menduduki posisi ke-27 global, Vietnam berhasil menunjukan dirinya layak berada di posisi ke-54 dan Indonesia berada di posisi ke-67.

Namun Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Filipina yang berada di peringkat ke-85 dan Kamboja di peringkat ke-117. Pemeringkatan yang disebut Networked Readiness Index melihat seberapa siap negara-negara dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan mengukur lingkungan umum teknologi-teknologi tersebut, kesiapan-kesiapan individu dalam menggunakan teknologi serta penggunaan aktualnya.


Brunei nampaknya berhasil memetik buah kerja kerasnya, terutama upaya keras dan berkesinambungan memperbaiki kapabilitas seluruh badan pemerintahnya dan menjamin penyelenggaraan layanan publik yang efektif dengan lebih intensif pada 2008 lalu dengan dibukanya e-Government National Centre.

Sejak beroperasinya e-Government National Center, badan ini menyediakan serangkaian layanan dalam aspek-aspek operasi, akuisisi dan pengembangan sumber daya manusia di sektor teknologi informasi dan komunikasi, yang berkaitan dengan berbagai inisiatif e-Government khususnya layanan publik, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Kantor Perdana Menteri.

E-Government National Center akan membantu seluruh badan pemerintah untuk merancang penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memampukan badan pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui internet. Rangkaian persiapan untuk membentuk pemerintahan tanpa administrasi kertas oleh berbagai kementerian dan segala upaya untuk mewujudkannya dipusatkan dan dimuktahirkan melalui serangkaian proses yang dipersiapkan oleh e-Government National Center.

Keberadaan lembaga ini memampukan setiap kementerian dan departemen untuk mengembangkan infrastrukturnya masing-masing, menguji dan mengimplementasikan berbagai inisiatif yang dipersiapkan dengan asistensi dan panduan kapabilitas yang dimiliki oleh e-Government National Center untuk memastikan efektifitas dan keandalan layanan-layanan yang dibangun.

Deputi Menteri pada Kantor Perdana Menteri, Dato Seri Paduka Eusoff Agaki Hj Ismail yang juga mengemban jabatan chairman of the e-Government Leadership Forum 2008, juga menyambut berbagai inisiatif yang datang dari sektor swasta untuk memperkuat kemitraan swasta- pemerintah untuk meningkatkan kinerja berbagai layanan e-Government yang akan meluaskan akses dan kemampuan layan semu badan publik untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sektor bisnis dan pegawai pemerintah.

Pemerintah Brunei juga mendorong sektor swasta untuk mendukung dan berkolaborasi sehingga menjamin sukses implementasi Rencana Induk Strategis e-Government Jangka Panjang.

Hasil survei Networked Readiness Index-World Economic Forum berdasarkan beberapa indikator termasuk lingkungan pasar dan infrastruktur, kesiapan pemerintah, penggunaan individual, penggunaan bisnis dan pemerintah.

Posisi E-Government Brunei 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.480
+ Online Service Index : 0.283
+ Infrastructure Index : 0.270
+ Human Capital Index : 0.892
+ E-Participation Index : 0.171
+ website : www.brunei.gov.bn
+ Peringkat e-Government Global : 68/184

(news.brunei.fm | Martin Simamora)

Norwegia Fasilitasi Warganya Yang Ingin Menghapus Datanya di Internet dengan Slettmeg.no

Slettmeg.no atau deleteme.no adalah layanan online yang dihadirkan oleh Inspektorat Data Norwegia yang memberikan bantuan kepada warganya yang ingin melenyapkan informasi dirinya di Internet, serta memberikan dasar-dasar hukum dan regulasi-regulasi terkait data pribadi di Internet. Layanan ini dapat membantu warga jika ada informasi atau foto-foto rahasianya yang disebar di internet oleh pihak-pihak lain.

Layanan Slettmeg.no telah diresmikan penggunaannya pada Maret 2010 oleh Direktur Inspektorat Data, Georg Apenes dan Menteri Administrasi Norwegia, Rigmor Asrud. Tujuan utama Slettmeg.no seperti diberitakan eu-forum.org untuk memberikan sejumlah layanan yang spesifik yaitu;

(1) Memberikan saran bagaimana bertindak agar dapat melenyapkan atau merubah informasi yang bersifat pribadi dan tak seharusnya terpublikasi di internet.
(2) Memberikan asistensi agar warga dapat melakukan kontak dengan web services dan pihak-pihak yang berwenang terkait terpublikasinya materi atau informasi yang bersifat pribadi atau tak seharusnya terpublikasi di internet.
(3) Inspektorat Data membantu warganya untuk mengisi berbagai formulir keluhan dan hal-hal serupa lainnya yang diminta oleh setiap web service.
(4) Membantu menggunakan Layanan-layanan penghapusan informasi internet yang ada seperti; search engine pada webpage removal request tools.
(5) Membantu warga yang ingin melenyapkan profil-profil palsu atau yang tak dikehendaki di berbagai website jejaring sosial.
(6) Memberikan nasihat dan saran kepada berbagai aktor atau organisasi terkait yang dapat memberikan pertolongan lebih lanjut.

Menurut website Slettmeg.no, materi-materi di internet yang bersifat menyerang pribadi seseorang yang dapat berupa publikasi foto-foto tanpa izin, profil-profil pribadi di berbagai layanan internet, informasi probadi yang tidak tepat atau melecehkan. Masyarakat yang terlanjur mempublikasikan informasi pribadinya namun kemudian menyesalinya dan ingin menyingkirkannya, pun dapat menghubungi slettmeg.no untuk mendapatkan bantuan.


Slettmeg.no merupakan proyek uji coba 2 tahun yang dirancang untuk memberikan saran yang bersifat netral dan tak berperan sebagai advokasi hukum, dan tidak memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada pihak lain agar menghapus informasi yang telah dipublikasikan di internet.


Website Slettmeg.no menyajikan berbagai artikel yang dapat membantu bagaimana seharusnya bertindak ketika menghadapi penyalahgunaan informasi di internet, juga tersedia serangkaian artikel yang menginformasikan hak-hak hukum yang dimiliki seseorang terkait subyek ini dan nomor-nomor kontak penting berbagai layanan website yang dapat membantu menghadapi situasi semacam ini

Slettmeg.no semata sebuah web page saja, masyarakat dapat menghubungi layanan ini melalui telepon, e-mail atau chat, didukung oleh 2 penasihat dari Inspektorat Data Norwegia, dan jam kerjanya Senin hingga Jumat dari pukul 10:00 hingga 18:00.

Posisi E-Government Norwegia 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.802
+ Online Service Index : 0.737
+ Infrastructure Index :0.683
+ Human Capital Index : 0.988
+ E-Participation Index : 0.500
+ Website : http://odin.dep.no/odin/
+ Peringkat E-Government Global : 6/184

(eu-forum.org | Martin Simamora)

Inggris Akan Terapkan Green Label Pada Semua Produk

Pemerintah Inggris baru-baru ini telah meluncurkan sejumlah proposal pelabelan Hijau pada semua produk-produknya agar masyarakat mengetahui apakah produk-produk yang dibeli bersahabat dengan lingkungan dan menndukung usaha global untuk mengurangi pemburukan perubahan iklim.

Langkah pemerintah ini untuk memberikan jaminan agar klaim-klaim perusahaan yang menyatkan produknya bersahabat dengan lingkungan yang tertera pada label tidak menyesatkan publik pembeli.


Program labelisasi hijau akan menguatkan Panduan Klaim-klaim Produk yang Hijau yang akan menolong para pebisnis yang membuat pernyataan tanggung jawab industri terhadap lingkungan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami masyarakat secara mudah. Sebuah badan Konsultasi pun telah diluncurkan untuk membantu para konsumen mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang benar-benar bersahabat dengan lingkungan atau hijau.

Konsultasi akan memberikan informasi yang lebih baik dan membantu konsumen untuk memutuskan barang-barang mana saja yang layak dibeli. Pemerintah Inggris pun akan mengawasi pelaksanaannya untuk menjamin konsumsi listrik yang hijau pada produk-produk elektronik seperti; televisi, dan mesin-mesin cuci, memenuhi standar performa minimal dan produsen melabeli produk secara akurat atau sesuai dengan besar-kecil konsumi listriknya.

Menteri Lingkungan Hidup Inggris, Dan Norris dilansir dari LowCarbonEconomy.com menyatakan update pada Green Claim Guidance akan memudahkan masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat, yang melindungi lingkungan hidup dengan cara menghidarkan masyarakat dari info produk yang menyesatkan.


Penerapan Label Hijau menindaklanjuti kesepakatan 8 grup retail Inggris yang berkomitmen untuk tak lagi menjual produk-produk televisi yang boros listrik, sebuah langkah yang lebih cepat daripada Eropa yang baru akan memperkenalkan kebijkan serupa pada Juli 2012 mendatang.

(LowCarbonEconomy | Martin Simamora)

Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Besar (2) : Desak Negara-Negara lain Ratifikasi Cybercrime Treaty

Sebuah badan antarpemerintah yang mengawasi pelaksanaan satu-satunya perjanjian Cybercrime, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung upaya ratifikasi perjanjian ke lebih banyak negara. Apalagi PBB pada April mendatang akan menggelar congress on crime prevention and criminal justice di Salvador, Brazil pada tanggal 12-19 April 2010.

Seputar serangan Cyber Berskala Besar:
+ Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Besar (1)

Deputi Sekretaris Jenderal Council of Europe, Maud de Boer-Buquicchio, menyatakan para kriminal cyber tidak akan menunggu komunitas internasional merampungkan beberapa tahun lagi, bagaimana menciptakan sebuah mekanisme yang baru dan bagaimana melakukan perbaikan pada mekanisme yang sudah dimiliki," jelasnya saat memberikan pidato pembukaan Konfrensi Cybercrime yang diselenggrakan Council of Europe.

"Saya pikir kita akan memiliki kesempatan terbaik untuk sukses jika kita bersatu, jika semua instrumen internasional yang telah dapat bersatu, ujar de Boer. Semakin baik jika ada lebih banyak negara yang bergabung dalam upaya internasional maka peluangnya akan lebih baik dalam menghadapi berbagai tindak kriminal Cyber.

The Council of Europe terbentuk tahun 1949 untuk memantau berbagai isu hak asasi manusia di 47 negara anggotanya dan menjadi aktor utama pembentukan konvensi Cybercrime. Perjanjian Cybercrime telah membentuk sebuah dasar bagi penegakan hukum cyber secara global yang membutuhkan kehadiran perwakilan negara-negara anggota untuk terlibat dan membantu rangkaian investigasi yang berlangsung 24 jam sehari.


Dewan Eropa memulai perannya sejak memberikan bantuan kepada berbagai negara untuk membentu undang-undang kejahatan cyber yang efektif. Negara-negara dapat menandatangani perjanjian Cybercrime dan seketika perundang-undangan cyber suatu negara selaras dengan perjanjian cybercrime maka anggota legislatif negara tersebut dapat meratifikasinya dengan segera.

Hingga kini ada 27 negara yang telah meratifikasinya, dan terus akan bertambah namun perkembangannya terhitung lambat, namun demikian tercatat lebih dari 100 negara yang menjadikan Cybercrime treaty sebagai dasar reformasi hukum. Hal ini disebabkan prosedur legislasi yang memerlukan waktu sehingga untuk meratifikasinya tidak dapat dilakukan dengan segera.

Sejumlah negara semakin medekati proses ratifikasi seperti Afrika Selatan, ungkap Kepala Divisis Kejahatan Ekonomi Council of Europe, Alexander Seger yang juga menawarkan kepada banyak negara bantuan legal untuk mengembangkan berbagai produk hukum baru. Afrika adalah benua yang penting bagi kami, ujar Seger.

Konfrensi Cybercrime yang diselenggarakan Council of Europe di Strasbourg Kamis (25/10/2010), Perancis memiliki arti penting dan strategis. Hadir dalam konfrensi tersebut lebih dari 300 penegak hukum, kalangan industri dan pakar-pakar lainnya. Konfrensi juga mendiskusikan pengadaan pelatihan bagi para jaksa dan hakim untuk menguasai isu-isu e-Crimes, penyalahgunaan network, regulasi dan kerjasama penegakan hukum dengan berbagai organisasi penyelenggara internet.

(TechWorld.com | Martin Simamora)

CIO Forum Filipina Desak Pemerintahnya Tunjuk Pejabat CIO Pemerintah

CIO Forum Filipina sebuah organisasi yang beranggotakan semua Chief Information Officer yang ada di instansi pemerintah mendesak pemerintah untuk membentuk pos baru yaitu CIO Government yang bertanggung jawab melakukan koordinasi berbagai kebijakan IT dan membangun standar-standar untuk pelayanan publik.

CIO Forum dan afiliasinya CIO Forum Foundation (CIOFF) mengungkapkan hal ini dalam sebuah Media Briefing pada Kamis (25/3/2010) lalu, juga menyatakan posisi baru CIO Government dapat merubah cara pandang pemerintah terhadap teknologi dengan cara membawa agenda ICT kedalam kesadaran pemerintah.

Daniel Pabellon, Chairman CIOFF menyatakan, perancangan CIO Pemerintah dapat memperbesar fokus perhatian ICT sebagai sebuah strategi dan kerangka berpikir, ketimbang hanyaa sebagai instrumen otomatisasi, ujarnya sebagaimana dilansir ZDNetAsia.com (25/3)."Saat ini, berbagai instansi pemerintah memiliki ketua CIO masing-masing,"ujar Pabellon yang pernah menjabat sebagai kepala MIS pada National Economic Development Authority (Neda).

Kami ingin ada seseorang yang akan melakukan koordinasi dan mereplikasi keberhasilan ICT sebuah departemen ke departemen-departemen lainnya, dan menerapkannya di semua birokrasi untuk menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.

Pabellon mengungkapkan bahwa saat ini ada ketua Commission on Information and Communications Technology (CICT) yang memiliki peran dan fungsi yang serupa dengan CIO Government, namun jelas tanggung jawab ketua CICT berbeda dengan CIO Government sebab seorang CIO Government memiliki cakupan kerja yang lebih luas.


Fakta yang menyedihkan, Filipina terbilang lambat di kawasan Asia Tenggara, sekalipun negeri ini adalah yang pertama yang memiliki National Computer Center (NCC) sejak tahun 1967 sebuah instansi pemerintah yang membidangi komputer. Sekalipun kita lebih cepat tiga tahun dibandingkan dengan Singapura tetapi faktanya kini kita ada dimana?Bahkan Filipina belum mengunakan ICT sebagai katalisator pembangunan, keluh Pabellon.

Presiden CIOF, Maria Esperanza Espin0 mengungkapkan bahwa posisi CIO Pemerintah dapat menolong penguasaan hakiki teknologi yaitu bukan sekedar komoditas tetapi memiliki fungsi manajemen."Kita membutuhkan seseorang yang dapat mempertajam kebijakan dan arahan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, jelas Espino yang juga menjabat sebagai CIO Badan yang mengoperasikan pelabuhan bebas Subic Bay Development Authority.

Seorang CIO Pemerintah harus mampu menciptakan sebuah agenda pembangunan kapasitas dengan menjalankannya sebagai sebuah haluan strategis dan tidak didalam sebuah proyek IT tunggal. Jika tidak, pemerintah hanya akan menjadi pengemis belas kasih para vendor sebab CIO Pemerintah tidak tahu bagaimana mengimplementasikan rencana-rencana pemerintah,ujarnya.

Apabila pemerintah Filipina bersungguh-sungguh membentuk pos CIO Pemerintah, Espino pun menganjurkan agar salah satu fungsi CIO Pemerintah melakukan kerjasama dengan Civil Service Comission untuk membangun standarisasi kemahiran tertinggi para pekerja IT di sektor publik.

Sementara itu IBM Filipina yang menjadi tuan rumah taklimat media (media briefing) menyatakan, pemerintah adalah satu-satunya entitas yang mampu memperbaiki cara menggunakan teknologi.

Posisi E-Government Filipina 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.464
+ Online Service Index : 0.394
+ Infrastructure Index : 0.112
+ Human Capital Index : 0.888
+ E-Participation : 0.186
+ Website : www.gov.ph
+ Peringkat E-Government Global :78/184

(ZDNetAsia | Martin Simamora)

Progres ASEAN Economic Integration 2015 Capai 85%

ASEAN sejauh ini sudah membukukan skor kemajuan sebesar 85% pembentukan ASEAN Economic Community berdasarkan perhitungan kuantitatif "Scorecard" yang mengukur kemajuan pembentukan integrasi ekonomi Asean yang ditargetkan berlangsung pada tahun 2015 mendatang.

Integrasi Ekonomi Asean:

+ Akankah ASEAN Membentuk Mata Uang Tunggal?
+ Malaysia Tuan Rumah Finalisasi Asean Single Window
+ ASEAN Akselerasi Pembangunan ICT Menuju ASEAN Community 2015

Sekalipun capaian "Scorecard" tak mencapai 100% namun Asean berhasil mencapai 85%, ungkap Menteri Industri & Perdagangan Internasional Mustapa Mohamed beberapa waktu lalu sebagaimana dilansir People.com.cn dalam kesimpulan yang dibuat dalam Retreat ASEAN Economic Ministries (AEM) yang ke-16.

Mengacu kepada laporan terdahulu, para pejabat ASEAN menyatakan capaiannya baru mencapai 72%. Mustapa saat itu menyatakan ada kemajuan yang dicapai Asean dalam beberapa minggu terakhir, dan nampaknya tak akan ada kendala-kendala besar dan kegagalan untuk mencapai tujuan penciptaan integrasi ekonomi Asean.

Seluruh negara anggota Asean fokus kepada peran sentral ASEAN dan cara-cara yang dapat digunakan untuk mempromosikan ASEAN sebagai sebuah entitas tunggal, utamanya dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan ini. Mustapa menekankan pentingnya seluruh negara anggota ASEAN untuk mengikuti dan melaksanakan komitmen setiap negara sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

juga menyerukan kepada semua negara anggota ASEAN untuk mengadopsi peraturan-peraturan perdagangan baru, dimana masih ada kecenderungan pembatasan perdagangan sektor swasta sementara ASEAN pun mengusulkan kepada para menteri ASEAN untuk membentuk mekanisme perdagangan yang lebih terstruktural dan mediskusikan hambatan-hambatan non tarif.

ASEAN harus meningkatkan upaya dialog dengan mitra-mitra ASEAN yaitu; China, Korea Selatan, Jepang, India,Australia dan Selendia Baru untuk memperkokoh hubungan dagang. Hasil The 16th AEM Retreat yang disepakati oleh 10 negara anggota ASEAN akan dibawa ke ASEAN Economic Ministers Meeting ke-42 di Vietnam pada Agustus 2010 mendatang.

(People.com.cn | Martin Simamora)

Uni Eropa Peringatkan Iran Untuk Segera Menghentikan Blokade Siaran Satelit

Negara-negara anggota Uni Eropa menuntut pemerintah Iran untuk segera menghentikan blokade atau "jamming" siaran satelit dan penyensoran internet. Kini European Union sedang Menyiapkan sebuah pernyataan versi awal yang akan dibawa ke dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa yang akan berlangsung minggu depan.

Tuntutan yang akan diajukan oleh European Union memerintahkan Iran untuk menghentikan interferensi elektronik sesegera mungkin. Jika pemerintah tak memenuhi tuntutan tersebut maka sekutu-sekutu Eropa menyatakan akan menyiapkan tindakan balasan atas tindakan Iran melakukan Jamming.

Iran diketahui melakukan interferensi ke sejumlah frekuensi siaran antara lain; Radio Inggris BBC, Deutsche Welle Jerman, Operator Satelit Perancis Eutelsat yang mengakibatkan berhentinya siaran-siarannya. Tehran pun melakukan blokade Jaringan Berita VOA berbahasa Persia.

Rancangan EU Statement yang dikutip Plaza eGov dari www.1.voanews.com di Brussels pada Jumat (19/3/2010) tidak mengungkapkan bentuk-bentuk balasan yang mungkin akan dilakukan untuk melawan tindakan blokade signal yang dilakukan oleh Iran. Tetapi media-media Eropa melaporkan bahwa ada kemungkinan EU melakukan 2 taktik: larangan ekspor ke Iran untuk perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan Iran untuk melakukan intersepsi e-mail dan transmisi-transmisi telepon selular, atau sebuah keputusan untuk memblok berbagai siaran Iran yang yang direlai oleh satelit komunikasi Eutelsat.

Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan Iran telah mencegah rakyatnya untuk mendengarkan dan melihat berita-berita yang dilaporkan sebagai anti pemerintah di Iran yang bermula sejak sengketa hasil pemilu ulang Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun lalu. Tindakan-tindakan interferensi elektronik yang dilakukan Tehran belakangan ini meningkat tajam tahun ini, berkaitan dengan sejumlah peristiwa peringatan Revolusi Islam yang berhasil menggulingkan kekuasaan monarki Iran lebih dari 30 tahun lalu.

Para pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa Iran telah melanggar ketentuan-ketentuan yang disetujuinya sebagai anggota Internastional Telecommunication Union, yang menyatakan semua negara anggota berkomitmen mendukung kebebasan bersiaran internasional. Keluhan-keluhan terhadap tindakan Iran telah dilaporkan ke markas besar ITU di Jenewa, tetapi sejauh ini ITU belum mangambil tindakan apapun.

(VOA | Martin Simamora)

Korea Selatan Memperketat Kemananan Transaksi Finansial Via Smartphone.

Para pejabat Pemerintah Korea Selatan berupaya keras menulis ulang semua peraturan internet di era maraknya fungsionalisasi smartphone yang semakin luas, namun nampaknya langkah yang dilakukan pemerintah mendapatkan sejumlah kritik tajam. Pemerintah Korea Selatan menghendaki semua transaksi finansial memiliki mekanisme kontrol keamanan sama ketatnya dengan transaksi online melalui komputer, namun penyeragaman metode dituding akan memunculkan masalah keamanan baru.

Seputar Keamanan Transaksi Finansial :

+ EMVCo Investigasi Celah Keamanan Chip
+ Amerika Serikat Lumpuh Oleh Serangan Virus Via Smartphone (Simulasi)
+ Kriminal Cyber Bidik M-Banking
+ ARM Ciptakan Smartphone Untuk Transaksi Finansial
+ Cambridge University Nyatakan Keamanan Chip dan PIN Runtuh
+ PARC Nyatakan M-Banking Sebagai Salah Satu Target Hacker

Kementerian Administrasi Publik dan Sekuriti menghendaki semua transaksi finansial melalui smartphone dan seluruh transaksi data melalui gadget mobile lainnya harus memenuhi seemua syarat keamanan yang lazimny diberlakukan pada transaksi finansial melalui komputer yang dipantau oleh Financial Supervisory Service (FSS).

Namun Komisi Komunikasi Korea (KCC) sebuah badan regulator konvergensi untuk penyiaran dan telekomunikasi, mengkritisi pendekatan yang diterapkan dengan menyalahkan peraturan-peraturan internet yang berlaku saat ini hanya oleh karena para pengguna komputer yang masih menggunakan teknologi lama dan memiliki banyak kerawanan keamanan.


Public Administration Ministry dalam kolaborasinya dengan Korea Internet and Security Agency (KISA) telah merampungkan standard software yang dirancang pemerintah yang akan memungkinkan pelaksanaan langkah-langkah keamanan seperti; sertifikat-sertifikat public key untuk smartphone dan semua layanan perbankan bergerak (mobile).

Software tersebut akan mulai digunakan oleh semua bank lokal pada bulan mendatang, yang pembuatannya dilakukan setelah FCC menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat Public Key diperlukan untuk semua transaksi finansial yang dilakukan melalui smartphone. Undang-undang yang berlaku saat ini menyatakan semua komunikasi online yang terenkripsi pada semua komputer membutuhkan tanda tangan digital yang dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat public key, dan semenjak smartphone memainkan banyak fungsi bagaikan komputer ketimbang semata telepon, maka FSS menyatakan semua smartphone harus menerapkan standar-standar keamanan yang lazimnya diterapkan pada komputer.

Langkah-langkah diatas tersebut bukannya tanpa kritik, yang menyatakan memilih satu teknologi tertentu untuk mengontrol semua transaksi finansil pada ragam platform smartphone adalah langkah yang keliru, sebuah resiko besar yang akan menghadang para pengguna smartphone sama besarnya para pengguna sistem operasi Microsoft yang mendominasi dunia yang juga mengalami guncangan keamanan lingkungan sistem operasi.


Ada banyak cara untuk menerapkan metode-metode baru dalam verifikasi seperti "Security Socket Layer" (SSL), Encryption, One Time Passwords (OTPs) sebuah sistem yang hanya menggunakan pasword yang hanya berlaku untuk satu kali "Log in" atau transaksi, dan bahkan ada metode verivikasi melalui SMS. Dan nampaknya usulan-usulan ini pun sampai juga ke KCC yang juga mempertanyakan keputusan Kementerian Administrasi publik dan FSS yang membiarkan sertifikat-sertifikat public key mendikte semua transaksi online.

Kementerian Administrasi Publik mengontrol perundang-undangan yang mengatur tanda tangan digital, sehingga standarisasi software untuk sertifikat public Key mengalami kemajuan yang cukup baik. Namun demikian, Kementerian Administrasi Publik, FSS dan KCC terlibat dalan pembicaraan untuk menetapkan kerangka legal transaksi mobile, dan bisa jadi menjadi keliru bagi Kementerian Administrasi Publik untuk terburu-buru menyatakan bahwa SSLs dan OTPs tidak perlu dipertimbangkan sebagai sebuah opsi metode untuk verifikasi, ujar pejabat KCC yang dikutip Plaza eGov dari KoreaTimes.co.kr.

Berbagai kekhawatiran menyeruak jika menggunakan sebuah software tunggal untuk digunakan dalam berbagai transaksi finansial melalui SmartPhone sebab hanya akan menempatkan pengguna pada bahaya risiko-risiko keamanan yang lebih besar, sebab akan memudahkan para kriminal cyber untuk membangun sebuah blue print untuk menyusupkan sofware-software jahat.

Para pemakai iPhone cenderung memiliki risiko keamanan yang lebih rendah sebab Apple secara ketat memonitor dan mengontrol semua program yang tersedia di iPhone App Store, namun tidak demikian dengan smartphone yang memiliki platform lebih terbuka seperti Android mungkin lebih berisko untuk mengalami pencurian data.

Para ahli pun berpendapat bahwa penggunaan sertifikat-sertifikat Public Key tak memberikan tambahan lapisan proteksi kepada proteksi passwaord yang sederhana, tak hanya itu, sertifikat-sertifikat itu pun dapat diduplikasi dengan dengan cara mengkopi dan menyalin folder NPKI dari hardisk ke USB dan media-media penyimpan lainnya, ungkap Kim Kee-chang,Profesor Hukum Universitas Korea yang kerap memimpin sejumlah legal action melawan pemerintah yang menerapkan penggunaan Active-X secara luas.

Sertifikat Public Key pun memiliki problem serius lainnya yaitu sangat mudah diperbarui melalui internet tanpa memerlukan verifikasi tatap muka yang membuatnya semakin tidak relevan untuk dijadikan sebuah metode proteksi transaksi finansial via Smartphone. Harus ada metode verifikasi yang mengatasi kanal internet untuk melindungi keamanan transaksi, dengan menggunakan SMS handphone ata kartu-kartu keamanan berkode yang dimiliki bank.

(KoreaTimes.co.Kr | Martin Simamora)