United Nations E-Government Survey 2012 segera melakukan aktivitas penilaian terhadap 192 negara anggota PBB. Tema kali ini adalah : "E-Government For Sustainable Development" atau "E-Government untuk Pembangunan yang Berkesinambungan". Sejak tahun 2001 survei yang diselenggarakan setiap dua tahun ini selalu mengacu kepada penilaian kuantitatif indeks gabungan yang terdiri dari; (i) e-information dan e-services, (ii) infrastruktur telekomunikasi, dan (iii) ketersediaan modal sumber daya manusia, dan dengan tambahan pengukuran pada kapabilitas dan kapasitas pemerintah dalam mendorong partisipasi publik atau e-participation untuk proses pembuatan kebijakan publik. Apakah survei 2012 masih menggunakan indikator yang sama?
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyajikan penilaian komparatif terhadap pembangunan e-Government global, menjalankan sebuah survei yang menilai berbagai strategi, perangkat dan best practices eGov yang dikembangkan dan dipraktekan oleh negara-negara pioner, dan menggunakan serangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditelurkan para ahli strategis global dan para praktisi dalam mendayagunakan e-Government agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga PBB juga dapat memberikan saran kepada semua negara untuk maju melakukan inovasi yang lebih besar, melakukan konsolidasi strategi-strategi e-Government dan membua kebijakan-kebijakan berdasarkan bukti yang akan memfasilitasi adopsi teknologi-teknologi baru dan dapat merespon secara efektif berbagai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak yang mengakui survei yang diselenggarakan oleh PBB sehingga pesan yang disampaikan melalui survei e-Gosvernment dapat diterima diseluruh dunia. Data yang dihasilkan survei eGovernment PBB kini digunakan secara luas dan dikutip banyak organisasi riset terkemuka, termasuk oleh WORLD BANK, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Economist Intelligence Unit (EIU), European Union (EU), World Economic Forum dan International Telecommunication Union (ITU).
Dalam konteks ini, United Nations e-Government Survey 2012 akan berfokus pada peran e-Government dalam pembangunan yang berkesinambungan, yang akan mencakup promosi kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Berdasarkan berbagai temuan dan tren di survei-survei terdahulu, maka untuk UN e-Government Survey 2012 akan melakukan penilaian pada area-area dibawah berikut ini :
1. Semakin Pentingnya pendekatan Whole-of-government dan pelayanan online yang terintegrasi. Untuk menjamin keberlangsungan layanan-layanan online dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya penggunaan dan modernisasi, ada sebuah perubahan global menuju integrasi dan penciptaan "one stop shops" dan portal-portal nasional, yang disertai dengan berbagai solusi terintegrasi seperti "single sign on" dan manajemen identitas. Berbagai insiatif ini pada gilirannya akan memberikan penghematan biaya dalam jumlah besar dan efisiensi pada berbagai operasional "back end" pemerintah sekaligus membuat berbagai layanan publik menjadi lebih efektif dan nyaman.
Apa yang penting BUKAN berapa banyak website yang dimiliki pemerintah, tetapi berapa banyak masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai layanan publik online yang relevan bagi masyarakat, tanpa ada keharusan bagi masyarakat untuk memahami organisasi pemerintah.
2. Penggunaan e-Government untuk meyediakan informasi dan layanan-layanan kepada masyarakat terkait berbagai isu lingkungan hidup. Pada 2012 mendatang akan berlangsung Rio+20 - sebuah konferensi PBB bertajuk Pembangunan yang Berkesinambungan- yang akan mengaklamasikan isu-isu terkait lingkungan hidup dan pembangunan yang berkesinambungan sebagai komunitas dunia akan melanjutkan perjalanannya menuju target Millennium Development Goals pada 2015 mendatang. Hal ini sejalan dengan fokus khusus UN E-Government Survey 2012 yang akan melakukan asesmen pada kontribusi e-Government terhadap kelanggengan lingkungan hidup. Fokusnya pada pembangunan sebuah pemahaman peran e-Government dalam meyediakan informasi dan layanan-layanan untuk mempromosikan kesadaran dan advokasi manajemen sumber daya lingkungan hidup dan perubahan cuaca, terutama keterkaitannya dengan pelayanan-pelayanan terkait ke masyarakat.
Sebagai contoh, masyarakat yang mencari berbagai informasi penting ke pemerintah dan layanan-layanan kala terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, dan gunung meletus.
3.Layanan-layanan online efektif yang mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang paling rawan. Untuk mendukung kesetaraan partisipasi pembangunan sosial ekonomi, ada sebuah kebutuhan untuk menggaransi agar layanan-layanan e-Government juga diberdayakan untuk menjawab berbagai kebutuhan dan menyelesaikan masalah masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan kelompok masyarakat yang lemah. UN E-Government Survey 2012 akan memperhatikan berbagai isu aksesibilitas sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang lemah tidak hanya tercakup didalam pengaksesan layanan-layanan online publik tetapi juga aktif sebagai mitra yang juga berinteraksi dengan pemerintah.
4. E-infrastructure dan peningkatan perannya dalam menjembatani kesenjangan digital. Menjembatani kesenjangan digital untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan tetap menjadi prioritas puncak bagi PBB. UN e-Government Survey 2012 akan mengakses bagaimana teknologi-teknologi terbaru seperti broadband menjadi pengungkit layanan-kayanan online yang lebih baik dan memitimigasi dampak buruk kesenjangan digital.
5.Semakin meningkatnya penekanan pada penggunaan layanan dan kepuasan masyarakat. Bahkan dengan menggunakan layanan online yang terhebat sekalipun, ketersebaran adopsi dan penggunaan e-Government tak dapat dijamin. UN e-Government Survey 2012 oleh karena itu akan berfokus lebih lekat pada bagaimana pemerintah berbagi informasi pada layanan penggunaan dan umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait layanan-layanan online dan berbahai inisiatif e-participation, demikian juga dengan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap keberadaan e-services yang disediakan oleh pemerintah semakin meningkat.
6.Penyelenggaraan layanan publik multi kanal. Dalam bidang pembangunan sosio ekonomi berkesinambungan, UN e-Government Surveys 2012 akan menilai berbagai pendekatan e-Government dan pembangunan melalui penggunaan saluran pelayanan publik multi kanal, terutama keteraksesan layanan-layanan mobile; ketersediaan konektivitas gratis melalui kios-kios publik dan berbagai fasilitas lainnya; dan bagaimana pendekatan-pendekatan ini akan membantu kemajuan efisiensi ekonomi dan efektifitas dalam pemberian layanan pemerintah, termasuk layanan-layanan jaringan sosial. yang terutama, sebuah fokus khusus akan menegaskan meningkatnya kebutuhan ketersediaan layanan-layanan berbasis teks dan web mobile, seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi perangkat-perangkat mobile di negera-negara berkembang.
Martin Simamora | PBB
Haiyan Qian, Director, Division for Public Administration &
Development Management / United Nations Department of
Economic and Social Affairs
Tel: 1-212-963-2764 or Email: unpan@un.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar