Komputasi Awan Untuk E-Government yang Lebih Baik

Komputasi awan atau "Cloud Computing" diyakini menjadi solusi yang jitu untuk mendapatkan solusi TIK yang jitu yang sangat bersahabat dengan pembiayaan yang efektif dan banyak perusahaan yang telah beralih ke komputasi awan dan mulai menangguk keuntungan, bagaimana dengan sektor pemerintahan terutama implementasi e-Government?

Tahun 2010 dapat menjadi titik balik apabila semua pemerintahan di kawasan manapun stop sekedar bicara dan mulai menerapkan infrastruktur awan internal. Implementasi komputasi awan akan mendatangkan perubahan yang luar biasa terhadap bagaimana data publik dikelola dan bagaiman informasi privasi terlindungi dengan baik

Semua pemerintahan melakukan aktivitas pengumpulan data dalam skala yang sangat besar. Mencermati sejumlah tren yang ada berkait dengan dengan kemampuan pemerintah untuk memproses data dari berbagai sumber yang terpisah dapat menjadi pintu untuk membuat sebuah sumber penyaji data terbuka (open data), seperti model data.gov di AS yang kemudian ditiru oleh Inggris. Negara-negara lain pun dapat menirunya dan nama domainnya bisa; data.gov."negara" misalkan; data.gov.sg, data.gov.my dan lain-lain.

Data.gov pada akhirnya berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk berhubungan atau berinteraksi dengan pemerintah. Adopsi Open Standard telah dimulai sejak tahun 1990 yang memungkinkan pemerintah untuk membangun baik infrastruktur hardware dan software untuk mengakses data. Banyaknya ragam inisiatif jaringan broadband yang menggunakan teknologi maju masa depan di berbagai kawasan juga memudahkan pengaksesan data untuk berbagai tujuan atau kepentingan. Meluasnya pemahaman adopsi pemerintah terhadap Open Standard dan Open Source di tengah tantangan yang tak mudah, sebab secara tradisional berbagai lembaga pemerintah sangat terikat dengan software proprietari dan vendor.

Pemerintah yang sepenuhnya mengimplementasi dan mengadopsi baik Open Standard dan Open Source secara aktual akan mampu menurunkan secara dramatis berbagai hambatan untuk membangun hubungan atau interaksi dengan masyarakat. Sebaliknya akan memudahkan masyarakat untuk membangun komunikasi dengan pemerintah. Perubahan semacamini dapat menjadi signal perampingan besaran organisasi pemerintah secara dramatis.

Kunci sukses untuk semua inisiatif e-Government adalah; Open Standards, Open Source dan Open Data. Jika salah satunya diabaikan maka keuntungan yang dapat diraup pun tak akan terwujud secara penuh. Mari kita perhatikan sejumlah daftar pekerjaan yang menunjukan sebuah implementasi e-Government yang progresif terjadi;

1. Apakah infrastruktur yang ada terdiri dari standar-standar dengan komponen-komponen yang dapat diganti tanpa menimbulkan masalah baru?
2. Apakah sumber-sumber data memperhatikan kualitas dan privasi?
3. Apakah skema data di dalam proses pengumpulan data oleh berbagai instansi dirancang permanen untuk membuat data dapat diakses oelh siapapu dan tanpa biaya sama sekali namun tetap memberikan jaminan privasi data yang ketat?
4. Apakah infrastruktur awan internal pemerintah dilengkapi dengan tata kelola yang tepat dan kerangka yang dapat diaudit/
5. Apakah data terbuka (Open Data) pemerintah secara aktif dimanfaatkan oleh berbagai organisasi non pemerintah dan memberikan wawasan yang berguna dan dapat diterapkan untuk berbagai kepentingan?

Mengamati lebih jauh masa depan e-Government, seharusnya tidak ditinjau semata inisiatif pemerintah di tingkat lokal atau nasional. Seluruh implementasi e-Government harus melampaui batas negara dan menjadi layanan-layanan e-Government yang transnasional.


Memang terlihat seperti ide yang radikal, tetapi sesungguhnya ini adalah konsekuensi alamiah ketika Open Standards, Open Source dan Open Data bertemu. Semua implementasi e-Government yang dibangun diatas fondasi ini pasti akan memuktahirkan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membangun ekonomi, sosial,pendidikan, dan pelayanan umum kemasyarakatan, papar Harish Pillay, Open Source, Red Hat Asia Pacific .

(enterpriseinnovation.net | Martin Simamora)