CIO Forum Filipina Desak Pemerintahnya Tunjuk Pejabat CIO Pemerintah

CIO Forum Filipina sebuah organisasi yang beranggotakan semua Chief Information Officer yang ada di instansi pemerintah mendesak pemerintah untuk membentuk pos baru yaitu CIO Government yang bertanggung jawab melakukan koordinasi berbagai kebijakan IT dan membangun standar-standar untuk pelayanan publik.

CIO Forum dan afiliasinya CIO Forum Foundation (CIOFF) mengungkapkan hal ini dalam sebuah Media Briefing pada Kamis (25/3/2010) lalu, juga menyatakan posisi baru CIO Government dapat merubah cara pandang pemerintah terhadap teknologi dengan cara membawa agenda ICT kedalam kesadaran pemerintah.

Daniel Pabellon, Chairman CIOFF menyatakan, perancangan CIO Pemerintah dapat memperbesar fokus perhatian ICT sebagai sebuah strategi dan kerangka berpikir, ketimbang hanyaa sebagai instrumen otomatisasi, ujarnya sebagaimana dilansir ZDNetAsia.com (25/3)."Saat ini, berbagai instansi pemerintah memiliki ketua CIO masing-masing,"ujar Pabellon yang pernah menjabat sebagai kepala MIS pada National Economic Development Authority (Neda).

Kami ingin ada seseorang yang akan melakukan koordinasi dan mereplikasi keberhasilan ICT sebuah departemen ke departemen-departemen lainnya, dan menerapkannya di semua birokrasi untuk menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.

Pabellon mengungkapkan bahwa saat ini ada ketua Commission on Information and Communications Technology (CICT) yang memiliki peran dan fungsi yang serupa dengan CIO Government, namun jelas tanggung jawab ketua CICT berbeda dengan CIO Government sebab seorang CIO Government memiliki cakupan kerja yang lebih luas.


Fakta yang menyedihkan, Filipina terbilang lambat di kawasan Asia Tenggara, sekalipun negeri ini adalah yang pertama yang memiliki National Computer Center (NCC) sejak tahun 1967 sebuah instansi pemerintah yang membidangi komputer. Sekalipun kita lebih cepat tiga tahun dibandingkan dengan Singapura tetapi faktanya kini kita ada dimana?Bahkan Filipina belum mengunakan ICT sebagai katalisator pembangunan, keluh Pabellon.

Presiden CIOF, Maria Esperanza Espin0 mengungkapkan bahwa posisi CIO Pemerintah dapat menolong penguasaan hakiki teknologi yaitu bukan sekedar komoditas tetapi memiliki fungsi manajemen."Kita membutuhkan seseorang yang dapat mempertajam kebijakan dan arahan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, jelas Espino yang juga menjabat sebagai CIO Badan yang mengoperasikan pelabuhan bebas Subic Bay Development Authority.

Seorang CIO Pemerintah harus mampu menciptakan sebuah agenda pembangunan kapasitas dengan menjalankannya sebagai sebuah haluan strategis dan tidak didalam sebuah proyek IT tunggal. Jika tidak, pemerintah hanya akan menjadi pengemis belas kasih para vendor sebab CIO Pemerintah tidak tahu bagaimana mengimplementasikan rencana-rencana pemerintah,ujarnya.

Apabila pemerintah Filipina bersungguh-sungguh membentuk pos CIO Pemerintah, Espino pun menganjurkan agar salah satu fungsi CIO Pemerintah melakukan kerjasama dengan Civil Service Comission untuk membangun standarisasi kemahiran tertinggi para pekerja IT di sektor publik.

Sementara itu IBM Filipina yang menjadi tuan rumah taklimat media (media briefing) menyatakan, pemerintah adalah satu-satunya entitas yang mampu memperbaiki cara menggunakan teknologi.

Posisi E-Government Filipina 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.464
+ Online Service Index : 0.394
+ Infrastructure Index : 0.112
+ Human Capital Index : 0.888
+ E-Participation : 0.186
+ Website : www.gov.ph
+ Peringkat E-Government Global :78/184

(ZDNetAsia | Martin Simamora)