PBB dengan tegas menolak sejumlah "gugatan" yang menyatakan bahwa survei e-Government telah kehilangan relevansinya, hal yang dengan lantang ditunjukan Accenture, bahkan survei kritikal mengenai hal ini telah dilakukan. Gugatan yang ditujukan kepada pemeringkatan e-Government beranjak dari fakta kini adalah era e-Government dengan ekosistem yang makin kompleks.
Direktur survei pemeringkatan e-Government PBB, Haiyan Qian disitat FutureGov (1/3/2010) berujar, pemeringkatan tetap memiliki peran yang akan memandu setiap negara untuk makin efisien, makin terbuka dan transparan, serta membantu semua upaya modernisasi pelayanan publik,mengalokasi anggaran secara lebih tepat dan meluputkan pemerintah dari berbagai kesalahan yang kerap terjadi
. 
"Cara setiap negara melakukannya dapat saja beragam satu sama lainnys, tetapi seluruh prinsip e-Government adalah sama, ujar Haiyan Qian, Direktur Divisi Administrasi Publik dan Manajemen Pembangunan, sebuah Departemen PBB yang membidangi urusan Ekonomi dan Sosial selaku pembuat survei e-Government.
"Mengurangi biaya dan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas seluruh pelayanan publik akan tercapai, bila setiap negara implementor menerapkan seluruh prinsip-prinsip e-Government, dan akan memiliki peringkat yang baik
.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dr Leong Mun Kew, CTO dan Deputi CIO Dewan Perpustakaan Nasional Singapura disitat FutureGov menyatakan pemeringkatan e-Government hanya berguna di tahun-tahun awal atau tahap awal e-Government, untuk melihat siapa yang teratas sehingga dapat diikuti, kini pemodelan e-Government sangat kompleks dimana tabel pemeringkatan tak lagi menunjukan penilaian yang setara atau "apples with apples"
Qian lebih lanjut menegaskan bahwa survei bertujuan untuk menyediakan sebuah pandangan global bagaimana seluruh pemerintahan menggunakan ICT untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik berdasarkan contoh praktek terbaik yang dapat dipelajari, jadi bukan soal pemeringkatan semata."Tentu saja kami menarik sejumlah kesimpulan atas sistem-sistem e-Government yang positif dan negatif, tetapi tujuan utama survei untuk mengingatkan semua negara pada area mana saja mereka dapat melakukan perbaikan, dan mencegah pengulangan berbagai kesalahan yang sama. Di masa ekonomi sulit semacam ini, menghindari kesalahan yang sama dalam implementasi e-Government menjadi sangat penting
. "Kami tidak mendikte negara-negara, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Semua negara tahu dengan baik apa yang menjadi hambatanmya, prioritasnya dan tekanan-tekanan yang dihadapi. Tetapi jelas mengetahui apa yang terjadi dengan negara-negara lain di seluruh dunia pasti sangat berguna bagi setiap negara.
Sejumlah negara-negara Asia mengalami serangkaian keuntungan pada survei e-Government PBB 2010,yang sebelumnya mendapatkan penilaian yang kurang baik sepanjang sejarah survei. Korea jelas menjadi bintang, mengalami peningkatan peringkat sebanyak 6 posisi dibandingkan dengan pemeringkatan tahun 2008 menjadi nomor satu.Singapura meningkat 12 tingkat menjadi peringkat ke-11, Bahrain melompat dari peringkat ke-42 menjadi ke-13. Australia, New Zealand dan Malaysia pun berada di posisi yang cukup terhormat. Tetapi Jepang, China, India, Thailand, Filipina, Indonesia, dan paling dramatis Pakistan, mengalami penurunan peringkat
.Sementara semua wilayah secara umum dinilai dengan cukup adil, berbagai isu kompleksitas di negara-negara besar kawasan Asia menyebabkan pelambatan. Negara-negara besar seperti; India, China, Indonesia dan Pakistan mengalami keterlambatan, dan menjadikannya sulit atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengejar ketertinggalannya."Jadi ada negara-negara yang melaju cepat dalam implementasi e-Government namun ada juga yang berkembang sangat lambat ibarat kura-kuara dan kelinci, jadi bukan soal tidak berkembangnya e-Government sebuah negara namun ada negara-negara lain yang gerak perkembangannya sangat cepat, papar Qian.
China adalah contoh negara yang berjuang untuk menyediakan berbagai pelayanan publik yang menyeluruh secepat mungkin, tambah Qian."Pemerintah China telah mempromosikan berbagai kebijakan dan pelayanan publik, tetapi jelas membutuhkan waktu bagi Pemerintah China untuk melakukan perhitungan awal agar kebijakan dan pelayanan publik terimplementasikan dengan optimal memenuhi kebutuhannya mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat lokal. Pada beberapa kota seperti; Shanghai dan Beijing, e-Government telah berkembang sangat maju. Tetapi di beberapa kota sangat tertinggal. Tetapi pemerintah tengah bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan, dan saya sangat optimis hasilnya akan segera terlihat pada tahun-tahun mendatang, ujar Qian
. Walau Qian menunjukan ada banyak kemajuan di Asia sejak survei dilakukan 7 tahun lalu, namun masih ada banyak kesenjangan yang perlu dijembatani antara pemerintah dan masyarakat."Terkadang TIK masih dipandang sebagai ancaman-terutama jika berbagai sistem pemerintah terlihat menjadi terlalu transparan, khawatir menjadi terlalu lekat diawasi. Fakta inilah yang menjadi dasar argumen, mengapa penggunaan ICT memerlukan kepemimpinan yang kuat.
"Negara-negara yang memandang ICT sebagai sebuah kesempatan untuk memberdayakan pemerintahannya dalam membangun kepercayaan (trust) dengan masyarakat, dengan menjangkau dan mendengarkan masyarakat, pasti dapat membangun kebijakan publik dan membangun pelayanan publik yang lebih baik, yang menjawab berbagai kebutuhan masyarakatnya
. Kerjasama internasional adalah kunci untuk mendorong e-Government agar memasuki level global, simpul Qian."Negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah menjadi pelaku yang baik, membagikan pengalaman-pengalaman e-Government, sekaligus melampaui batasan negara. Semoga negara-negara lain pun mengikutinya, harap Qian.
(FutureGov | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar