Rekor! DKI Jakarta Terbanyak Kasus Corona, Mengapa Bisa Terjadi?

Soal PSBB Total, Ini Penjelasan Anies Terkait Hasil Rapat Pemerintah Pusat & Pemprov DKI Jakarta

Election Security: What Can Governments Do Now?

By Dan Lohrman

Protecting the integrity of elections is a hot topic. From cyberattacks to fake news influencing public opinion to other forms of external manipulation that could undermine democracies, voting security has risen to become a top issue for global governments. Here’s what you need to know and potential next steps for the public and private sectors.

• What really happened with Russia in the U.S. 2016 presidential election?

• Were any votes changed as a result of hacked voter machines?

• How did social media and fake news play into influencing voter decisions on candidates?

• What must be done now to better protect upcoming elections?

These questions, and many similar inquiries, have been asked for the past 15 months, and some important new information has now surfaced to help in formulating judgments and hopefully gain closure. But regardless of pronouncements from leaders on the left, right and center of the political spectrum (who generally see this issue very differently), there is a growing sense of urgency for new actions to be taken regarding protections for future election security.

This election security topic is of paramount importance to our nation. As Juan C. Zarate, chairman and co-founder of the Financial Integrity Network and former deputy national security advisor for combating terrorism, recently wrote: “Fair elections are at the core of every democracy. Russia's actions surrounding the 2016 American election were aimed at undermining the confidence of the democratic process.”

What follows are several excellent recommendations to protect our votes. After framing the top election issues, this blog focuses on actions that governments need to take now.

The Cybersecurity 202: Voters' distrust of election security is just as powerful as an actual hack, officials worry

By Derek Hawkins 

 

As millions of people across the country vote in eight different primaries today, state officials are working hard to secure the elections from hackers. But officials say there’s a more pressing, albeit abstract, challenge: Keeping voters confident that their vote is safe.

The U.S. intelligence community has concluded that a major goal of Russia’s campaign to interfere in the 2016 presidential election through cyberattacks on 21 states and national political organizations was to undermine public faith in the U.S. democratic process. By that count, election officials say, they're already succeeding in this cycle — without breaching a single system. 

Just the fear of digital sabotage — and the perception that voting machines are hackable — is enough to scare voters into a lack of confidence in the democratic process, election officials lament.

“What terrorists do is instill fear into the general population — if they’ve done that they’ve accomplished their goals,” said Alex Padilla, secretary of state of California, which holds its primary Tuesday. That's why election interference, Padilla says, is "in and of itself is an attack on our democracy. Any enemy, foreign or domestic, that’s trying to sow doubts, that’s a form of voter suppression." 

Empat Orang Terkaya Indonesia Berkekayaan Senilai 100 Juta Orang Termiskin

Orang mengais sampah di Medan. Sekitar 93 juta orang Indonesia  saat ini hidup dibawah garis kemiskinan moderat Bank Dunia dengan pendapatan  $3.10 per hari. Photo: Sabirin Manurung/PP/Barcroft Image/Pacific Press / Barcroft Images

Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan senilai 100 juta orang termiskin di negeri ini, sekalipun presiden Indonesia berulang kali menyatakan komitmen untuk memerangi “bahaya” tingkat-tingkat ketaksetaraan.

Oxfam pada Kamis, 23 Februari telah menyorot Indonesia sebagai salah satu negara yang paling timpang di dunia, dimana jumlah miliarder dollar telah meningkat dari satu pada 2002 menjadi 20 pada 2016.

Oxfam menyatakan bahwa empat orang terkaya Indonesia tersebut-dipimpin oleh Hartono bersaudara, Budi dan Michael Hartono yang mengontrol aset senilai 25 miliar dolar, yang secara kasar sama dengan  jumlah kekayaan 40% orang  paling miskin dari 250 juta populasi penduduk Indonesia. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa Hartono bersaudara-yang memiliki perusahaan  rokok kretek-dapat menikmati bunga yang cukup, pada kekayaan mereka dalam setahun, untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di Indonesia.

Pesawat Tempur dan Kapal Perang Perkuat Perairan Natuna

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memperkuat perairan Natuna dengan menambah sejumlah kapal perang dan kapal patroli serta pesawat tempur guna mengamankan wilayah Pulau Natuna dari kejahatan laut dan konflik Laut Tiongkok Selatan.

"Kita akan perkuat di sini (Natuna), baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara," kata Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau,

Rabu (16/9/2015).

Menurut dia, Pulau Natuna wajib diperkuat sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI. Sebab, pulau ini berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan yang saat ini dirundung konflik.

"Di sini pulau yang paling jauh di utara, salah satu pintu gerbang Indonesia. Di utara, di Laut Cina Selatan masih ada ketegangan, antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Tentu Amerika juga akan hadir di tengah-tengah ketegangan ini," katanya.

Ketua Komisi I DPR Dukung TNI Beli Sukhoi SU-35

Komisi I DPR mendukung TNI membeli pesawat tempur Sukhoi SU-35. Dewan menilai Sukhoi SU-35 bisa menggantikan pesawat tempur jenis F-5 Tiger karena sudah tidak layak.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mengatakan, peremajaan pesawat tempur sudah seharusnya dilakukan. Bahkan, dia menilai, TNI tidak boleh tanggung dalam membeli pesawat tempur.

"TNI sudah mengajukan kebutuhan Sukhoi SU-35 dan sudah disampaikan ke Komisi I DPR. Komisi I prinsipnya mendukung kalau untuk perimbangan kekuatan. Sekalian saja, jangan tanggung-tanggung," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Buku : Managing Catastrophic Loss of Sensitive Data: A Guide for IT and Security ...

Cek Status NIK Pada www.dukcapil.kemendagri.go.id Tidak Berfungsi

Tidak dapat diketahui sejak  kapan “cek status NIK” pada situs resmi kemendagri  ini tak berfungsi baik, namun, saat penulis memasukan data NIK, tidak mengeluarkan informasi yang diharapkan, sebagaimana diperlihatkan melalui salinan gambar di bawah ini:

Padahal database NIK ini, digambarkan  canggih sebagaimana situs kemendagri.go.id menyatakannya:

Karena kerahasiaan data, penjagaan ruang database ini cukup ketat. Untuk masuk, pengunjung harus melewati dua pintu. Setiap pintu dipasang kunci otomatis dengan sistem finger print. Hanya petugas yang sidik jari sudah direkam yang bisa membuka ini. Dua orang petugas keamanan juga berjaga setiap saat di belakang daun pintu.

Pusat database sendiri terdapat dalam ruangan khusus berukuran 9x10 meter persegi. Belasan lemari kabinet setinggi dua meter berjejer dipenuhi server dengan lampu yang kedap-kedip. Untuk menjaga server bekerja normal, suhu ruangan diatur maksimal 23 derajat celcius.

Book: Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness

ASEAN and China to step up crackdown on cyber crime

Lu Wei speaks at the China-ASEAN Information Harbor Forum
held in Nanning, Sept. 13. (Photo/CNS)

An official with China's Ministry of Public Security on Monday called on his country and members of the Association of Southeast Asian Nations to strengthen cooperation in the fight against cross-border cyber crime.

"There are new trends in cyber crime, for example terror cells using the internet to spread extremism, recruit members, plot attacks and conduct money laundering," said Zhong Zhong, deputy chief of the ministry's Internet Security Bureau.

Addressing the China-ASEAN Information Harbor Forum held in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang autonomous region, Zhong said more than 90% of online fraud and gambling sites that target Chinese citizens use overseas servers and virtual private networks (VPNs).

Zhong said China-ASEAN cooperation has yielded results. In a joint-police operation against online gambling between China, Vietnam and Myanmar in 2014, 119 suspects were arrested and 64 million yuan (US$10 million) was frozen, he said.

Book: "Cyber Threat!: How to Manage the Growing Risk of Cyber Attacks" - By MacDonnell Ulsch

US and China officials talk cybersecurity after Obama's warning about attacks

 

Susan Rice with Fan Changlong at the Chinese Ministry of National Defense in Beijing on August 28 during a visit aimed at resolving tensions over cyber attacks. Talks between US and China officials have continued in Washington. Photograph: Ng Han Guan/AFP/Getty Images

Four days of talks wrap up to help prepare for president Xi Jinping’s visit later this month including a ‘frank and open exchange’ about thorny cyber issues

Senior US and Chinese officials have met to discuss cybersecurity and other issues ahead of Chinese president Xi Jinping’s visit to Washington later this month.

Cybersecurity is a thorny topic between the two powers and China has long been blamed for cyber attacks on US commercial interests and sensitive government personnel records.

The discussions included a “frank and open exchange about cyber issues” between the president’s national security adviser, Susan Rice, and Meng Jianzhu, a senior Communist party secretary for political and legal affairs, the White House said.

Eksklusif: Dialog Basuki Tjahaja Purnama bersama Aiman Witjaksono

Konspirasi Dana Siluman APBD Mencakup Banyak "Pemain"

Rapat Fasilitasi Mediasi Evaluasi RAPERDA DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015

Gubernur DKI Jakarta Beberkan Permainan Anggaran APBD

Corruption Perceptions Index 2013

Corruption Perceptions Index 2013

Corruption Perceptions Index 2013

The Corruption Perceptions Index 2013 serves as a reminder that the abuse of power, secret dealings and bribery continue to ravage societies around the world.

The Index scores 177 countries and territories on a scale from 0 (highly corrupt) to 100 (very clean). No country has a perfect score, and two-thirds of countries score below 50. This indicates a serious, worldwide corruption problem.

Hover on the map above to see how your country fares.

Hover on the map above to see how your country fares. - See more at: http://www.transparency.org/cpi2013/results#sthash.f3vikl6U.dpuf

Hover on the map above to see how your country fares. - See more at: http://www.transparency.org/cpi2013/results#sthash.f3vikl6U.dpuf

Warren Buffet : Jika Pemerintah AS Gagal Bayar Utang, Itu Adalah Sebuah Ketololan

Oleh :  Martin Simamora

Warren Buffet : Jika Pemerintah AS  Gagal Bayar Utang, Itu Adalah Sebuah Ketololan

Warren Buffett smiles during an interview with Liz Claman of the Fox Business Network, in Omaha, Neb., Monday, May 6, 2013. The Berkshire Hathaway shareholders meeting took place over the weekend. (AP Photo/Nati Harnik) | AP

Bilioner Warren Buffet  mengutarakan bahwa  akan menjadi ketololan bagi pemimpin-pemimpin bangsa mengijinkan Amerika Serikat untuk  membuat gagal bayar utang atas tagihan-tagihannya.

Investor  kondang yang juga  memimpin konglomerat Berkshire Hathaway, menyatakan hal ini pada Rabu, 16 Oktober 2013 di  CNBC, sebagaimana dilansir Huffingtonpost.com

Buffet mengatakan, dia berpikir bahwa pemerintah federal tidak akan gagal membayar tagihan-tagihannya, tetapi  "if it does happen, it's a pure act of idiocy." -- “jika itu memang terjadi, itu adalah sebuah tindakan murni ketololan.”

Akankah Terjadi Shutdown lagi? Joe Biden : ”There’s no guarantees of anything”

Oleh : Martin Simamora

Akankah Terjadi Shutdown lagi?

Joe Biden : ”There’s no guarantees of anything”

Telah disepakati oleh Kongres pada Rabu untuk  memperpanjang pengeluaran (anggaran)  pemerintahan Obama hingga  15 Januari 2014 mendatang, dan menaikan batas utang   sampai awal Februari 2014. Tetapi negosiasi-negosiasi  alot telah sedikit melunakkan perbedaan antara Demokrat dan Republik pada pertanyaan pengeluaran pemerintah.

Sehingga akankah bangsa ini  terkena shutdown lainnya? Ada sebuah kasus kuat terkait mengapa itu tidak akan, tetapi prospek kebuntuan fiskal lainnya masih tetap sebuah kemungkinan yang nyata atau jelas.



Shutdown lainnya?

Wakil Presiden Joe Biden menjelaskan hal ini secara jitu pada Kamis saat dia  menyambut para pegawai negeri yang kembali bekerja di Evironmental Protection Agency. ”There’s no guarantees of anything,” atau “Tidak ada  garansi apapun,”  ujarnya seperti dilansir laman nbcnews.com, ketika dia ditanyai apakah dia dapat menjaminkan atau memastikan kembali bahwa tidak akan ada shutdown.