OECD beberapa waktu lalu melakukan pembicaraan serius dengan semua penyelenggara survei dan pemeringkat e-Government seperti Universitas Waseda Jepang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membuat indikator-indikator baru pengukuran keberhasilan implementasi e-Government dengan memperhatikan faktor reformasi birokrasi sektor publik di setiap negara. United Nations juga menyatakan akan melakukan beberapa modifikasi pada UN eGovernment Survey 2012 mendatang.
Haiyan Qian, Direktur Divisi Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan di
United Nation's Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), menyatakan bahwa kriteria penilaian kinerja e-Government telah ditinjau kembali, memasukan faktor kemajuan-kemajuan teknologi dan penyelenggaraan pemerintah.Qian dilansir dari FutureGov (7/6/2010) menyatakan, kriteria pembuat kebijakan sangat perlu diperhitungkan pada UN E-Government Survey 2012 mendatang.
"Keterbukaan data atau Open Data adalah tren yang menarik, dan kami akan mengamatinya secara seksama bagaimana pemerintah-pemerintah mengeksploitasi open data untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan baik sebagai penerima layanan dan penyedia berbagai layanan baru," jelasnya. Tetapi sejumlah kriteria akan tetap sama.Kesenjangan digital tetap menjadi masalah utama dalam survei E-Government sejak kali pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukannya. Kami harus tetap mengingatkan semua negara untuk tak melupakan isu yang telah menjadi permasalahan yang dapat terabaikan karena tergesa-gesa membangun berbagai layanan publik yang baru.
Negara-negara dengan ekonomi yang lemah, tetapi menggunakan ICT untuk melejitkan kapabilitas layanan-layanannya dengan menggunakan perangkat-perangkat mobile dan teknologi baru lainnya, akan memiliki peringkat e-Government yang buruk, ujarnya. Dibanyak negara berkembang penyelenggaraan layanan publik menghadapi berbagai tantangan besar, dan teknologi mobile adalah instrumen yang sangat berguna untuk menjembatani kesenjangan dimana internet tidak dapat diakses.
PBB juga akan meng-update pengukuran faktor keterlibatan masyarakat. "Kami ingin melihat bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat secara aktif dan tidak pasif. Mengumpulkan masukan dari masyarakat saja tidak cukup. Pemerintah harus melibatkan
masyarakat dalam pembuatan keputusan dan turut mengawasi untuk membantu pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mengurangi korupsi"Kami sedang berupaya untuk meng-update indikator survei,"ujarnya." ICT berubah cepat, dan demikian juga dengan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Kami mempublikasikan sebuah pemeringkatan dua tahun sekali, dan kami harus memastikan bahwa kebijakan indikator-indikator tetap relevan dengan berbagai tren saat ini dan yang akan berkembang. Tren yang akan merubah cara modernisasi sektor publik, ujar Haiyan.
Penggunaan ICT untuk tujuan memperkuat kelemahan dan kelemahan adalah area fokus lainnya. "Kami ingin melihat bagaimana kaum perempuan dapat menikmati keuntungan penggunaan ICT dan layanan-layanan elektronik yang diberikan oleh pemerintah," jelasnya. "Berdasarkan riset terbaru, perempuan jarang dapat menikmati keuntungan dari penggunaan ICT. Justru hal buruklah yang menimpanya terkait penggunaan ICT, misalnya meningkatnya perdagangan perempuan yang memanfaatkan internet.
Pemerintah juga perlu memikirkan lebih berhati-hati dalam menyediakan layanan-layanan yang rawan untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang tak bertanggungjawab dan untuk kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik, kelompok usia lanjut dan muda. "Pelayanan publik untuk kalangan masyarakat penyandang tuna netra masih menjadi pengecualian dan belum menjadi norma dalam pelayanan publik. Tetapi kami akan mengupayakan agar pemerintah memberikan layanan publik ke semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali, ungkap Qian.
(Martin Simamora | FutereGov)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar