Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, 14 Agustus 2020

Presiden Joko Widodo Tanggapi Revisi UU KPK

Ketua KPK Serahkan Tanggungjawab Kepada Presiden

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 16 AGUSTUS 2019

Joko Widodo faces challenges in 2019 Indonesia poll as blank ballots, child marriages spark regional dissatisfaction

Photo: Prabowo Subianto with Indonesia's President-elect Joko Widodo. (Reuters)

Hundreds of thousands of Indonesians in the city of Makassar headed to local election polls to cast a blank vote rather than elect the only pair of candidates from the same coalition, according to quick count surveys.

Key points:

• Votes swung strongly towards Mr Jokowi in West Java
• More than half of Indonesian voters take into account the candidate's religious background
• Jokowi's political opponents had leveraged the feeling of isolation among conservative Muslim voters

And it's not the only city where this has happened — voters in 13 other regions also voluntarily gave up their time to cast a blank vote to protest against the political and economic elites who nominate the candidates.

"It was quite a slap in the face to the establishment … people are very much more focused on the candidate rather than the party," said Tim Evans from governance organisation Kemitraan, an expert on Asian elections.

[Voters' loyalty] to parties is quite rare here, people can switch parties quite easily — often what we see are people looking at performers."

It's good news for a populist style President like Joko "Jokowi" Widodo who is seen as an outsider to the establishment.

However, he faces a serious challenge as he attempts to deal with policies that could give conservative Muslims reason to turn against him.

This was demonstrated by his reluctance to apply a proposed presidential decree, known as "Perppu", to ban child marriages, and in his anti-leftist rhetoric when he denounced the PKI (Communist Party of Indonesia).

Empat Orang Terkaya Indonesia Berkekayaan Senilai 100 Juta Orang Termiskin

Orang mengais sampah di Medan. Sekitar 93 juta orang Indonesia  saat ini hidup dibawah garis kemiskinan moderat Bank Dunia dengan pendapatan  $3.10 per hari. Photo: Sabirin Manurung/PP/Barcroft Image/Pacific Press / Barcroft Images

Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan senilai 100 juta orang termiskin di negeri ini, sekalipun presiden Indonesia berulang kali menyatakan komitmen untuk memerangi “bahaya” tingkat-tingkat ketaksetaraan.

Oxfam pada Kamis, 23 Februari telah menyorot Indonesia sebagai salah satu negara yang paling timpang di dunia, dimana jumlah miliarder dollar telah meningkat dari satu pada 2002 menjadi 20 pada 2016.

Oxfam menyatakan bahwa empat orang terkaya Indonesia tersebut-dipimpin oleh Hartono bersaudara, Budi dan Michael Hartono yang mengontrol aset senilai 25 miliar dolar, yang secara kasar sama dengan  jumlah kekayaan 40% orang  paling miskin dari 250 juta populasi penduduk Indonesia. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa Hartono bersaudara-yang memiliki perusahaan  rokok kretek-dapat menikmati bunga yang cukup, pada kekayaan mereka dalam setahun, untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di Indonesia.

Pesawat Tempur dan Kapal Perang Perkuat Perairan Natuna

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memperkuat perairan Natuna dengan menambah sejumlah kapal perang dan kapal patroli serta pesawat tempur guna mengamankan wilayah Pulau Natuna dari kejahatan laut dan konflik Laut Tiongkok Selatan.

"Kita akan perkuat di sini (Natuna), baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara," kata Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau,

Rabu (16/9/2015).

Menurut dia, Pulau Natuna wajib diperkuat sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI. Sebab, pulau ini berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan yang saat ini dirundung konflik.

"Di sini pulau yang paling jauh di utara, salah satu pintu gerbang Indonesia. Di utara, di Laut Cina Selatan masih ada ketegangan, antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Tentu Amerika juga akan hadir di tengah-tengah ketegangan ini," katanya.

Ketua Komisi I DPR Dukung TNI Beli Sukhoi SU-35

Komisi I DPR mendukung TNI membeli pesawat tempur Sukhoi SU-35. Dewan menilai Sukhoi SU-35 bisa menggantikan pesawat tempur jenis F-5 Tiger karena sudah tidak layak.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mengatakan, peremajaan pesawat tempur sudah seharusnya dilakukan. Bahkan, dia menilai, TNI tidak boleh tanggung dalam membeli pesawat tempur.

"TNI sudah mengajukan kebutuhan Sukhoi SU-35 dan sudah disampaikan ke Komisi I DPR. Komisi I prinsipnya mendukung kalau untuk perimbangan kekuatan. Sekalian saja, jangan tanggung-tanggung," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

China Membangun Landasan Pesawat Ketiga Di Kepulauan Laut China Selatan

Previous satellite pictures of construction and dredging under way at Mischief Reef in the Splatly Islands. © Getty Images

China terlihat sedang membangun landasan pesawat ketiga pada  teritori yang sedang diperebutkan di kawasan Laut China Selatan, seorang pakar Amerika Serikat telah mengatakan hal itu  belum lama ini pada Senin 14 September, menanggapi  serangkaian foto satelit yang diambil  seminggu sebelumnya.

Foto-foto tersebut diambil untuk Center for Strategic and International Studies atau CSIS  Washington, yang memperlihatkan pembangunan di Mischief Reef [jadi ini adalah kepulauan batu karang], satu dari sejumlah pulau-pulau buatan China yang telah diciptakan dalam kepulauan Spratly.

Australia Memperkuat Manajemen Bencana Alam Bali

Bali Bombing 2002-

Gerry Meyers Photography

gerrymeyers.com

Pemerintah Australia berencana untuk memperkuat  sistem manajemen bencana yang ada di Bali, yang  menangani berbagai bencana baik bencana yang diakibatkan oleh manusia maupun oleh alam di pulau  itu  dengan membantu menata dan mendisain  rencana-rencana tanggap darurat yang efektif.

Gubernur Made Mangku Pastika, yang turut serta dalam delegasi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung ke Australi, kepada para reporter menyatakan bahwa komitmen pemerintah Australia untuk mendukung sistem manajemen bencana merupakan salah satu hasil-hasil penting dari pertemuan-pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australi di Darwin pada awal minggu ini.

Indonesia's Sea Games overshadowed by corruption allegations

Indonesia is finalising preparations for the opening of the South East Asian Games - or Sea Games. 

They are being held in the city of Palembang on the island of Sumatra - the first international event of this scale to be held outside the capital.However, the games have already been dogged by allegations of corruption and the construction of sporting venues and the athletes complex have lagged behind schedule.Indonesia Correspondent, Karishma Vaswani reports.
BBC

DKI Desak Kemendagri Percepat Cetak e-KTP

Pemprov DKI Jakarta mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan pencetakan fisik KTP elektronik (e-KTP). Pasalnya meski saat ini terdapat 26.090 warga telah terlayani program ini, namun hingga kini belum mengantongi kartu tanda penduduk tersebut.  Padahal sesuai ketentuan setiap warga dapat mendapatkan kartu e-KTP setelah dua minggu proses pembuatan. Namun kenyataan sejak digulirkannya e-KTP oleh Kemendagri pada per-1 Agustus lalu, hingga kini belum satupun warga memiliki kartu elektronik ini.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, yang berharap Kemendagri segera mempercepat proses pencetakan fisik e-KTP. “Memang banyak warga yang mempertanyakan hal ini. Namun kewenangan pencetakan fisik e-KTP ada di Kemendagri. Sedangkan Pemprov DKI hanya melakukan pendataan warga saja,” ungkap Purba, Kamis (8/9).

Yakni hanya meliputi perekaman data, sidik jari, pas foto dan iris mata. Setelah data terkumpul selanjutnya dikirim ke Kemendagri untuk dilakukan pencetakan fisik e-KTP.

Lebih lanjut Purba menjelaskan selama menunggu proses pencetakan, setiap warga yang telah didata masih dapat menggunakan KTP sebelumnya sebagai identitas diri. Sehingga tidak dibenarkan jika pihak kelurahan menahan KTP warga setelah didata. “Penahanan hanya bisa dilakukan jika KTP warga yang bersangkutan didapati palsu,” tandasnya.

Sementara itu seperti diberitakan Pos Kota sebelumnya, Kendati suplai peralatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum maksimal, namun pelayanan KTP elektronik (e-KTP) terhadap warga terus bertambah. Hingga saat ini dari 267 kelurahan yang ada, terdapat 209 kelurahan telah melayani program tersebut, dengan jumlah sebanyak 26.090 warga.

poskota.co.id

Kalbar Belum Ambil Sikap Tentang Ktp Elektronik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mengambil sikap terkait tertundanya pelaksanaan KTP elektronik di sejumlah daerah di provinsi itu.


"Pelaksanaannya sebenarnya lebih dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Jumat. Ia juga belum mendapat laporan lengkap mengenai tertundanya pelaksanaan KTP elektronik tersebut dari instansi terkait.

Di Kabupaten Landak, penerapan KTP elektronik tertunda akibat keterlambatan perangkat yang dikirim dari pusat.

"Perangkat sudah datang dan kita pasang di sejumlah kantor camat seperti antena VSAT dan mesin genset. Tapi baru satu unit masih satu lagi yang belum datang," kata Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Silvanus Sudiyanto di Ngabang, Rabu (7/9).

Menurutnya, Pemkab Landak juga mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri agar ada revisi tentang penerapan KTP elektronik di beberapa kabupaten/kota yang ditunjuk tahun 2011. Sementara sudah memasuki bulan September tapi masih terkendala perangkat belum siap semua karena keterlambatan dari pusat.

"Jadi penerapan harus diserentakan (bersamaan) dan waktu kita berharap diperpanjang sampai 2012. Karena sekarang sudah akhir tahun tapi program e-KTP belum dimulai," kata Silvanus.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Lilik Kurniasih mengatakan pelaksanaan KTP elektronik terkendala kesiapan teknis dari pemerintah pusat.

"Kesiapan Kabupaten Kubu Raya untuk menyukseskan KTP elektronik sudah 90 persen, tetapi peralatan dari pemerintah pusat baru 60 persen yang siap sehingga mempengaruhi persiapan kita dan kemungkinan pelaksanaannya ditunda," kata Lilik Kurniasih di Sungai Raya, Kamis (8/9).

Menurutnya, persiapan di Kabupaten Kubu Raya untuk menyukseskan program tersebut mulai dari sosialisasi hingga pelatihan tenaga teknis.

"Tugas dari kabupaten menyiapkan tempat pelayanan, petugas yang terlatih. Sedangkan perangkat lunak dan keras semuanya dari pusat," kata dia.

Lilik menuturkan, sampai saat ini di setiap kecamatan sudah terpasang peralatan untuk membuat KTP elektronik tersebut. Namun, ungkap dia, ketika dicoba beberapa waktu lalu belum bisa tersambung ke pusat, meski alat pendukungnya sebagian besar sudah tiba.
kalimantan-news.com

Prof. Sofjan: Marzuki Alie Pro Koruptor

Ucapan Marzuki Alie agar koruptor dimaafkan membuktikan bahwa dia pro koruptor. Semangatnya ingin membubarkan KPK bertentangan dengan semangat reformasi yang bertekad memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom (1/8/2011), menyikapi opini Ketua DPR RI Marzuki Alie yang dinilainya semakin mengaburkan semangat dan amanat reformasi untuk memperbaiki negeri ini.

"Jika logika Marzuki dipakai, maka semestinya DPR harus dibubarkan lebih dulu, karena lembaga paling korup adalah DPR, selain itu kebanyakan gerombolan DPR adalah penipu, calo anggaran dan penguras uang rakyat," ujar Sofjan.

Lanjut Sofjan, delik pidana yang dilakukan para gerombolan DPR bukan delik aduan, sehingga KPK harus proaktif berinisiatif menangkap terlebih dulu para gerombolan itu, termasuk Marzuki pentolannya.

Ditengarai Sofjan, Marzuki bukan figur pro reformasi yang dapat membawa perbaikan dan perubahan. Antara lain kegigihannya mewujudkan pembangunan gedung baru DPR yang sarat indikasi korupsi dan ucapan-ucapannya juga tidak merefleksikan semangat rakyat yang ingin negeri ini bersih.

"Setelah skandal korupsi Nazarudin-Kemenpora-Wisma Atlet meledak, isu gedung baru DPR yang semula gencar langsung tiarap, setelah terlebih dulu satu perusahaan peserta menarik diri," papar Sofjan.

Menurut Sofjan, dalam kaitan ini Marzuki terdepan dalam melakukan pembohongan data dan informasi. Semula dibilang Rp 9 miliar telah dibayarkan ke konsultan, kemudian berubah lagi Rp 14 miliar.

"Kebohongan itu tambah jelas lagi ketika Marzuki berbohong bahwa semua fraksi telah setuju, ternyata beberapa fraksi di DPR tidak setuju," tambah Guru Besar pada Islamic University of Europe, Rotterdam.

Sofjan berpendapat, sebelum KPK dibubarkan oleh Marzuki dan gerombolannya, maka KPK telah cukup memiliki alat bukti dan fakta untuk terlebih dulu menjadikan Marzuki sebagai tersangka. Berdasarkan logika, mestinya pembubaran DPR duluan itu lebih relevan dan pas sebelum KPK.

"Jika KPK terlambat menangkap Marzuki, maka sebaiknya rakyat jangan hanya bicara, tapi harus ada terobosan yang bisa dan sah bertindak membantu KPK demi menyelamatkan NKRI. Kita harus malu sama Cina dan negara-negara sekitarnya," pungkas Sofjan.

detik.com

Pemprov DKI Jakarta Akui Uji Coba e-KTP Gagal

Ilustrasi Foto (Koran Sindo)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta membenarkan bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di seluruh Kelurahan di Jakarta, belum bisa dimulai hari ini. "Karena semua item belum tiba di kelurahan maka pendataan terpaksa harus ditunda beberapa hari ke depan," kata Kepala Dinas Kependudukan Purba Hutapea dalam keterangan persnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2011).

Purba menjelaskan, didapati kendala teknis pada pengiriman perangkat KTP elektronik yang diimpor dari Amerika Serikat. Akibatnya, distribusi perangkat ke 267 kelurahan di Jakarta tersendat.

"Sudah ada 244 kelurahan terima alat, tapi masih ada unit perangkat yang belum tiba, sehingga belum bisa difungsikan," katanya.

Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan pihak konsorsium pengadaan perangkat KTP elektronik, kata Purba, berkomitmen melengkapi terlebih dulu perangkat KTP elektronik di 10 kelurahan.

Kesepuluh kelurahan tersebut antara lain, wilayah Jakarta Barat yaitu Kelurahan Kemanggisan dan kelurahan Tomang, Jakarta Pusat yaitu Kelurahan Kebon Sirih dan Menteng, Jakarta Selatan yaitu Kelurahan Cikoko dan Mampang Prapatan, Jakarta Timur yaitu Kelurahan Cipinang Cimpedak dan Klender, dan Jakarta Utara yaitu di Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Semper Timur.

"Hari ini sudah bisa dilakukan uji coba e-KTP di 10 kelurahan tersebut," kata Purba.

Sementara di kelurahan-kelurahan lainnya, lanjut Purba, pelayanan KTP elektronik baru akan dimulai setelah perangkat lengkap dan koneksi jaringan tersedia.

okezone.com

Kemendagri Emoh Menunda Pelaksanaan Proses e-KTP

uji coba penerapan KTP elektronik (e-KTP) . Tempo/Arif Wibowo

Kementerian Dalam Negeri memstikan tidak akan menunda lagi pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Karenanya, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek menganggap laporan yang disampaikan Lintas Peruri Solusi soal adanya persekongkolan pemenangan tender e KTP tak relevan lagi.

"Tidak akan ada penundaan apapun. Ini agenda nasional dan harus sesuai dengan penjadwalan" kata Redonnyzar di kantornya, Jumat 15 Juli 2011. ". Lagipula penandatanganan kontrak pemenang tender sudah dilakukan,"

Jumat siang tadi, Lintas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Solusi, salah satu peserta tender pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), meminta Kemendagri menunda tahapan lelang pengadaan e-KTP selanjutnya. Ia meminta penandatanganan kontrak ditunda sampai ada keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Menurut Reydonnyzar, tim atau panitia penyelenggara tender telah bekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku. Prosesnya pun telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai tanggal 17 Juni 2011 dimana hasilnya menyatakan bahwa seluruh tahapan mulai dari persiapan pengadaan barang dan jasa sampai pelaksanaan penetapan pengumuman pemenang lelang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.

Pria yang akrab disapa Donny ini menambahkan, panitia juga telah menanggapi keberatan pihak Peruri sebelumnya yang tidak lolos dalam tahap dua tahap terakhir. "Mekanime itu sudah ditempuh, sanggah lalu sanggah banding. Itu tidak akan mengurangi kami untuk tetap terus bekerja,"ujarnya.

"Tidak akan ada penundaan dan kita tidak mau ambil resiko itu. Kerja harus tetap jalan sesuai jadwal,"ujarnya.

TempoInteraktif

Bikin e-KTP Cuma 2 Menit, Hasilnya Tiga Minggu Kemudian

Kartu Tanda Penduduk elektronik. TEMPO/Tony Hartawan

Pembuatan Kartu Penduduk Elektronik (e-KTP) diujicobakan hari ini oleh Kementerian Dalam Negeri di daerah Jakarta. "Mulai hari ini, alat sudah didistribusikan ke berbagai daerah," ujar Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat uji coba di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Rabu, 27 Juli 2011.

Peralatan yang diberikan berupa dua perangkat komputer hp, kamera canon 1100 D, pemindai retina mata dan pemindai tanda tangan, serta serta pemindai sidik jari. Masing-masing kelurahan atau kecamatan mendapatkan dua set perangkat elektronik tersebut."Tahun ini akan didistrubusikan pada 197 kabupaten kota."

Dalam uji coba penggunaan perangkat Elektonik KTP tersebut, paling tidak waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 2 menit 11 detik untuk melayani satu orang warga."Kami hanya tinggal mencocokan datanya, dengan basis data yang sudah ada," katanya. "Agustus mendatang pembuatan kartu penduduk ini sudah bisa dilakukan."

Kementerian menargetkan dalam sehari paling tidak 300 orang dalam satu kelurahan atau kecamatan bisa dilayani pembuatannya. Pembuatan e- KTP inipun gratis tidak dipungut biaya."Kalau ada pungutan, silakan laporkan. Kami ada tim supervisi dan teknis yang disebar untuk mencegah gangguan."

Proyek e-KTP sendiri menelan biaya Rp 5,8 triliun yang ditargetkan bisa dirampungkan dalam dua tahun. Untuk tahun pertama ini, pencetakan e-KTP masih dilakukan di kantor pusat dan baru tiga minggu kemudian warga bisa mendapatkan KTP baru. "Diharapkan jaringan Internet sudah selesai akhir bulan ini."


TempoInteraktif.com

Penerapan e-KTP di Papua Terkendala Infrastruktur

Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, saat mempresentasikan potensi Provinsi Papua dalam Papuan Business Forum di Brisbane, Queensland, Australia. TEMPO/Cunding Levi

Penerapan sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di wilayah Papua pada umumnya terkendala oleh tak meratanya infrastruktur di daerah tersebut. Antara lain sulitnya akses jalan dan terpencarnya lokasi pemukiman penduduk. "Itu yang menjadi kendala," kata mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu di Kementerian Dalam Negeri, Senin 25 Juli 2011.

Hari ini Barnabas secara resmi meletakkan jabatannya. ia digantikan oleh Pejabat Gubernur Sementara Papua, Syamsul Arif Rifai.

Menurut Barnabas, sejak program penerapan e-KTP berbasis nomor induk itu dicanangkan oleh pemerintah pusat, dia sudah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk bersiap dengan program baru itu. "Mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Tidak tahu nanti teknisnya bagaimana," kata dia.

Penggantinya, Syamsul Arif Rifai tak menampik adanya kendala tersebut. Namun ia memastikan teknis penerapan e-KTP di wilayah Papua dan sekitarnya sudah ada di tangan kementerian dan pemerintah daerah setempat. Namun ketika didesak apa solusi untuk mengatasi kendala tersebut, ia tak menjawab. "Tenang saja, semua sudah ada aturanya," ucapnya singkat.

Sementara itu Pejabat Pengganti Gubernur Papua Barat Tanri Balilamo memilih akan mempelajari lebih dulu wilayah Papua Barat. Menurut dia, kendala-kendala itu jelas ada mengingat wilayah Papua yang terpencil. Sebab itu ia memilih akan turun langsung memantau kondisi masyarakat dan pegawainya sebelum melaksanakan program e-KTP. "Saya lihat dulu kondisinya nanti," kata dia.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan sudah ada 97 daerah yang akan menerima bantuan perangkat teknologi untuk menerapkan e-KTP. Distribusi akan dimulai awal bulan depan. Namun, dia mengaku lupa nama-nama daerah yang akan menerima bantuan, dan daerah mana yang akan menerapkan e-KTP lebih dulu.


TempoInteraktif.com

Seminar Workshop e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Bertempat di Auditorium Pemkot Balikpapan beberapa waktu lalu (5 juli 2011) telah dilaksanakan kegiatan seminar dan workshop mengenai e–Government di lingkungan pemkot Balikpapan, kegiatan ini di ikuti oleh 200 peserta yang berasal dari masing–masing SKPD yang ada di Lingkungan Pemkot Balikpapan.

.igos.or.id

Dalam sambutannya walikota Balikpapan H. Rizal Efendi mengatakan “semua organisasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis atau menggunakan teknologi informasi, yang dalam hal ini kita sebut dengan e–Government, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien sesuai dengan Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang Pengembangan e–Government”.

Kegiatan ini di bagi menjadi 2 sesi , sesi pertama terdiri dari dua paparan oleh narasumber Didi Sukyadi dari Kementrian KOMINFO RI yang membahas mengenai “Integrasi Aplikasi e–Government “ dan di lanjutkan dengan Agus Setyadi dari Kementrian Riset dan Teknologi RI yang membahas mengenai “Solusi menurunkan pembajakan software dengan open source”, kemudian dilanjutkan sesi kedua juga oleh dua narasumber yang pertama adalah Roy Simangunsong dari IBM Indonesia yang membahas mengenai “Membangun Pemerintah yang lebih pintar “ smarter government “ “, dan dilanjutkan oleh Mochammad James dari PT. Telekomunikasi Indonesia .Tbk dengan tema paparan " Telkom e-office".

Setelah kegiatan seminar kemudian dilanjutkan dengan agenda kegiatan workshop mengenai OS Linux dan juga di ikuti oleh SKPD berdasarkan angkatan – angkatan yang berada di lingkungan pemkot Balikpapan yang akan di mulai hari ini dan akan dilaksanakan sampai tanggal 4 Agustus, setiap angkatan mendapatkan jatah selama 2 hari setiap minggu nya yaitu hari rabu dan kamis, kemudian minggu depan berganti dengan angkatan selanjutnya

Pemkot Balikpapan

Amandemen Undang-Undang Dasar Dinilai Mendesak

Saldi Isra. TEMPO/Adri Irianto

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai perubahan atau amandemen ke-lima Undang-Undang Dasar 1945 sudah mendesak untuk dilakukan. "Saya kira harus diselesaikan periode sekarang. Karena semakin jauh kita meninggalkan '98 itu akan semakin berat kita melakukan perubahan," kata dia usai mengikuti seminar "Urgensi Perubahan UUD 1945" di Gedung MPR, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.

Saldi juga mengaku heran dengan lambannya proses perubahan undang-undang ini. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berencana membentuk tim kajian perubahan konstitusi. Tapi sampai sekarang rencana tersebut tak ada kabar beritanya lagi.

"Menurut saya secara akademik ada problem dalam perubahan itu, jadi ada yang harus diteruskan perubahannya. Misalnya soal DPD yang dicontohkan banyak orang. Ada pula pasal yang tumpang tindih," ujar Saldi.

Ia mencontohkan, pasal 28 UUD 1945 pernah akan direvisi dengan pasal 28 butir a hingga i. Tapi hingga saat ini pasal 28 masih tetap seperti sebelumnya. "Jadi ada bagian yang berimpitan. Secara sederhana soal struktur, banyak yang sulit dipahami," kata dia. "Jadi begitu orang membaca konstitusi kita itu dahinya jadi mengernyit. Itu perlu perapihan melalui proses perubahan konstitusi."

Saldi khawatir kelambanan ini terjadi karena banyak pihak yang sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merasa masih kurang dalam hal kewenangan dan saat ini sedang menyusun rancangan perubahan tersebut.

"Banyak yang merasa berada di zona nyaman dengan perubahan itu. Itu salah satu faktor yang bisa mempersulit perubahan. Kalau DPD, itu lumrah (mempersiapkan rancangan)," ujarnya.

TempoInteraktif