 |
Kim Nam-suk, Deputy Minister of MOPAS |
Korea Selatan yang ditetapkan oleh UN e-Government Survey 2010 sebagai implementor terbaik di dunia kini berencana untuk memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan utilitas e-Government, menetapkan berbagai standard yang akan membuat Korea menjadi Smart Government berkelas dunia. Hal ini telah diumumkan oleh Kementerian Administarsi Publik dan Keamanan (MOPAS) saat mengungkapkan bahwa kementerian ini akan membangun 500 pusat kerja pintar pada 2015 mendatang untuk melejitkan penggunaan dokumen-dokumen elektronik.
Kim Nam-seok, wakil menteri Administrasi Publik dan Keamanan menyatakan Korea telah memiliki rencana untuk menjadi sebuah pemerintahan yang pintar yang menurutnya akan juga mampu membantu meningkatkan produktivitas dan memecahkan berbagai masalah sosial termasuk rendahnya angka kelahiran, penduduk usia lanjut, polusi dan krisis energi. Kepada IT TIMES, Kim menjawab sejumlah pertanyaan penting.
Tanya : Layanan e-Government Korea apa saja yang berdampak kepada dunia?
Hanya dalam waktu 10 setahun sejak layanan e-Governance diluncurkan, Korea berhasil membangun e-Government berkelas dunia.
Pada tahun 2010 peringkat UN E-Government Survey menempatkan Korea diperingkat teratas dan telah menjadi sejarah yang cemerlang bagi Korea, dimana negeri ini sebelumnya dikenal sebagai negeri penerima berbagai bantuan internasional. Belakangan ini, banyak negara di seluruh dunia tertarik kepada e-Government Korea dan mengunjunginya untuk mencari berbagai jawaban untuk pertanyaan dan isu yang dihadapi. Tahun ini total 7 kementerian beserta wakil kementerian dari berbagai negara seperti; Brunei, Honduras dan Panama datang ke Korea untuk mempelajari sistem e-Government Korea.
e-Government Korea telah menjadi standar bagi banyak negara di dunia dan dengan lebih dari 2.000 sistem yang dimiliki akan membantu setiap negara menemukan solusi penyelesaian berbagai masalah dalam membangun e-Government masing-masing.
Lebih jauh lagi saya yakin bahwa pengalaman dan berbagai kasus sukses e-Government Korea akan meningkatkan dan memperbaiki e-Governance banyak negara, dan akan mendorong pengurangan kesenjangan digital di dunia, serta mencegah korupsi dengan memberikan berbagai layanan yang nyaman dan layanan administrasi yang transparan. Korea dan negara-negara lain diseluruh dunia perlu berkolaborasi untuk memecahkan berbagai masalah global dan membangun bersama melalui e-Government
Tanya : Permintaan konsultasi e-Government seperti apa yang diminta oleh negara-negara tersebut sejauh ini dan bagaiamana reaksi mereka?
Konsultasi e-Government sangat vital bagi Korea dalam menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang akrab dengan berbagai pemerintahan dan pemerintah Korea menyediakan kebijakan konsultasi kepada negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan bersama atau MOU dengan Korea. Pada 2009, misalnya, Kuwait dan IT Cooperation Committee (ITCC) Korea mencapai kesepahaman dengan Kuwait Informatization Policy Consulting-berlangsung 8 putaran selama 24 bulan- dan kedua negara sejauh ini telah bertemu 4 kali. Biaya termasuk tiket pesawat ditanggung oleh pemerintah Kuwait, sementara Korea menghadirkan pakar-pakar top yang memberikan konsultasi, terutama fokus ke keamanan informasi, disaster
recovery, dan surveillance system.
Kuwait sebelumnya juga pernah menerima konsultasi informatika dari berbagai negara seperti; Singapura, Inggris, tetapi pemerintah Kuwait menyatakan sangat puas dengan keahlian para spesialis Korea, bahkan telah meminta agar pemerintah Korea berkenan menerima sejumlah proyek tambahan.. Dan belum lama ini Menteri Energi dan Elektronik Pemerintah Brunei, Omar Yasmin melakukan kunjungan ke Korea untuk bertemu dengan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan, Meng Hyeonggu, dan meminta konsultasi berbagai teknologi e-Government, kota yang terinformatisasi, dan pusat data pemerintah terintegrasi. MOPAS telah membentuk tiga tim komite konsultasi untuk proyek ini, yang meliputi 3 pertemuan.
Ini merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Korea untuk memberikan konsultasi bagi e-Government Brunei, sebuah pasar yang selama ini didominasi oleh Singapura hingga saat ini.
Tanya : Ceritakan kepada kami, mengenai ekspor teknologi e-Government serta rencana-rencana kedepan.
Di dalam industri e-Government, mereka yang lebih dahulu memimpin dalam pasar akan cenderung menerima banyak pesanan dimasa depan karena kemampuan know-how teknologi sistem perawatan dan sebagainya; dan bahkan proyek-proyek kecil pada akhirnya akan berkembang menjadi proyek-proyek berskala raksasa setelah melalui serangkaian evolusi. Untuk alasan-alasan inilah, Korea akan memiliki keuntungan yang besar dalam jangka panjang saat kita mulai memimpin pasar internasional dan memiliki pijakan di negara-negara asing.
Terkait dengan ekspor e-Government pada tahun 2007 hanya menghasilkan pemasukan ekspor sebesar USD9,87 juta; tetapi kini nilai ekspor e-Government Korea meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir ini. Dan pada 2010, pencapaian peringkat pertama dalam UN e-Government Survey, ekspor teknologi e-Government Korea mencapi rekor sebesar USD148,76 juta, 2235 lebih besar daripada tahun sebelumnya yang mencapai USD66,7 juta. Pemerintah Korea telah menetapkan berbagai rencana untuk mencapai nilai USD200 juta dalam ekspor e-Government tahun ini, dan saat ini pemerintah Korea sedang mengerjakan sejumlah proyek untuk meluaskan ekspor dengan cara yang lebih sistematis.
SEMINAR STRATEGI EKSPOR E-GOVERNMENT telah dilakukan pada Februari yang memberikan kesempatan baik bagi perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah untuk berbagi strategi mereka dan pengalaman. Dan pemerintah berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dengan sektor swasta melalui diskusi-diskusi dengan para CEO perusahaan IT Korea yang mengekspor berbagai teknologi terkait
e-Government, serta membuka hotline antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan IT untuk memfasilitasi berbagai kontrak dengan berbagai pihak di luar negeri.
Selanjutnya pada Maret, pemerintah Korea menyelenggarakan sebuah program pelatihan e-Government-yang akan menjadi program tahunan mulai tahun mendatang- untuk program perdana ditujukan bagi para pejabat senior dari negara-negara berkembang.
Karena kerjasama dengan pemerintah sangat krusial bagi bisnis e-Government luar negeri, kami berencana untuk memperbaiki lingkungan perusahaan-perusahaan IT Korea melalaui MOU dengan pemerintah-pemerintah negara asing, Komite Kerjasama IT, Pertemuan Pakar, dan Informatisasi jaringan ODA, sehingga mereka dapat masuk ke pasar internasional dengan mudah.
(bersambung ke bagian 2)
Martin Simamora
Tidak ada komentar:
Posting Komentar