Memahami E-Government 2.0 : Memasuki e-Government 2.0 (5-selesai)

Memperkuat pemerintahan dan berbagai kapabilitasnya tidak hanya akan memperbaiki isi beserta semua layanannya tetapi juga membantu meletakan sebuah dasar untuk mengejar penggunaan berbagai ragam teknologi web 2.0. Sebuah pergerakan pola pikir dari hanya "Mempublikasikan" ke "berbagi" ( Publishing to Sharing), yang akan menciptakan peran aktif masyarakat pengguna layanan e-Government, sebuah kondisi yang harus terjadi pada semua instansi pemerintah.

Sebelumnya :
+ Memahami E-Government2.0 (1)
+ Memahami E-Government2.0 (2)
+ Memahami E-Government2.0 (3)
+ Memahami E-Government2.0 (4)

Beberapa instansi di berbagai kawasan dunia berhasil melakukannya dengan sukses. Salah satu contoh sukses besar ada di Amerika Serikat yaitu di District of Columbia dengan layanan partisipatif publik "Apps for Democracy" sebuah kontes yang mendorong para developer untuk menciptakan berbagai aplikasi yang memungkinkan warga masyarakat untuk mengakses data seperti laporan-laporan kriminal dan jadwal perbaikan jalan berlubang atau rusak. Dalam 30 hari saja tercipta 47 aplikasi.

Jika pemerintah melakukan kontrak dengan para developer setidaknya akan menghabiskan anggaran sebesar USD2.6 juta, namun dengan kontes pemerintah cukup mengeluarkan anggaran sebesar USD50,000 untuk memperkuat layanan onlinenya. Pemerintahan Amerika Serikat juga telah memperlihatkan kemauannya untuk menerima inovasi yang berasal dari eksternal pemerintahannya. Hal ini terbukti dengan dengan diadopsinya sebuah kode yang dikembangkan oleh sebuah organisasi nir laba yang digunakan pada USAspending.gov, sebuah database yang menyimpan data program-program hibah dan kontrak-kontrak pemerintah. Pemerintah pada awalnya memperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar USD10 juta untuk membangun database dan USD2 juta per tahun untuk pemeliharaan, tetapi dengan mengadopsi kode yang dikembangkan oleh OMB Watch yang juga digunakan di FedSpending.org, hanya memerlukan dana sekitar USD334,272.

Bukti lainnya, Otoritas Kesehatan Eropa dengan dukungan Mc Kinsey, mengembangkan sebuah arsitektur informasi yang memungkinkan semua penyelenggara jasa kesehatan dapat mengakses data agregat dan membuat aplikasi sesuai kebutuhannya untuk memperbaiki layanan klinik.

Pemerintah Korea Selatan mengembangkan sebuah website,"ePeople" yang menjadi media komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pernyataan atau petisi secara online misalnya; saran kebijakan atau keluhan atas tindak korupsi yang terjadi di berbagai sektor, melalui website ini pun masyarakat dapat melakukan berbagai diskusi seputar pengajuan petisi, dan bahkan melaporkan perkembangan keputusan yang telah dibuat dan diajukan.

Bagaimana caranya agar apa yang terjadi di negara-negara yang sukses menerapkan e-Governmemnt 2.0 pun dapat diterapkan di setiap negara? Semua pucuk pimpinan baik yang bertanggung jawab atas jalannya instansi itu sendiri dan TI harus merangkul dan menerima inovasi dan partisipasi yang berasal dari pihak eksternal pemerintahan. Para pemimpin instansi jarus mengkomunikasikan semua keuntungan yang dapat dicapai dengan melakukan mekanisme semacam ini,lalu mendorong langkah pelaksanaannya secara berani, dan meningkatkan kemampuan semua staf untuk menjalankan semua inisiatif yang ditetapkan, misal dengan menjamin semua staf akan diperlengkapi dengan kemampuan "Soft skill" untuk mengelola jaringan informal milik para mitra dan "hard skill" untuk mengkoneksi data pemerintah dengan sistem-sistem eksternal.

Memperkuat pergeseran pola pikir agar bergerak ke arah inovasi terbuka, maka semua instansi pemerintah harus diberi keleluasaan untuk menyerap berbagai inovasi eksternal sebanyak mungkin yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan berbagai aplikasi dan isi untuk kepentingan internal.

Perspektif teknologi menyatakan, meraih berbagai keuntungan melalui inovasi dan partisipasi terbuka memerlukan keamanan pada semua sistem dan kebijakan TI untuk menjamin semua sistem publik berfungsi dengan baik dan terlindungi. Banyak dari sistem ini dan juga kebijakan-kebijakan telah dikembangkan dan digunakan di sektor swasta untuk menyeimbangkan perkiraan Return on Investment (ROI) dengan kemungkinan risiko kerugian yang disesuaikan (probability-adjusted risk of lost) baik yang terlihat dan tak terlihat pada sebuah risiko keamanan.

Memasuki implementasi e-Government 2.0, maka semua organisasi sektor publik seharusnya mulai melakukan perkiraan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target-target kerja yang telah disepakati sebelumnya, dengan mengacu kepada fakta kemampuan masyarakat mengadopsinya, menggunakan, dan dampak yang muncul terhadap kanal-kanal lainnya seperti; perlunya pengurangan formulir berbasis kertas sebagai konsekuensi proses administrasi yang mulai mengedepankan proses online dan paperless.

Semua instansi pemerintah selanjutnya harus menjamin model-model penyelenggaraan pemerintahannya menekankan aspek akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenangnya, dan mengembangkan sebuah rencana untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama pada area; web analytics dan kemudahan penggunaan web. Berdasarkan sebuah perbandingan yang dibuat, yang membandingkan inovator-inovator sukses di sektor publik dan swasta, maka semua instansi pun harus mulai melakukan asesmen terhadap kesiapan organisasi dan teknologi untuk mejalankan Data dan Sistem Terbuka termasuk penggunaan alat-alat Web2.0 yang berasal dari pihak eksternal. Dengan memulai langkah-langkah ini semua instansi akan mulai menapak alur menuju implementasi e-Government yang lebih lanjut,2.0.

(McKinseyQuarterly.com | Martin Simamora)