Arab Capai Perkembangan E-Government Mengesankan

Mengacu kepada pemeringkatan kesiapan e-Government negara-negara Arab yang dipublikasikan oleh PBB untuk tahun 2010 dalam UN Global e-Government Readiness Report capaiannya mengesankan, ungkap sebuah perusahaan IT yang menyediakan perangkat layanan e-Government.

Seputar Arab & E-Government :

+ Bahrain Implementor E-Government yang Luar Biasa
+ Apakah Pemeringkatan E-Government Bermanfaat Bagi Pemerintahan Sebuah Negara?
+ Perserikatan Bangsa-Bangsa Menjawab Gugatan Terhadap Pemeringkatan E-Government
+ E-Government Readines Negara-Negara Organisasi Konfrensi Islam
+ eGOVsharE 2009

SSS Process perusahaan yang berkedudukan di Yordania menyatakan, dalam laporan pemeringkatan e-Government 2010, PBB menempatkan Bahrain sebagai negara yang sukses mengembangkan e-Portal dan menghadirkan beragama layanan online, sehingga menjadi negara utama implementor e-Government dan menduduki peringkat ke-13 global.

Peringkat ini terbilang luar biasa jika dibandingkan dengan capaian Bahrain pada pemeringkatan periode sebelumnya yang hanya menduduki peringkat ke-29.
Alaa Ensheiwat, CEO SSS menyatakan, sukses yang diraih pemerintah Bahrain mencerminkan determinasi dan keinginan yang kuat pemerintah untuk mengembangkan identitas yang moderen. Sukses ini akan mendorong Bahrain untuk masuk ke jajaran 10 besar pada survei kesiapan e-Government PBB pada 2012 mendatang.

Setelah Bahrain menjadi yang terbaik di kawasan Arab, selanjutnya di posisi ke dua adalah Uni Arab Emirates yang memiliki peringkat ke-49 global, dan diikuti oleh; Kuwait di peringkat ke-3 (50 global) dan Yordania di peringkat ke-4 (51 global).
Ensheiwat memprediksi posisi ketat antara Kuwait, Yordania dan Emirat akan mendorong upaya-upaya yang lebih maju untuk mempertahankan keberhasilan Arab dalam mengimplementasikan e-Government.

Laporan kesiapan e-Government pun menunjukan kerajaan Saudi Arabia mampu meraih kemajuan yang mengesankan, jika pada 2008 lalu menduduki posisi ke-70 maka pada peringkat 2010 menduduki posisi ke-58 atau kelima terbaik di kawasan Arab, selanjutnya Katar menduduki peringkat ke-6, namun peringkat globalnya menlorot dari sebelumnya di posisi ke-53 menjadi diposisi ke-62.

Ensheiwat menjelaskan, Laporan Kesiapan e-Government Global berdasarkan pada kesiapan dan kecepatan pemerintah pusat yang mengacu kepada tiga indikator utama perkembangan tingkat kesiapan sebuah negara; Indeks website pemerintah, infrastruktur telekomunikasi dan data statistik, dan indeks sumber daya manusia yang mengacu ke UNESCO.

Pemerintah perlu bertindak segera untuk mengembangkan portal-portal e-Government, melengkapinya dengan berbagai fungsi layanan yang memiliki peran penting meningkatkan posisi ekonomi dan menghemat keuangan disamping mampu mempercepat prosedur atau meringkaskan birokrasi, integrasi total antara sektor pemerintah dan sektor swasta dan secara bersamaan menciptakan tranasparansi manajemen.

Lebih lanjut, Ensheiwat mengingatkan agar semua pihak terkait dalam penerapan e-Government segera bekerja menyiapkan perangkat hukum dan semua departemen mengatasi berbagai hambatan yang dapat menghambat laju pembangunan e-Government. Hal penting lainnya, perlu sebuah lingkungan yang mendukung perkembangan e-Government sehingga mempermulus proses transformasi, dengan semaksimal mungkin meminimalisasi birokrasi dan tahapan operasional yang lambat.

Mengatasi hambatan tehnik yang merintangi suksesnya e-Government juga harus dicermati jelas Ensheiwat yang biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengalaman manajemen dan keahlian tehnik khusus konvergensi e-Government, dengan cara menyiapkan sistem-sistem operasi khusus, mengadakan kampanye pendidikan dan promosi, atau juga mengatasi hambatan finansial yang biasanya muncul sebagai akibat kesalahan mengkalkulasi anggaran yang dibutuhkan atau alokasi dana yang tak cukup untuk proyek transformasi.

(Menafn.com | Martin Simamora)