Korea Selatan berhasil membuktikan dua hal sekaligus yang masih menjadi mimpi bagi banyak negara, bahwa e-Government terbukti dapat mentransformasi pelayananan publiknya menjadi lebih maju, optimal serta pro publik, dan membuktikan dengan sempurna bahwa implementasi e-Government memiliki prinsip-prinsip universal, sehingga memungkinkan implementor yang unggul memiliki benefit ekonomi. Korea Selatan kini memiliki peluang besar untuk mengekspor berbagai sistem e-Governmentnya. Ini sejarah besar di Asia Timur!
Seputar Korea Selatan :
+ Korea Selatan Bantu e-Government Kuwait
+ Korea Selatan akan Sambut Delegasi KTT G20 Dengan E-Government Unggul
+ Cyber Security Agenda Penting KTT G20 Seoul
+ Korea Selatan Implementor E-Government Terbaik PBB 2010
+ Korea Selatan Bantu e-Government Kuwait
+ Korea Selatan akan Sambut Delegasi KTT G20 Dengan E-Government Unggul
+ Cyber Security Agenda Penting KTT G20 Seoul
+ Korea Selatan Implementor E-Government Terbaik PBB 2010
Korea Selatan dapat membuktikan dirinya sebagai bangsa yang besar dan memiliki pengaruh signifikan baik di tatanan regional dan internasional melalui keunggulan dan kepiawaiannya membangun dan mengembangkan e-Government. Setelah lebih dari 100 tahun bangsa ini "dipaksa" mengadopsi sistem administrasi Jepang, bangsa yang dahulu menjajahnya, kini dalam sebuah hubungan bilateral yang sangat manis, Korea Selatan bersipa mengekspor berbagai sistem e-Governmentnya yang unggul dan diakui secara internasional.
Kedua negara akan menandatangani sebuah kesepakatan, kerjasama e-Government dan pertukaran teknologi pada akhir bulan ini, jelas sebuah sumber pemerintah Korea disitat The Korea Herald (16/3/2010). Sesungguhnya Korea Selatan telah memperlihatkan keunggulan teknologi pemerintahan terhadap Jepang, sebab sejak 2004 perusahaan-perusahaan IT Korea telah menjual berbagai produk teknologi sistem pemerintah.
Tentu saja kesepakatan antar kedua negara, yang sama-sama memiliki dominasi kuat di kawasan Asia, menjadi tonggak kali pertama kerjasama bilateral resmi di tingkat pemerintahan. Minister of Internal Affairs Jepang, Kazuhiro Haraguchi dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Seoul di akhir bulan ini untuk menandatangani MoU dengan Pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Ministry of Public Administration and Security.
"MoU yang akan ditandatangani kedua negara akan meliputi manajemen "know-how" sistem-sistem e-Government, transfer teknologi dan pertukaran sumber daya manusia kedua negara," jelas sebuah sumber di Pemerintah Korea Selatan.
Jepang adalah salah satu negara yang menjadi pemimpin dunia di sektor teknologi informasi namun menghadapi banyak masalah terkait ketidak efisienan dalam membangun dan mengelola sistem-sistem e-Government yang diakibatkan oleh banyaknya investasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal.
Tokyo telah memperlihatkan ketertarikannya dengan sistem e-Government yang dikembangkan Korea Selata, yang mampu menyelesaikan berbagai masalah serupa. Penerapan teknologi e-Government Korea Selatan diharapkan dapat mengintegrasikan semua sistem e-Government baik yang ada di pemerintahan pusat maupun yang ada di pemerintahan lokal, yang ditargetkan dapat diterapkan langsung sebab Jepang dan Korea Selatan memiliki sistem-sistem administrasi yang serupa.
Peringkat e- Government Readiness Jepang dan Korea Selatan 2010 versi PBB
+ E-Government Index : 0.715(JP)|| 0.879 (KS)
+ Online Service Index :0.673(JP)|| 1.000 (KS)
+ Infrastructure Index :0.236(JP)|| 0.639 (KS)
+ Human Capital Index : 0.950(JP)|| 0.993 (KS)
+ E-Participation Index:0.757(JP)|| 1.000 (KS)
+ Peringkat e-Government Global : 17/184||1/184
+ E-Government Index : 0.715(JP)|| 0.879 (KS)
+ Online Service Index :0.673(JP)|| 1.000 (KS)
+ Infrastructure Index :0.236(JP)|| 0.639 (KS)
+ Human Capital Index : 0.950(JP)|| 0.993 (KS)
+ E-Participation Index:0.757(JP)|| 1.000 (KS)
+ Peringkat e-Government Global : 17/184||1/184
(The Korea Herald | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar