Peringkat Networked Economy Brunei Mengungguli Indonesia

Brunei mengungguli Indonesia, Filipina dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara berdasarkan survei kesiapan negara-negara dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh World Economic Forum, dan telah dipublikasikan belum lama ini dan Swedia menjadi yang terbaik di seluruh dunia.

Mengacu ke laporan Global Information Technology, Brunei sukses mempertahankan peringkatnya yang pada tahun lalu di posisi 63 dari 133 negara. Singapura menjadi yang terbaik di kawasaan Asia Tenggara sebagai negara yang memiliki "networked economy" terbaik dengan skor 5.64 yang menempatkan negara singa ini di peringkat ke-2 global, lalu diikuti oleh Malaysia yang sukses menduduki posisi ke-27 global, Vietnam berhasil menunjukan dirinya layak berada di posisi ke-54 dan Indonesia berada di posisi ke-67.

Namun Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Filipina yang berada di peringkat ke-85 dan Kamboja di peringkat ke-117. Pemeringkatan yang disebut Networked Readiness Index melihat seberapa siap negara-negara dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan mengukur lingkungan umum teknologi-teknologi tersebut, kesiapan-kesiapan individu dalam menggunakan teknologi serta penggunaan aktualnya.


Brunei nampaknya berhasil memetik buah kerja kerasnya, terutama upaya keras dan berkesinambungan memperbaiki kapabilitas seluruh badan pemerintahnya dan menjamin penyelenggaraan layanan publik yang efektif dengan lebih intensif pada 2008 lalu dengan dibukanya e-Government National Centre.

Sejak beroperasinya e-Government National Center, badan ini menyediakan serangkaian layanan dalam aspek-aspek operasi, akuisisi dan pengembangan sumber daya manusia di sektor teknologi informasi dan komunikasi, yang berkaitan dengan berbagai inisiatif e-Government khususnya layanan publik, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Kantor Perdana Menteri.

E-Government National Center akan membantu seluruh badan pemerintah untuk merancang penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memampukan badan pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui internet. Rangkaian persiapan untuk membentuk pemerintahan tanpa administrasi kertas oleh berbagai kementerian dan segala upaya untuk mewujudkannya dipusatkan dan dimuktahirkan melalui serangkaian proses yang dipersiapkan oleh e-Government National Center.

Keberadaan lembaga ini memampukan setiap kementerian dan departemen untuk mengembangkan infrastrukturnya masing-masing, menguji dan mengimplementasikan berbagai inisiatif yang dipersiapkan dengan asistensi dan panduan kapabilitas yang dimiliki oleh e-Government National Center untuk memastikan efektifitas dan keandalan layanan-layanan yang dibangun.

Deputi Menteri pada Kantor Perdana Menteri, Dato Seri Paduka Eusoff Agaki Hj Ismail yang juga mengemban jabatan chairman of the e-Government Leadership Forum 2008, juga menyambut berbagai inisiatif yang datang dari sektor swasta untuk memperkuat kemitraan swasta- pemerintah untuk meningkatkan kinerja berbagai layanan e-Government yang akan meluaskan akses dan kemampuan layan semu badan publik untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sektor bisnis dan pegawai pemerintah.

Pemerintah Brunei juga mendorong sektor swasta untuk mendukung dan berkolaborasi sehingga menjamin sukses implementasi Rencana Induk Strategis e-Government Jangka Panjang.

Hasil survei Networked Readiness Index-World Economic Forum berdasarkan beberapa indikator termasuk lingkungan pasar dan infrastruktur, kesiapan pemerintah, penggunaan individual, penggunaan bisnis dan pemerintah.

Posisi E-Government Brunei 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.480
+ Online Service Index : 0.283
+ Infrastructure Index : 0.270
+ Human Capital Index : 0.892
+ E-Participation Index : 0.171
+ website : www.brunei.gov.bn
+ Peringkat e-Government Global : 68/184

(news.brunei.fm | Martin Simamora)