Kali terkahir PBB melakukan survei e-Government terhadap 192 negara anggota PBB, sebelum survei 2010 adalah pada tahun 2008. Dalam melakukan survei e-Government, PBB melakukan asesmen pada seluruh website kementerian dan nasional di semua negara anggotanya. Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan pada survei e-Government.
A. Penyebaran Informasi atau keterjangkauan informasi
-Keberadaan website nasional dan berbagai website kementerian termasuk: pendidikan, keuangan, kesehatan,tenaga kerja dan/ atau pelayanan sosial.
-keberadaan web portal nasional sebagai "one-stop-shop"
-Keberadaan Kepala Website nasional ( Head of State Website)
-Keberadaan sebuah seksi e-Government
-Pengadaan berbagai sumber arsip informasi (perundang-undangan, dokumen-dokumen kebijakan, prioritas, dan lain-lain)
-Berita dan berbagai "update" kebijakan-kebijakan pemerintah
-Akses ke berbagai aplikasi "back office"
-Keberadaan Chief Information Officer (CIO), atau jabatan sejenis dengan peran kepemimpinan untuk mengelola berbagai program dan proyek e-Government nasional yang lintas departemen.
-Informasi terkait tanggungjawab aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan berbagai layanan online
-Ketersediaan akun personal/profil warga yang bertujuan untuk memuktahirkan dialog antara pemerintah dan masyarakat
-Ketersediaan informasi bagi masyarakat dalam menggunakan website
B. Akses/ kemudahan penggunaan
-fitur "mencari"
-fitur "hubungi kami"
-fitur Audio dan video
-ketersediaan multi bahasa
-penggunaan teknologi wireless untuk mengirimkan pesan ke telepon selular atau perangkat "mobile" lainnya
-Ketersediaan fitur akses yang aman (secure link) yang terindikasi
-fitur e-Signature
-ketersediaan berbagai metoda pembayaran online dengan kartu kredit, debit dan lain-lainnya.
-Tersedia opsi untuk memiliki e-mail pribadi, baik untuk tujuan syarat formal untuk mendapatkan layanan atau sekedar untuk mendapatkan berita
-Tersedia berbagai fitur yang memampukan orang dengan keterbatasan fisik tetap mampu mengaksesnya
C.Kapabilitas atau kemampun memberikan pelayanan
-adanya berbagai layanan online berkarakter "One-Stop-Shop"
-adanya formulir yang dapat diunduh dan dicetak
-adanya berbagai formulir online
-adanya informasi kesempatan kerja
-mampu melakukan berbagai transaksi online
-adanya peringatan melalui e-mail untuk partisipasi elektronik atau e-Participation
-adanya batas waktu yang ditentukan bagi pemerintah dalam merespon berbagai formulir atau e-mail yang diajukan oleh masyrakat.
D.Partisipasi masyarakat/ keterkaitan ( interconnectedness)
-Kebijakan e-Participation atau "mission statement"
-adanya kalender yang menunjukan daftar dan aktivitas e-Participation mendatang
-pengaesipan informasi kegiatan-kegiatan e-Participation
-adanya berbagai alat e-Participation untuk menggali opini publik seperti; pool,survei papan buletin, caht room, blog, web casting, dan forum-forum diskusi, dimana masyarakat dapat meberikan saran pada strategi nasional, berbagai kebijakan dan e-Services.
-adanya ketentuan untuk mempublikasikan berbagai tindakan pemerintah merespon saran yang disampaikan oleh masyarakat
-Mengarsip seluruh respon yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai pertanyaan pemerintah, kebutuhan dan berbagai saran.
(Sumber : UNPAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar