Tim manajemen website yang efektif tak memerlukan sebuah tim yang besar namun seharusnya beranggotakan sebuah tim inti yang memahami seluruh persyaratan bagi adanya sebuah proses pembuatan web yang "User-Centric",juga mampu membuat keputusan berdasarkan fakta di lapangan, menciptakan kemudahan penggunaan dan navigasi, pemasaran, arsitektur informasi, dan memiliki kelenturan yang baik dalam mengembangkan website.
Sebelumnya :
+ Memahami E-Government2.0 (1)
+ Memahami E-Government2.0 (2)
+ Memahami E-Government2.0 (3)
+ Memahami E-Government2.0 (1)
+ Memahami E-Government2.0 (2)
+ Memahami E-Government2.0 (3)
Pembentukan tim haruslah berfokus kepada pembentukan sebuah tim kecil yang beranggotakan orang-orang dengan kemampuan berbagai disiplin ilmu yang memiliki keahlian tinggi sebagai spesialis website yang kaya dengan ragam latar belakang penunjang.
Sementara itu membangun kemitraan dengan pihak eksternal seperti vendor merupakan sebuah opsi, terutama berkait dengan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan seperti untuk "web hosting", keberadaan keahlian internal pun diperlukan untuk melakukan pengembangan dan desain kedepan, dan untuk mengelola vendor secara efektif. Kami kerap menemukan banyak instansi pemerintah yang sering kali tak memiliki keahlian di internalnya yang diperlukan untuk secara tepat menentukan kemitraan dan bekerja dengan para mitra.
Berbagai kemampuan yang dibutuhkan untuk memampukan sebuah instansi pemerintah untuk menentukan secara tepat berbagai kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungan kelompok pengguna juga hal yang bersifat kritikal. Semua tim manajemen produk harus dapat memunculkan temuan-temuan dari grup-grup fokus, survei-survei, dan tes-tes kemudahan penggunaan web, program-program percontohan, dan berbagai eksperimen online yang dilakukan secara aktual atau real time.
Instansi pemerintah yang tidak melakukan evaluasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pengguna layanan websitenya setelah websitenya diluncurkan akan mendapatkan hanya sedikit saja masyarakat mau melakukan interaksi melalui website sebab tak betah untuk selalu melalui tahapan otentifikasi yang menyulitkannya untuk mengakses layanan web, dan "user interface" yang tak intuitif. Tes kemudahan penggunaan website dan penggunaan analisa kasus, yang seharusnya telah terlaksana dengan baik sebelum peluncuran dilakukan,memang menghadirkan penggunaan web akan lebih efektif dan lebih ekonomis namun karena tak disertai evaluasi kebutuhan masyarakat hanya menawarkan sedikit saja layanan transaksi online dan itu pun yang bersifat sederhana.
Kemampuan-kemampuan semacam ini akan memampukan semua instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mendisain, dan mengimplementasikan berbagai solusi yang akan menghindarkan munculnya berbagai potensi hambatan bagi pengguna untuk mengadopsinya. Misal, Austria yang memiliki layanan e-Government yang unik dan sangat populer yaitu kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) sebagai pendekatan yang dipilih untuk manajemen identitas, yang mampu menyederhanakan sebuah proses yang panjang. Kartu tanda penduduk elektronik dapat digunakan sebagai kartu bank, yang disertifikasi untuk penggunaan tanda tangan digital yang dapat mengakses semua layanan e-Government, sekaligus melenyapkan kebutuhan beragam kertas registrasi yang diperlukan untuk setiap layanan publik.
Membentuk manajemen produk untuk kepentingan internal dan berbagai kemampuan tehnikal juga memampukan semua instansi pemerintah mampu memilih dan mengelola kemitraan ekseternal secara benar. Banyak proses pengadaan dan tender yang terisolasi dari jangkauan para pakar bisnis dan fungsinal. Penting untuk diperhatikan, kala berbicara adanya para ahli, ini bukan sekedar soal menghadirkan para pakar, tetapi keberadaannya akan membantu dan tentunya pakar pun akan bertanggung jawab membantu untuk memilih mitra eksternal dan melakukan negosiasi, untuk memberikan jaminan bahwa upaya "out sourcing" akan memberikan semua kemampuan yang dibutuhkan secara tepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan.
Setiap instansi pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kapabilitas dan serangkaian target yang ingin dicapai dengan membuat "score card" yang berisikan berbagai kategori kemampuan dan aksi yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk setiap tindakan yang terdaftar, instansi harus menspesifikasi kriteria yang rinci bagi setiap anggota staf dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengukur kinerja kerjanya dan membuat serangkaian target perbaikan.
(McKinseyQuarterly.com | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar