Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Jumat, 11 Juni 2010

OECD : Transformasi Sektor Publik & E-Government Berkait Erat

OECD mendorong semua negara anggotanya untuk memperkuat inovasi sektor publik di semua jenjang pemerintahan yang akan meningkatkan kinerja semua layanan publik, memperbaiki efisiensi, cakupan dan kesetaraan, dan menciptakan hubungan eksternal yang positif dengan semua aktivitas ekonomi. OECD juga menyatakan indikator-indikator pengukuran e-Government yang ada saat ini tidak dapat memotret proses dan hasil transformasi sektor publik yang terjadi berkat e-Government.

E-Government readiness adalah sebuah indikator signifikan yang mengukur seberapa besar kesiapan sebuah negara menggunakan ICT yang memampukan semua administrasi publik bekerja dengan efisiensi yang lebih besar. Level kesiapan yang tinggi untuk membangun dan mengimplementasikan layanan-layanan e-Government adalah prasyarat mutlak untuk membangun sektor publik yang inovatif dan berkinerja tinggi yang menghasilkan berbagai layanan terintegrasi kepada masyarakat dan sektor/pelaku bisnis.

Pada umumnya negara-negara anggota OECD memiliki kapasitas untuk membangun dan mengimplementasikan layanan-layanan e-Government diatas infrastruktur; broadband yang ekstensif, kebijakan dan perundang-undangan pemerintah dan informasi elektronik yang bersifat repositoris, termasuk semua tautan ke informasi yang terdokumentasi (archived information) dan formulir-formulir yang dapat diunduh (download), dan keterbiasaan yang tinggi dalam menggunakan ICT dikalangan masyarakat dan bisnis.

Pada OECD, kelompok negara-negara Skandinavia memimpin peringkat "readiness index" dan pada umumnya memiliki lingkungan-lingkungan e-Government yang serupa (seperti: aksesibilitas dan penetrasi infrastruktur elektronik) dan berbagai strategi. Internet menjadi prasyarat mutlak untuk menggunakan berbagai layanan e-Government, dan internet menjadi indikator utama kesiapan semua negara dalam menjalankan e-Government untuk mendapatkan potensi efisiensi yang dapat dihasilkan oleh ICT. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan perolehan efisiensi adalah penetrasi infrastruktur broadband di masyarakat. Data yang ada mengindikasikan korelasi yang kuat antara penetrasi broadband dan penggunaan berbagai layanan e-Government di masyarakat.

Index komposit kesiapan e-Government dibuat oleh United Nations dan mengukur kapasitas semua pemerintah di seluruh dunia untuk membangun dan mengimplementasikan layanan-layanan e-Government. Index komposit kesiapan e-Government memiliki rentang dari 0 (level kesiapan rendah) hingga 1 (level kesiapan tinggi). Index dikembangkan untuk kepentingan survei e-Government global yang dilakukan oleh United Nations, memiliki 3 sub indikator, yaitu; web measure, telecommunication infrastructure, dan human capital.

Negara-negara OECD melakukan transformasi pemerintah melalui; penggunaan ICT dan ICT yang membantu struktur-struktur pemerintahan, model-model kolaborasi baru (seperti; berbagi data, pemrosesan dan portal), administrasi yang menyatu dengan jaringan atau administrasi gabungan.

Transformasi di sektor publik dan implementasi e-Government semakin lama semakin dipandang berkait erat dengan area-area kebijakan di sektor publik. Berbagai studi e-Government OECD telah memperlihatkan bahwa ICT semakin berperan dan digunakan untuk mendukung penuh berbagai upaya sektor publik untuk meciptakan kesatuan yang lebih baik, berorientasi kepada masyarakat pengguna dan sektor publik yang efisien.

ICT dapat merubah pendekatan-pendekatan layanan publik dengan menjadikannya lebih terpersonalisasi, layanan-layanan berkualitas tinggi, sehingga menciptakan kepuasan optimal pengguna layanan e-Government dan efisiensi pemberian layanan publik.

E-Government memfasilitasi perubahan-perubahan utama/mendasar dalam kerja organisasi dan manajemen pemerintah melalui koherensi/unifikasi dan efisiensi yang lebih besar pada proses administrasi pemerintah (back office). E-Government meningkatkan transparansi aktivitas-aktivitas pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Namun faktanya, hanya ada sedikit bukti empirik atau aktual terungkap yang memperlihatkan berbagai efek positif yang tercipta oleh e-Government. Secara tradisional pengukuran e-Government juga sebatas pada indikator-indikator input dan output, yang tidak dapat memotret berbagai proses dan hasil-hasil transformasi secara tepat.

Mengatasi celah pengukuran e-Government yang ada dewasa ini,OECD Directorate for Public Governance and Territorial Development telah melakukan tinjauan pada semua indikator kinerja yang ada saat ini. Hasil peninjauan yang dilakukan oleh OECD sebagaimana telah dinyatakan pada "Government at a Glance 2009", menkombinasikan berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berbagai tinjauan e-Government.

Indikator-indikator e-Government yang ada saat ini menjadi basis pengembangan indikator-indikator e-Government berkinerja lebih unggul dan valid dengan fokus utama pada pelaksanaan pelayanan publik ( seperti; kepuasan dan kemudahan, penyederhanaan proses administrasi) dan indikator-indikator organisasional ( seperti; semakin berkurangnya beban-beban administrasi, kepuasan pegawai/staf dan tingkat-tingkat keahlian).

(Martin Simamora | OECD : INVESTING IN INNOVATION-Governments and smart infrastructure)

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget