Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Jumat, 22 Januari 2010

Apakah Pemeringkatan e-Government Global Bermanfaat Bagi Pemerintahan Sebuah Negara?


Implementasi e-Government dapat dikatakan merupakan dinamika internasional setidaknya ada dua indikator sederhana untuk membenarkannya, pertama implementasi e-Government menjadi agenda sejumlah badan atau organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia (World Bank), dan kedua banyaknya intitusi atau lembaga yang melakukan evaluasi atau pemeringkatan yang bertajuk e-Government Readiness. Pertanyaan yang menggelitik sejauh mana pemeringkatan berkontribusi atau apakah pemeringkatan e-Government memang diperlukan dan bermanfaat?

Survei kesiapan implementasi kesiapan e-Government atau "e-Government readiness" baik global atau pun kawasan memang mewarnai dinamika implementasi eGov dunia, sebuat saja misalnya UN e-Government Survey, pemeringkatan eGov oleh Universitas Waseda Jepang yang merupakan mitra APEC, pemeringkatan eGov oleh Statistical Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC) untuk negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam (OKI), pemeringkatan sejenis di kawasan Eropa,eGovnet Consortium bentukan PBB dan berbagai pemeringkatan eGovernment di berbagai negara di dunia.

Apakah pemeringkatan e-Government diperlukan? Sebelum tiba pada jawaban, perlu diketahui bahwa pemeringkatan e-Government yang banyak dilakukan oleh badan internasional atau banyak negara, dimulai sejak 1 dekade yang lalu atau sejak terminologi e-Government menjadi kosa kata di dalam Oxford English dictionary.

Pemeringkatan e-Government akan mengacu kepada sejumlah indikator seperti; berapa banyak pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah berjalan secara online, atau seberapa baiknya sebuah website pemerintah.

E-Government merupakan cakrawala baru dan kebanyakan pemerintahan di dunia ada pada tahapan yang nyaris sama dalam pengembangan e-Government. Menyatukan berbagai sistem di berbagai negara akan menjadi satu hal berikut yang sangat berguna, menarik dan masuk akal bagi para pemangku kepentingan di pemerintahan.

Pemeringkatan e-Government sebagaimana UN e-Government Survey 2010 yang menempatkan Korea Selatan sebagai implementor global yang terbaik bukanlah tanpa debat atau kontroversi sebab hampir semua pemeringkatan e-Government termasuk pemeringkatan yang dilakukan oleh PBB dalam tahun-tahun belakangan ini diterpa beragam kritik yang memang berdasarkan argumentasi yang baik. Bahkan sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh FutureGov baru-baru ini, bahkan rakyat Korea Selatan sendiri secara mayoritas menilai pemeringkatan itu tak banyak gunanya.

Secara umum survei yang dilakukan oleh FutureGov mengindikasikan,berdasarkan pertanyaan: apakah pemeringkatan e-Government diperlukan?, faktanya hingga kini pemeringkatan masih diperlukan atau secara mayoritas semua negara masih memberikan perhatian kepada pemeringkatan e-Government.


Faktanya kini hampir seluruh pemerintahan di dunia memiliki ratusan layanan publik berbasis online, (bahkan salah satu negara yang terkemuka dalam implementasi e-Government di Timur Tengah, Bahrain sangat bersemangat mensosialisasikan berbagai implementasi eGov termasuk peluncuran layanan publik terbaru berbasis website melalui press release mingguan), berbagai website pemerintah yang tak trhitung jumlahnya yang masing-masing memiliki tautan (link) dengan Twitter dan Facebook.

Pemerintah yang makin dewasa dalam melakukan implementasi dan memiliki sistem e-Government yang mapan, akan makin mampu melakukan kustomisasi "Governance
Structure", dan semakin terhindar dari penerapan model e-Government yang bersifat universal secara langsung dimana kerap menimbulkan eksekusi yang keliru dalam banyak lini penerapannya. Pada titik ini perbandingan implementasi e-Government antarnegara cenderung akan sulit untuk dilakukan dan manfaat pemeringkatannya pun tak lagi kuat, kecuali ada keterlibatan para politisi di masing-masing negara yang mau bertindak agar pemeringkatan e-Government berdampak pada kemajuan e-Government di negaranya masing-masing.


Salah satu pejabat sebuah negara yang menanggapi survei ini menyatakan : berangkali pemeringkatan e-Government akan menjadi lebih masuk akal bila kondisi ekonomi sedang dalam kondisi pelambatan/krisis seperti saat ini dan inilah yang menyebabkan pengumman e-Government Readiness Ranking 2010 oleh PBB kali ini

sangat logis dan mampu menyita perhatian banyak pemerintahan negara di dunia. Perekonomian global yang scompang-camping saat ini telah menjadi pecut bagi perekonomian berbagai negara, sama halnya dengan kelemahan pemeringkatan e-Government yang selama ini banyak disorot dan diperdebatkan kini memiliki nilai yang berbeda kala ekonomi global mengalami guncangan berkepanjangan.

Implementasi dan pemeringkatan e-Government yang merujuk kepada bagaiamana efektivitas pelayanan publik berbasis online beserta infrastrukturnya, dan bagaimana implementasi e-Participation diberbagai negara dengan struktur pemerintahan yang serupa, ukuran negara yang setara menjadi indikator yang sangat berguna bagi banyak negara dalam situasi ekonomi yang belum lagi pulih. Tentunya selama hasil pemeringkatan tersebut digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Apa yang menjadi keistimewaan UN e-Government Survey 2010? Sedari awal PBB menurut FutreGov telah melakukan sesuatu yang tepat, atau setidaknya menarik. PBB setelah survei rampung akan segera merilis data "mentah" awal sebelum akhirnya PBB akan merilis hasil survei resminya pada akhir Januari 2010.

PBB pun memiliki UN E-Government Development Knowledge Base yang akan memungkinkan seluruh pemerintah di dunia dan juga masyarakatnya untuk mengakses dan memanfaatkan data awal yang sangat rinci untuk kepentingan pemerintah. Aspek ini membuktikan betapa PBB sangat serius dengan metodologi yang digunakanya untuk memproduksi pemeringkatan e-Government secara global, dengan cara mengizinkan semua datanya diakses secara publik dan boleh digunakan untuk kepentingan semua pemerintah (anggota PBB). Memang harus diakui tak semua negara akan memandang data milik PBB berguna baginya, namun setidaknya Korea Selatan dengan senang hati menggunakannya untuk kemajuan negaranya.


(Foto/gambar : Emerald Insights www.demo1.emeraldinsight.com/fig/2760600506001.png)







Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget