Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Jumat, 29 Juli 2011

e-Government Menghasilkan Pembuat Kebijakan Sosial (Vol.1)

Jejaring sosial dan dunia virtual 3D kerap dianggap sebagai ruangan-ruangan rekreasional, dimana orang berinteraksi dengan sahabat, kerabat, dan mereka yang menggeluti dunia ini. Tetapi perkembangan terbaru dalam e-Government--secara tradisional e-Government dipandang sebagai pembuat layanan-layanan publik pokok dapat diakses secara online--,kini melangkah ke wilayah jejaring sosial dimana para pembuat kebijakan berupaya mencari cara-cara baru untuk mengetahui apa yang dipikirkan masyarakat terhadap proposal-proposal yang mereka buat.
Sebuah studi yang telah dipublikasikan oleh EU pada Februari 2011 menunjukan bahwa pada 2010 kualitas dan  kuantitas layanan-layanan e-Government meningkat. Di seantero Eropa, e-Government untuk berbagai layanan pokok  publik mencapai 82% diantaranya; registrasi kendaraan mobil dan deklarasi pajak yang dapat diakses online, capaian  ini meningkat tajam dibandingkan 2009 yang hanya 69%. Neelie Kroes, European Commission Vice-President yang  bertanggungjawab atas program Digital Agenda, menyatakan rasa senangnya bahwa banyak orang dapat mengaksesnya, misal meregistrasi perusahaan baru melalui internet. Namun demikian kemajuan semacam ini tidak terjadi secara universal.

Sebuah studi yang sama mengungkapkan bahwa berbagai layanan bisnis mengalami perkembangan yang jauh lebih cepat  ketimbang yang diperuntukan bagi individu-individu. Pemanfaat e-Procurement masih rendah. Dan tak terhindarkan, survei tersebut  menyatakan negara-negara yang tergolong utama seperti; Austria, Irlandia dan Italia juga dinilai masih tercecer,  termasuk juga Yunani, Siprus dan Rumania.

Untuk mendorong kemajuan e-Government, melalui rencana aksi e-Government EU periode 2011-2015 telah ditetapkan  serangkaian ambisi yang sangat baik ; memberdayakan masyarakat dengan membuat lebih banyak informasi yang dapat diakses online, memperkokoh pasar tunggal melalui berbagai inisiatif e-Government yang akan membuat hidup lebih mudah, juga bekerja dan belajar diseluruh Eropa; dan menciptakan karbon rendah, administrasi-administrasi pemerintah yang efisien. Uni Eropa menginginkan 50% individu di Eropa dan 80% bisnis menggunakan berbagai perangkat e-Government menjelang akhir 2015. Tetapi sebagaimana diakui dalam Rencana tersebut, menjadi tanggungjawab setiap negara anggota Uni Eropa untuk mengimplementasikan berbagai layanan e-Government. Peran Uni Eropa adalah menetapkan serangkaian target, memfasilitasi berbagai diskusi, menciptakan berbagai kondisi legal yang mendukung, mengurus interoperabilitas lintas batas negara-dan menilai performa setiap negara.
Tetapi e-Government bukan sekedar penyederhanaan berbagai pelayanan publik. Namun e-Government  juga mengenai pelibatan warga masyarakat secara lebih mendalam dalam proses demokratik. Hal ini dapat dicapai dengan membuatnya menjadi lebih mudah dalam melakukan pemilihan umum : sebagai contoh pemilihan umum di Estonia tahun ini, 25% pemilih menyalurkan haknya  secara online--namun, sementra hasil survei memperlihatkan antusiasme dikalangan masyarakat, teknologi ini belum  digunakan secara luas sejauh ini. Dimana Uni Eropa sedang memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan berbagai perangkat yang dapat melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Rencana Aksi EU mengatakan :  "Negara-negara anggota berkomitmen untuk membangun dan mempromosikan cara yang lebih baik dan berguna, dalam mengedepankan penggunaan berbagai solusi ICT, untuk kepentingan bisnis dan masyarakat sehingga dapar berpartisipasi dalam konsultasi kebijakan publik. "Untuk mencapai tujuan itu Uni Eropa melalui instrumen utamanya yaitu pendanaan  riset teknologi : Seventh Framework Programme, yang menopang 9 proyek inovasi e-Government.

Salah satu proyek tersebut adalah WeGov, sebuah upaya untuk mengikat kekuatan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan Linkedln. Paul Walland bertanggungjawab sebagai koordinator proyek, berkedudukan di IT Innovation  Center University of Southampton berujar : "Apa yang coba dilakukan WeGov adalah menempatkan berbagai perangkat  ditangan para pembuat kebijakan," ujarnya di PublicServiceEurope.com. Ketimbang pemerintah dan penyelenggara lokal  menguji berbagai kebijakan dengan menggunakan berbagai questionaire dan berbagai website e-Government yang  spesifik--yang biasanya memberikan hasil yang hampa dari publik--WeGov mengembangkan sebuah perangkat atau perkakas  yang memungkinkan para pembuat kebijakan menggunakan jejaring sosial untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai  debat." WeGov adalah ramuan banyak hal," ujar Walland,"mulai dari menyampaikan opini di komunitas umum dan memantau  reaksi masyarakat terhadap opini yang disampaikan, melalui penjejakan berbagai topik hangat dan berbagai jenis opini  masyarakat yang diungkapkan oleh masyarakat diberbagai website jejaring sosial.

WeGov salah satu proyek yang didanai oleh Program FP7 dengan dana sebesar €2 juta, dan dua skema percontohan direncanakan di Spanyol dan Jerman. Sebuah tatap muka user yang sederhana akan memungkinkan para pembuat kebijakan  untuk memilih sebuah topik dan "menyuntikannya" kedalam jejaraing sosial apapun yang dipilih--dengan tweet, blog atau menggunakan grup diskusi didalam Facebook atau Likedln. Walland mengakui bila kebijakan publik semakin meningkat didasarkan pada reaksi-reaksi media sosial, beberapa orang dapat menjadi sadar bahwa suara mereka tidak didengarkan, tetapi ia menambahkan ada sebuah bahaya disana "dengan tehnik apapun yang digunakan untuk mengumpulkan opini populer. Ini adalah sebuah respon dengan meluaskan jaring ketimbang "menangkap" semua orang". Ada juga isu lain ketika menggali dari jejaring sosial, seperti isu privasi. "Cara melakukan pendekatannya adalah hal yang sangat penting, untuk memastikan bahwa kita tidak hanya melakukannya dalam batas-batas yang legal tetapi yang lebih sulit lagi untuk mendefinisikan batas-batas yang etikal yang dimiliki oleh masyarakat." tetapi sebagaimana yang dikatakan  oleh Walland, para politisi "ingin menggunakan setiap perkakas yang tersedia bagi mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat."

Ada sebuah premis dibalik proyek lainnya yang juga didanai oleh FP7 yaitu +Spaces. Dalam kasus ini, sebagaimana juga jejaring sosial, berbagai skenario dibuat dalam dunia virtual 3D yang akan digunakan untuk menguji berbagai reaksi terhadap ide-ide kebijakan. Michal Jacovi, koordinator proyek dan seorang peneliti grup teknologi-teknologi sosial di fasilitas IBM Haifa Israel menjelaskan :"Idenya adalah menjalankan berbagai kebijakan oleh masyarakat dan mendapatkan opini mereka dengan mendatangi mereka, sebagaimana yang terjadi hari ini, ke website-website e-Government untuk mengisi formulir atau melakukan pemilihan. Kita ingin pergi ke tempat dimana masyarakat berada. "

Seperti dengan WeGov, sebuah perkakas telah dirancang bagi para pembuat kebijakan-- para mitra proyek +Spaces termasuk parlemen Yunani, dan Jacovi berharap akan ada lebih banyak lagi mitra yang terlibat dimasa mendatang--untuk memudahkan mengajukan pertanyaan dan menciptakan berbagai debat diseluruh jejaring sosial.


Bagian paling inovatif dari proyek ini akan diuji tahun depan. Jacovi menjelaskan :"Kita fokus pada permainan  peran, dimana anda mengundang orang untuk terlibat, dan anda memberikan peran-peran. Anda dapat memberikan seseorang peran optimis atau pesimis. Mereka tak hanya harus mengatakan apa yang telah mereka pikirkan, atau yang telah mereka dengarkan dimanapun, tetapi mereka harus sungguh-sungguh berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berpikir sebagai orang lain. Kami memiliki sebuah versi 3D dimana avatar-avatarnya sangat sesuai dan kita juga menggunakan Twitter. "Jacovi memberikan contoh praktis :"Misalkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat umum : Kita telah menyelenggarakan workshop dimana orang memainkan peran-peran sebagai seorang perokok, seorang yang tidak merokok, seorang pemilik restoran, seorang pejabat kesehatan publik, dan seorang polisi. Mereka dipandu agar mengasumsikan diri mereka berada di masa lima tahun kedepan, dan setengah dari mereka adalah orang yang idealis dan setengahnya lagi tidak idealis. Ini memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan dan juga kepada diri masyarakat  itu sendiri."


Pada awalnya ini akan terlihat serampangan awalnya, tetapi Profesor Thomas Gordon yang memimpin sebuah proyek  lainnya lagi yang didanai FP7 yaitu IMPACT dan berasal dari Fraunhover Institute for Open Communication di Berlin,  berujar : Seluruh area e-Participation adalah hal yang semakin berkembang menjadi penting". Bagi Gordon, melibatkan warga masyarakat pada awal berbagai tahapan perencanaan kebijakan adalah vital. Ia mengutip sebuah contoh topik.

"Anda dapat melihat disini di Jerman dengan debat yang begitu besar tentang Stuttgart21, sebuah stasiun kereta. Ada berbagai demonstrasi yang berlangsung dan hal ini menjadi topik hangat yang entah tumbuh sendiri atau memang dibuat demikian. Dan salah satu alasannya itu sebuah topik hangat dari sudut pandang saya adalah karena warga masyarakat tidak dilibatkan secara memadai dalam fase perencanaan, dan sekarang para politisi menghadapi masalah yang sangat besar.

Bersambung ke Vol.2

Daniel Mason - PS Europe | Martin Simamora


Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget