Apabila Pemerintah Jepang meloloskan proses legislasi pembuatan undang-undang Perlindungan Cuaca, maka perusahaan pembangkit tenaga listrik Tokyo Electric Power Co dan sembilan perusahaan penyedia infrastruktur kelistrikan akan membutuhkan dana sebesar 5.1 triliun Yen atau USD56.3 miliar dolar untuk program peningkatan kemampuan jaringan pembangkit listrik yang akan dilaksanakan selam 20 tahun kedepan.
Perusahaan-perusahaan akan membutuhkan dana sebesar 2,5 triliun Yen untuk menginstalasi batre-batre dan instrumen-instrumen Smart Meter dan alat-alat lainnya untuk memantau arus listrik yang berasal dari energi terbarui, ujar Tomohiro Jikihara seorang analis Deutsche Security Tokyo sebagaimana dikutip Plaza eGov dari Bloomberg.com (12/3)
Kabinet pemerintah Jepang belum lama ini telah meloloskan rancangan Undang-Undang Cuaca sebagai payung yang menaungi peralihan ke penggunaan energi terbarui untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca dari capaian 25 persen yang ditargetkan terpenuhi dalam kurun 1990 hingga 2020. Rancangan ini menyatakan bahwa penggunaan energi Jepang harus terdiri dari 10% energi terbarui pada 2030, angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3% yang ditetapkan oleh International Energy Agency (IEA) oada 2007 lalu.
Jikihara pun menyatakan penerapan Green Energy oleh pemerintah memiliki dampak membangun yang lebih luas karena menciptakan banyak lapangan kerja baru dan investasu pengembangan teknologi-teknologi maju, jelas Jikihara.
(Bloomberg.com | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar