Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan, Departemen Dalam Negeri sejak tahun 2009 lalu telah melaksanakan serangkaian uji petik di empat kota dan dua kabupaten di Indonesia, dan menargetkan implementasi KTP Elektronik dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun 2012. Sebuah optimisme yang terus ditegakan dengan pemuktahirna Data base, di tengah-tengah ketidakpastian pembiayaannya.
Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan nampaknya berupaya melakukan langkah fundamental yang sejalan dengan pemerintah Turki dan Malaysia, Irman disitat TempoInteraktif (2/3) menyatakan,""Pada 2010 ini, kami akan berfokus dan memprioritaskan pada pemuktahiran data,"ujarnya. Dirjen Adminduk menargetkan diri mampu menyisir (data base) separuh daerah Indonesia, sementara sisanya ditargetkan rampung pada 2011, sehingga diakhir 2012, Adminduk dapat menerbitkan NIK ( Nomor Induk Kependudukan), ukar Irman.
Pada tahun 2010, sistem online sudah mulai dicoba terutama di daerah yang menjadi wilayah uji coba.Dalam 2-3 hari, sistim online memang masih macet, untung kami lakukan uji petik," katanya. Hal semacam ini sangat penting agar pemerintah dapat mengetahui kelemahan dan menakar kerugian di 6 daerah uji petik; Padang, Yogyakarta, Denpasar, Makasar, Jembrana, dan Cirebon.
Pada enam daerah tersebut telah memiliki NIK pada tahun ini sehingga bisa menerbitkan KTP Elektronik, dan pada tahun 2011 E-KTP sudah dapat dibagikan di 191 kabupaten dan kota, dan pada tahun 2012, sisa 300 daerah lainnya akan menyusul.
Irman pun menjamin, pembuatan E-KTP yang terbilang mahal akan dibebaskan dari biaya atau gratis, sebab ini adalah dokumen negara dan hak penduduk. Pembiayaan E-KTP pada sesi perdana akan ditanggung oleh APBN dan selanjutnya diharapkan akan dibiayai APBD, ujar Irman.
Soal anggaran pun Irman mengakui hingga kini masih dibahas, sebelumnya dana untuk E-KTP akan mencapai Rp6,6 triliun, namun pemerintah berupaya menekan menjadi hanya Rp6,3 triliun, jelas Irman.
(TempoInteraktif | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar