India Wajibkan Perusahaan Perangkat Jaringan Asing Lakukan Transfer Teknologi Ke Perusahaan Lokal

Departemen Telekomunikasi India menginginkan semua perusahaan atau vendor perangkat jaringan melakukan transfer teknologi ke perusahaan-perusahaan lokal dalam waktu tiga tahun selama penjualan perangkat jaringan kepada operator-operator telekomunikasi India, demikian ungkap dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Teknologi pada website resminya.

Seluruh operator jaringan harus menerapkan jaminan keamanan atau security clearance pada semua perangkat yang tidak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan India, dan para operator hanya dapat mempekerjakan ahli-ahli tehnik India untuk melakukan perawatan perangkat jaringan, sebagai bagian dari rangkaian langkah pengamanan infrastruktur jaringan India.

Departemen Teknologi India dilansir computerworlduk.com (25/3/2010) di dalam dokumen-dokumennya menyatakan semua penyelenggara jasa komunikasi harus menerapkan klausa yang menyatakan dalam pembelian perangkat dari pihak lain harus menyertakan adanya transfer teknologi dalam waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal perintah pembelian, ungkap Departemen Teknologi dalam suratnya tertanggal 18 Maret 2010. Apabila operator dan perusahaan penyedia perangkat tak memenuhi maka keduanya akan dikenakan sanksi.

Peraturan baru ini membingungkan banyak pembuat perangkat telekomunikasi yang menjual produk-produknya ke penyelenggaran jasa telekomunikasi India. Seorang juru bicara Nokia Siemens Network menyatakan pada Selasa lalu bahwa perusahaannya telah mengecek kebenaran peraturan baru tersebut, apakah benar Departemen Teknologi India menghendaki transfer teknologi ke perusahaan-perusahaan lokal India yang dioperasikan oleh perusahaan asing atau transfer teknologi kepada perusahaan pihak ketiga. Departemen Teknologi India sejauh ini belum memberikan kepastian.

Kebijakan semacam ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah India untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh semua penyelenggara jasa telekomunikasi India. Keharusan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap perangkat jaringan telekomunikasi yang dibeli dari perusahaan-perusahaan asing adalah bukti lain bahwa Pemerintah India menghendaki adanya pemeriksaan tujuan penggunaan perangkat-perangkat telekomunikasi yang berasal dari China, ungkap seorang analis yang tak ingin identitasnya diungkap. India dan China memang memiliki sejarah kelabu, 1962 keduany terlibat perang, dan kini hubungan kedua negara memasuki fase yang suram berkait sengketa perbatasan kedua negara yang menajam sejak tahun lalu.

Pemerintah India belakangan ini terindikasi meningkatkan perhatiannya pada keamanan negaranya dalam penggunaan perangkat-perangkat teknologi yang berasal dari perusahaan-perusahaan China, terutama yang diletakan di area perbatasan.Memang sebagian besar operator telekomunikasi India menggunakan perangkat jaringan asal pabrikan China.

Huawei Technologies yang merengkuh pendapat sebesar USD1.3 miliar dari India tahun lalu, berencana untuk meningkatkan pendapatannya di India sebesar 50% pada tahun ini. Huawei berharap tak akan mengalami masalah berarti terkait peraturan pemeriksaan keamanan yang diberlakukan bagi semua pembuat perangkat jaringan asing, ujar juru bicara Huawei. Kami pun akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah India berkait Transfer Teknologi, dan kami akan mengakselerasi rencana-rencana yang kami tujukan bagi perusahaan-perusahaan lokal,"ujarnya.

Departemen Teknologi India tidak akan menerapkan pemeriksaan keamanan untuk perangkat telekomunikasi yang bersifat pasif seperti kabel-kabel koneksi dan paralatan tes dan ukur, atau perangkat dan software yang dibuat atau dikembangkan di India oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh warga India.

Pemeriksaan keamanan ditujukan pada produk-produk dan spesifikasi tertentu untuk satu operator dan akan diberlakukan sebagai patok dasar pemeriksaan keamanan bagi industri telekomunikasi untuk jangka waktu dua tahun, ungkap Departemen Keamanan India.

Para penyelenggara jasa telekomunikasi tak perlu malaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap pengeoperasi jaringan layanan provider yang disewa atau out source, tetapi provider wajib melakukan pemeriksaan keamanan terhadap semua peralatan telekomunikasi yang digunakan oleh pihak yang di-out source, jelas Departemen Teknologi india.

Posisi e-Government India 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.357
+ Online Service Index : 0.368
+ Infrastructure Index : 0.058
+ Human Capital Index : 0.643
+ E-Participation Index : 0.200
+ website : http://indiaimage.nic.in
+ Peringkat e-Government Global : 119/184

(Martin Simamora)