Philippines receives twin recognitions from WB, IFC

ASEAN Single Window-mof.gov.vn

The Philippines scored big among the economies that introduced changes in its trade practices, garnering twin recognitions from the World Bank (WB) and the International Finance Corporation (IFC).

A report co-published by the WB and the IFC cited the country for effective changes in its trade facilitation, particularly the National Single Window (NSW) system that speeds up trade and businesses.

From its 68th ranking among 183 economies surveyed, the Philippines jumped to 61st based on the indicator “trading across borders,” the 8th edition of ‘Doing Business’ Report said.

As icing to the cake, the Philippines, through the Bureau of Customs (BoC), also landed in the Top 10 list of economies that achieved significant improvement in just one year.

Elated on the report, Customs Commissioner Angelito Alvarez said the citation proved the BoC is on the right track in introducing reforms.

“There is basis for optimism that the next round of World Bank review will see the Philippine BoC in a better light given our success in finally implementing the NSW and adoption of standards of best practice in the management of complex international trade affairs,” Alvarez said.

Special mention was the BoC’s NSW system, which introduced electronic payment and online submission of declarations by importers.

Other countries in the Top Ten list were Peru, Grenada, Armenia, Montenegro, Nicaragua, Rwanda, Cambodia, Egypt, and Spain.

The NSW is an ambitious national government initiative that required government departments and agencies involved in the cargo clearance release to exchange data and provide the BoC with a functioning automated electronic system.

Some 30 government agencies are presently linked up with the system.

A computerized system, it automates the application of import permits by importers via the internet; the processing and approval by the agency via computers, bar code readers and blackberry phones; and the processing and release at the BoC of the imported shipment.

-mb.com.ph

CIMB Berintegrasi Dengan ASEAN Single Window

ASEAN Single Window menjadi bagian penting pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC yang berperan layaknya one-stop-shopping dimana importir dan eksportir dapat melakukan semua prosedural perdagang di pelabuhan regional ASEAN manapun. Tentunya kesuksesan implementasinya memerlukan keterlibatan perbankan ASEAN dan salah satunya yang tampak agresif adalah CIMB.

Indonesia sebagai negara dan pasar terbesar tak lepas dari bidikan CIMB, momentum ASEAN Single Windows menjadi sebuah pintu masuk yang tak mungkin disia-siakan oleh CIMB. Di Jakarta, CIMB Niaga telah melakukan pendatanganan kerjasama dengan Tim Persiapan Indonesia Single Window (INSW).

Kerjasama antara Tim Persiapan INSW dengan CIMB Niaga akan mengintegrasikan sistem e-Tax CIMB Niaga dengan portal Indonesia National Single Window. W. Adji Wibowo, Transaction Banking Head CIMB Niaga dalam siaran persnya pada Jumat (21/5), dikutip Plaza eGov dari inilah.com menyatakan : kerjasama ini adalah bukti komitmen CIMB Niaga untuk secara berkesinambungan memberikan dukungan terhadap setiap upaya dan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional khususnya dalam percepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan kegiatan terkait dengan aktifitas ekspor-impor.

CIMB terbilang agresif dan berupaya menjadi perbankan yang utama di ASEAN, ambisi ini terlihat dari upaya serius CIMB meleburkan dirinya dengan ASEAN Single Window. Selain Indonesia, CIMB juga telah mengintegrasikan dirinya dengan Thailand National Single Window sejak dua tahun lalu.


Adji menambahkan, saat ini CIMB Niaga dan CIMB Group memfokuskan diri pada pengembangan bisnis ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Selain di Indonesia, saudara CIMB Niaga di Thailand yaitu CIMB Thai, juga telah terhubung dengan Thailand National Single Window selama dua tahun terakhir.

Sistem Indonesia National Single Window yang pengelolaannya diawasi oleh Kementerian Keuangan dan sebagai salah satu dimensi e-Government akan meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektifitas pengawasan serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalu lintas barang ekspo-impor. Selain itu, sistem ini dapat meminimalisi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan penanganan atas lalu lintas barang ekspor-impor, terutama yang terkait dengan proses customs clearance dan release of cargoes.


Integrasi antara INSW dan CIMB Niaga akan memudahkan nasabah melakukan pembayaran pajak impor dan ekspor, memantau status dokumen pemberitahuan ekspor dan impor kemudian mencetak Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) secara online sehingga proses pengeluaran barang impor dapat dilakukan pada hari yang sama.


Indonesia Single Window merupakan wujud e-Government yang bersifat "Government to Business" yang memiliki dampak langsung terhadap aktifitas perekonomian dilapangan : ekspor dan impor. Dimensi e-Government yang berdampak langsung kepada peningkatan aktivitas dan kinerja perekonomian sebuah negara di masa krisis finansial global menjadi tema pemeringkatan e-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2010.

(Martin Simamora | inilah.com)

Vietnam Menilai ASEAN Single Window Sangat Penting Bagi Perekonomiannya

Mekanisme pasar internal ASEAN yang bersifat "one-stop shop" atau ASEAN Single Window akan berfungsi pada 2012, berdasarkan peta 

panduan yang dibuat oleh semua negara anggota ASEAN. ASW akan memungkinkan semua importir dapat melakukan pengiriman (ekspor) barang ke negara ASEAN manapun setelah memenuhi semua prosedur di pelabuhan-pelabuhan regional ASEAN. Vietnam menilai ASW sangat penting bagi perekonomiannya sebab ASEAN adalah pasar ekspor terbesar ketiga.

ASEAN Single Window bertujuan meningkatkan meningkatkan kerjasama perdagangan internal ASEAN dan mewujudkan target pembentukan sebuah komunitas : Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community yang dipatok terealisasi pada 2015 mendatang.

Bea dan Cukai ASEAN menggambarkan bahwa negara-negara ASEAN selalu menjadi mitra perdagangan terbesar bagi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir ini. Nilai perdagangan Vietnam - ASEAN tumbuh sebesar 25,9% setiap tahunnya sejak 2005-2008, namun pertumbuhannya menyusut menjadi 13,3% setiap tahunnya sejak 2005-2009 sebagai dampak resei ekonomi global.

ASEAN adalah pasar ekspor terbesar ketiga bagi Vietnam dibawah Amerika Serikat dan European Union. Statistik menunjukan bahwa perdagangan antara Vietnam - ASEAN tetap bertumbuh pesat dalam tahun-tahun belakangan ini. Nilai perdagangan bilateral meningkat secara konstan dari 2005-2008, dari hanya USD14,9 miliar, total nilai impor ekspor pada 2005, melejit menjadi USD22,4 pada 2008 atau hampir dua kali nilai perdagangan yang diraih Vietnam-ASEAN pada 2005. Sebagai akibat resesi ekonomi global angka tersebut menyusut menjadi USD22,4 miliar pada 2009, atau 25% lebih rendah dibandingkan dengan nilai perdagangan yang dicapai pada 2008 lalu.

Walau demikian hubungan ekonomi dan perdagangan antara ASEAN dan Vietnam telah menunjukan tanda-tanda positif di awal tahun 2010. Statistik terakhir yang dikeluarkan oleh General Department of Customs menunjukan : nilai ekspor impor antara Vietnam dan ASEAN mencapi USD6,12 miliar untuk kuartal pertama 2010, 37% 

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu dan 18,9% dari total nilai ekspor impor Vietnam. Nilai total ekspor Vietnam ke ASEAN mencapai 17,6% nilai total ekspor Vietnam, sementara nilai impor Vietnam dari ASEAN mencapai USD3,57 miliar atau 20% dari nilai total impor Vietnam.

Meskipun nilai perdagangan antara Vietnam - ASEAN sangat baik, namun belum mencapai kemaksimalannya, kawasan ASEAN masih menyimpan potensi yang luar biasa besar, terutama di penghujung 2008 ketika ekonomi dunia terjerumus kedalam resesi. Untuk 

memfasilitasi perdagangan intra ASEAN, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk mengikuti sebuah roadmap unifikasi untuk menciptakan sebuah mekanisme one stop shop internal (ASW). ASEAN Single Window diharapkan mempersingkat waktu hingga 30 menit pada 2012.

Vietnam kini mempersiapkan dengan seksama pembangunan National Single Window atau sistem layanan kepabeanan terpadu satu jendela dan mempertimbangkannya sebagai sebuah langkah utama sebelum bergabung ke ASW. General Department Customs Vietnam menyatakan : aktivitas-aktivitas NSW terutama berkait dengan berbagai persiapan untuk menjamin efektifitas kerjasama diantara kementerian-kementerian, departemen-departemen dan berbagai organisasi terkait.

Vietnam sebagaimana dikutip Plaza eGov dari vietnamnet.vn (8/5/2010) lalu sejauh ini telah membuat sebuah rencana induk implementasi NSW. Rencana ini dijalankan sejak 2009-2011 dan meliputi sejumlah tahapan;

1. Membangun infrastruktur tehnikal
2. Mendisain ulang proses-proses profesional
3. Memperkenalkan model-model data
4. Memperbaiki kerangka legal
5. Mengembangkan sistem-sistem informasi

Persiapan-persiapan intensif akan dilakukan pada akhir 2011 sehingga dapat berhubungan dengan ASEAN Single Window pada 2012. 

Proses implementasi ASW juga menghadapi sejumlah kesulitan, yaitu perbedaan tingkat kebutuhan adanya ASW dan keragaman cara implementasi oleh negara-negara anggota

ASEAN. ASEAN Single Window adalah hal yang baru, membutuhkan pengembangan aplikasi IT level tinggi. Karena itu untuk mencapai kosensus kebutuhan bersama, konsentrasi sumber-sumber daya dan koordinasi aksi adalah hal penting untuk menjamin kelancaran ASW.

Vietnam tahun ini mulai mengerjakan komponen-komponen rencana induk NSW termasuk; 

1. penyederhanaan
2. standarisasi dan harmonisasi prosedur
3. meninjau sistem-sistem IT
4. menganalisa isu-isu legal dan mengkompilasi dokumen-dokumen propagasi dan pelatihan kementerian-kementerian dan departemen-departemen terkait 
5. membangun dan mengembangkan sistem-sistem TI yang memenuhi ketentuan-ketentuan profesional yang ditetapkan oleh General Department of Customs, Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Kementerian Transportasi.

(Martin Simamora)

Indonesia National Single Window Belum Punya Server Sendiri

Indonesia Single Window atau sistem layanan kepabeanan terpadu satu jendela ternyata sejak diresmikan oleh Presiden SBY masih menyimpan permasalahan yang serius yaitu infrastruktur teknologi informasi yang tak layak untuk mendukung INSW. Hingga kini INSW tak memiliki server sendiri yang khusus tetapi masih menumpang server milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Server sempat mengalami kemacetan yang menurunkan performa INSW untuk melayani dokumen-dokumen ekspor dan impor. Jika tidak ada solusi segera niscaya ekspor-impor Indonesia akan terkena dampaknya.

Indonesia Nasional Single Window diklaim sebagai yang paling siap di kawasan Asean dan juga paling siap untuk segera bergabung kedalam Asean Single Window, tetapi ternyata penyimpan data INSW masih menumpang server milik Direktorat Bea dan Cukai sehingga berisiko macet dan mengakibatkan sistem lambat untuk merespon permohonan dokumen ekspor dan impor.

Ketua Pelaksana Harian Pelayanan Kepabeanan Satu Pintu Indonesia (INSW), Edy Putra Irwadi, dikutip Plaza eGov dari Harian Kompas (15/5/2010) menyatakan :"Server kami sempat macet, akibatnya jawaban dari sistem sangat lambat. Instansi yang terkait dengan layanan INSW terus menerus mengirimkan dokumen, namun servernya tidak sanggup menampung. Sistem INSW tidak bisa berhenti meski hanya 30 menit karena setelahnya bisa macet,"ungkapnya.

Edy lebih lanjut menyatakan, idealnya perangkat penyimpanan data beserta teknologinya mulai dibeli tahun 2010 sehingga dapat digunakan pada 2012. Namun karena pemerintah berketetapan menggunakan server milik Ditjen Bea dan Cukai maka anggaran untuk mengadakannya tidak jadi diajukan ke APBN Perubahan 2010.

INSW diperkirakan dapat menghemat biaya pengurusan dokumen sekitar Rp235,796 miliar setahun dan mampu mengurus 2,35 juta dokumen impor tanpa pungutan biaya. Nampaknya pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih tepat, yang menyokong upaya perbaikan reformasi birokrasi,pemberantasan korupsi, dan yang menciptakan iklim usaha dan bisnis yang sehat, efisien dan efektif.


Lebih lanjut Deputi bidang koordinasi Industri dan Perdagangan Kementrian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady dilansir inilah.com menyatakan: tahun ini pihaknya mengajukan dana Rp100 miliar untuk membantu pengembangan fasilitas NSW kepada pemerintah. "Rp500-600 miliar kebutuhan total nasional. Sementara untuk server pusat saja kita butuh Rp175 miliar," ujarnya.

Sayangnya anggaran tersebut batal diajukan dalam APBN-P 2010 sehingga INSW masih akan fokus pada pembenahan internal hingga 2012, menunda melakukan perluasan sistem. "Kalau tahun 2010 sudah dibelikan (alat pendukung), sebenarnya sudah bisa jalan pada tahun 2012. Namun karena mundur, dia akan mundur juga," ujarnya.

Tentang penggunaan server milik Ditjen Bea dan Cukai Edy mengungkapkan kekhawatirannya: "Saya takutnya sistem jebol, karena sudah terlalu besar. Sekarang kan baru di lima pelabuhan, semua alatnya harus dipasang. Nanti jika ditambah lagi harus ada juga elektroniknya. Ini kan baru lima pelabuhan besar yang lain seperti Jambi, Pelambang belum dielektronikasi," paparnya.

(Martin Simamora | KOMPAS | Inilah.com )

National Single Window Elemen Penting Mewujudkan ASEAN Economic Community

Ahli Ekonomi Asian Development Bank menyatakan: semua negara anggota ASEAN harus mengurangi berbagai biaya perdagangan dan mengatasi kesenjangan pembangunan ASEAN. Sebuah laporan yang dirilis ASEAN, mengklaim bahwa telah tercapai kemajuan yang signifikan dalam pembentukan Pasar Tunggal dan basis produksi, implementasinya pada 2009 lalu mencapai 82%, terlaksananya berbagai kebijakan yang mengatur perdagangan bebas dan investasi. Semua anggota ASEAN harus fokus menerapkan National Single Window.

ASEAN berhasil mencapai kemajuan penting di area-area "pembangunan ekonomi yang setara dan proses integrasi dengan ekonomi global," dengan rampungnya implementasi semua tahapan implementasi pada 2009, seperti program-program untuk membangun usaha kecil menengah di kawasan dan terbentuknya pakta-pakta perdagangan dengan berbagai mitra dialog. Terkait dengan upaya membangun daya saing ekonomi kawasan, ASEAN baru mencapai setengah dari semua tahapan yang harus dijalankan untuk memperbaiki kebijakan daya saing, perlindungan konsumen dan perlindungan hak kekayaan intelektual.


National Single Window sebagai "one stop shop" untuk berbagai proses pemerintahan yang memfasilitasi semua tahapan dan berbagai hambatan non tarif harus beroperasi di semua negara anggota ASEAN. Sejauh ini baru 6 negara anggota ASEAN yang menjalankannya; Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, masing-masing dengan kemajuan implementasi yang beragam.

NSW Filipina baru siap melayani layanan-layanan bersifat dasar, namun belum semua departemen pemerintah bergabung dengan sistem NSW, ungkap seorang pejabat yang menolak identitasnya diungkapkan. Ganesh Wignaraja, Principal Economist Kantor Integrasi Ekonomi Regional ADB sebagaimana dikutip Plaza eGov dari gmanews.tv (14/4/2010) menekankan bahwa ASEAN memerlukan one stop shops (NSW).


"Dibutuhkan lebih banyak lagi NSW yang operasional dalam 5 tahun mendatang untuk mewujudkan berbagai target ASEAN Economic Community. National Single Window akan memperbaiki failitasi perdagangan, mengurangi biaya secara signifikan,: jelas Wignaraja.


(Martin Simamora)

Malaysia Tuan Rumah Finalisasi Asean Single Window Menuju Integrasi Pasar Asean

Implementasi Asean Single Window menjadi tahapan yang penting penting untuk menciptakan sebuah pasar bersama Asean atau pasar tunggal Asean . Indonesia mengklaim paling siap untuk implementasi ASW dan pembahasan komitmen Asean Single Window akan dilakukan di Kuching, Malaysia.

Seputar National Single Window & ASEAN Single Window

+ INSW Program e-Government Nasional Unggulan
+ Indonesia National Single Window Beroperasi
+ Tujuh Kementerian Lagi Siap Sukseskan NSW
+ Sukses NSW Tersandung Ketidaksiapan Infrastruktur
+ NSW Malaysia Siap Berintegrasi dengan ASW Berkat MyTradelink
+ INSW Akan dikelola Badan Independen

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar dalam konfrensi pers di Jakarta (12/3) menyatakan,"Dari negara-negara ASEAN kita yang paling siap soal NSW," ujarnya sebagaimana dikutip Plaza eGov dari people.com.cn. Lebih lanjut Mahendra menyatakan sejak 17 Desember 2007 Indonesia telah melaksanakan tahp I, di Tanjung Priok yang meliputi 100 importir utama. Pada tahap kedua, 14 Agustus 2008 dua pelabuhan;Tanjung Priok dan Tanjung Emas mencakup 100 importir jalur priritas, kemudian pada tahap keempat pada 29 Juli 2009 akhirnya 5 pelabuhan utama menerapkan NSW impor dan Tanjung Perak Surabaya NSW ekspor, yang telah diresmikan oleh Presiden SBY.


Sejumlah negara anggota Asean terindikasi masih belum siap melaksanakan pelayanan satu pintu Asean sistem NSW ini, sementara Indonesia dapat memastikan paling siap sebab mulai Oktober 2010 NSW ekspor telah dapat dilakukan mandatori di lima pelabuhan utama Indonesia; Tanjung Perak, Tanjung Mas, Tanjung Priok, Belawan, dan Soekarno Hatta.

Sementara itu Ketua Tim Tehnik Indonesia Nasional Single Windows Susiwijono Mugiharso sebagaimana diberitakan The Jakarta Post menyatakan seluruh pejabat senior Asean akan merampungkan rancangan MoU ASEAN Single Window di Kuching, Malaysia pada akhir bulan Maret ini."Pertemuan seluruh Direktur Jendral Bea dan Cukai (Customs) akan berlangsung pada tanggal 23-30 Maret di Kuching, jelas Mugiharso.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kini mempercepat proses integrasi seluruh proyek anggota ASEAN Single Window (ASW) yang akan menciptakan mekanisme Exchange Import and Export Data Online bagi semua negara penandatangan kesepakatan. Apabila Indonesia mengklaim sebagai yang paling siap memang cukup beralasan sebab NSW Project kali pertama diperkenalkan di Tanjung Priok Jakarta pada Desember 2007.

Asean Single Window ditargetkan akan berjalan sepenuhnya di; Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand dan Singapura pada akhir tahun 2009 lalu, tetapi target tersebut meleset karena berbagai permasalahan tehnik yang terjadi pada sistem-sistem NSW di setiap negara, demikian juga Singapura yang terlihat enggan untuk bergabung.

Sekalipun Singapura nampaknya enggan untuk bergabung ke dalam ASW, Singapura dilaporkan telah membangun sistem pertukaran data ekspor dan impor secara online dengan negara-negara ekonomi utama sepert; China, Korea Selatan dan Jepang. "Kami akan meminta setiap negara untuk menandatangani MoU, walau tak akan menjadi kesepakatan yang mengikat secara hukum, ini satu-satunya opsi yang kami miliki, jelas Mugiharso.

Penyusunan draft MoU memang diwarnai sejumlah isu seperti aspek hukum, proses bisnis dan status pertukaran dara dan semua, 10 negara anggota ASEAN, diharapkan melaksanakan ASEAN Single Window sepenuhnya pada akhir 2012.

Posisi e-Government Readiness Indonesia 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.403
+ Online Service Index : 0.244
+ Infrastructure Index : 0.114
+ Human Capital Index : 0.854
+ E-Participation Index :0.129
+ website : www.indonesia.go.id
+ Peringkat E-Government Global : 109/184

Posisi e-Government Readiness Malaysia 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.610
+ Online Service Index : 0.632
+ Infrastructure Index : 0.344
+ Human Capital Index : 0.854
+ E-Participation Index : 0.657
+ Website : www.gov.my
+ Peringkat E-Government Global : 32/184

(People.com.cn |Detik.com| The Jakarta Post | Martin Simamora)

Pelayananan Kepabaeanan Elektronik NSW, Tersandung Kesiapan Infrastruktur dan Instabilitas Pasokan Listrik

Sistem National Single Windows atau pelayanan kepabeanan elektronik satu pintu mewajibkan aktivitas impor dan ekspor dilakukan melalui portal Indonesia National Single Window(INSW), namun risiko pemadaman listrik dan ketidaksiapan infrastruktur tak ayal membuat Gabungan Pengusaha Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sumut khawatir.

General Manager PT Pelindo pelabuhan Belawan, Syamsul Bahri pada Rabu (10/2) lalu mengakui bahwa infrastruktur untuk mendukung operasionalisasi sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan Belawan baru dapat dipenuhi pada akhir tahun 2010."Tambahan HT (head truck), RTG (reach stacker ground) dan CC (container crane) sudah mulai masuk Maret mendatang," jelasnya.



Pada bulan Maret mendatang Pelabuhan Belawan akan mendapatkan tambahan 10 unit Head truck,lima unit RTG akan tiba sekitar September dan Oktober, sementara CC akan tiba pada Desember 2010 atau selambat-lambatnya Januari 2011. Pelindo Belawan mendatangkan RTG dari Singapura, CC dari Shanghai, China sementara HT dari Surabaya. Semua alat merupakan barang baru dan bekas."Pengadaan infrastruktur bukan sengaja atau memang dilambat-lambatkan tetapi harus memenuhi prosedur yang ada. Terlebih lagi untuk CC yang pengadaannya membutuhkan waktu setahun." katanya.


Pelabuhan Belawan pun masih belum memiliki SDM yang memadai sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu sebanyak 86 operator, kini Belawan hanya memiliki 53 operator sehingga sulit untuk melakasanakan pengoperasian pelabuhan dan NSW 24 jam. Ditargetkan pada bulan Maret 2010 jumlah SDM yang diprasyaratkan terpenuhi.

Implementasi NSW di Pelbuhan Belawan pun terbentur oleh belum tercapainya Harmonize System (HS) sehingga dikeluhkan oleh para pengguna jasa di Belawan, jelas kepala kantor Bea Cukai Wilayah Sumut, Achmad Riyadi. "Sinkronisasi HS itu tidak gampang karena berkaitan dengan internasional. Namun BC berupaya untuk menyelesaikannya sehingga tidak mengganggu kegiatan ekspor dan impor," katanya.



Sebelumnya pengusaha anggota dan pengurus Gabungan Forwaders dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSIi-INFA) Sumut, Wiluyo Hartono mengeluhkan masih belum berjalan lancarnya sistem NSW di Pelabuhan Belawan itu mulai dari banyaknya ketidaksinkronan soal tarif bea masuk, lamanya menunggu status barang hingga ketidaksiapan Pelindo Belawan melayani 24 jam.

Implementasi Sistem NSW masih jauh dari yang diharapkan, Kegiatan ekspor-impor masih lamban, padahal persaingan semakin ketat dengan diberlakukanya perdagangan bebas ASEAN khususnya China -Indonesia. Konflik data pun masih menyeruak,seperti tarif bea masuk produk yang tak seragam antara yang dikeluarkan Bea Cukai Belawan dan ketentuan pemerintah yang baru dan tertera dalam sistem NSW.

Akibatnya penyelesaian kembali dilakukan melalui alur birokrasi yang panjang, memakan waktu karena para pengusaha harus kembali menghadap lagi ke petuga BC untuk memberitahu masalah tersebut. Sebuah proses yang tidak boleh terjadi dengan beroperasinya NSW. "Itu artinya ada tambahan waktu.Belum lagi menyangkut penentuan status barang yang sistemnya masih lambat. Paling cepat 15 menit sementara bisa hingga memakan waktu satu jam," kata Waluyo.


Ekses paling menyedihkan adalah tetap berlangsungnya pungli walau NSW telah diwajibkan di Pelabuhan Belawan International Container Terminal (BICT) yang dipicu oleh jumlah peralatan kontainer yang tidak memadai. Jumlah biaya yang tak masuk ke kantong negara tetap ke kantong individu petugas berkisar Rp20.000 hingga Rp100.000 perkontainer. Kalau tidak diberi uang operator tak akan melakukan tugasnya, ujar Waluyo.

Pemadaman listrik pun jadi hal yang menghantui implementasi NSW dan para pengusaha.“Penerapan National Single Window mana bisa lancar, jika listrik padam terus? Apalagi urusan dokumen seluruhnya diproses secara online,” keluh Sekretaris DPW Gabungan Pengusaha Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sumut, Wiluyo Hartono, di Medan, Senin (8/2)


Pasokan listrik yang tak stabil diperparah dengan ketiadaan sistem pendukung cadangan daya listrik pada semua institusi terkait bila listrik padaam. Kondisi ini mempersulit kerja para pelaksana kebijakan perdagangan lewat pelayanan satu pintu secara nasional jika PLN ak bisa menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk kawasan pelabuhan dan sekitarnya karena akan berdampak serius terhadap proses ekspor-impor.


NSW sekalipun kebijakan, sistem dan SDM siap bila tak didukung dengan perbaikan infrastruktur seperti ketersediaan listrik yang berkualitas akan menghasilkan output yang buruk, proses arus bongkar muat barang pasti terganggu, tegasnya. Ketidakstabilan listrik berkait dengan fakta bahwa Sumut masih kekurangan daya dan hingga kini terus berupaya mengurangi jawdal pemadaman, jelas Humas PLN Wilayah Raidir Sigalingging.

(Waspada Online, Harian Global,Martin Simamora)

INSW Kelak Dikelola Sebuah Badan Independen

Saat ini INSW dikelola oleh Ditjen Bea Cukai, namun kelak sebuah badan independen akan mengelola sepenuhnya, dan selama masa transisi, Bea Cukai akan ditopang sepenuhnya oleh sebuah tim internal.

Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata selanjutnya menyatakan," “Untuk sementara dalam masa transisi,Ditjen Bea dan Cukai akan membentuk tim kuat untuk mendukung kegiatan yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator,”ujar Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata seusai peresmian pengoperasian sistem NSW di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, pembentukan tim internal tersebut akan dilakukan hingga badan independen yang dibentuk untuk mengelola NSW mulai beroperasi.“Kita akan membentuk dan memperkuat tim internal sambil menunggu badan tersebut dibentuk,”ujarnya.

Peresmian NSW di lima pelabuhan baru untuk NSW impor, sementara untuk NSW ekspor baru diterapkan di pada pelabuhan Tanjung Perak, dan secara bertahap akan diterapkan di pelabuhan-pelabuhan lainnya sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Seluruh pelabuhan penerap NSW kini wajib melakukan aktivitas impor dan ekspor melalui portal Indonesia National Single Window(INSW).


Menko Perekonomian Hatta Rajasa, menuturkan:operasionalisasi NSW akan menjadikan layanan kepelabuhan dan kepabeanan secara penuh selama 24 jam dan tujuh hari sepekan dan dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta Makassar,dan Belawan Medan sehingga prosedur pengurusan dokumen kepabeanan menjadi lebih mudah, perizinan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah, jelasnya seperti disitat dari Seputar Indonesia (30/1).

Tujuh kementerian/lembaga (Kementerian Perindustrian, Kehutanan, ESDM, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Pertanian, dan kepolisian) yang menyatakan siap melaksanakan NSW membuat NSW secara keseluruhan di dukung 15 instansi pemerintah yang sudah menggunakan sistem NSW untuk menerbitkan izin ekspor dan impor. Pemerintah pun telah menargetkan untuk menerapkan NSW pada seluruh pelabuhan dan bandara internasional.

Implementasi NSW secara nasional akan didukung dengan manajemen risiko secara menyeluruh yang akan diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, sehingga kelak petugas di lapangan tidak perlu lagi memeriksa seluruh barang di lapangan, tapi hanya barang yang dicurigai,”jelas Sri Mulyani.


(Foto/Gambar : Sripoku)

Indonesia National Single Windows, Program e-Government Nasional Unggulan

Implementasi NSW yang penerapannya bersifat wajib atau mandatory dan melibatkan 7 kementerian telah dimanfaatkan oleh 20.000 importir. Sistem NSW kini diterapkan di 5 pelabuhan Indonesia dan akan menjadi bagian integral Asean Single Windows,dan salah satu program e-Government yang unggul.

NSW seperti diberitakan sebelumnya telah beroperasi di lima pelabuhan; Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, dan Soekarno Hatta. NSW sebagai sebuah sistem kepabeanan elektronik kini telah dimanfaatkan oleh banyak importir. "Ada 20 ribu importir lebih dan 1.300 PPJK sudah memanfaatkan NSW," kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara peresmian Penerapan secara Mandatory Sistem NSW di Jakarta, Jumat (29/1) lalu.


Sistem NSW telah dirintis penerapannya pada tahun 2006 lalu dengan membentuk Tim Persiapan NSW dan ujicoba pertama kali di Pelabuhan Batam. Asean single Window (ASW) adalah sistim pelayanan elektronik untuk mengurus dokumen kepabeanan dan kepelabuhan dalam akitivitas ekspor-impor negara-negara Asean sehingga tidak ada lagi pelayanan impor yang dilakukan secara manual. NSW pun akan diperluas hingga ke seluruh pelabuhan dan bandara internasional di seluruh Indonesia.

NSW merupakan bagian dari pelaksanaan program e-Government yang meliputi tujuh program. "Dari ketujuh program tersebut, ternyata pembangunan dan penerapan sistem NSW tergolong yang paling maju pencapaiannya,"jelas Hatta Rajasa.

----------------------------------------------------------------------------------

Tujuh Kementerian Siap Sukseskan NSW

Implementasi NSW memprasyaratkan secara ketat dan mutlak pelayanan lintas kementerian yang terintegrasi secara penuh sehingga perihal perizinan (electronic permit) dapat diadakan pada NSW. Jika Malaysia telah berhasil membangun e-Permit yang melibatkan 11 kementerian (dari total 19 kementerian) maka di Indonesia ada 7 kementerian yang menyatakan kesiapannya untuk menerbitkan perizinan impor melalui National Single Window.

Tujuh kementerian yang menyatakan kesiapannya adalah; Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian RI, ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai ketua tim persiapan NSW dalam laporannya di acara Peluncuran Sistem NSW di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/1/2010), seperti disitat dari Okezone.

Kelak ada 15 instansi pemerintah yang akan menggunakan sistem NSW untuk menerbitkan izin ekspor dan impor sehingga terbangun kemudahan akses pengurusan dokumen dan jaminan pengiriman barang. "Sehingga eksportir-importir tidak perlu mendatanginya secara langsung," ujarnya.

Sistem NSW impor masih memerlukan penyempurnaan, dan peresmian hari ini menjadi penanda operasionalisasi sistem NSW impor di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta, artinya ada lagi pelayanan impor yang dilakukan secara manual di lima lokasi tadi," tambahnya.


Sistem NSW telah memiliki official website dan NSW versi mobile, yang akan memudahkan pelaku bisnis melacak perkembangan permohonan yang diajukan, sehingga pengguna jasa dapat mengetahui sampai di mana urusan kepabeanannya melalui sarana ponsel.

Manajemen risiko pun akan mendampingi NSW sehingga meningkatkan aspek kecepatan pelayanan dimana petugas lapangan tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan barang di seluruh pelabuhan, tetapi hanya pada barng yang dicurigasi."Sampai 2014, NSW terus melakukan pembenahan proses bisnis. Dalam rangka memberi kepastian usaha tim NSW akan terus mengkaji rasionalisasi peraturan ekspor-impor agar NSW punya unifikasi. Tim juga masih perlu mempersiapkan kelembagaan, dan SDM yang kompeten," jelas Sri Mulyani menjelakan bahwa implementasi NSW masih memerlukan perbaikan agar menjadi
sumber tunggal bagi pelayanan dan informasi ekspor-impor, utamanya penguatan institusi dan sistem.


(Foto/Gambar ilustrasi : en.wikipedia.org)

National Single Window (NSW) Resmi Beroperasi

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan National Single Window untuk tiga Pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Belawan di Sumatera Utara,di Dermaga Utara Jakarta International Container Terminal (JICT).

Pemerintah menargetkan NSW dapat diterapkan di seluruh pelabuhan dan bandar udara. Sejak konsepsinya pada tahun 2006 lalu, pemerintah berkeyakinan sistem satu pintu pengurusan ekspor-impor di pelabuhan peti kemas baik di pelabuhan dan bandar udara akan memudahkan pengurusan atau menyederhanakan birokrasi kepabeanan sehingga ada kepastian bagi pelaku usaha,dan yang terpenting lalu-lintas barang semakin cepat dan lancar berkat integrasi seluruh sektor yang berkepentingan.


Sri Mulyani pada Jumat (29/1) di Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, "Diharapkan, di masa depan nanti NSW dapat diterapkan di semua pelabuhan dan bandara," ucapnya seperti disitat dari Vivanews. Pemerintah pun kini melakukan kajian mengenai pembentukan lembaga yang akan mengelola NSW dan penyiapan sumber daya manusia, jelas Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Persiapan NSW.


"NSW merupakan bagian dari ASEAN single window," jelasnya dan akan mendorong transaksi impor dan ekspor. Selain mempermudah transaksi dengan pelaku bisnis sesama anggota ASEAN, pun berharap hal yang sama terjadi dengan pelaku bisnis dari negara non anggota ASEAN



(Foto/Gambar ilustrasi : sydneyscloset.blogspot.com/)

myTradeLink Lesatkan Integrasi Malaysia dengan ASEAN Single Window

ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang menelurkan visi Integrasi Ekonomi untuk membentuk ASEAN Economic Community melaju dengan cepat. Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah yang terdepan dalam mewujudkannya melalui implementasi NSW bahkan sejumlah negara ASEAN berguru kepada ketiganya untuk menerapkan NSW yang akan terintegrasi sepenuhnya dengan ASEAN SIngle Window. Malaysia bahkan sangat diminati dan telah memfasilitasi 3 negara ASEAN melalui operator NSW Malaysia:Dagang Net Technologies Sdn Bhd.

Deputi Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Malaysia, Datuk Mukhriz Mahathir menuturkan,"Sekretariat ASEAN di Jakarta telah dengan aktif mendorong Malaysia terlibat di dalam ASEAN Single Window, ujarnya saat berada di Asia-Europe Alliance (ASEAL) Summit yang bertajuk :"Paperless Trade".

Indonesia memang terbilang maju diantara negara ASEAN dalam mengadopsi dan mengimplementasikan National Single Window yang dimulai dengan Keputusan Menko Perekonomian nomor 22/M.EKON/03/2006 tentang pembentukan " Tim Persiapan NSW". Tim ini diketuai oleh Menteri Keuangan dengan didampingi Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan, dengan anggota seluruh Pejabat Eselon I darisemua intansi pemerintah yang terkait dengan proses perdagangan dan lalulintas barang ekspor-impor (trading and logistics), terutama sekali dari Bea Cukai,Perdagangan, Perhubungan Laut dan Udara, Karantina, Badan POM dan instansipemerintah lain yang menerbitkan perijinan ekspor-impor atau sering dikenal sebagaiOther Government Agencies (OGA). Batam menjadi yang perdana memiliki porta Single Window dan kemudian diikuti oleh Tanjung Priok pada akhir Juni 2007.

Penerapan National Single window menjadi pijakan awal yang harus dilakukan oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk membangun ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (level integrasi yang setara dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada masanya) yang telah menyepakati pelaksanaannya pada tahun 1993 lalu yang tertuang di dalam Declaration of ASEAN Concord II atau lebih dikenal dengan Bali Concord II.

Bali Concord II sebagai yang dinyatakan dalam dokumen di beacukai.go.id, ditandatangani oleh seluruh pemimpin ASEAN kala itu berisikan visi Integrasi ekonomi untuk mewujudkan ASEAN Economic Community pada tahun 2020, dan telah dipercepat menjadi tahun 2015. Bali Concord II diperkuat dengan Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Wondow yang ditandatangani oleh semua menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur. Indonesia pada saat itu diwakili oleh Menteri Perdagangan RI. Untuk melaksanakan ASW maka pada bulan Oktober 2006 dibuat sebuah penjelasan teknis yang dituangkan kedalam Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Windows yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada bulan Oktober 2006.

Syed Muhamad seperti disitat dari Bernama menyatakan, disebabkan oleh level pembangunan National Single Windows pada 10 negara anggota ASEAN yang beragam maka diperkirakan pelaksanaan ASW dapat mengalami penundaan, dari sejatinya dilaksanakan 2012 dan 2015. Mengahadapi hambatan ini maka Ministry of International Trade and Industry mendorong kerjasama ASW secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN .


Kesepakatan ASEAN Windows Single mempersyaratkan setiap negara anggota ASEAN harus memiliki National Single Windows sebelum bergabung dengan ASEAN Single Window, dan sejauh ini baru 6 negara anggota ASEAN yang telah memiliki NSW termasuk Malaysia. Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam masih harus membangun NSW dan saat ini memanfaatkan Dagang.NET (operator myTradeLink) untuk membantu pembangunan

NSW.Malaysia dengan NSWnya yang bernama myTradeLink saat ini menangani setidaknya 120.000 transaksi elektronik setiap harinya, dan sejak September tahun lalu

myTradeLink telah dimuktahirkan dan diharapkan rampung dilakukan oleh Dagang Net Technologies Sdn Bhd dalam waktu 18 bulan mendatang dengan nilai investasi sebesar RM18 juta untuk "upgrade" system dan penambahan personil.

myTradeLink melayanai berbagai servis seperti;
1.eDeclare
2.ePayment
3.eManifest
4.ePermit (telah mencakup 11 departemen/kementerian dari total 19 departemen)
5.ePreferential Certificate of Origin

Malaysia dalam mengembangkan NSW telah melakukan "Exchanged Information" dengan Indonesia dan Filipina dan berhasil mentransmisikan 4.185 Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) ke Indonesia dan 889 CEPT ke Filipina dan menjadi Pilot Project ASEAN SINGLE WINDOW.

(Foto/Gambar Ilustrasi :www.ecom.jp)