Cek Status NIK Pada www.dukcapil.kemendagri.go.id Tidak Berfungsi

Tidak dapat diketahui sejak  kapan “cek status NIK” pada situs resmi kemendagri  ini tak berfungsi baik, namun, saat penulis memasukan data NIK, tidak mengeluarkan informasi yang diharapkan, sebagaimana diperlihatkan melalui salinan gambar di bawah ini:

Padahal database NIK ini, digambarkan  canggih sebagaimana situs kemendagri.go.id menyatakannya:

Karena kerahasiaan data, penjagaan ruang database ini cukup ketat. Untuk masuk, pengunjung harus melewati dua pintu. Setiap pintu dipasang kunci otomatis dengan sistem finger print. Hanya petugas yang sidik jari sudah direkam yang bisa membuka ini. Dua orang petugas keamanan juga berjaga setiap saat di belakang daun pintu.

Pusat database sendiri terdapat dalam ruangan khusus berukuran 9x10 meter persegi. Belasan lemari kabinet setinggi dua meter berjejer dipenuhi server dengan lampu yang kedap-kedip. Untuk menjaga server bekerja normal, suhu ruangan diatur maksimal 23 derajat celcius.

Data dangers: Can data be too open?

It's a sunny day and canoeists across England head for the nearest river. Before setting out, they check an app that tells them how fast that river is flowing. Too swiftly or too slowly? Then perhaps they'll head to the beach, checking an app for bathing water quality. Afterwards they might relax with a glass of English wine, much improved since growers have been able to identify the most propitious soils in which to plant their vines.

This is the kind of scenario that environment secretary Liz Truss hopes will unfold as the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) rolls out its Open Data initiative. It is, she claims, the biggest single government "data give-away". By making 8,000 data sets available to the public, the government says it will make it easier for people to experience the countryside and improve the environment, and save money for businesses.

Eksklusif: Dialog Basuki Tjahaja Purnama bersama Aiman Witjaksono

Konspirasi Dana Siluman APBD Mencakup Banyak "Pemain"

Rapat Fasilitasi Mediasi Evaluasi RAPERDA DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015

Gubernur DKI Jakarta Beberkan Permainan Anggaran APBD

Warren Buffet : Jika Pemerintah AS Gagal Bayar Utang, Itu Adalah Sebuah Ketololan

Oleh :  Martin Simamora

Warren Buffet : Jika Pemerintah AS  Gagal Bayar Utang, Itu Adalah Sebuah Ketololan

Warren Buffett smiles during an interview with Liz Claman of the Fox Business Network, in Omaha, Neb., Monday, May 6, 2013. The Berkshire Hathaway shareholders meeting took place over the weekend. (AP Photo/Nati Harnik) | AP

Bilioner Warren Buffet  mengutarakan bahwa  akan menjadi ketololan bagi pemimpin-pemimpin bangsa mengijinkan Amerika Serikat untuk  membuat gagal bayar utang atas tagihan-tagihannya.

Investor  kondang yang juga  memimpin konglomerat Berkshire Hathaway, menyatakan hal ini pada Rabu, 16 Oktober 2013 di  CNBC, sebagaimana dilansir Huffingtonpost.com

Buffet mengatakan, dia berpikir bahwa pemerintah federal tidak akan gagal membayar tagihan-tagihannya, tetapi  "if it does happen, it's a pure act of idiocy." -- “jika itu memang terjadi, itu adalah sebuah tindakan murni ketololan.”

Akankah Terjadi Shutdown lagi? Joe Biden : ”There’s no guarantees of anything”

Oleh : Martin Simamora

Akankah Terjadi Shutdown lagi?

Joe Biden : ”There’s no guarantees of anything”

Telah disepakati oleh Kongres pada Rabu untuk  memperpanjang pengeluaran (anggaran)  pemerintahan Obama hingga  15 Januari 2014 mendatang, dan menaikan batas utang   sampai awal Februari 2014. Tetapi negosiasi-negosiasi  alot telah sedikit melunakkan perbedaan antara Demokrat dan Republik pada pertanyaan pengeluaran pemerintah.

Sehingga akankah bangsa ini  terkena shutdown lainnya? Ada sebuah kasus kuat terkait mengapa itu tidak akan, tetapi prospek kebuntuan fiskal lainnya masih tetap sebuah kemungkinan yang nyata atau jelas.



Shutdown lainnya?

Wakil Presiden Joe Biden menjelaskan hal ini secara jitu pada Kamis saat dia  menyambut para pegawai negeri yang kembali bekerja di Evironmental Protection Agency. ”There’s no guarantees of anything,” atau “Tidak ada  garansi apapun,”  ujarnya seperti dilansir laman nbcnews.com, ketika dia ditanyai apakah dia dapat menjaminkan atau memastikan kembali bahwa tidak akan ada shutdown.

"Shut down" Berakhir, Pemerintah AS Punya Anggaran Hingga 15 Januari 2014

Oleh Martin Simamora

"Shut down" Berakhir, Pemerintah AS  Punya Anggaran Hingga 15 Januari 2014

Setelah 16 hari  shutting down   dilakukan pada pemerintah Amerika Serikat dan  membawa bangsa ini menuju  ambang gagal bayar hutang/default,  kongres yang menahan anggaran telah melakukan pemungutan suara pada penghujung  Rabu untuk membuka kembali badan-badan federal,  memanggil  ratusan ribu pegawai negeri sipil untuk kembali bekerja  dan menaikan  limit atau ambang batas atas utang $16.7 triliun.


Sebuah kesepakatan diusung oleh Pemimpin Senat Mayoritas, Harry M. Reid( Demokrat- Nevada), dan Pemimpin Senat Minoritas Mitch McConnel (Republik- Kentucky) telah menyudahi sebuah  jalan buntu yang telah terbangun bulan lalu, ketika para konservatif garis keras mendesak para pemimpin GOP (Grand Old Party, ini istilah bagi Republikan) menggunakan ancaman shutdown untuk menjegal  sebuah ekspansi  sangat penting  jaminan kesehatan yang didanai oleh pemerintah  federal, demikian diberitakan laman washingtonpost.com

Kala Twitter Jadi "Penyelamat" Astronot NASA Saat AS Shutdown

Oleh : Martin Simamora,S.IP

Kala Twitter Jadi "Penyelamat" Astronot NASA Saat AS Shutdown

NASA astronauts Tom Marshburn and Chris Cassidy work outside the International Space Station during a spacewalk in 2009. They were paired again for a rare unplanned spacewalk on May 11, 2013.

Credit : NASA

Astronot-astronot NASA masih dapat mengirimkan tweet dari angkasa luar, meskipun pemerintah AS masih mengalami Shutdown.

Program-program  badan Angkasa Luar semuanya  mengalami penghentian sejak  shutdown  pada pemerintah AS dimulai  1 Oktober, tetapi astronot-astronot; Karen Nyberg dan Mike Hopkins  tetap terus mengirimkan   rangkaian  pemberitaan   pada sosial media International Space Station. Hopkins bahkan telah memposkan   foto-foto awan angkasa luar yang misterius,  dibentuk oleh sebuah  uji coba peluncuran misil Rusia pada 10 Oktober.

Amerika Dalam Bayang-Bayang Kiamat Ekonomi!

Oleh : Martin Simamora,S.IP

Amerika  Dalam Bayang-Bayang Kiamat Ekonomi!

Investors face U.S. default risk with no Plan B-
Credit : reuters.com

Jim Yong Kim,  presiden World Bank telah memberikan peringatan bahwa Amerika Serikat hanya “ sejauh hari-hari dari sebuah momen  yang sangat  berbahaya” karena peminjaman krisis yang dilakukan pemerintah.

Jim, sebagaimana dilansir laman bbc.co.uk, mendesak para pembuat kebijakan untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk menaikan  batas atas hutang pemerintah sebelum tenggat waktu Kamis , 17 Oktober mendatang.

Departemen Keuangan Amerika Serikat akan  segera  mengalami kehabisan uang atau dana jika tidak ada kesepakatan dicapai  untuk  meminjam  pada pasar-pasar finansial.


Juga Malapateka Bagi Dunia

Kim telah memperingatkan bahwa  ini dapat menjadi sebuah “ disastrous event” atau “peristiwa yang dapat menimbulkan penderitaan hebat” bagi dunia.

New application to enhance e-government accessibility

A new mobile application will be released by the government soon that will cover, at first, the basic interactions with the government, and will eventually include all ‘e-government’ services including those currently provided through Hukoomi and the Ministry of Interior’s Metrash, according to an ictQatar official. ictQatar services delivery manager Mohannad Omar Naim said that new self-service terminals are also to be installed to support these initiatives, providing greater access to government services.

He believes that people need mobility, need to trust their government and need to be included in decisions through social network interaction. People also need to have access to all their government services through a single log-on access point with only one username.

For this vision to become reality, the government should provide accessibility, broadband, and other critical infrastructure. The idea of eGovernment in Qatar started in 2001 with 11 online services, mainly based around residence permits for individuals and businesses. Naim said that people resisted at first, with the government having to beg companies to use their online services.

Now, online systems have become so prevalent that companies and residents are now recommending services to be added. eGovernment is now in a “transformation phase” working towards a new “digital society” with “eparticipation”. Dr Alistair Erskine, chief of Medical Informatics at the Sidra Medical and Research Centre, said that “Qatar does not have a very well developed primary care network. There are significant efforts to do so, but those efforts will take time and they will take a change in the way the population thinks about primary care.”

Erskine said that just as people can now leapfrog credit card payments and go directly to mobile payments, soon patients will be able to skip elements of primary care and bring care directly into the home. Monitoring tools, disease surveillance, weight and other monitoring devices, as well as information portals for patients to learn about and understand their condition are some of the elements that can transform healthcare in Qatar.

Fibre network upgrades to the country’s broadband systems will play an important role in implementing these kinds of healthcare services. According to Erskine, Qatar’s vision for health care calls for a dramatic transformation in the coming years, not just in terms of personalised health care but also in overall health systems management. Flu outbreaks, for example, will be identified before health care providers even report cases, simply by the symptoms being looked up on Google by Internet users. Patients will have better monitoring and interaction from health care providers directly from the home, supported by the “decentralisation and democratisation of health information”. “People will be able to get a chip with their entire genome in less than 24 hours, for less than QR3,600,” Erskine explained.

He said that this breakthrough will allow healthcare professionals to identify patterns in recessive genes amongst the population that were previously unrecognised. Gamification, or making these services more entertaining and engaging, will also improve their success as people will be more likely to use them consistently. Mobile apps are also crucial in helping those with disabilities which is crucial because, as David Banes, CEO of Qatar Assistive Technology Centre (Mada) points out, 70% of people will acquire some disability in their working life. A number of inexpensive apps are transforming the lives of the visually and hearing impaired, whether it is through GPS navigation tools, access to books using kindle or other reading assistants, communication tools for the deaf or product recognition software for the blind.

Banes said that one way the public can help is by donating their second hand iphones and smartphones to Mada, who will provide them as living-assistance tools for those who need them.

gulf-times.com

Transparency Is A Nice Theory but A Difficult Practice

Last Saturday a group of concerned and web-savvy Italian citizens met in Rome to give birth to a new political party (named “Insieme Italia”, i.e. “Italia Together”). The new party aims at “building shared strategies and actions to get out of the social and economic crisis that besiege the country” Associates have to accept a code of ethics that stipulates their independence from existing political parties and other concerns that might distract them from defending collective interests. Transparency and participation are said to be at the core of the new party to make sure ideas and plans are developed collegially.

Interestingly enough, the party’s brand new web site and Facebook page do not carry any information about the background for this idea, who the actual promoters and current roles are, nor is there any evidence yet that this information will be released any time soon. Although this is a small example, it says a lot about the difference between preaching and adopting transparency.

While some caution in embracing full transparency by established organizations is understandable (as they try to understand the potential disrupting impact on the mission, operation and structure), such caution is much more surprising in a brand new entity that claims its difference from previous ways of doing politics and centers its messaging around participation.

Transparency is a great tool, but comes with a high price: the loss of control. If our clients, citizens, voters see through our walls as in a glass house, so that they can tell us what is wrong, what to change and who to change, are we ready to take their advice? Are we ready to disrupt our plans? Are we ready to step aside? The common wisdom is that social media is disruptive only for traditional organizations.

The reality is it can disrupt each and every one of us. Are we willing to listen? UPDATE: Less than 48 hours after its creation the Facebook page of the newly formed party “Insieme Italia” has removed the ability for Facebook users to post comments, and allows only posts from the administrator, claiming that this measure was requested by Facebook Inc. Here goes transparency.
by Andrea Di Maio  |  January 30, 2012  |http://blogs.gartner.com

Jordan govt to set up firm to finish national broadband grid

Jordan's government said that it will establish a company to complete the National Broadband Network project, The Jordan Times reported online. The new firm will be owned by the government, by telecoms operators and by ISPs. Minister of Information and Communications Technology Bassem Roussan said that the ministry will complete the required legal measures and refer them to the Cabinet for final approval next week in order to go ahead with the creation of the firm

Roussan said work on the project halted in 2008 when Jordan was hit hard by the global financial crisis. He said the completion of the project is a must as many e-government services, e-curricula for schools and telemedicine providers rely on the network.

Roussan said that the scheme will be finished in a maximum of three years. Residents of rural areas will then have access to the internet at schools connected to the network. According to the ICT ministry, about 35 percent of the project has been completed to date at a total cost of USD 36 million.

Roussan said that another company will be set up to promote e-government services and look into other e-services needed by citizens. This firm will be 51 percent-owned by the government with private sector companies owning the rest.

telecompaper.com

Seoul Proves Value of Advanced e-Government

“Seoul City is pushing for ‘Smart Seoul 2015’ for the qualitative happiness of its citizens from 2011 to 2015,” says Dr. Hwang Jong-sung, Assistant Mayor for Information Technology (CIO) of Seoul Metropolitan government. “Seoul’s budget for informatization in 2011 stood at 129,501 million won, accounting for 0.63% of Seoul’s total budget. The Seoul e-government consists of a front office, a back office and additional infrastructure. The e-Seoul Net is an exclusive high-speed information and telecommunication network which links the Main Building of Seoul City Hall, its branch offices, affiliated organizations and Gu (district) offices with an aim toward realizing an e-government. u-Seoul Net is a telecommunication network that offers audio-visual and Internet (data) services such as traffic and CCTV information. The core of Seoul’s informatization project in the future is to carry out the Smart Seoul 2015 project.

The Smart Seoul 2015 project is a pre-emptive and active informatization plan as 80% of Seoul citizens are expected to use smartphones or smart devices and 30% are expected to purchase smart TVs in 2015. “We are planning to make Seoul the “best smart technology city” in the world in 2015,” Dr. Hwang continues.

The Smart Seoul 2015 project will expand Seoul’s smart infrastructure, help more people enjoy advanced IT services, provide Seoul City services through smart devices, create jobs, enhance the level of information security and realizing the finest e-government in the world.

“So, we expect that advanced IT technologies will be applied to all sectors in citizens’ life and even senior citizens will make use of smart devices and applications after receiving education in 2015,” Dr. Hwang adds. The city is also planning to reduce its crime rate by expanding CCTV monitoring.

“We are also planning to promote a Seoul-friendly application business industry and establish an incubator center in the Sangam-dong IT complex,” Dr. Hwang reveals. The Seoul Metropolitan government is providing various information and online services through the Internet and smartphones and is steadily upgrading services by collecting opinions of citizens.

The e-government service of Seoul City is divided into three major parts – strong communication with citizens, convenient services for citizens and addressing negative impacts of informatization. A main communication channel between Seoul and citizens is the official web site of Seoul City. The web site offers comprehensive services for citizens including electronic civil petitions, news of the Seoul government and the participation of citizens.

The web site is also connected to web sites of the central government and relevant organizations. Of late, the site has been renewed for three kinds of visitors (general citizens, business people, and tourists). In addition to the regular web site of Seoul City, the city is offering mobile portal services in eight sectors.

Furthermore, advanced smartphone applications of Seoul City provides citizens with information on restaurants, TBS broadcasting, travel, location of public rest rooms and taxi-call service. Moreover, the city is distributing PCs for marginalized people who do not have PCs so that they can use information services at home. For visually challenged people and the disabled, the city distributes magnifying devices and Braille terminals.

Other activities include repairing PCs, implementing projects to prevent people from Internet addiction, Internet counseling and free ubiquitous study programs. The excellence of Seoul e-government was duly recognized in the evaluation of e-governments by reliable organizations. For example, Seoul e-government came in first for four years running in the evaluation of the Evaluation of the World’s 100 Cities.”

“The Seoul e-government became a benchmarking object for countries and cities around the world,” Dr. Hwang adds. “Foreign public officials, businessmen and scholars have visited Seoul City to observe its e-government system and facilities.”

“We are planning to publicize the excellence of Seoul's e-government system and contribute to the development of other e-governments by exchanging and cooperating with cities around the world,” Dr. Hwang explains. “At the same, the plan is aimed at addressing a digital divide problem among people and helping Korean ICT companies make a foray into overseas markets.”

Seoul becomes chair of World e-Government Organization (WeGo)

Accordingly, the Seoul government has laid the foundation by holding its World e-Government Market Forum in 2008. Finally in September 2010, the World e-Government Organization (WeGO) was established with Seoul as chair city. Since then, the Seoul government is playing the role of the leader for e-governments in the world.

The number of the member cities of the WeGO is 50, including big cities of the U.S., Canada, France and developing countries in Africa. The members cooperate with one another via the WeGO. Of late, the WeGO has surged in popularity internationally.

For example, three cities have recently applied for membership. The Seoul Metropolitan Government suggests distributing its e-government standard framework to member cities of the WeGO in a meeting of the Managing Committee of the WeGO held in Barcelona of Spain in last October. The suggestion was adopted.

The Seoul e-government has become an excellent e-government benchmarking target for countries around the world. Over the past three years, 893 people from 155 countries came to Seoul to observe and learn about the Seoul e-government. The Seoul government signed MOUs on exchange and cooperation on e-government with 11 overseas cities with the purpose of promoting friendship and enhancing the value of its global brand through communication marketing for the Seoul e-government and laying the foundation for Korean IT companies’ making a foray into overseas markets on the foundation of its world-class information infrastructure and experiences in various informatization projects.

“In particular, we carried out feasibility studies on e-government with leading Korean IT companies in Hanoi of Vietnam, Nairobi of Kenya and Katmandu of Nepal, which helped the cities map out informatization master plans,” Dr. Hwang adds.

“These efforts have paid off. The Tanzanian government is building its own system by applying the e-government model of Seoul to it. We have also contributed to the informatization of developing countries and helped Korean IT companies make inroads into overseas markets. This means Seoul’s position is rising as an advanced IT city.” “We will steadily publicize the excellence of the Seoul e-government internationally and contribute to the development of e-governments around the world through MOUs and to addressing the digital divide problem.

At the same time, we will help Korean companies tap into overseas markets,” Dr. Hwang detailed. Of late, the inauguration ceremony for the new Seoul mayor Park Won-soon attracted eyes of people and mass media as it was done online.

The online ceremony was broadcast live through the Internet from 11:00 to 11:40 am on November 16 of 2011. During the broadcast, Mayor Park opened his office room, pledge allegiance to the nation, delivered his inauguration speech and took questions from citizens through SNS. About 75,000 people watched the Internet broadcasting live and 5,000 questions or opinions were sent to the mayor through SMS.

In addition, about 8,000 people watched the ceremony on their mobile devices. “The online inauguration ceremony was successfully held with a smaller budget compared to previous authoritarian and formal ceremonies, suggesting a new model of inauguration ceremonies for government organizations, companies and groups,” Dr. Hwang says.

koreaittimes.com

DELHI POLICE LAUNCHES E-CRIME INITIATIVE

India’s National Capital police force has recently launched an e-crime initiative on its website that will allow residents to have better involvement in policing and public safety.Dubbed as the “Know Your Police Station” programme, the web platform, which was developed in collaboration with Microsoft, will help residents find out the jurisdiction of a particular police station on a GIS map.

  

In addition, users will also be able to access a particular Station House Officer’s (SHO) profile containing his photograph and contact details. A feedback provision is also provided in the platform so as to engage citizens to provide information to their SHO about crime prone areas, any organised crimes, and accident prone areas. 

“This is part of our progressive, innovative, and responsive policing policy and will soon be available as an application on smart phones,” said Delhi Police Commissioner BK Gupta.

futuregov.asia

MALAYSIA LAUNCHES ELECTRICITY SUPPLY APPLICATION E-SERVICE

Tenaga Nasional Berhad (TNB), Malaysia’s state grid, has introduced an e-service called ‘e-Application’ for residents and businesses to apply for electricity supply online.The application also helps customers monitor the status of their applications and verify documents. “It will quickly allow customers to decide on any follow-up action, if necessary, to speed up the application process,” according to TNB chief operating officer and chief executive Datuk Azman Mohd. 

 

Datuk Azman Mohd also said that the system would not only assist developers in managing their request for electricity supply but also help TNB in planning for the future. 

E-Application will also facilitate the sharing of information with registered TNB contractors registered with the Energy Commission. Customers, by selecting contractors through the online service, will not run the risk of engaging unauthorized contractors.

.futuregov.asia

Pemerintah Korea Integrasikan Data Center, Tetapkan Patok Ukur Baru Pada IT E-Government (Bagian 1)

Badan negara komputasi dan Informatika Korea Selatan "National Computing & Information Agency-NCIA", telah mulai mewujudkan sebuah ide agar pemerintah menempatkan semua sumber daya IT yang dimiliki semua lembaga pemerintah secara terpusat di satu tempat dan mengelolanya sebagai sumber daya IT yang terintegrasi,hal ini diungkapkan oleh Kim Kyung-sup, presiden NCIA. NCIA menjadi satu-satunya didunia yang berfungsi sebagai Pusat Data Pemerintah Terintegrasi atau GIDC (Government Integrated Data Center). Saat ini, NCIA menjadi rujukan untuk "Tolak Ukur untuk GIDC" dan diakui sebagai salah satu solusi e-Government terbaik di dunia, ujar Dr. Kim. Klaimnya mengenai ini dikuatkan oleh Survey e-Government PBB tahun 2010, dimana Korea menempati peringkat pertama dari 192 negara yang disurvei. Pada tahun 2005 menduduki peringkat ke-5 dan pada tahun 2002 peringkat ke-15. 

"Tidak ada pemerintah lain di dunia ini yang pernah mencoba pekerjaan ini. Pada mulanya, sejumlah orang bersikap skeptis terhadap capaian sukses proyek ini, mengingat berbagai potensi konflik kepentingan diantara berbagai kementerian dan skalanya", ujar Kim .

Menuju Smart E-Government melalui layanan Government Cloud Computing 

Jumlah pengguna telepon cerdas di Korea kita jumlahnya melampaui 20 juta. Berarti 4 dari 10 orang Korea mengguna telepon selular cerdas. Komunikasi yang interaktif telah menjadi fitur yang krusial dalam era cerdas. Di jantung tren, ada layanan komputasi awan atau cloud computing. 

Pemerintah menilai bahwa komputasi awan penting untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan dengan berbagai tren yang sedang berkembang dalam layanan-layanan publik, sehingga pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan paradigma baru, Layanan Pemerintah Berbasis ICT. 

Idenya adalah menghadirkan berbagai layanan e-Government yang cerdas melalui Layanan Komputasi Awan Pemerintah atau G Cloud. Pemerintah Korea telah memetakan sebuah rencana untuk menyediakan sebuah komputasi awan dan mobilitas yang mengacu kepada lingkungan. NCIA telah menetapkan 3 sasaran :

1. mentransfer 50% proses bisnis di berbagai lembaga pemerintah pusat yang bekerja dengan sistem yang berlaku saat ini kedalam sistem berbasis Komputasi Awan,
2. meningkatkan adaptasi perangkat lunak Open Source hingga 40% dan memotong berbagai biaya operasional hingga lebih dari 30%,
3. menawarkan Layanan Komputasi Awan Pemerintah yang terbaik di dunia. 

"Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah kini dalam proses membangun sebuah landasan Komputasi Awan Pemerintah yang berfokus menciptakan berbagai layanan yang terpercaya, memiliki efisiensi dalam pengoperasian, memperkenalkan lebih banyak berbagai standard berbasis open source, untuk menyukseskan migrasi proses bisnis pemerintah kedalam lingkungan baru. 

Berbagai Capaian dan Tantangan Menuju E-Government yang Cerdas 

Sejak terbangunnya NCIA enam tahun yang lalu, lembaga ini telah membuat e-Government menjadi lebih stabil, aman dan efisien. NCIA juga telah melejitkan pertumbuhan perusahaan-perusahan IT kelas menengah dan kecil dan menunjang berbagai aktivitas ekspor model GIDC. 

Komputasi Awan Pemerintah buatan Korea akan diingat sebagai sebuah usaha mengatasi tantangan-tantangan e-Government secara menyeluruh yang paling sukses. Sistem keamanan e-Government kini telah semakin ketat. 

"Sederhananya, sejumlah rangkaian ketentuan pengamanan bekerja secara otomatis menangkal berbagai serangan Cyber yang memperlihatkan betapa keamanan semakin meningkat secara dramatis," jelas DR. Kim. " Jumlah ketentuan pengamanan yang teregistrasi pada awal berdirinya NCIA berjumlah 8.000. Namun ditahun 2011 humlahnya telah bertambah menjadi dua kali lipat. 

NCIA telah mengembangkan sebuah sistem pertahanan yang menyeluruh yang disebut e-ANSI (Advanced National Security Infrastructure) yang mencakup kemanan fisik dan cyber. Terimakasih kepada e-ANSI, NCIA telah sukses mempertahankan semua sistem sekalipun jumlah ancaman Cyber yang terus meningkat. 

Isu keamanan komputasi Awan tetap menjadi perhatian utama dalam inisiatif ini. Orang kerap berpikir bahwa berbagai resiko dapat meningkat sejak semua data dikonsentrasikan di satu tempat. NCIA telah melenyapkan kekhawatiran ini dengan menyediakan sebuah mekanisme pertahanan yang sistematik dan membuat Komputasi Awan bekerja optimal selama 24/7. 

"Kami telah berhasil dalam mengurangi tak hanya biaya-biaya peralatan tetapi juga biaya-biaya operasional seperti gaji, utilitas dan pemeliharan. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola berbagai sumber daya IT milik pemerintah," jelas Dr. Kim. 

NCIA membeli peralatan dan software untuk kepentingan berbagai kementerian dan menawarkan perangkat-perangkat ini melalui virtualisasi dan teknologi otomatisasi. Semua upaya ini ahirnya terbayarkan. Biaya pemeliharaan dan operasional telah berkurang sebesar 30%. 

Pada saat yang sama, jumlah pengeluaran dana yang alokasinya  tumpang tindih telah berkurang secara meyakinkan. Pemerintah juga telah melakukan penghematan sebesar KRW63,4 miliar (USD54,8 juta) semenjak NCIA beroperasi. 

"Kami sedang mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membentuk sebuah lingkungan pasar  yang mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan berskala sedang dan kecil," ujar Dr.Kim. "NCIA tidak hanya memperkuat kapabilitasnya dengan menjalankan kemitraan dengan perusahaan-perusahan lokal tetapi juga aktif memperkenalkan tren-tren baru serta berbagai teknologi baru dan menyebarkannya kesemua sektor pemerintah."Perusahaan-perusahaan berskala menengah dan kecil berpartisipasi pada 50% proyek-proyek NCIA setiap tahunnya.

Bersambung : Bagian 2

Martin Simamora | koreaittimes.com

A Year in Review: Top Ten for Government 2.0 in 2011

For the third year in a row, here is my (absolutely personal) top ten in the area of government 2.0 and government innovation in general. This ranking is my own, and – as such – totally arbitrary. I am sure I am missing great things that happened in many corners of the world, and I could actually make it longer. My choice is based on topics, issues, individuals, jurisdictions that have “animated” my life as an analyst, through multiple interactions, dealing with several questions about them, and agreeing or disagreeing with what they are doing. 

  

As usual, my thanks go to all professionals who, in different roles and capacity, inside or outside government, work relentlessly to help transform the public sector with (or notwithstanding) technology innovation. Their contribution has been essential to help governments around the world face their huge challenges and better prepare to deal with an often uncertain, and certainly even more challenging future. 

 As usual, the list is in reverse order, from number ten to number one. 

10. Vendors trying to help with government clouds

With the US federal and several other governments hugely interested in cloud computing, several vendors have made significant inroads to meet government requirements for security and data sovereignty. Although most vendors tend to overuse the term “cloud” as an umbrella for a number of different services and delivery models, they have been listening more carefully and responding to their government clients’ needs. Examples include the development of specific federal clouds by Google, Microsoft, IBM and more recently Amazon; the issuance of IaaS blanket purchase agreements by GSA; the role of the vendor association Intellect in helping the UK government shape its own cloud strategy. While there is still room for improvement, things seem to be moving in the right direction. 

9. Cloud Security research by the European Network & Information Security Agency

Largely ignored by clients outside Europe (as witnessed by the number of clients who had never heard about it), ENISA’s “Security and Resilience in Governmental Clouds” is one of the few substantial contributions that the European institutions and agencies have provided to the cause of greater use of cloud computing by government organizations. Very thorough, it provides a great list of criteria for anybody who wants to look beyond the surface of compliance issues, and to something a bit more international than what FISMA and FedRAMP give in the US. 

8. How Queensland used social media to face the floods in January

This has been mentioned by many as one of the best examples of good government use of social media where this has often associated to riots and revolutions. Several state agencies opened access to social media to their employees, and started using platforms like Twitter and Facebook to reach out to the community affected by massive floods. Some of those uses have been exemplary and have gained the Queensland State Police, amongst others, accolades and awards. This great case also showed us how social media can serve a tactical purpose to face an immediate need, but may be difficult to sustain over time. 

7. The many UK strategies

After a pause to let the new coalition government settle, the UK Cabinet Office did issue a Government ICT strategy in March, followed by a shared services vision and then a stream of documents about the implementation of the ICT strategy, covering cloud computing, end-user devices and more. These documents show that the idea of having foundational partners, i.e. IT leaders in large departments, in charge for different parts of the strategy is working. On the downside, though, some leadership changes in the Cabinet office, with executives moving to the private sector, may leave some void at crucial implementation time. 

6. Alex Howard: great gov 2.0 blogger

Alex and I are often on the opposite side of the fence when it comes to debating open government. He is an enthusiast, although, being a reporter, he does not like this term. Actually, I mean this in a positive sense, as opposed to my analyst cynicism that makes me look at many open government endeavors as politically motivated, déjà vu, or “me-too”. I have often enjoyed comparing notes with him and certainly like the breadth and depth of his government 2.0 coverage. Probably if he were not working for O’Reilly, he could come to terms with the weaknesses in the “government-as-a-platform” approach: despite this, he is one of the most balanced bloggers I have been reading on this and related themes. 

5. The US Federal CIOs: change and continuity

This year has seen the change in federal IT leadership with Vivek Kundra moving to Harvard and Steve Van Roekel taking his place. Vivek has been one of the most controversial and innovative figures in federal IT, dividing experts between enthusiastic supporters and dismissive critics. The former liked his very different approach, driven by transparency and the willingness to push change in various areas. The latter complained about his lack of experience with federal environment and processes and even accused him of caring mostly about self-promotion. Reality, as usual, is in the middle: he certainly was visionary for the federal environment and triggered some significant change; however he did not put enough emphasis on the sustainability of his many initiatives. Steven’s main challenge is to accomplish something that helps build political capital in a re-election year: he is doing so by building upon what Vivek did, rather than immediately looking at something else in order to impose his personal vision. 

4. Australia: down under and down to Earth

During 2011 Australia published both its draft ICT strategy and its cloud strategy. While not perfect, these documents are very sensible and do not try to impose blanket approaches to all agencies. This has been much welcome in between a stream of more compulsory measures, from the shared service approach in Canada to Cloud First in the US. It is always refreshing to discuss about these topics with people at AGIMO:I do wish them to keep a stronger drive than what they did with the outcome of the government 2.0 taskforce, which made number 2 in my top ten in 2009 but apparently had little impact so far. 

3. GSA: keeping their drive with tighter budgets

The tighter federal budget in 2011 has taken resources away from some of the innovative programs that the US General Services Administration have been leading under the Obama administration. Nevertheless they have kept advancing their agenda on both USA.gov and on cloud computing. On the latter, despite a change in leadership, they have finally published the blanket purchase agreement for IaaS, pushed a call for tender on email services through a GAO protest, progressed the complex FedRAMP initiative, while transitioning themselves to a new cloud-based email service. This is a group of talented and highly-motivated professionals who epitomize the great government employees that made number 1 in my top ten last year. 

2. Women in IT: leading with grace

I have written in the past about how women get social media better than men do, and how I have had the pleasure to meet great female IT-savvy politicians and IT executives. The list goes on and on. Behind many of the successful achievements that I have been tracking there is a woman. People like Linda Cureton (NASA CIO and author of the excellent “The Leadership Muse”), Ann Steward (Australian federal CIO), Mechthild Rohen (Head of eGovernment program at the European Commission), Claudia de Andrade de Wit (CIO of the City of Amsterdam), Stela Mocan (Director of the eGovernment Center in Moldova) and many many others are all great examples: we’d better watch out! 

1. New Zealand: the best social media guidelines so far

Analysts can’t help find little drawbacks even in the best product or strategy. That’s why I was so happy to find the social media guidelines from the New Zealand government: this is close to an almost perfect document (of course it’s not, analysts are impossible to please) and certainly one that I recommend to many to read. It is a great blend of common sense and actionable advice, and can be easily tailored to different contexts. The authors said they were heavily inspired by a document prepared by people in the UK government: however it does not look like the UK published one yet, so, while some kudos go to the unknown British employees who inspired this, the merit is all for our distant friends in the Pacific.

Thank you all for reading my blog through 2011. Let me wish you, your families and friends a Happy New Year. 

http://blogs.gartner.com

Over 1 milion people register on portal of public services in Russia

More than 1.3 million people have registered on the unified portal of public services launched two years ago. The portal has proved highly effective and the number of its visitors increases 100,000 monthly, Rostelecom Vice President Alexei Nashchekin said. The portal offers 140 federal public services and 371 regional public services in electronic form. All in all, it gives information on more than 34,000 public services.

Information kiosks are installed for people who have no Internet at home. “Up to date, 520 kiosks have been installed in 30 regions,” Nashchekin said. “Thirty-eight regions are connected to the e-government system and work is underway to connect another 34 regions,” he said. The Russian government plans to install over 100,000 information kiosks in regions by 2015 for the provision of public services in electronic form, Minister of Mass Communications Igor Shchegolev said earlier. 

  

“They become popular right away and people line up not to operators but to the kiosks,” the minister said. In order to eliminate waiting lines, the government plans to install more information kiosks, including at post offices. Unlike a payment terminal, an information kiosk has a printer and a scanner and can print out any questionnaire or send a copy of a document to the relevant agency. 

Payments can be made both in cash and with a bankcard. The universal electronic card to be issued from 2012 will provide access to such services. Information kiosks will also have access to the portal of public services. “It would be logical to assume that the mobile phone will become the next means of access,” Shchegolev said. 

Almost 30 government agencies are presently connected to the system of electronic services, and work is underway to connect regional segments. The government has simplified the registration procedure on the unified portal of public services, and now a person will no longer have to wait for an access code for entering his account to be mailed to him. Rostelecom, the portal operator, is working to further simplify the registration process, Valery Zubakha, e-government project manager, said. 

“We are working to improve the system of identification,” he said. At present, a person has to fill in a questionnaire at the portal and then obtain an access code for registration, which is only mailed and can arrive in several weeks. 

“There have been many complaints about this procedure, which is quite long. We are trying to transfer the function of issuing access codes to the customer service centres at Rostelecom and regional communication companies [from the state-owned holding company Svyazinvest],” Zubakha said. The centres will also issue digital signatures to individuals and legal entities. 

The new system should replace the existing one. The web portal of public services is considered to be a key element of the electronic services project. About 360 million inquiries from citizens to government agencies are registered every year. “And this despite the fact that 17 percent of people in Russia do not go to government agencies at all,” Shchegolev said. 

The minister believes that the implementation of each stage of the project will reduce the number of visits to various government offices by one-fifth. This will also save work time because people will no longer have to ask for a day off in order to visit government offices. "We hope very much for cooperation with all those who have used this portal," Shchegolev said, adding that the portal had a special feedback section where visitors can leave a message, suggestions or complaints. 

Prime Minister Vladimir Putin stressed the need to build a system of public and municipal services in electronic form within the next several years. In his opinion, “the biggest progress can be seen where regional leaders deal with the issue themselves and understand its importance. 

But if regional authorities do not give it enough attention, we will think that they do not want to improve the quality of services and streamline bureaucracy, and do not think about how comfortable people feel.” The federal target e-government programme, previously called e-Russia, was launched back in 2002.
It was designed to take the country to a new level of information technologies. One of its components was the creation of so-called multifunctional centres. The main principle of multifunctional centres is that all documents and certificates are processed and issued in one place. 

A centre will be opened to visitors at least 60 hours a week. A centre should be able to process at least four people per officer an hour. Waiting time should not exceed 15 minutes for the receipt of information, 45 minutes for the submission of documents and 15 minutes for the receipt of documents. 

The strategy for the development of information society up to 2015 was adopted in 2008. Rostelecom has been named the sole operator of the e-government project. “There is no end to the project and it will evolve permanently,” Rostelecom telephone company Director-General Anton Kolpakov said. 

He believes that this evolution will result in a “powerful and all-embracing document processing system” in Russia. The unified web portal of public services launched in December 2009 accounts for only 10-15 percent of all work to be done under the e-government project, Kolpakov said.

.itar-tass.com