Kini pemerintah di tingkat daerah dan para penyelenggara pelayanan publik yang sedang dibujuk agar mau mengadopsi "Smart Government" mulai dirundung berbagai masalah yang disebabkan oleh kompleksitas dan kerancuan akuntabilitas. Hal ini diungkapkan analis firma Gartner.
Gartner menggambarkan "Smart Government" sebagai sesuatu yang menekankan pada interoperabilitas dan layanan-layanan yang digunakan secara bersama-sama ( shared services) dan meningkatkan nilai publik berbagai layanan yang disediakan. Akan tetapi, saat memadukan berbagai layanan dan data yang berasal dari banyak elemen yang harus dirangkai menjadi satu, ada hal yang sangat pelik, dan dalam pelaksanaannya kerap tidak jelas siapa yang memimpin.
Akan tetapi Gartner berpendapat bahwa bobot keuntungan-keuntungannya melampaui biaya yang harus dikeluarkan, dan firma ini melampirkan sejumlah contoh terkait hal ini berserta berbagai rekomendasi yang dikatakan akan membantu mengeliminasi persoalan-persoalan yang menyertai.
Keuntungan-keuntungan yang dimaksud termasuk layanan-layanan publik yang lebih baik dan tepat waktu, tetapi untuk mewujudkannya harus terjadi kolaborasi horisontal dan vertikal antara para pemilik data yang ada di dalam dan luar pemerintah, jelas Gartner.
Gartner menyontohkan informasi "Neighborhood Watch" yang dikumpulkan oleh warga masyarakat secara online dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Contoh lainnya lagi penyediaan data-data warga masyarakat dari ragam platform seperti SeeClickFix, dimana penyelenggara pemerintahan lokal dapat menggunakan data tersebut untuk merencanakan rencana kerja perbaikan sehingga dapat meminimalisasi gangguan.
Lebih lanjut lagi semua penyelenggara pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan efisiensi operasional, dengan mencegah duplikasi dan penggunaan aset secara bersama-sama. Berbagai contoh lainnya lagi : membuat keputusan-keputusan pengadaan barang dan jasa berdasarkan pada informasi reputasi dan resiko semua rekanan penyedia barang dan jasa yang terkini dan yang selalu diperbarui, dan memodifikasi kebutuhan penyediaan staff di semua pusat custosmer service.
Terakhir, badan-badan pemerintah dapat melihat semakin meningkatnya sokongan politik dari Smart Government, sebuah contoh akan hal ini adalah meningkatnya deteksi penyimpangan atau fraud sebagai akibat pengkombinasian data pemerintah terkait pembayar pajak individual atau para penerima manfaat.
Berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh firma ini untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang ada disekitar "Smart Government" termasuk menjamin para eksekutif pemerintah yang non IT untuk menyiapkan proposisi nilai publik pada Smart Government sebelum proyek Smart Government dijalankan.
Rekomendasi lain yang sewarna, semua CIO pemerintah harus menerapkan dengan ketat berbagai pendekatan interoperabilitas dengan membentuk berbagai inisiatif. Mereka yang ditugasi untuk menjalankan proyek-proyek ini akan bertanggungjawab terhadap interoperabilitas. Ini akan membantu melenyapkan kompleksitas sebab proyek-proyek ini tidak akan menjadikan semua hal/layanan yang telah dibentuk sebelumnya menjadi interoperabilitas.
Akhirnya, semua vendor haru mengembangkan dan mengklarifikasi sebuah visi "Smart Government" yang masuk akal dan semua klien pemerintah dapat dengan jernih terhubung dengan Smart Government sesuai dengan prioritas nilai-nilai publik yang dimilikinya sendiri.
Computing.co.uk | Martin Simamora
Tidak ada komentar:
Posting Komentar