Nomor Induk Kependudukan yang terkreasi oleh SIAK sejatinya terkoneksi secara online dari tingkat kota kabupaten, provinsi hingga ke data base pusat merupakan modal dasar bagi implementasi KTP Elektronik berfitur keamanan Chip dan biometrik, bila tidak maka KTP berformat kartu cerdas ini bak Harimau ompong sebab tanpa NIK yang terkreasi melalui SIAK yang online dan tersimpan di dalam data base nasional maka eKTP mungkin saja tidak dapat diduplikasi namun tidak demikian dengan NIK. Sayangnya target rampungnya NIK pada Desember 2011 makin menunjukan ketidakpastian sebab pemerintah tidak memiliki dana .
Pemerintah merencanakan pembangunan Nomor Induk Kependudukan untuk seluruh penduduk Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan ditargetkan rampung paling lambat pada Desember 2011, namun ganjalan serius yang berpotensi menggagalkan terpenuhinya target kini menghadang.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai rapat terbatas tentang NIK di Istana Wakil Presiden, Rabu (27/1), seperti disitat dari Kontan menuturkan,"Bukan cuma NIK, pemerintah juga belum memiliki dana untuk membiayai program pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). "Dana untuk NIK dan E-KTP itu belum ada,"ungkapnya.
Pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk membangun NIK yang terbangun oleh sistem yang terkoneksi online secara nasional (sehingga NIK terjamin tunggal), dan membangun KTP Elektronik.Kebutuhan dana juga untuk membiayai verifikasi data dari kelurahan hingga tingkat nasional dan membuat sistem yang mencegah manipulasi data kependudukan pada NIK dan E-KTP.
(Foto/gambar ilustrasi :yokattaintegra.itrademarket.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar