Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 15 Februari 2010

E-KTP Nasional Jadi Paradoks Terhadap Program Pembangunan Sejumlah Daerah


KTP Elektronik adalah komponen dalam program utama membangun sistem administrasi kependudukan yang akurat dan muktahir, namun sayang bagi sejumlah daerah program ini tak serta merta melanggengkan sejumlah program pembangunan yang pro rakyat dan bagai duri dalam daging walau terasa sakit namun tetap harus dilanjutkan. Program Lima Tahun "IASmo Bebas" yang menjadi janji kala kampanye pun terkena dampak tak langsung.


Salah satu sasaran Program IASmo adalah membebaskan biaya pengurusan dokumen kependudukan, sebuah program unggulan pro rakyat yang menjadi andalan ampanye utama pasangan wali kota dan wakil wali kota Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur dalam pemilihan kepala daerah 2008 lalu. Namun nampaknya IASmo Bebas untuk biaya pengurusan dokumen kependudukan bakal berakhir dini pada tanggal 17 Februari 2010 mendatang.

Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Maruhum Sinaga, di Makassar pada Selasa (19/1) lalu menjelaskan:"KTP gratis dan administrasi kependudukan lainnya digratiskan selama enam bulan terhitung mulai 18 Agustus 2009 lalu. Makanya diminta warga Makassar untuk melengkapi administrasinya sebelum batas waktu ini berakhir,"ujarnya.

Berakhirnya bebas biaya pengurusan dokumen kependudukan juga meliputi; kartu keluarga dan akta kelahiran. Bila melewati batas waktu maka pengurusan akta kelahiran akan dikenakan biaya Rp50.000,-. Maruhum mengungkapkan bahwa masyarakat sangat antusias menyambuat IASmo, terjadi lonjakan jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukannya. Sebelum IASmo Bebas diluncurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani 50 hingga 70 warga tiap hari, dan meningkat tajam menjadi rata-rata 200 warga tiap hari setelah program diluncurkan.


Maruhum menegaskan berakhirnya IASmo Bebas sudah tercantum didalam Perda. "Tidak ada kaitannya dengan KTP Elektronik. Karena KTP elektronik ini kan proyek dari pusat, otomatis anggarannya dari pusat," kata Supomo di Balai Kota, Selasa (19/1) lalu.

Depdagri mengalokasikan anggaran Rp 2,6 miliar bagi Makassar untuk melakukan uji coba E-KTP di Kecamatan Tamlanrea dan akan diberlakukan secara bertahap dan pembuatan setiap E-KTP membutuhkan biaya sebesar Rp.100.000.


Sementara Pemkot Denpasar sebagai salah satu kota pelaksana uji petik tak akan mengenakan pungutan biaya pembuatan E-KTP yang diujicobakan kepada 26.000 penduduk di Kota Denpasar dan di Kabupaten Jembrana diujicobakan kepada 20.000 penduduk.

Program E-KTP yang sejatinya meprasyaratkan terbangunnya sistem administrasi kependudukan yang akurat dan muktahir yang terkreasi melalui SIAK yang wajib online secara nasional dari kota kabupten-provinsi-Depadgri nampaknya akan mengalami kendala yang kompleks yang harus ditanggulangi. Mulai dari SIAK yang belum sepenuhnya terkoneksi secara nasional sehingga mampu mengkreasi NIK secara tunggal dan memastikan perpindahan domisili dari satu daerah tak akan mengubah NIK. NIK yang tunggal dan nasional menjadi dasar pengembangan atau pemuktahiran layanan publik termasuk KTP yang berfitur Chip dan biometrik.

Tak hanya kesiapan SIAK yang harus Terkoneksi secara nasional yang akan menciptakan NIK tunggal dan nasional tetapi diperhitungkan pasti membuat biaya administrasi kependudukan meningkat tajam. Bagi penduduk perkotaan mungkin dapat dengan mudah membayar biayanya, tetapi bagi masyarakat mayoritas yang adalah; petani, nelayan, buruh kasar,dan penduduk yang tinggal di pedesaan dan pelosok bisa jadi akan sangat memberatkan ditengah himpitan pemenuhan ekonomi.


Harga dasar fisik E-KTP diperkirakan sebesar Rp26.000, setelah melalui proses print out diperkirakan mencapai Rp40.000 dan jika dibandingkan dengan biaya pembuatan KTP yang berlaku saat ini di Denpasar yang hanya Rp.6000 maka baiaya administrasinya cukup mahal, jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nyoman Gede Narendra ketika dihubungi Senin (18/1).

Selama uji coba, masyarakat tak dikenakan biaya sedikit pun sebab ditanggung pemerintah pusat, namun Pemkot Denpasar menanggung sendiri biaya validasi data kependudukan yang menjadi kunci agar KTP Elektronik berfungsi optimal.

Sementara Camat Tamalanrea, M Sabri me­nga­takan, Tamalanrea menjadi pilot project KTP berbasis elektro­nik bersama enam kecamatan lainnya di Indonesia, dan menyatakan : implementasinya membutuhkan orang terlatih. Sementara kendalanya ada pada infrastruktur listrik sebab di Tamalanrea sering terjadi mati lampu, bahkan dapat sampai 4 jam.


Sabri pun tak urung mengungkapkan kekhawatirannya berkait kesuksesan E-KTP sebab pembuatannya dapat mencapi Rp100.000, belum diketahui apakah akan menjadi beban APBN/APBD. Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin juga mengungkapkan kekhawatiran sama. "Biaya produksi e-KTP hampir mencapai Rp 100 ribu per satu KTP. Makanya, pusat kita minta membantu," kata Ilham di Balaikota, Rabu pekan lalu (13/1).

E-KTP yang mahal dapat saja tak menjadi biaya yang mahal bila E-KTP dipandang sebagai Public Key Infrastructure (PKI) misal berfungsi sebagai; basis kendali distribusi pupuk bersubsidi, basis kontrol; distribusi BBM bersubsidi, penerbitan jamkesmas,basis administrasi pembuatan DPS/DPT basis pelaksanaan e-Voting. Bila saja program E-KTP diiringi dan RUU pemilu berbasis e-Voting tentu kelak pada pemilu 2014, pemerintah tak perlu menganggarkan biaya pembuatan; kotak suara dan kertas suara yang akan melenyapkan semua komponen biaya turunan lainnya.

Anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus juga angkat bicara: KPU Makassar akan melakukan terobosan pada pilkada 2013 dengan rencana pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2013-2018 dilakukan dengan menggunakan sistem e-voting atau pilkada dengan sistem elektronik.


(Jawa Pos, Tribun Timur, Martin Simamora)

Tidak ada komentar:

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

Escape the Web: Every click online thralls privacy

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Smart Public Safety: Integrating Emergency Systems to Promote Safer Communities

Berita Terbaru


Get Widget