Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 08 Maret 2010

Komisi II DPR RI : Data Kependudukan Nasional Harus Akurat Agar Anggaran E-KTP Tak Mubazir


Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria menyatakan bahwa implementasi KTP Elektronik wajib dilakukan sebab telah diamanatkan oleh undang-undang dan harus tuntas pada tahun 2011 mendatang. Namun Komisi II pun mengingatkan pentingnya pemuktahiran data kependudukan nasional sebagai hal paling sensitif terhadap kesuksesan implementasi E-KTP.

Anggota Komisi II DPR, Miryam Haryani, disitat Rakyat Mer­deka, di Jakarta, Jumat (5/3) mengingatkan jika tidak dilaksanakan bisa terkena pidana. Miryam pun menyatakan saat pembahasan E-KTP antara Kemendagri dengan Komisi II DPR RI terlihat ada sejumlah implikasi yang membahayakan pelaksanaan E-KTP jika pelaksanaan pemuktahiran data tidak dilakukan secara benar.“Proses akurasi data hanya men­jiplak model Pilpres yang lalu yang banyak masalah dalam pendataan. Harusnya, pemerintah mendata ulang secara detail,” katanya.


Selain soal pemuktahiran data base kependudukan, maka soal efektifitas penggunaan anggaran pun jadi sorotan tajam sebab, kini sudah tersalurkan hampir Rp1 triliun untuk uji coba, tapi belum ber­hasil. Padahal, pemuktahiran data kependudukan adalah faktor yang sangat menentukan. Tak hanya itu, Kemendagri pun harus memperhatikan keamanan sistem KTP elektronik dari serangan atau ancaman cyber seperti risiko diserang oleh hacker.

Saut Situmorang, Kapuspen Kemendagri menyatakan, ’Sebelum dikeluarkan e-KTP itu maka didata dulu untuk men­dapatkan Nomor Induk Kepen­dudukan (NIK) tunggal,” ujarnya. Pemberian Nomor Induk Kependudukan direncanakan akan dapat direalisasikan paling lambat pada akhir tahun 2011, dan untuk penerbitan e-KTP secara nasional dijadwalkan pada akhir 2012 atau paling lambat 2013,” tambahnya.


Pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ujar Saut. Kemendagri pada tahun ini membutuhkan setidaknya memerlukan dana sebesar Rp 500-an miliar untuk penerbitan NIK penduduk di 493 kabupaten/kota.

Pada tahun 2011 mendatang Kemendagri akan membutuhkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk penerapan E-KTP di 191 kabupaten/kota, dan pada tahun 2012 kembali membutuhkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk implementasi E-KTP di 300 kabupaten/kota.

Saut pun menyatakan ada sejumlah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan uji petik di sejumlah kota.Pertama, untuk menguji apakah sistem, perang­kat, infrastruktur jaringan, dan prosedur yang terkait dengan pe­ner­bitan e-KTP itu sudah benar dan berjalan dengan baik atau belum. Kedua, untuk mengetahui sumber daya manusia (SDM) tenaga teknisnya apakah telah mampu membuat e-KTP ter­sebut. “Jadi, e-KTP ini berlaku secara nasional tanpa harus membuat KTP lagi jika ingin membeli sesuatu barang mewah di provinsi lain. Misal­nya, orang yang berdomisili di Yogya ingin membeli mobil atau rumah di Medan tidak perlu mem­buat KTP di Medan,” paparnya. Penggantian E-KTP mutlak diperlukan jika pindah domisili.Ia pun mengakui ada ganguan sistem online selama 2 hari, dan uji coba ini akan membantu perbaikan sistem.


Tujuan nasional lainnya selain untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan, juga untuk menghin­dari kepemilikan KTP ganda dan memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Harapan besar dijangkarkan kepada program pemuktahiran sistem kependudukan, agar pelayanan publik semakin mudah dengan alur birokrasi yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.


(rakyatmerdeka.co.id | Martin Simamora)



Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget