Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 25 Januari 2010

Indonesia Targetkan Tahun 2012 Seluruh Penduduk Telah Memiliki KTP Elektronik


Pemerintah kini sedang berupaya menggolkan implementasi SIAK secara nasional yang berkaitan langsung dengan KTP elektronik dan NIK yang berlaku dan terintegrasi secara nasional. Kelak seorang bayi pun ketika lahir akan segera memiliki NIK. KTP elektronik yang akan diterbitkan bukan sembarang kartu yang dengan mudah dimanipulasi, digandakan atau bahkan dibuat oleh sindikat pemalsu. KTP dilengkapi dengan chip yang menyimpan data base sidik jari (biometrik) dan memiliki NIK.

Chip yang dibenamkan pada KTP dapat dimodifikasi untuk keperluan yang berkaitan dengan validitas identitas seseorang. "Yang paling utama, KTP elektronik tersebut nanti dapat mempermudah proses-proses pendataan kependudukan yang dilakukan untuk menunjang program-program pemerintah seperti pilkada atau pemilu,’’ ujar Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Mirzan Aziz Iskandar di Jakarta Senin lalu (18/1).Langkah awal untuk program KTP elektronik akan dimulai tahun ini dengan merancang nomor induk kependudukan (NIK) yang akan disimpan oleh sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), ujarnya seperti disitat dari RadarJogja.


Kementerian Dalam Negeri menargetkan SIAK secara nasional rampung pada 2013. Dalam tiga tahun ini, dan sejumlah rintisan pun dimulai dengan pembagian NIK dan single identity number (SIN) alias nomor identitas tunggal. SIAK memiliki peran strategis, merupakan satu jaringan integral yang menyimpan, mengkoneksi dan menjadi lalu-lintas semua data kependudukan di daerah-daerah dari tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten dan provinsi. SIAK secara teknis akan memampukan pemerintah memonitor data kependudukan dari Sabang hingga Merauke, jelas Azis.

SIAK pun memampukan proses pemuktahiran data base dapat dilakukan secara aktual (real time) meliputi; penduduk meninggal dunia, bertambah usia, dan pindah domisili semuanya terpantau. ’’Karena aktual dan lengkap, SIAK akan menjadi dasar bagi semua kebijakan kependudukan di Indonesia,’’ kata Plt Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Irman.


Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) pun akan menggunakan SIAK sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan dan akan luput dari program pembangunan yang salah sasaran. Misalnya untuk membangun gedung sekolah SD, melalui SIAK jumlah calon siswa sekolah dasar (SD) di sebuah kecamatan tersaji lengkap termasuk kelompok usianya.

SIAK kelak tak hanya akan dimanfaatkan oleh Depdagri tetapi, namun departemen lainnya pun dapat memanfaatkannya seperti; Kementerian Kesehatan yang mengusung program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang membutuhkan akurasi data; kelas ekonomi warga, jenis pekerjaan, dan usia. SIAK jika terimplementasi dengan tepat dapat mencegah terjadinya duplikasi KTP, permasalahan DPT, pemalsuan KTP. NIK yang berlaku untuk 233 juta penduduk Indonesia bersifat unik dan merupakan nomor tunggal untuk setiap warga, dan tidak dibatasi usia sehingga bayi baru lahir pun akan memiliki NIK, jelasKepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang.

NIK bila rampung maka penduduk akan mendapatkan KTP elektronik (eKTP) untuk sekitar 170 juta penduduk Indonesia dan paling lambat pada tahun 2012 semuanya telah memiliki. Pemberlakuan e-KTP telah dilakukan secara terbatas di Kota Denpasar, Kota Padang, Kota Makassar, Kota Jogja, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Jembrana.

KTP elektronik atau e-KTP setidaknya memiliki 3 eleman :
1.NIK
2.sidik jari
3.Chip

Sidik jari dan NIK itu membuat e-KTP tidak bisa ditukar-tukarkan. ’’Sebab, semua akan terbaca di sidik jari dan NIK-nya,’’ jelas Irman. Implementasi e-KTP akan dikoordinasikan dengan; Kepolisian,badan pertanahan serta kementerian lain agar menjadi standar nasional.






Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget