Perancangan undang-undang energi nuklir kini menjadi agenda utama bagi legislasi Dewan Negara tahun ini seiring dengan makin mengemukanya keprihatinan publik mempertanyakan keamanan semua reaktor di Cina terkait krisis nuklir di Jepang, PLTN Fukushima Daiichi yang mengalami kerusakan hebat akibat gempa hebat bermagnitudo 9,0 SR yang diikuti tsunami dahsyat.
shenzhen-standard.com : Shenzhen Ling’ao Nuclear power plant,capacity exceeded 900 million kilowatts
Kali ini dewan perwakilan rakyat mengerjakan legislasi dengan sangat serius dan lebih penting ketimbang masa-masa sebelumnya, utamanya sejak Perdana Menteri Li Peng memulai rencana perdananya pembanguanan reaktor nuklir untuk kepentingan publik, ungkap seorang kalangan industri.
"Menteri Industri dan Teknologi Informasi akan membentuk sebuah tim perancang dan sebuah tim yang beranggotakan para pakar untuk membuat rancanag undang-undang yang akan dipertimbangkan oleh Kantor Urusan Legislasi Dewan Negara sebelum diloloskan ke Standing Committee Kongres Nasional Rakyat Cina," ujar anggota senior Asosiasi Energi Nuklir Cina.
Zheng Yuhui, Direktur Riset dan Pengembangan pada asosiasi tersebut , menyatakan kepada China Daily legislasi yang dilakukan kali ini dikategorikan sebagai "perancangan dan riset yang tepat waktu" dalam agenda Dewan Negara.
Upaya serupa pernah dilakukan namun tak pernah menghasilkan sebuah perundang-undangan di tahun 1984 dan 2008, yang kala itu disebabkan adanya berbagai perbedaan pandangan antara badan-badan penyelengara negara dengan dewan perwakilan rakyat.
"Akan tetapi, pemerintah pusat kali ini memandang adanya hal yang sangat mendesak dan keharusan setelah empat pakar mengajukan sebuah tuntutan perlunya Cina untuk membuat undang-undang penggunaan energi nuklir, terkait insiden nuklir di PLTN Fukushima Daiichi Jepang yang dipicu oleh gempa dan tsunami 11 Maret 2011.
Zheng menambahkan bahwa Kementerian Industri dan Teknologi Industri telah menugaskan mitranya untuk mengawasi pengerjaan rancanag undang-undang energi nuklir, yang diharapkan rampun pada akhir tahun 2011 ini.
Di penghujung tahun 2010 , Cina telah mengaktifkan 13 reaktor nuklir untuk kepentingan sipil.
"Kami memiliki banyak regulasi dan peraturan-peraturan manajemen yang mengatur industri nuklir tetapi masih memiliki kekurangan yaitu tak memiliki undang-undang yang menjamin pembangunan industri nuklir secara aman," ujar Zheng.Banyak pakar pro nuklir berkata undang-undang yang diususlkan sangat penting dan tak tergantikan sebagaimana energi itu sendiri.
Zheng menyatakan percaya undang-undang akan mendorong transparansi dalam industri nuklir dan seharusnya meliputi berbagai klausula yang telah terbukti efektif dalam penerapan di masa lalu di negara-negara lain. Ia menambahkan seperti standar prosedur-prosedur seperti dengar pendapat publik dalam menentukan lokasi pembangunan reaktor-reaktor nuklir harus tertulis didalam undang-undang yang akan dibuat ini.
Kalangan industri Cina menyatakan bahwa rancangan undang-undang energi nuklir Cina akan meliputi pengaturan eksploitasi sumber-sumber uranium, manajemen material nuklir, fasilitas-fasilitas, teknologi dan manajeman bahan bakar nuklir terpakai dan emerjensi, termasuk kompensasi bencana nuklir.
Wan Jiping, juru bicara China Nuclear Engineering Group Co, menolak berkomentar, implikasi-implikasi apa saja yang dapat muncul akibat rancangan undang-undang bagi pengoperasian perusahaan yang bergerak di enjinering dan konstruksinuklir terbesar di China.
China Daily | Martin Simamora
Tidak ada komentar:
Posting Komentar