UNPSA (Bagian 4) : E-Learning, E-Working Permit, Kewirausahaan Rakyat Berbasis ICT, & Konservasi Air

Arab Saudi mengembangkan pola belajar berbasis e-Learning yang sistematis bahkan dapat mendorong para siswa mempublikasikan riset dan ilmu pengetahuan di bidang e-learning. Kementerian Tenaga Kerja Oman memiliki layanan perpanjang izin kerja bagi tenaga kerja asing secara elektronik sehingga mempercepat layanan perpanjangan 500.000 izin kerja per tahun.


Sebelumnya :
+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3


Kawasan Asia Barat

Pemenang I : Saudi Arabia
Inisiatif : 691 - Development of e-Education
Institusi : King Saud University

Inisiatif ini berfokus pada pembangunan lingkungan e-learning di King Saud University yang akan memberikan keuntungan bagi para; siswa, staf dan anggota fakultas. Pengembagan lingkungan e-learning dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap I : Membangun berbagai keahlian dan wawasan anggota fakultas sehingga mampu menyampaikan proses belajar tradisional melalui program-program edukasi online dengan pengertian proses-proses e-learning yang memadai.

Tahap II : Memberikan dukungan tehnik kepada para siswa sehingga memampukan mereka untuk menggunakan program-program e-learning.

Tahap III : Mendorong publikasi riset dan ilmu pengetahuan di bidang e-learning.


Pemenang II : Oman
Inisiatif : 702-Manpower IT Enabled Service Centre
Insititusi : Ministry of Manpower

Kementerian Tenaga Kerja Oman telah membangun SANAD Service Centres yang dioperasikan oleh tenaga-tenaga muda Oman, untuk menyediakan sejumlah layanan untuk mempromosikan penempatan tenaga kerja, termasuk perpanjangan izin kerja berbasis elektronik bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Oman.

Perpanjangan izin kerja berbasis elektronik berhasil mengurangi waktu proses dari sebelumnya membutuhkan waktu setidaknya 1 sampai 3 bulan menjadi hanya 1 minggu, yang melayani hingga 500.000 perpanjang setiap tahunnya.

Semua departemen terkait bekerja secara terintegrasi untuk menghadirkan layanan-layanan cepat dan sebuah "smart form" telah dibuat untuk mendukung inisiatif ini. Manpower IT Enabled Service Centre juga menjadi pemenang penghargaan nasional dan telah diadopsi oleh kementerian-kementerian lainnya.

Tujuan utama program SANAD IT Enabled Service (ITES) Centre adalah untuk menciptakan pijakan kokoh bagi generasi muda Oman untuk memiliki peluang mengakses kesempatan kerja dan berusaha melalui kehadiran Layanan-layanan berbasis ICT yang dibverikan oleh pemerintah dan sektor swasta kepada masyarakat secara elektronik.

SANAD menjadi model untuk mendorong kewirausahaan yang inovatif, melibatkan penggunaan teknologi dan telah memberikan beragam keuntungan. Dari perspektif pemerintah, model wirausaha berbasis ICT memperbaiki infrastruktur negara dengan meningkatnya jumlah "Points of Contact" layanan-layanan masyarakat dan memperbaiki pelaksanaan layanan publik.

Hal ini mendukung pencapai target-target SANAD untuk menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan ICT melalui model bisnis yang unik dan inovatif, berbasis teknologi dan memiliki skalabilitas terhadap tingkat adopsi masyarakat.

Model ini telah menciptakan berbagai peluang penciptaan lapangan kerja bagi diri sendiri pada genarasi muda Oman. Masyarakat dan para pelaku bisnis kini semakin nyaman mengunakan pusat-pusat ITES sebagai fasilitas penyedia multi layan.


Kategori 3 : Fostering participation in public policy making decisions through innovative mechanisms


Kawasan Asia dan Pasifik

Peringkat I : Jepang
Inisiatif : 818 - Collaboration Testing
Institusi : Pemerintah Perfektur Saga

Perfektur Saga telah menjalankan sebuah pendekatan baru yang disebut "collaborating testing: untuk mempromosikan kesepakatan-kesepakatan kolaborasi dan berbagai pengetahuan antara sektor pemerintah dengan sektor swasta yang akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan publik.

Inisiatif ini telah menciptakan sebuah platform bagi pertukaran ide-ide antara pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan (Civil Society Organizations- CSOs) dan sektor swasta pada bagaimana memperbaiki layanan-layanan publik baik melalui kehadiran pusat-pusat layanan, pertemuan-pertemuan kota dan melalui kolaborasi melalui sistem online.


Pendekatan Collaboration testing telah meningkatkan transparansi dengan pengungkapan informasi mengenai layanan-layanan publik sehingga dapat diakses online, dan berdasarkan berbagai survei, tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Pemerintah telah mengadopsi 351 dari 582 proposal yang diajukan CSOs dan sektor swasta, dan telah mengimplementasikan 290 layanan-layanan publik berdasarkan proposal-proposal tersebut.



Pemenang II : Australia
Inisiatif : 648 Gold Coast Water
Institusi : Gold Coast Water, Gold Coast City Council

Kelangkaan air menjadi satu masalah terbesar di Australia. Selama hampir satu dekade, banyak wilayah di Australia bagian Timur telah mengalami salah satu kekeringan paling parah di negara yang tercatat sebagai sejarah, dikenal sebagai Kekeringan Milenium. Untuk Kota Gold Coast, yang juga dilanda Kekeringan hebat menyebabkan kesulitan yang signifikan, namun juga menjadi katalis untuk perubahan, sebagaimana diperlihatkan oleh Gold Coast Air (GCW) sebuah unit usaha pemerintah Kota Gold Coast bertanggung jawab atas layanan air untuk kota.

GCW mengembangkan serangkaian strategi kunci dalam kerjasama erat dengan masyarakat dan perwakilan stakeholder untuk membangun ketersediaan air, manajemen kebutuhan, dan air daur ulang di bawah inisiatif : Waterfuture.

Keterlibatan masyarakat dan pengembangan rasa kepemilikan sumber daya air, seperti berubahnya cara pandang masyarakat Gold Coast terhadap nilai-nilai air. Kini masyarakat memahami dan menghormati pentingnya konservasi air


~Bersambung~

(Martin Simamora | UNPAN)

Pudarnya Rejim Kerahasiaan Bank Di Swiss (Bagian 2) : G20 Keluarkan Daftar Hitam "Tax Havens"

G20 Summit pada 2009 lalu menjadi pukulan berat bagi pemerintah Swiss karena menjadi salah satu negara yang termasuk dalam daftar hitam surga bagi para penghindar pajak. Tentang ini pemerintah Swiss telah mengeluarkan bantahan tegas. G20 dan OECD tak hanya mengeluarkan daftar hitam namun juga serangkaian sanksi.


Sebelumnya :
+ Bagian 1

Negara-negara yang dikategorikan sebagai "Tax Havens" oleh G20, yang menolak menandatangani anti-secrecy agreements akan menghadapi sanksi-sanksi yang mahal dalam upaya global yang sangat terdedikasi dalam menangkap para penghindar pajak (tax evaders).

Swiss, Singapura, Cayman Islands, Monako, Luxemburg dan Hong Kong adalah sejumlah negara diantara 45 negara yang masuk kedalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh OECD dan negara-negara in terancam hukuman keuangan pembalasan bila tetap mempertahankan kerahasiaan banknya.

Di antara sanksi yang dipertimbangkan oleh G20 adalah mebatalkan pengaturan perjanjian pajak, memberlakukan pajak tambahan untuk perusahaan yang beroperasi di negara-negara non-compliant, dan persyaratan pengungkapan informasi ketat bagi individu dan bisnis yang menggunakan tempat penampungan.

Tindakan ilegal : penghindaran pajak atau tax evasion menjadi perhatian besar banyak pemimpin-pemimpin negara; Inggris, Amerika Serikat dan Perancis. Diperkirakan aset senilai 7 triliun dolar tersimpan di negara-negara yang menjadi surga pajak, dan berdasarkan data Tax Jsutice Network, negara-negara maju menderita kerugian sebesar 180 miliar dolar setahun akibat pengalihan pajak/ tax evasion.

OECD mendefiniskan, negara-negara yang dikategorikan sebagai "non-compliant" atau menolak memenuhi kesepakatan, jika negara-negara tersebut hanya memenuhi kurang dari 12 kesepakatan bilateral untuk melakukan pertukaran informasi pajak dengan negara-negara yang telah mengajukan permohonan.

Pemerintah dari berbagai negara harus memiliki akses agar dapat membongkar pelaku penghindar pajak secara efektif, jelas Andrew Watt, Direktur Firma Hukum Alvarez & Marsal Taxand. Sedangkan Jeffrey Owens, director of the OECD's centre for tax policy disitat telegraph.co.uk menyatakan :"Ini adalah terobosan besar yang telah dirintis sejak 13 tahun lalu. Jika anda hendak melakukan penghindaran pajak ke luar negaeri, anda harus berpikir lebih keras karena kini pemerintah anda dapat melacaknya.

Salah satu kasus tax evasion yang fenomenal, melibatkan Pemerintah Swiss dan Pemerintah Amerika dan proses penyelesaiannya masih berlangsung hingga saat ini, disitat reuters.com (17/6/2010) adalah Skandal besar yang terjadi pada 2008, ini bermula ketika bekas bankir UBS membantu seorang milioner Amerika Serikat untuk menyembunyikan aset berupa berlian seniali 200 juta dolar dari pihak pajak Amerika Serikat (IRS).

~bersambung~

(Martin Simamora | telegraph.co.uk | reuters.com)

UN Public Service Awards (Bagian 3) : Manajemen Demokrasi, Tata Kelola Ekonomi Rakyat & Pencegahan Penghindar Pajak

Bertambahnya jumlah negara-negara yang berbasis demokrasi dalam kurun waktu dua dekade belakangan ini juga meningkatkan jumlah pemilihan umum secara dramatis. Untuk membangun sumber daya demokrasi dan pemilihan umum, pemerintah Australia mengembangkan BRIDGE. Sementara pemerintah Korea Selatan mengembangkan Hope-Plus Account untuk memberikan harapan nyata bagi warganya yang lemah secara ekonomi, maka Kanada mengembangkan manajemen sistem informasi yang dapat mencegah rakyatnya melakukan penghindaran pajak atau Tax Evasion.


Sebelumnya :
+ Bagian 1
+ Bagian 2

Kawasan Asia dan Pasifik

Pemenang I : Australia
Inisiatif : 690- Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE)
Institusi : Australian Electoral Commission

Masyarakat internasional bermaksud memenuhi permintaan -permintaan banyak negara yang meminta bantuan elektoral dengan mengirimkan ahli-ahli pemilihan umum yang akan memberikan bantuan secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan.

Hal ini terjadi sebab banyak pemerintah yang tak pernah atau memberikan perhatian yang sangat rendah untuk membangun kapasitas staf-staf pemilihan umum lokal. Kondisi semacam ini berdampak negatif sangat serius terhadap independensi dan kedaulatan negara-negara pelaksana demokrasi.

Para ahli elektoral, berdasarkan pada pengetahuan dan wawasan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilihan umum , menuangkan segala pengetahuan, keterampilan dan keahliannya yang akan memberikan penguatan pelaksanaan pemilihan. Dan para ahli telah membentuk sebuah basis yang dikenal sebagai kurikulum BRIDGE. Saat ini BRIDGE adalah satu-satunya kurikulum bagi para penyelenggara pemilihan umum yang komprehensif yang pernah dibuat.


Pemenang II : Republik Korea
Inisiatif : 793- Hope-Plus Account"
Institusi : Welfare Policy Bureau, Pemerintah Metropolitan Seoul

Program tabungan bernama "Hope Plus" dan "Ggum-Narae" terbangun berdasarkan kemitraan sektor swasta- pemerintah- NGO. Program ini mempromosikan kemandirian dan pembangunan aset bagi para pekerjaan kota yang mengalami kesulitan ekonomi dengan mendorong mereka untuk memiliki tabungan jangka panjang yang terintegrasi dengan layanan-layanan sosial dan pendanaan yang sesuai seperti; pembiayaan dan konsultasi pendidikan, dan penempatan kerja.

Sejak program ini berjalan pada tahun 2008 lalu, program tabungan ini telah mencapai tingkat partisipasi sebesar 98%, atau meningkat dari 2000 peserta keluarga di permulaan program menjadi 20.000 keluarga. 69% diantaranya adalah keluarga dengan orang tua tunggal dan rumah tangga yang mengalami keterbatasan fisik.

Program ini kini menjadi acuan utama bagi empat kota dan provinsi utama dan pemerintah Korea Selatan sedang mempersiapkan peluncuran program serupa berskala nasional di 2010 yang akan menjangkau 180.000 keluarga.



Kawasan Eropa dan Amerika Utara


Pemenang I : Kanada
Inisiatif : 657- Ensuring Fiscal Equity (Assurer L’équité Fiscale)
Institusi : Revenu Québec

Revenue Quebec telah menciptakan sebuah sistem yang terdiri dari sebuah data base yang terintegrasi yang mengkomputasi berbagai algoritma yang kompleks yang disebut : "Wealth Indicators" yang memverifikasi status fiskal warga dengan mengkombinasikan aset-aset individual.

Perbedaan-perbedaan deklarasi antara aset-aset yang dimiliki dan penghasilan yang diterima sangat membantu identifikasi para penghindar pajak atau tax evaders.

Inisiatif ini melibatkan banyak stakeholder dan 300 kementerian dan instansi-instansi pemerintah Kanada yang bekerjasama menjalankan inisiatif ini. Berdasarkan berbagai survei lokal, inisiatif ini didukung oleh rakyat.

Quebec Revenue berhasil mencegah penghindaran pajak sebesar 175 juta dolar, dan digunakan untuk mendukung dan memperbaiki program-program sosial.

Banyak negara telah mengirimkan pejabat-pejabatnya ke Quebec untuk mempelajari inisiatif yang secara khusus memerangi penghindaran pajak dan menjamin penerimaan negara yang lebih besar untuk memperkuat layanan publik.



Pemenang II : Italia
Inisiatif : 651 - INPS Mobile Counter for Disabled and Elderly People
Institusi : Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Arsitektural trotoar dapat menjadi penghalang bagi masyarakat dengan kursi roda, mencapai akses ke layanan-layanan publik penting kerap menjadi hal yang menyulitkan bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau masyarakat yang berusia lanjut.

National Institute of Social Security (INPS) telah bekerja untuk memperbaiki akses bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik untuk mencapai layanan-layanan publik, dengan mendatangi mereka di rumah-rumah melalui sebuah inisiatif bernama Mobile Counter.

Mobile Counter dilengkapi dengan telepone dan berbagai jenis/bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Masyarakat berusia lanjut, berusia lebih dari 80 tahun, dan masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik berhak untuk menikmati berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh Mobile Counter.

Masyarakat yang berhak menikmati Mobile Counter diberikan sebuah PIN melalui surat, dengan PIN mereka dapat menghubungi Mobile Counter dan mengajukan permohonan layanan yang diperlukan.

Mobile Counter sangat membantu manajemen layanan pemerintah dalam mengurangi biaya-biaya secara signifikan dan memberikan waktu respon untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan sangat baik.

~bersambung~

(Martin Simamora | UNPAN)

Pudarnya Rejim Ketertutupan Informasi (Kerahasiaan) Bank Di Swiss (Bagian 1)

Pemerintah Swiss kini sedang menghadapi masa yang paling berat dalam mempertahankan reputasi negaranya yang dibangun susah payah sehingga melegenda sebagai pusat finansial terbesar di dunia dengan kerahasiaan bank yang super. Apa istimewanya Swiss? Swiss menyatakan tindakan Tax Evasion bukanlah tindakan kriminal dan ini menjadikan Swiss sebagai surga pajak. Tetapi akankah rejim kerahasiaan Bank akan runtuh kala G20 atau IRS memburu pelaku Tax Evasion di Swiss?

Hingga saat ini Swiss tak hanya berhadapan dengan G20 dan IRS namun kini Spanyol yang juga ingin memburu warganya yang menyembunyikan informasi aktual aset-asetnya dengan memanfaatkan Swiss -surga pajak terbesar- yang memiliki kebijakan unik : Tax Evasion bukanlah kriminal, dan hanya Tax Fraud dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Tekanan hebat yang dialami pemerintah Swiss yang kini dituntut oleh banyak negara untuk lebih "Transparan" terhadap informasi nasabah-nasabah super kayanya bermula pada Sabtu, 13 Maret 2009 di London, Inggris. Sebuah sejarah terbentuk saat Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) berhasil menyepakati serangkaian regulasi yang mengatur penyampain data bank untuk kepentingan khusus yaitu mencegah pelaku pengalihan pajak yang memanfaatkan regulasi pemerintah Swiss yang tak mengkriminalkan Tax Evasion.

Apa perbedaan mendasar antara Tax Evasion dan Tax Fraud dimata Pemerintah Swiss?
Tax Evasion adalah menyembunyikan informasi kepemilikan aset-aset yang sebenarnya dengan sengaja (deliberate concealling of assets). Tax Fraud : tak hanya menyembunyikan informasi kepemilikan aset namun juga melakukan kebohongan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen resmi (involves lying on official documents). Hampir semua negara di dunia menyatakan keduanya sebagai tindak kriminal, kecuali Swiss yang menyatakan pengalihan pajak atau tax evasion : hanya masalah sipil ( only a civil matter).

Pertemuan G20 di London kala itu berfokus pada dibutuhkannya regulasi perbankan dan upaya meningkatkan dana untuk menghadapi krisis. Secara eksplisi Perdana Menteri Inggris saat itu, Gordon Brown menyatakan :"the beginning of the end of tax havens" atau "ini adalah awal berakhirnya surga-surga pajak".

Brown dalam pertemun G20 menyatakan :"Pengalihan pajak telah membebani perekonomian dunia miliaran poun setiap tahunnya, dan akan menjadi lebih pelik di masa mendatang."

Pemerintah Swiss merespon hal ini dalam sebuah pernyataan disitat bbc.co.uk menyatakan :Pertukaran informasi bank dengan negara-negara lain akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus. Pemerintah Swiss telah membangun kerahasiaan bank dengan ketat serta menolak semua transmisi informasi. Pemerintah Swiss juga menegaskan tetap akan melindungi klien-klien bank di Swiss dan semua klien masih terlindungi dari segala upaya penyelidikan oleh pihak-pihak luar.

Pemerintah Swiss juga menyatakan mengakomodasi peraturan-peraturan berkait pengungkapan informasi bank, dan kini merespon semua permintaan negara-negara lain untuk tujuan memburu warganya yang diduga melakukan pengalihan pajak dan bukan hanya pada tax fraud saja.

~bersambung~

(Martin Simamora |bbc.co.uk)

United Nations Public Service Awards (Bagian 2) : E-Government, Kolaborasi, Efisiensi Birokrasi & Data Center

Bahrain dan Saudi Arabia mewakili Kawasan Asia Barat sebagai pengunjuk layanan publik yang sangat baik. Bahrain sukses menjalankan strategi e-Government yang memiliki 4 kanal layanan, dan Saudi Arabia berhasil menjalankan proses otomatisasi kepabeanan melalui teknologi ICT sehingga mereduksi proses birokrasi yang tak efisien.


Sebelumnya : UN Public Service Awards (Bagian 1)
Kawasan Asia Barat

Pemenang I : Bahrain
Inisiatif : 676 National e-Government Portal : Bahrain.bh
Institusi : e-Government Authority, Kingdom of Bahrain

Mengupaya perbaikan penyelenggaraan layanan publik kepada seluruh masyarakat dan memberdayakan tingkat e-literasi masyarakat Bahrain yang tinggi, Kerajaan Bahrain meluncurkan Strategi e-Government. Strategi yang digulirkan oleh pemerintah menekankan pada penguatan layanan-layanan pemerintah kepada konsumennya (masyarakat, , sektor bisnis dan para tamu manca negara) melalui empat kanal layanan publik :
(1) Portal e-Government (www.bahrain.bh)
(2) Mobile Portal
(3) National Contact Center
(4) Common service Centres dan Kiosks

Visi strategi yang terkandung dalam strategi e-Government ini adalah :"Deliver Customer Value through Collaborative Government". Sebagai bagian dari program ini, Kerajaan Bahrain mengimplementasikan sekitar 200 jenis layanan berbasis elektronik yang tersebar di 30 kementerian bagi semua konsumen melalui National e-Government Portal.

Pemenang II : Saudi Arabia
Inisiatif : 775 SaudiEDI eTrade System and Tabadul Company
Institusi : Public Investment Fund

Inisiatif ini bertujuan pada otomatisasi proses-proses trade clearance melalui aplikasi ICT di Saudi Arabia. Implementasi SaudiEDI berhasil meningkatkan volume transaksi perdagangan ( dari 2001 hingga 2008), serta dapat mengurangi jumlah hari yang dibutuhkan proses "trade clearance"", dari 44 hari menjadi hanya 17 hari.

Sistem SaudiEDI juga dapat mengurangi proses birokrasi yang tidak efisien atau dikenal sebagai birokrasi "red tape", sehingga menciptakan penghematan biaya, memperbaiki pemantauan informasi, meningkatkan transparansi(proses manual yang mengutamakan kertas kerja memicu tindak korupsi), perencanaan, pelaporan dan pembuatan keputusan.

Saudi Arabia mengontrak sebuah perusahaan asal Singapura untuk membantu proyek ini yang menghasilkan sebuah kemitraan pemerintah dan swasta yang inovatif.


Kategori II : Improving the delivery of public services

Kawasan Afrika

Pemenang 1 : Tunisia
Inisiatif : 758 "Madania" Civil Status System : Layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat
Institusi : Ministry of the Interior and Local Development

Sebuah sistem bernama Unified Civil Status Systen adalah sebuah komponen program reformasi manajemen sektor publik, yang bertujuan memperbaiki kualitas dan kemampuan semua layanan pemerintah dalam merespon. Sistem baru ini menyediakan sebuah databese terpusat yang menyimpan data status sipil semua warga Tunisia (data kelahiran, pernikahan, kematian dan semua peristiwa sipil lainnya), termasuk juga data waraga negara asing dan tamu-tamu yang ada di Tunisia.

Masyarakat memiliki jaminan atas keamanan data personalnya, sebagaimana diatur di dalam undang-undang di Tunisia. Semua pemerintahan telah mengadopsi sistem dan menerapkan metoda-metoda terstandarisasi dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi.

Pemenang II : Tanzania
Inisiatif : 807 Management of Sustainable delivery of secured property rights through empowerment and capacity building of local government
Institusi : Property and Business Formalization Program

Tanzania memiliki sebuah inisiatif inisiatif bernama MKURABITA sebuah akronim dalam bahasa Kiswahili untuk Program Formalisasi (Pengesahan) Bisnis dan Properti yang dirancang untuk menyediakan sebuag kerangka institusional dan legal untuk memberikan hak-hak properti dan bisnis yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat dengan biaya-biaya yang sangat terjangkau.

Program ini memiliki tujuan utama untuk memberdayakan para pemilik bisnis dan properti di sektor informal sehingga memiliki akses untuk masuk ke pasar ekonomi formal. Sehingga diharapkan agar mereka dapat menggunakan aset-asetnya yang telah terformalisasi untuk mendapatkan modal keuangan yang memfasilitasi mereka dalam ekonomi nasional.

Keuntungan-keuntungan utama yang dihasilkan inisiatif ini termasuk kapasitas proses pembangunan di level daerah dan nasional dalam implementasinya, yang telah menciptakan banyak surveyor yang terlatih, administrator pertanahan, pengguna GPS portable, ahli-ahli komputer/GIS dan ajudikator pertanahan.

~bersambung~

(Martin Simamora | UNPAN)

Korea Selatan Berkolaborasi Dengan Singapura & Vietnam Kembangkan E-Government

Pemerintah Korea Selatan yang unggul dalam implementasi e-Government dan administrasi publik dan menjadi salah satu acuan bagi banyak negara lain baik di kawasan Asia dan lainnya terus meluaskan kolaborasinya dengan berbagai negara. Kali ini dalam waktu yang berdekatan, Korea Selatan berkolaborasi dengan Singapura dan Vietnam.

Kerjasama antara Korea Selatan dan Singapura terjalin pada Rabu (16/6), ditandai dengan penandatangan MOU kerjasama e-Government antara Repubik Singapura dengan Republik Korea. Kemitraan ini bertujuan meningkatkan berbagai peluang kolaborasi e-Government diantara kedua negara.

MOU yang ditandatangani oleh Kim Seang-Tae, National Information Society Agency, Republic of Korea dan RADM(NS) Ronnie Tay, Chief Executive Officer, Infocomm Development Authority of Singapore menciptakan sebuah kerangka kerja yang lebih besar untuk berbagai upaya kerjasama. Kedua negara, berdasarkan MOU akan :
(1) Berkolaborasi pada proyek-proyek e-Government
(2) Saling mendukung penyelenggaraan berbagai workshop dan konfrensi dengan memfasilitasi pengiriman delegasi, panel para ahli dan pembicra, dan
(3) Melakukan pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman e-Government

Kerjasama kedua negara diyakini tak hanya menguntungkan Korea Selatan dan Singapura tetapi akan berkontribusi kepada negara-negara Asia lainnya. Ronnie Tay disitat gov.sg menyatakan: kolaborasi semacam ini akan memungkinkan kedua negara untuk saling berbagi keahlian dan pengalaman menggerakan pembangunan-pembangunan layanan e-Government ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara Kim Seang-Tae berujar:"Melalui kemitraan ini kedua pemerintah akan meningkatkan kerjasamanya. Ini tak hanya sebatas pengembangan lebih lanjut standar-standar e-Government kedua negara, namun akan membantu kedua negara untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan dam pengalaman e-Government dengan negara-negara lain di Asia.

Kerjasama Korea Selatan dengan Vietnam ditandai dengan penandatangan kesepakatan kerjasama pada 18 Juni 2010 untuk mempromosikan pelaksanaan komputerisasi di Hanoi. Kerjasama ini telah dirintis oleh Kementerian Informasi dan komunikasi Vietnam dan Ministry of Administration and Public Security pada Agustus 2009 lalu.

Deputi Kementerian informasi dan Komunikasi Vietnam, Nguyen Minh Hong berujar bahwa kerjasama akan memfasilitasi pembangunan e-Government di Vietnam. Untuk tahun 2010 kedua negara akan meningkatkan kerjasama dibidang pelatihan IT dan Vietnam akan berpartisipasi dalam program pelatihan IT (KOIL) yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Korea.

Kedua negara juga akan mendorong kemitraan sektor pemerintah-swasta untuk mempromosikan kerjasama pemerintah dan dunia bisnis kedua negara. Juru bicara pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa Vietnam telah melakukan upaya yang sangat besar dalam pembangunan IT dan strategi komputerisasi dan merasakan keuntungannya yang berkontribusi besar terhadap akselerasi proses pembangunan e-Government di Vietnam.

(Martin Simamora)

Para Pemenang United Nations Public Service Awards 2010 (Bagian 1)

Organik Perserikatan Bangsa-Bangsa : United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) memfasilitasi upaya mencari inovasi-inovasi dalam pemerintahan dan administrasi publik melalui Program Public Service Awards. Tahun ini berbagai organisasi pemerintah dari 15 negara menerima penghargaan sebagai bentuk pengakuan keberhasilan menyelenggarakan administrasi publik terbaik.

Para pemenang yang memperoleh penghargaan pada Rabu (23/6) kemarin adalah sebagai berikut :

Kategori 1 : Improving Transparency, accountability and responsiveness in the public service

Kawasan Asia Pasifik

Pemenang I : Republik Korea
Inisiatif : 732 - Women Friendly City Project atau Kota yang bersahabat dengan kaum perempuan
Institusi : Women Policy Division, Pemerintah Metropolitan Seoul
Pada tahun 2007 kota Seoul telah meluncurkan "Women Friendly City Project", yang terdiri dari 90 sub-proyek. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mempromosikan kesetaraan gender di Kota Seoul dengan meningkatkan perhatian para pembuat kebijakan publik kepada kebutuhan perempuan Korea. Pada awalnya program ini memfasilitasi pertimbangan khusus bagi perempuan di area-area; pekerjaan, kemakmuran ekonomi, kenyamanan dan keamanan. Saat ini jumlah area yang dicakup oleh inisiatif ini semakin luas, termasuk ; jalan, transportasi, budaya dan perumahan. Hasil yang dimunculkan oleh inisiatif ini, kini setiap departemen di pemerintahan daerah terpacu untuk merefleksikan berbagai perspektif tentang wanita kedalam pembuatan kebijakannya.

Pemenang kedua : India
Inisiatif : 817- State Wide Attention on Grievances by application of Technology atau disebut juga Inisiatif SWAGAT
Institusi : Kantor Chief Minister, Pemerintah Gujarat
Inisiatif SWAGAT dibentuk sebaga sebuah sistem Transparan dimana masyarakat dapat menyuarakan semua keluhannya terhadap pelaksanaan layanan publik. SWAGAT membuat masyarakat memiliki akses langsung untuk bertemu dengan Chief Minister secara personal untuk menyampaikan permasalahannya. Para pejabat administrasi senior bertanggungjawab terhadap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat beserta detailnya dan memberikan saran tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Administrator juga juga bertanggungjawab untuk merespon masyarakat dan Chief Minister.

Sistem SWAGAT yang transparan dan terbuka memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang memuaskan ke pemerintahan yang dihasilkan oleh proses yang adil, bahkan sekalipun pemerintah pada akhirnya membuat keputusan yang tak sesuai dengan pengharapannya. Aplikasi-aplikasi pelacakan status juga dapat ditinjau secara online dan up-date status dapat dilihat kapan saja.

Kawasan Eropa dan Amerika Utara

Pemenang I : Jerman
Inisiatif : 658 Tandem in Science, Network for Integartion Projects
Institusi : Paul-Ehrlich-Institut, Federal Agency for Vaccines and Biomedicines
Di Jerman, 5% lapangan kerja diisi oleh mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Inisiatif ini penting untuk mengembangkan sebuah pendekatan jaringan untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik (disabled). Konsep jaringan dan tujuan-tujuannya bermula dari fakta bahwa kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik sangat tak terwakili di dalam riset dan ilmu pengetahuan, walaupun jika disokong dengan dukungan-dukungan yang tepat, mereka akan dapat belajar dan/atau bekerja di berbagai bidang profesi atau keahlian.

Tujuanprogram untuk membuat perencanaan karir-karir profesional seutuhnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik, mulai dari pelatihan keterampilan khusus, kursus-kursus universitas hingga potensi pendidikan di tingkat doktoral bagi mereka yang berkualifikasi sebagai ilmuwan-ilmuwan khusus.

Inisiatif ini sebuah disain lingkungan pelatihan dan kerja terintegrasi dibentuk sebagai model yang dapat diaplikasikan di area-area riset dan ilmu pengetahuan lainnya.

Pemenang kedua : Albania
Inisiatif :823 - Public Procurement Agency
Institusi : Public Procurement Agency

Sistem Procuremebt di Albania selama ini menghadapi berbagai problem besar yang berdampak langsung terhadap keefektifannya. Satu permasalahan terbesar adalah hambatan bagi para pebisnis swasta dan masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen tender yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses tender.

Permasalahan ini berkontribusi terhadap rendahnya transparansi dalam proses procurement yang mendorong tindak korupsi. Prosedur-prosedur procurement didokumentasikan dalam lembar-lembar kertas, akan tetapi persyaratan yang mengharuskan adanya dokumentasi tertulis pada setiap tahap prosedur dokument jarang ditemui.

Merespon permasalahan ini, pemerintah Albania menjadi negara pertama di dunui yang mengembangkan sebuah sistem e-Procurement yang 100% harus dijalankan oleh semua sektor pemerintah dalam mengadakan lelang barang dan jasa dengan nilai diatas 300 Euro.

Platform e-Procurement menggunakan aplikasi berbasis website (www.app.gov.al) yang menyediakan kemampuan melakukan transaksi-transaksi yang secure diantara badan-badan pemerintah Albania dan komunitas-komunitas bisnis nasional dan internasional.

Sistem e-Procurement Albania menjamin sebuah proses persiapan dan administrasi semua dokumen terkait tender secara transparan dan aman, menyingkirkan berbagai kertas kerja dan memberikan arus data yang aman diseluruh prosesnya.

~bersambung~

(Martin Simamora | UNPAN)

Surabaya, Best Practice E-Government City Di Indonesia

Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk Kota Surabaya sebagai best practice sister city dan ICT/e-Government dan kota ini pun menjadi tempat bagi kota-kota lainnya di Indonesia untuk memahami pelaksanaan aturan dan penerapan sister city.

A. Eka Mardijanto, Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri disitat suarasurabaya.net (17/6) lebih lanjut menyatakan sebuah workshop telah diselenggarakan di Surabaya, selama dua hari, 16-17 Juni 2010 yang dihadiri 75 delegasi birokrat yang berasal dari 18 kota antara lain ; Semarang, Balikpapan, Malang, Kupang, Singkawang, Padang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Surakarta dan Kabupaten Pasuruan, Kotim, Gresik, Purwakarta dan Sidoarjo.

Workshop ini menegaskan Surabaya sebagai teladan bagi para peserta untuk memahami implementasi e-Government dan program sister city. Workshop diadakan di tiga tempat yaitu; PT Utomo Deck, PT Pelindo III, dan Universitas Kristen Petra, jelas Eka.

Surabaya tak hanya memiliki kemampuan yang baik dalam mengimplementasikan e-Government namun juga termasuk kota yang memiliki kemampuan menjalin kerjasama yang baik di tataran internasional. Di Universitas Kristen Petra para peserta mengenal aktivitas Community Outreach Program (COP) atau kuliah kerja nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa UK Petra bersama mahasiswa sister city dari 5 negara yaitu; Belanda, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, dan India.

(Martin Simamora | suarasurabaya.net)

Rencana Induk E-Government Baru (Bagian akhir) : Keseriusan Pemerintah Singapura Kunci Suksesnya

Pendorong pertama dan kedua berfokus pada faktor manusia dan sektor-sektor swasta sebagai pelaju masterplan e-Government Singapura yang baru, sementara itu pendorong ketiga adalah :Katalisasi Transformasi Pemerintah secara keseluruhan. Artinya Sektor pemerintah harus memainkan peran utamanya sebagai teladan perubahan baik dalam budaya dan teknologi.


Sebelumnya :

+ Rencana Induk E-Government Singapura yang Baru 1
+ Rencana Induk E-Government Singapura yang Baru 2
+ Rencana Induk E-Government Singapura yang Baru 3

Bersamaan dengan pengoperasian Next Generation National Broadband Network, IDA akan mendisain infrastruktur next generation ICT bagi pemerintah secara keseluruhan atau "whole-of-government". Infrastruktur ini akan memfasilitasi kolaborasi massal, sistem-sistem berbagi, berbagai layanan dan proses yang berlangsung dalam sebuah "Whole-of-Government Enterprise Architecture".

Konsep komputasi awan juga bukan hal yang baru bagi pemerintah Singapura, bahkan selama beberapa tahun Singapura telah mengoperasikan komputasi awan yang dimiliki sendiri, yang menyediakan infrastruktur, aplikasi dan layanan ICT bersama. Pemerintah akan terus mengeksplorasi dan meningkatkan teknologi-teknologi komputasi awan dan energi efisien.

Selain membangun infrastruktur ICT, pemerintah akan mendorong pengembangan aplikasi-aplikasi inovatif yang akan menghasilkan berbagai kapabilitas baru dan unggul di dalam sektor pemerintah. Satu area fokus adalah penggunaan "business analytics" untuk menolong instansi-instansi pemerintah agar teknologi-teknologi yang digunakan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta memberikan berbagai layanan baru kepada masyarakat.

Sementara teknologi berkembang dengan cepat, perubahan-perubahan kebijakan cenderung tertinggal jauh oleh perubahan itu sendiri. Akibatnya kapasitas organisasi-organisasi dan manusia untuk mengikuti dan mengalami perubahan juga tertinggal. Tetapi kini pemerintah Singapura melangkah ke sebuah era baru : kolaborasi massal. Tidak ada titik balik, sektor pemerintah harus terus melangkah dan melakukan perubahan.

Sebuah perubahan besar dalam melakukan pendekatan perlu dilakukan, instansi-instansi dan pegawai-pegawai pemerintah harus melakukan refleksi dan memikirkan berbagai teknologi dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam cara bekerja dan berinteraksi dengan instansi dan antarinstansi serta dengan masyarakat.

Semua instansi beserta pegawai pemerintah harus gesit dan inovatif dalam lingkungan kerja yang kompleks dan cepat berubah, serta mampu berhadapan dengan ketidakpastian; untuk mersakan dan merespon; dan bersiap untuk mengambil langkah-langkah beresiko yang terukur.

Pemerintah Singapura sejauh ini telah melakukan investasi pada pengembangan modal sumber daya manusia serta pengembangan organisasi.

(Martin Simamora | thegovmonitor.com)

E-Government Tunisia Perkuat Pemerintahan & Perekonomian (Bagian 1)

Bersamaan dengan seremonial pemberian penghargaan UN Public Service Award pada Jumat (23/6), Tunisia menduduki posisi teratas di kawasan Afrika dalam United Nations e-government Survey 2010 dan menjadi salah satu penerima UN e-Government Survey Special Award 2010, sebab unggul dalam pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan publik dan memberikan kekuatan untuk membangun perekonomian nasional.

Tunisia dalam dua dekade mengalami perubahan yang istimewa di sektor teknologi dan internet yang mempercepat kemajuan sektor-sektor organisasi, komersial dan teknologi. Kemajuan sektor-sektor tersebut menjadikan semuanya sebagai pilar utama dalam aktivitas ekonomi dengan menerapkan mekanisme-mekanisme moderen yang memberikan daya saing yang lebih baik, lebih menarik untuk investasi dan intensifikasi perdagangan, serta ekspor dalam sebuah ekonomi internasional yang ditandai dengan keterbukaan dan kompetisi.

Tunisia sejak 1987 lalu telah memperkaya sektor telekomunikasinya dengan berbagai pencapaian yang memberikan dampak : terlampauinya target-target tiga dekade terakhir. Presiden Tunisia, Ben Ali memiliki program bertajuk :"A propotius ground for a knowledge-based economy".

Mulai tahun 1999, Tunisia berhasil medigitalisasi semua infrastruktur telekomunikasi tetatap, dengan tingkat densitas telekomunikasi (kabel/mobile) mencapai 90,37 sambungan per 100 jiwa pada 2008, meningkat tajam dari 3 sambungan per 100 jiwa pada 1987. Secara umum Tunisia berhasil membangun infrastruktur telekomunuikasinya dengan meyakinkan:

+ Jumlah pelanggan telepon hingga akhir Juni 2008 mencapai :
- 1,25 juta sambungan telepon kabel
-8,12 juta sambungan telepon selular

+ Memperkokoh densitas telepon melalui sejumlah teknologi sehingga mencapai 90,9% pada akhir Juni 2008

+ Menyelesaikan digitalisasi total pada semua jaringan telepon sejak 1999

+ Membangun dan memodernisasi jaringan terstruktur nasional untuk transmisi data dan internet

+ Memperkuat jaringan telepon kabel di daerah pedesaan, teknologi radio dan mobile

+ Pembangunan telekomunikasi internasional dan memperkuat koneksi Tunisia ke jaringan-jaringan telekomunikasi internasional

+ Mengembangkan infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi pada level nasional dan regional untuk menjamin koneksi ke pusat-pusat riset dan pertukaran data.

+ Melakukan penguatan pada jaringan komersial dan meningkatkan proksimitas layanan-layanan pelanggan.

+ Mengimplementasikan beberapa proyek untuk menjamin komunikasi kecepatan tinggi melalui ADSL dan mendisain sebuah rencana untuk mengembangkan sistem ini secara progresif di semua kawasan dan menurunkan biaya berlangganan telekomunikasi untuk kelompok keluarga, pelanggan swasta dan perusahaan-perusahaan.

+ Membuat kerangka legal yang tepat dan regulasi untuk menguatkan kontribusi sektor swasta dalam penyiapan dan pengoperasian jaringan-jaringan, menjamin layanan-layanan koneksi dan mempromosikan investasi-investasi yang memiliki nilai tambah terhadap layanan-layanan terutama melalui ;

- Pengumuman kode baru komunikasi pada 2001
- Membentuk konsesi untuk membangun dan mengoperasikan jaringan telepon mobile kedua sebagaimana diatur dalam Decree 2004-978
- Memodifikasi status legal National Office of Communications menjadi perusahaan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang 2004-20
- Melepas 35% saham Tunisie Telecom kepada mitra strategis

~bersambung~

(Martin Simamora| globalarabnetwork.com)

23 Institusi Akan Menerima United Nations Public Service Awards

United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 Juni 2010 akan memberikan penghargaan : UN Public Service Awards kepada 23 institusi dari berbagai negara atas keberhasilannya menerapkan pelayanan publik terbaik. Seromonial UN Public Service Awards juga disertai UN E-Government Special Awards.

Sebuah inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah India yang memungkinkan warganya untuk menyuarakan secara langsung berbagai keluhan ke Chief Minister dan menerima jawabannya dengan cepat sebagai sebuah layanan pemerintah di tingkat pemerintah pusat akan menerima penghargaan United Nations, jelas pejabat UN di Bahrain.


United Nations Information Center di Manama, Bahrain menyatakan, organisasi yang menjalankan inisiatif tersebut adalah salah satu dari 23 institusi yang akan menerima award sebagai sebuah pengakuan atas keberhasilannya memberikan pelayanan publik yang terbaik, serta berbagai capaian kreatif dalam mengembangkan administrasi-administrasi publik yang efektif dan responsif.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon dalam pesannya menyatakan, "Sepanjang tahun ini pada kompetisi United Nations Public Service, kita dapat melihat berbagai inovasi terjadi di seluruh dunia." Salah satu pemenang adalah sebuah program yang memampukan para pelajar tingkat menengah dan pengajar di Italia secara aktif terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan di parlemen lokal.

Untuk tahun ini United Nations Public Service Day and Awards diselenggarakan jauh dari markas PBB, tepatnya diselenggarakan oleh Barcelona bersama dengan pemerintah Catalonia, Spanyol. Direktorat Jenderal Partisipasi Sipil pemerintah Caralonia adalah pemenang UN Public Service Award 2008.

UN Pubic Service Award akan diberikan di hari terakhir, hari ketiga Pertemuan Internasional Peran Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Milenium Development Goals (MDGs). Pertemuan diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi, bagaimana mempromosikan inovasi di pemerintah dan para partisipan akan saling berbagi pengalaman terbaiknya, termasuk bagaimana teknologi-teknologi dan berbagai inovasi diterapkan di seluruh dunia untuk menolong upaya mewujudkan berbagai target yang telah disepakati, termasuk MDGs.

23 institusi - pemenang yang akan menerima Public Service Award berasal dari ;

1. Albania
2. Australia
3. Bahrain
4. Brazil
5. Kanada
6. Jerman
7. Jepang
8. India
9. Italia
10. Korea
11. Libanon
12. Oman
13. Saudi Arabia
14. Tanzania
15. Tunisia

Masing-masing pemenang memiliki keistimewaan tersendiri dalam kreatifitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas dan kecepatan merespon dalam pelayanan publik dan dalam mendorong kemajuan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Penghargaan juga diberikan karena pengetahuan manajemen pemerintahan yang dimiliki dan diterapkan.

"Para pemenang telah memperlihatkan dedikasi yang besar untuk menegakan nilai-nilai dan lingkungan pelayanan publik terbaik," ujar Sha Zukang, UN Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs, disitat gulfnews.com. "Para pemenang telah memperlihatkan contoh-contoh efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas."

Pada seremoni UN PUblic Service Awards, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan menganugerahkan United Nations e-Government Special Award kepada 3 negara ; Korea Selatan, Amerika Serikat dan Kanada atau tiga negara pemuncak hasil survei dua tahunan atau biennial UN e-Government Survey, yang mencerminkan ketersediaan; infrastruktur telekomunikasi, kapasitas sumber daya manusia yang excellent, e-Service dan e-Content.

Selain ketiga negara pemuncak peringkat UN e-Government Survey 2010, UN e-Government Special Award juga akan diberikan kepada ; Singapura, Spanyol dan Bahrain, yang tergabung ke dalam 20 negara yang membuat kemajuan signifikan dalam memperbaiki pelaksanaan e-Services dan penguatan keterlibatan masyarakat melalui e-Participation.

E-Government Special Awards juga akan diberikan sebagai penghargaan setiap kawasan, kepada negara yang paling sukses di masing-masing kawasan, yaitu ;

+ Kawasan Afrika : Tunisia
+ Kawasan Amerika : Amerika Serikat
+ Kawasan Asia : Korea Selatan
+ Kawasan Eropa : United Kingdom
+ Kawasan Oceania : Australia

Program UN Public Service Awards mulai diselenggarakan pada 2003 lalu dengan tujuan : memberikan penghargaan kepada pencapaian terbaik dan promosi profesionalisme di sektor pemerintah seluruh dunia. UN Public Service Awards adalah penghargaan yang sangat prestisius yang dapat diikuti oleh; organisasi/instansi pemerintah pada level nasional atau sub nasional, dan berbagai bentuk kemitraan pemerintah-swasta.

UN Public Service Awards memiliki 4 kategori penghargaan ;

+ Kategori I : Improving Transparency
+ Kategori II : Accountability and responsiveness in the public service
+ Kategori III: Improving the delivery of services
+ Kategori IV : Fostering participation in policymaking decisions through innovative mechanisms and advancing knowledge management in government.

(Martin Simamora)

E-Gov & ICT China (5) : Kemajuan Internet Tingkatkan Keterbukaan & Reformasi Pemerintah

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur internet di China telah meningkatkan penyebaran dan aplikasi internet. Pada penghujung 2009 jumlah penduduk China pengakses internet telah mencapai 384 juta, 618 kali lebih banyak dibandingkan dengan 1998 dan meningkat 31,95 juta setiap tahunnya.


Sebelumnya :

+ E-Gov & ICT China 1
+ E-Gov & ICT China 2
+ E-Gov & ICT China 3
+ E-Gov & ICT China 4

Penetrasi internet di China telah mencapai 28,9 persen dari total populasi, lebih tinggi dari capaian global. Pada saat yang sama tercatat 3,23 juta website yang beroperasi di China, artinya meningkat sebesar 2,152 kali dibandingkan dengan 1997.

Jumlah alamat internet IPv4 mencapai 230 juta, menjadikan China sebagai negara terbesar kedua pemilik alamat internet IPv4. 346 juta pengakses internet di China menggunakan jaringan broadband dan 233 juta menggunakan telepon selular untuk mengakses internet. Masyarakat China telah sepenuhnya telah menggunakan akses broadband dan telepon selular untuk mengakses internet. Fakta statistik ini menjadikan China sebagai salah satu negara-negara berkembang utama yang mengembangkan dan mempopulerkan internet.

Pemerintah China memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pengembangan next generation internet, yang dimulai di akhir 1990, ketika pemerintah meluncurkan "Next Generation High Crediblity Network" dan proyek-proyek teknologi relevan lainnya. Pada 2001 lalu NFCNET pertama berhasil dibangun di Beijing. Pada 2003 "China Next Generation Internet" (CNGI) mulai beroperasi, menandai dimulainya R&D berskala besar di China dan pembangunan Next Generation Internet (IPv6 menggantikan IPV4 yang kini hanya menyisakan sedikit alamat internet yang dapat dipakai).

Sejauh ini China berhasil membangun jaringan IPv6 percontohan terbesar di dunia, yang menggunakan teknologi-teknologi kelas dunia sperti teknologi router IPv6 dengan kapasitas kecil dan menengah, teknologi validasi sumber alamat IPv6 sejati, dan teknologi transisi next generation internet. China telah mengajukan berbagai proposal tehnik yang berhubungan dengan internasionalisasi nama-nama domain, validasi alamat-alamat internet IPv6, teknologi transisi dari internet IPv4 ke IPv6, telah diterima oleh Internet Engineering Task Force (IETF) dan telah dimasukan ke dalam protokol dan standar-standar internet internasional.

Walau China memainkan peran strategis dalam membangun next generation internet global, perkembangan internet dan aplikasi di China belum berimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan dan secara regional. Kondisi ini diakibatkan oleh tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda, kemajuan "informationization" dan edukasi yang tak merata. Pembangunan internet di kawasan Timur lebeih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah di kawasan barat. Internet di perkotaan juga lebih populer di perkotaan ketimbang daerah pinggiran.

Pada akhir 2009 penetrasi internet di kawasan Timur mencapai 40% sedangkan di kawasan Barat China hanya mencapai 21,4%, pengguna internet di perkotaan mencapai 72,2% dari tota nasional, jauh berbeda dengan kawasan pedesaan yang hanya 27,8%. China masih memerlukan upaya yang luar biasa untuk menjembatani kesenjangan digital.

Perkembangan internet di China melaju sejalan dengan reformasi dan keterbukaan pemerintah. Perkembangan internet di China meneguhkan upaya negeri ini untuk memenuhi syarat dan mempromosikan kemajuan reformasi China dan keterbukaan. Sebagaimana ekonomi dan masyarakat China mengalami kemajuan yang pesat, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan berbagai produk budaya, maka internet akan semakin menjangkau masyarakat. Pemerintah China telah menetapkan untuk meningkatkan promosi pembangunan internet dan aplikasi, dan meningkatkan aksesibilitas higga 45% dari populasinya dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga akan lebih banyak masyarakat merasakan manfaat masyarakat.

(Martin Simamora)

Australia Buka Peluang Untuk ASEAN Dalam Proyek Infrastruktur ICT A$43 Miliar

National Broadband Network (NBN) Australia akan memberikan berbagai peluang besar kepada perusahaan-perusahaan ICT di Asia Tenggara. NBN memiliki proyek senilai A$43 miliar atau US$36.7 miliar yang akan dibangun dalam waktu 8 tahun kedepan. ASEAN dan Australia dapat menggunakan infrastruktur tersebut untuk membangun berbagai aplikasi ICT baru.

Hal ini disampaikan oleh Australian Trade Commission (Austrade). Proyek besar ini telah diumumkan sejak tahun lalu. Janelle Casey, Austrade kepada ZDNet Asia (16/6/2010) mengungkapkan, pembentukan NBN selain untuk membangun dan mengoperasikan national network, juga menjadi pelaksana uji coba pada berbagai infrastruktur ICT pemerintah yang telah dibangun. Misalkan, Pemerintah Tasmania harus mengalokasikan anggaran sebesar A$500 juta (US$426.9 juta) untuk menguji infrastruktur teknologi.

Pemerintah Australia yang merencanakan untuk membangun jaringan broadband yang memiliki kecepatan hingga 100 megabit per second (Mbps)," Perusahaan-perusaaan ASEAN dan Australia dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk bersama-sama mengembangkan aplikas-aplikasi baru dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk kepentingan global,"jelasnya.

Diperkirakan dalam minggu-minggu mendatang, pemerintah Australia akan mengevaluasi 83 rekomendasi yang diperoleh dari studi implementasi."Segera setelah semua rekomendasi diterima atau dimodifikasi, NBN segera melaksanakan semua proyek, menggelar tender-tender, dan meminta perusahaan-perusahaan untuk mengajukan kesanggupan.

"Perusahaan-perusahaan ASEAN, jika mereka bermitra dengan perusahaan Australia, dapat mengajukan "joint-capability expressions of interest," ujar Casey. Australia yang memiliki pasar domestik ICT yang besar, peringkat 5 di Asia Pasifik dengan anggaran mencapai A$120 miliar (US$102,4 miliar) menjadi peluang yang baik bagi dunia bisnis ASEAN untuk menjual produk atau layanan, atau menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan Australia di area-area telekomunikasi, e-health, Green IT dan teknologi layanan finansial.

ASEAN juga dapat menjadikan Australia sebagai mitra penting dalam riset dan pengembangan ICT sebab negara Kangguru ini memiliki infrastruktur riset dan pengembangan yang kuat dengan dukungan 80 institut riset. Perusahaan-perusahaan ASEAN yang ingin mengembangkan berbagai teknologi dan aplikasi baru dapat berkolaborasi dengan institut-institut tersebut dan melakukan testbed terhadap konsep-konsep yang dimiliki di Australia.

Pemerintah Australia memang ingin mengoptimalkan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), pakta perdagangan bebas yang telah efektif beroperasi pda 1 Januari 2010 lalu. Hingga kini tercatat 9 dari 12 negara anggota ASEAN ; Brunei, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Filipina telah merampungkan berbagai kesepakatan AANZFTA, sementara Kamboja, Indonesia dan Laos diharapkan dapat bergabung secara formal di akhir tahunini, seperti diberitakan website Department of Foreign Affairs and Trade Australia.

Australia Inginkan Singapura Sebagai Sentra Penghubung Di ASEAN

Austrade juga berharap dapat menjadikan Singapura sebagai "hub" ke Asia Tenggara, membantu firma-firma Australia untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha Singapura, mengembangkan kemitraan ke seluruh kawasan, ungkap Elodie Journet, Australia's Trade Commissioner to Singapore and Asean ICT team leader.

Elodie juga menyatakan bahwa saat ini sedang berlangsung kolaborasi antara dua pasar yang akan memberikan berbagai keuntungan dengan aktivasi AANZFTA. "Juga pada 2015 mendatang akan terbentuk Asean Economic Community, sebuah format yang mirip dengan European Union--sebuah pasar tunggal-- yang memberikan peluang-peluang yang luas," ujarnya.

Bagi Australia, adalah pasar terbesar kedua setelah Eropa, dan kelak ASEAN akan menjadi pasar utama bagi Australia, jelasnya tanpa menyebutkan kapan hal itu akan terjadi. Australi memiliki teknologi-teknologi spesifik berkait smart grid, komputasi awan dan manajemen energi yang dapat ditransfer ke pasar-pasar Asia Tenggara.

Australia juga melihat berbagai peluang besar berkait dengan pembangunan broadband berkecepatan tinggi di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura yang telah memilikinya. Austrade pada Oktober 2010 akan melakukan kunjungan ke Singapura untuk mempelajari Singapore's Next Generation National Broadband Network dan saling berbagi pengalaman. Austrade juga akan memfasilitasi berbagai kunjungan ke Asia Tenggara dan juga ke Australia.

(Martin Simamora |ZDNet Asia)

Rencana Induk E-Government Baru : Faktor Media Jejaring Sosial Berperan Penting (Bagian 3)

Seluruh badan pemerintah di Singapura memiliki pusat-pusat data informasi yang sangat besar yang dapat didayagunakan untuk menciptakan berbagai layanan publik. ACRA sebagai sebuah instansi pemerintah yang mengatur perusahaan dan bisnis memiliki rekam jejak sukses dalam membuka data bisnis kepada sektor swasta untuk menyediakan berbagai layanan yang memiliki nilai tambah dalam penyediaam informasi kepada sektor swasta.


Sebelumnya :

+ Rencana Induk E-Government Singapura yang Baru 1
+ Rencana Induk E-Government Singapura yang Baru 2

Salah satu inovasi ACRA (Accounting & Corporate Regulatory Authority)yang terbaru adalah BizFinx sebuah layanan yang menggunakan standar format-format data xBRL untuk dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan sektor swasta untuk menyediakan berbagai layanan analisa bisnis.

Contoh lainnya lagi adalah Land Transport Authority yang berkolaborasi dengan Google untuk mengkombinasikan pasokan-pasokan informasi yang real time dan data transportasi pemerintah yang dikombinasikan dengan Google Maps untuk memberikan sebuah layanan terintegrasi bagi komuter dan motoris dalam merencanakan perjalanannya.

Singapura juga memiliki contoh-contoh pembentukan bersama dan model-model kemitraan pemerintah dengan masyarakat yang inovatif. Ada cakupan yang lebih luas untuk dikerjakan. Ada sebuah kesempatan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi bersama. Salah satu contoh adalah SingPass, sebuah otentifikasi tunggal bagi semua layanan pemerintah berbasis elektronik.

Saat ini pengoperasian SingPass telah diperluas hingga ke transaksi-transaksi sektor swasta. Pemerintah Singapura dengan masterplan e-Government baru : ide pemerintah sebagai platform untuk melakukan berbagi data baik spasial dan tekstual akan dapat dilakukan jauh lebih baik. Program-program, skema-skema dan bahkan kontes-kontes akan diselenggarakan untuk memacu penggunaan data pemerintah sehingga melahirkan berbagai layanan inovatif dan memberikan nilai yang lebih besar kepada masyarakat dan bisnis.

Pendorong kedua : Terhubung Untuk Partisipasi Aktif

Selain mengupayakan pembangunan layanan pemerintah secara bersama-sama, pemerintahan yang kolaboratif secara aktif akan berupaya menghubungkan dirinya dengan masyarakatnya dan terlibat didalamnya untuk membentuk berbagai kebijakan pemerintah, Ini adalah pendorong kami yang kedua : Terhubung untuk Partisipasi Aktif.

Berbagai perangkat jejaring sosial seperti; blog, Youtube, Facebook dan Twitter adalah kanal-kanal yang sangat baik untuk membangun kolaborasi masyarakat dan menjangkau segmen-segmen masyarakat yang besar dengan cepat dan efektif. Semua instansi pemerintah Singapura saat ini mulai menggunakan sejumlah perangkat jejaring sosial untuk meluaskan kemampuan pemerintah menjangkau dan terhubung dengan masyarakat- walau cara ini mengandung ketidakpastian, dan bahkan resiko-resiko yang mengikutinya. Bahkan beberapa kementerian pemerintah Singapura kini mendiskusikan rencana-rencana kementeriannya dan berpikir untuk menggunakan blog.

Tetapi seiring dengan semakin berkembangnya upaya untuk mengeksploitasi teknologi, maka pemerintah juga harus memperhatikan perangkap teknologi. Kelak pada suatu saat, teknologi hanyalah sebuah perangkat yang memiliki kemampuan sama baiknya untuk dieksploitasi baik untuk tujuan jahat maupun baik. Misalkan, Internet memang menyedikan sebuah platform yang sangat baik untuk menyebarkan informasi dan menerima respon dari masyarakat, semua pegawai pemerintah perlu mengembangkan semacam intuisi untuk mampu membedakan mana respon yang murni lahir di masyarakat dan mana yang bukan (noise).

Pemerintah juga harus mewaspadai terjadinya kesenjangan digital baru yang memisahkan "digital natives" dan "digital migrants". Ada sejumlah lapisan masyarakat yang tidak dapat dan tidak suka menggunakan teknologi jejaring sosial untuk melakukan interaksi dengan pemerintah. Sehingga pemerintah harus mengeksploitasi media baru agar tidak seorangpun yang tertinggal.

~bersambung~

(Martin Simamora | thegovmonitor.com)

Rekam Jejak Kemajuan E-Government Korea Selatan : Tantangan & Rencana Pembangunan Selanjutnya (Bagian Akhir)

Disamping berbagai cerita sukses dan pujian seluruh dunia terhadap kemampuannya untuk membangun, mengembangkan dan memperagakan berbagai keuntungan yang dirasakan oleh negara dan rakyat Korea Selatan, tak dapat dipungkiri bahwa tantangan-tantangan dalam menerapkan e-Government yang unggul tetap ada.

Sebelumnya :

+ Rekam Jejak Kemajuan E-Gov Korea (1)

+ Rekam Jejak Kemajuan E-Gov Korea (2)

+ Rekam Jejak Kemajuan E-Gov Korea (3)

+ Rekam Jejak Kemajuan E-Gov Korea (4)

Terlepas dari hal tersebut proses "informatization" di Korea Selatan yang berjalan demikian cepat telah menciptakan sebuah lingkungan informasi dan berbagai tuntutan-tuntutan yang mengiringinya. Lingkungan teknologi juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh konvergensi teknologi-teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya tuntutan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan emisi karbon dan mengatasi rendahnya tingkat kelahiran serta meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut.

Semua sistem informasi individual juga harus saling terkait dan terintegrasi, untuk merespon tren global : keterbukaan, berbagi dan bekerjasama. Kebutuhan untuk menangani dampak-dampak negatif teknologi digital juga semakin meningkat apalagi ancaman-ancaman cyber juga meningkat seperti; "hacking", kebocoran informasi pribadi dan semakin meningkatnya kesenjangan digital.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut dan memenuhi tuntutan efisiensi dan melangkah menuju masyarakat informasi yang lebih maju, maka pemerintah Korea Selatan telah menetapkan lima target informasisasi nasional :

(1) Mengaktivasi "Creative Soft Power" untuk merombak penciptaan informasi nasional dan utilisasi sistem-sistem yang memunculkan engine development yang baru.

(2) Pembangunan "Infrastruktur Digital teknologi terkini yang terkonvergensi" menghasilkan kinerja teknologi informasi dan komunikasi menjadi lebih efisien dan maju sehingga infrastruktur utama nasional menjadi lebih efektif dan canggih.

(3) "Reliable Information Society" untuk membangun kepercayaan di semua area kepentingan masyarakat termasuk bencana alam dan keamanan produk makanan serta keamanan cyber.

(4) "Efficient Knowledge-Based Government" atau Pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang efisien untuk meningkatkan efisiensi kerja pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan mengintegrasikan dan menghubungkan sistem-sistem informasi.

(5) "Better Life with Digital Benefits" atau membangun kehidupan yang lebih baik dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan digital untuk menstimulasi ekonomi dengan menggunakan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi secara kreatif dan produktif.

(Martin Simamora | Sumber utama artikel Bagian 1- bagian terakhir : koreatimes.co.kr : Choi Yoo-Sung, senior research fellow dan direktur Deapartemen Internasional dan Kerjasama pada Korea Institute of Public Administration, Seoul. Terlibat dalam Komite Regulator Reformasi di sejumlah kementerian dan instansi termasuk dengan;Fair Trade Commission, Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, dan Ministry of Agriculture and Forestry. Choi Yoo-Sung dapat dihubungi di cyuseong@kipa.re.kr. )