Banyak pemerintah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam merespon krisis finansial global. Teknologi-teknologi e-Government memiliki potensi untuk mendukung baik proses-proses dan perdebatan yang menyertai pembuatan kebijakan yang kreatif. Isu yang paling kritikal saat ini adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan di dalam sistem keuangan yang lemah dan respon pemerintah yang sejauh ini terbukti tak dapat dipercaya.
Namun demikian, tak seorang pun yang tahu, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan. Hal yang paling mungkin dapat dilakukan saat ini hanyalah memperbaiki sistem keuangan secara keseluruhan, yang idealnya adalah sebuah sistem dengan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk regulasi dan pemantauan keuangan.
Dalam dua analogi sejarah ; Great Depression (Depresi Besar) dan Krisis Finansial
Asia, teknologi baru ditambahkan dalam formasi kapital menyertai berbagai upaya pemerintah yang memiliki peran-peran tertentu dalam rangkaian tahapan pemulihan. Perbandingan dua peristiwa bersejarah ini mendemonstrasikan apa kira-kira penyebab-penyebab krisis-krisis keuangan di masa lalu dan saat ini, serta pola-pola situasi dan perilaku yang muncul.Lebih jauh lagi, perbandingan ini memberikan informasi kepada diskusi-diskusi mengenai perang teknologi baru dan terutama teknologi yang berperan penting bagi pemerintah saat masa pemulihan (seperti pembangunan listrik di daerah pedesaan di tahun 1930).
Mengacu kepada pengalaman negara-negara Asia belakangan ini, pemerintah telah menjadikan ICT, yang meyediakan tulang punggung teknologi e-Government untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Resiko-Resiko dan Keuntungan-Keuntungan E-Government
E-Government memainkan peran yang sangat besar dalam reformasi sistem regulator finansial. Reformasi semacam ini harus diarahkan untuk mempromosikan transparansi, integeritas dan efisiensi sektor finansial dan semua sektor yang terkait.
Inilah hal terbaik yang dapat diberikan oleh e-Government, sejauh para pelakunya memiliki pemahaman yang utuh dan benar dalam mengimplementasikan berbagai sasaran. E-Government membawa keuntungan tambahan dalam hal mampu memberikan dampak output yang "real time".
Hampir semua e-Government menyatu dalam ICT yang menghubungkan lebih banyak orang ke sumber-sumber informasi pasar dan produk yang luas dan dalam.
Memperhatikan jumlah kepesertaan di hipotek rumah , misalnya: pemilik rumah, bank komersial , tabungan dan asosiasi pinjaman, bank investasi dan penerbit efek lain beragun aset, penyetor (purveyors) kewajiban utang yang dijamin dan kredit default swap, pemberi pinjaman hipotek, broker, servicers, wali, lembaga pemeringkat kredit, perusahaan asuransi , investor (termasuk hedge fund, dana pensiun , sovereign wealth funds dan mutual funds), regulator, pemerintah yang disponsori perusahaan, dan politisi dan konstituen mereka. jumlah lembaga keuangan dan investor yang masuk sektor ini meningkat sebagai hasil dari sekuritisasi yang mendalam setelah tahun 1980-an dan pencabutan Glass-Steagall Act pada tahun 1999. Pada saat yang sama, peningkatan kompleksitas desain produk mendorong pertambahan jumlah konsumen yang belum dapat mengakses hipotek tradisional.
Seiring meningkatnya jumlah koneksi, maka sektor finansial juga semakin canggih. Meningkatnya "keluasan" dapat dilihat dalam disain produk-produk finansial yang semakin lama semakin canggih, yang didasarkan pada model-model mate-matika.
Produk-produk derivatif didisain sebagai portofolio-portofolio yang dibentuk dari sumber-sumber yang berbeda dan termasuk didalamnya securitis yang multi-layer. Dalam hal ini sekuritisasi telah meninggalkan hubungan tradisional antara pemberi pinjaman dan peminjam.
Lompat maju kedepan yang dipenuhi dengan berbagai terminologi kompleksitas baik dalam hal kedalaman dan keluasan sektor finansial telah menciptakan kondisi-kondisi ideal untuk menggunakan teknologi e-Government dalam menjalankan berbagai upaya pemecahan masalah. Namun Kehancuran hipotek baru-baru ini, dalam penyelesaiannya, baik pihak regulator dan penyedia produk melakukan cara penyelesaian yang berjauhan dengan cara yang diusung oleh e-Government.
Regulator-regulator lebih memilih menyelesaikan masalah dengan dasar kerahasiaan dan bukan memilih transparansi, masalah yang terkait dengan keterampilan dan kompetensi individu-individu dipercaya menghambat e-Government, dan masalah dengan ketakjelasan (opacity) dari produk baru keuangan derivatif itu sendiri. Dalam perspektif e-Government, semua faktor tersebut diatas menurunkan kinerja regulator-regulator.
~bersambung~
Sumber Utama : United Nations E-Government Survey 2010 : Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis, Bab II Roles for e-government in financial regulation and monitoring
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar