Pulihkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Yunani Minta Masyarakat Menjadi Whistle Blower

Pemerintah Yunani bergerak cepat untuk memerangi korupsi setelah momentum paling bersejarah dan paling menentukan dalam sejarah negeri ini : pengakuan yang jujur dan tulus bahwa akar krisis utang dan defisit adalah korupsi yang demikian dalamnya. Kini Yunani melakukan investigasi terhadap 70 pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan bak jutawan dan membekukan aset seorang politisi yang dibangun di atas dasar praktik korupsi. Pemerintah Yunani bahkan menyerukan masyarakatnya berani menjadi whistle Blower atau si "peniup pluit".

Yunani saat ini melakukan investigasi mendalam terhadap Kementerian Keuangan berkait sejumlah dugaan kejahatan seperti; penyuapan, aktivitas ekonomi ilegal, pemalsuan dokumentasi, penyeludupan, korupsi dan kegagalan memenuhi segala kepatutan dalam Kementerian Keuangan.


Investigasi yang cepat dan ketat berhasil menguak sebuah fakta : 70 pegawai Kementerian Keuangan memiliki kekayaan setara dengan jutawan. Berdasarkan penyelidikan awal, masing-masing dari 70 pegawai di Kementerian Keuangan Yunani memiliki properti real estate dengan nilai dari €800,000 hingga €3 juta.

Pemerintah Yunani bahkan membuka saluran telepon "hot line" bagi masyarakat untuk bertindak sebagai "peniup pluit". Nilai rata-rata properti yang dimiliki oleh para pegawai Kementerian Keuangan mencapai €1.22 juta, padahal pendapat atau gaji resmi yang mereka terima hanya €50,834!

Kementerian Keuangan juga baru saja meluncurkan sebuah Penyelidikan Internal untuk menginvestigasi berbagai keluhan yang disampaikan oleh 50 pelapor baik yang bersedia mengungkapkan identitasnya atau merahasikan identitasnya terkait sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh 31 pegawai kantor pajak, 10 kantor bea cukai, dan sejumlah instansi keuangan di seluruh pelosok negeri.

Penelitian internal akan berfokus pada berbagai tuduhan lainnya, kasus-kasus penyuapan, aktivitas ekonomi ilegal, pemalsuan dokumentasi, penyeludupan, korupsi dan penyimpangan. Kementerian Keuangan Yunani dikutip Plaza eGov dari herald.ei (26/5) menyatakan: " Menegakan transparansi dalam pemungutan pajak dan reputasi administrasi pajak secara keseluruhan, tidak hanya penting untuk memperbaiki penerimaan negara tetapi juga mengokohkan tingkat kepercayaan publik terhadap keadilan sosial dan membangun kepercayaan dalam hubungan antara masyarakat dan negara."


Namun pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kesuksesan proyek ini tidak semata bergantung pada partisipasi pegawai kantor pajak tetapi masyarakat harus bersedia terlibat dan bekerjasama dan hal ini telah dijembatani oleh pemerintah dengan penyediaan saluran telepon "hot line" yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pengalihan pajak dan berbagai tindakan kriminal keuangan lainnya.


Kementerian Keuangan Yunani juga akan menginvestigasi 234 pegawai yang belum mengisi deklarasi pajak sejak 2007-2008 dan tahun-tahun lainnya, dan akan memerikasa kepemilikan properti 70 karyawan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan seperti jutawan.

Kementerian Keuangan juga akan melakukan reorganisasi mekanisme pemungutan pajak secara menyeluruh dan akan mengganti pejabat : 2o direktur yang bertanggungjawab terhadap pengawasan kantor-kantor pajak yang gagal memenuhi target penerimaan pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan pulihnya kpercayaan masyarakat terhadap aparatur dan lembaga negara di Yunani.

"Tujuannya untuk memodernisasi mekanisme pemungutan pajak, melayani masyarakat secara lebih baik dan membangun transparansi dan kerangka pajak yang adil," ujar Kementerian Keuangan.


Pemerintah Yunani juga membentuk sebuah state committee untuk menginvestigasi pencucian uang dan telah diminta untuk membekukan aset-aset milik Menteri Transportasi terdahulu,Anastasios Mantelis yang mengakui telah menerima suap dari sebuah perusahaan raksasa Jerman, Siemens pada 1998. Pada Kamis (27/5), Mantelis dilansir dari setimes.com secara resmi telah dicekal, tidak dapat pergi keluar negeri dan dituduh melakukan penyuapan dan pencucian uang.

Ketua Komite Anti Pencucian Uang, Stelios Grozos juga telah membekukan rekening di bank Yunani milik Mantelis yang digunakan untuk melakukan transfer uang. Oposisi utama di Yunani Partai New Democracy pada minggu lalu meminta Costas Simitis pemimpin negara terdahulu agar turut diperiksa.

(Martin Simamora)