Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) memfasilitasi upaya mencari inovasi-inovasi dalam pemerintahan dan administrasi publik melalui Program Public Service Awards. Tahun ini berbagai organisasi pemerintah dari 15 negara menerima penghargaan sebagai bentuk pengakuan keberhasilan menyelenggarakan administrasi publik terbaik.Para pemenang yang memperoleh penghargaan pada Rabu (23/6) kemarin adalah sebagai berikut :
Kategori 1 : Improving Transparency, accountability and responsiveness in the public service
Kawasan Asia Pasifik
Pemenang I : Republik Korea
Inisiatif : 732 - Women Friendly City Project atau Kota yang bersahabat dengan kaum perempuanInstitusi : Women Policy Division, Pemerintah Metropolitan Seoul
Pada tahun 2007 kota Seoul telah meluncurkan "Women Friendly City Project", yang terdiri dari 90 sub-proyek. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mempromosikan kesetaraan gender di Kota Seoul dengan meningkatkan perhatian para pembuat kebijakan publik kepada kebutuhan perempuan Korea. Pada awalnya program ini memfasilitasi pertimbangan khusus bagi perempuan di area-area; pekerjaan, kemakmuran ekonomi, kenyamanan dan keamanan. Saat ini jumlah area yang dicakup oleh inisiatif ini semakin luas, termasuk ; jalan, transportasi, budaya dan perumahan. Hasil yang dimunculkan oleh inisiatif ini, kini setiap departemen di pemerintahan daerah terpacu untuk merefleksikan berbagai perspektif tentang wanita kedalam pembuatan kebijakannya.
Pemenang kedua : India
Inisiatif : 817- State Wide Attention on Grievances by application of Technology atau disebut juga Inisiatif SWAGATInstitusi : Kantor Chief Minister, Pemerintah Gujarat
Inisiatif SWAGAT dibentuk sebaga sebuah sistem Transparan dimana masyarakat dapat menyuarakan semua keluhannya terhadap pelaksanaan layanan publik. SWAGAT membuat masyarakat memiliki akses langsung untuk bertemu dengan Chief Minister secara personal untuk menyampaikan permasalahannya. Para pejabat administrasi senior bertanggungjawab terhadap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat beserta detailnya dan memberikan saran tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Administrator juga juga bertanggungjawab untuk merespon masyarakat dan Chief Minister.
Sistem SWAGAT yang transparan dan terbuka memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang memuaskan ke pemerintahan yang dihasilkan oleh proses yang adil, bahkan sekalipun pemerintah pada akhirnya membuat keputusan yang tak sesuai dengan pengharapannya. Aplikasi-aplikasi pelacakan status juga dapat ditinjau secara online dan up-date status dapat dilihat kapan saja.
Kawasan Eropa dan Amerika Utara
Pemenang I : Jerman
Inisiatif : 658 Tandem in Science, Network for Integartion ProjectsInstitusi : Paul-Ehrlich-Institut, Federal Agency for Vaccines and Biomedicines
Di Jerman, 5% lapangan kerja diisi oleh mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Inisiatif ini penting untuk mengembangkan sebuah pendekatan jaringan untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik (disabled). Konsep jaringan dan tujuan-tujuannya bermula dari fakta bahwa kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik sangat tak terwakili di dalam riset dan ilmu pengetahuan, walaupun jika disokong dengan dukungan-dukungan yang tepat, mereka akan dapat belajar dan/atau bekerja di berbagai bidang profesi atau keahlian.
Tujuanprogram untuk membuat perencanaan karir-karir profesional seutuhnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik, mulai dari pelatihan keterampilan khusus, kursus-kursus universitas hingga potensi pendidikan di tingkat doktoral bagi mereka yang berkualifikasi sebagai ilmuwan-ilmuwan khusus.
Inisiatif ini sebuah disain lingkungan pelatihan dan kerja terintegrasi dibentuk sebagai model yang dapat diaplikasikan di area-area riset dan ilmu pengetahuan lainnya.
Pemenang kedua : Albania
Inisiatif :823 - Public Procurement AgencyInstitusi : Public Procurement Agency
Sistem Procuremebt di Albania selama ini menghadapi berbagai problem besar yang berdampak langsung terhadap keefektifannya. Satu permasalahan terbesar adalah hambatan bagi para pebisnis swasta dan masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen tender yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses tender.
Permasalahan ini berkontribusi terhadap rendahnya transparansi dalam proses procurement yang mendorong tindak korupsi. Prosedur-prosedur procurement didokumentasikan dalam lembar-lembar kertas, akan tetapi persyaratan yang mengharuskan adanya dokumentasi tertulis pada setiap tahap prosedur dokument jarang ditemui.
Merespon permasalahan ini, pemerintah Albania menjadi negara pertama di dunui yang mengembangkan sebuah sistem e-Procurement yang 100% harus dijalankan oleh semua sektor pemerintah dalam mengadakan lelang barang dan jasa dengan nilai diatas 300 Euro.
Platform e-Procurement menggunakan aplikasi berbasis website (www.app.gov.al) yang menyediakan kemampuan melakukan transaksi-transaksi yang secure diantara badan-badan pemerintah Albania dan komunitas-komunitas bisnis nasional dan internasional.
Sistem e-Procurement Albania menjamin sebuah proses persiapan dan administrasi semua dokumen terkait tender secara transparan dan aman, menyingkirkan berbagai kertas kerja dan memberikan arus data yang aman diseluruh prosesnya.
~bersambung~
(Martin Simamora | UNPAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar