Korea Selatan juga memiliki layanan e-Government yang mendukung kecepatan proses administrasi antardepartemen yang disebut "Shared Use of Administrative Information" (www.share.go.kr), semua pegawai negeri dapat memproses berbagai permintaan layan yang diinginkan masyarakat pemohon dengan hanya memeriksa semua jaringan tanpa mengharuskan masyarakat mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Dengan teknologi berbagi informasi administratif, petugas yang bertanggungjawab pada pelayanan masyarakat dapat memberikan 71 dokumen yang dibutuhkan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan sepengetahuan pemohon , yang dapat mengecek semua histori prosedur kapan pun.
Terakhir, pemerintah memiliki sistem yang mengintegrasikan semua sistem yang disebut National Computing & Information Agency (NCIA), yang mengintegrasikannya kedalam dua pusat data, dan menyajikan layanan-layan administrasi yang anti gangguang atau non-interruptible administrative services yang dioperasikan dengan teknologi informasi dan pengalaman yang terbaik. Memiliki sistem-sistem cadangan untuk melindungi infrastruktur-infrastruktur utama, memiliki fasilitas-fasilitas keamanan terunggul / state-of-the-art, dioperasikan oleh tenaga kerja dengan keahlian yang unggul untuk menjamin keteraksesan semua layanan e-Government tanpa pernah terputus (uninterrupted). Kehandalan dan keamanan informasi yang maju menjamin kemampuan monitor yang real time terhadap; kesalahan sistem dan keamanan, sistem disaster recovery, dan sistem cadangan real time.
Faktor-faktor kesuksesan e-Government di Korea
Pembanguan e-Government telah dimungkinkan dengan adanya dasar dan kemajuan teknologi informasi yang kokoh dan telah mencapai kemajuan yang terbaik dalam waktu yang singkat. Hal terutama dari semuanya, pemerintah telah berhasil melakukan apa yang disebut sebagai 'informatization' atau penggunaan teknologi informasi pada semua proses pemerintahan, sebagai sebuah agenda yang krusial berdasarkan pada rencana-rencana strategis dan berkelanjutan dan didukung dengan investasi yang berkelanjutan. Pada tahun 1980-an, dasar pembangunan e-Government telah terbangun melalui digitalisasi pada semua fungsi-fungsi utama pemerintah seperti administrasi, pendidikan, keuangan, pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1990-an, infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat informasi telah dipersiapkan melalui pembangunan sebuah jaringan informasi nasional berkecepatan tinggi. Pada tahun 2000-an, efisiensi kerja administrasi dan kualitas kehidupan masyarakat mengalami perbaikan melalui investrasi proyek-proyek e-Governmemnt yang intensif.
Langkah kedua pembentukan dan manajemen sistem-sistem administrasi untuk mempromosikan 'informatization.'Semua instansi pemerintah secara eksklusif bertanggungjawab terhadap informasi yang dibangun di kantor kepresidenan dan kantor perdana menteri untuk memfasilitasi penerjemahan semua proyek berbasis IT kedalam pelaksanaan, dengan segera dan secara efisien. Tahap ini telah membawa intansi memainkan peran yang sama sekali baru yaitu sebagai penjaga-penjaga utama yang mengawasi dan mengkoordinasikan semua kebijakan "informatization". Undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dibuat pada tahap awal- pemerintah telah mengalokasikan anggran utuk mempromosikan ICT dengan membentuk Promotion Fund pada 1996 untuk mendukung semua proyek utama informatization atau penerapan teknologi e-Government.
~bersambung~
(Martin Simamora | koreatimes.co.kr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar