Tak ada yang tahu pasti mengapa disebut birokrasi pita merah, tapi mungkin saja karena segala proses, apapun itu, ketika terkait dengan pemerintah maka secara otomatis menjadi lambat, bahkan dapat stop layaknya mobil di lampu merah atau persimpangan yang padat. Penggambaran seperti ini juga terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan malu dengan predikat birokrasi terburuk nomor dua di Asia sebagaimana diungkapkan hasil survei PERC.
Pemerintah. dikutip Plaza eGov dari mediaindonesia.com, mengakui kegagalan reformasi birokrasi, seperti hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Dalam survei terhadap 1.373 eksekutif ekspatriat pada awal 2010 diketahui kinerja birokrasi Indonesia mendapat predikat terburuk nomor dua di Asia setelah India . "Kita malu," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin (4/6).
Reformasi birokrasi tidak semudah membalikan telapak tangan, membutuhkan waktu dan pemerintah Indonesia akan tetap bekerja keras untuk mempercepat reformasi birokrasi. Senada dengan Hatta, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan kekecewaanya
atas buruknya kinerja. "Kita tak bisa menafikan, kita harus jujur. Standar pelayanan terpadu satu pintu belum berjalan secara merata," katanya.Gamawan lebih lanjut menyatakan dua permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Pertama, tidak ada keharusan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dikenal efisien itu. Kedua, tidak ada lembaga yang mengontrol berlangsungnya sistem pelayanan tersebut. "UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah harus direvisi untuk memasukkan hal tersebut," ungkapnya.
Terlebih, menurut Gamawan, sebanyak 80% perizinan berada di daerah, seperti
pertambangan. "Di Korea Selatan, ada lembaga yang mengontrol sistem pelayanan publik. Jika tidak berjalan, lembaga ini bisa menegur pemerintah," ujarnya. Ia tak memungkiri tambunnya birokrasi membuat kinerja lamban. Karena itu, postur birokrasi harus dirampingkan. "Beri kami waktu satu tahun untuk mereformasi Kementerian Dalam Negeri," ujarnya, disambut tepuk tangan peserta talkshow di studio.Buruknya kinerja birokrasi di Indonesia tak hanya dinyatakan oleh PERC tetapi juga oleh International Finance Corporation (IFC). Indonesia terkait kemudahan berbisnis masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Berbeda dengan PERC yang menjadikan pekerja ekspatriat sebagai target responden, IFC dalam survei yang dilakukan Juni 2008- Juni 2009 di 183 negara membidik masyarakat ;pengacara, konsultan bisnis, pemerintah, dan kaum profesional.
(Martin Simamora | mediaindonesia.com | journal.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar