Inefisiensi Birokrasi Indonesia, Salah Satu Yang Terburuk Di Asia

Bersama dengan India dan Filipina, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan birokrasi yang tidak efisien dalam kadar yang sangat buruk kawasan Asia, dimana birokrasi pita merah diterapkan pada masyarakat dan menyiutkan keinginan investasi asing untuk masuk, ungkap survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), dipublikasikan pada Rabu (2/6/2010).

Survei PERC, menempatkan pusat-pusat keuangan regional di Singapura dan Hongkong sebagai penyelenggara birokrasi yang paling efisien di Asia. Birokrasi negara-negara di beberapa negara di kawasan Asia telah menjadi semacam "pusat-pusat kekuasaan" dalam kendali penuh para birokrat, yang memampukan mereka secara efektif menolak berbagai upaya reformasi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.

PERC dalam laporannya secara khusus menyorot Indonesia. Kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan reformasi berkontribusi terhadap pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menerima posisi senior di World Bank, jelas PERC.

Lebih lanjut, dikutip Plaza eGov dari chinapost.com (3/6/2010) konsultan menyatakan:"Walaupun Presiden Susilo memiliki mandat kuat berdasarkan kemenangan pemilihan umum, ia tak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mengguncangkan birokrasi Indonesia," ujar PERC.

PERC memeringkatkan 12 negara dan wilayah kunci dengan skala 1 sampai 10 sebagai skor terburuk yang dapat terjadi, para eksekutif bisnis dalam survei menilai India sebagai kawasan dengan tingkat inefisiensi birokrasi terburuk.

Peringkat Efisiensi Birokrasi di Kawasan Asia versi PERC :

1. India : 9,41
2. Indonesia : 8,59
3. Filipina : 8,37
4. Vietnam : 8,13
5. China : 7,93
6. Malaysia : 6,97
7. Taiwan : 6,60
8. Jepang : 6,57
9. Korea Selatan: 6,13
10.Thailand : 5,53
11.Hongkong : 3,49
12.Singapura : 2,53

Pemeringkatan ini berdasarkan survei yang dilakukan PERC terhadap 1.373 eksekutif expatriate dengan posisi manajemen menengah hingga atas yang dilakukan pada awal 2010.

Di India para politisi kerap menjanjikan reformasi dan revitalisasi birokrasi India, tetapi pelaksanaannya tak pernah efektif, penyebab utama kegagalan di India karena pelayanan publik menjadi sebuah "pusat kekuasaan" dalam gengaman para birokrat, jelas PERC.

Berurusan dengan birokrasi India dapat menjadi salah satu pengalaman yang paling memfrustasikan bagi warga India, apalagi bagi para investor asing. Birokrasi pita merah dalah masalah yang serius baik di China dan India, namun karena kedua negara memiliki perbedaan sistem politik maka dampak paling buruk terjadi di India, daripada di China.

Pemerintah Filipina kini sedang "bergerak" menyelesaikan berbagai masalah birokrasi pita merah tetapi sejauh ini tidak ada perbaikan nyata yang terjadi, ungkap PERC. Masyarakat di Filipina kerap menggunakan jasa oknum birokrat - kerap disebut sebagai "fixer"- yang dapat mengatasi hambatan birokrasi sebab dapat memfasilitasi transaksi-transaksi dengan kantor-kantor pemerintah, membayar fee dan kerap berkolaborasi dengan pegawai pemerintah yang korup.

(Martin Simamora | chinapost.com)