Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Jumat, 04 Juni 2010

Rekam Jejak Kemajuan E-Government Korea (bagian 1)


Hanya dengan menekan tetikus (mouse), warga di distrik Gangnam, Seoul dapat mengajukan permohonan untuk membuat dan memantau proses pembuatan berbagai dokumen sipil. Warga juga dapat melakukan pembayaran pajak dan denda, berpartisipasi dalam berbagai survei terkait pembuatan kebijakan, mengamati berbagai program pendidikan dan menerima berbagai berita lokal terkini.


Kantor Distrik Gangnam telah mengembangkan sistem aplikasi-aplikasi penerbitan sipil berbasis internet untuk meningkatkan kenyamanan warganya dimana warga tidak perlu mendatangi kantor-kantor pemerintah, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi. Lebih lanjut Sistem Pembayaran Pajak melalui internet memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak dan melacaknya, atau membayar denda pelanggaran parkir atau berhenti di tempat terlarang, sehingga tidak perlu melakukan pembayaran denda ke bank. Penggambaran ini memperlihatkan bagaimana implementasi e-Government memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

E-Government yang dikembangkan oleh pemerintah Korea telah dinilai sebagai yang terbaik di dunia oleh berbagai organisasi dunia dan efektifitas e-Government Korea juga diakui secara luas oleh komunitas internasional. Korea juga berhasil meraih posisi terhormat baik untuk e-Government Development Index dan e-Participation Index (ePI) yang dilakukan oleh U.N. Global e-Government Survey 2010.

Korea mengalami lompatan kemajuan yang istimewa, pada e-Government Development Index terdahulu (2008) negara ini ada diperingkat ke 6 dan ke 2 untuk peringkat ePI. Lonjakan peringkat ini tak sekedar peningkatan peringkat semata tetapi berdampak nyata terhadap ekonomi dan industri IT negeri gingseng dengan menjadi pengekspor teknologi dan keahlian e-Government Korea.

Fakta lain yang terbilang istimewa adalah : keberhasilan Korea sebagai pengembang dan implementor teknologi e-Government berhasil "memerdekakan" negara ini dari penggunaan sistem administrasi negara lain. Ketika KOrea dijajah oleh Jepang selama 36 tahun, negara Matahari Terbit berhasil memaksa Korea untuk mengadopsi sistem administrasi Jepang, kini semua berubah.

Jepang saat ini sangat tertarik dengan teknologi dan keberhasilan yang diraih oleh Korea, malah kini Korea menjadi "guru" teknologi administrasi bagi Jepang. Pembangunan e-Government di Korea dapat diklasifikasikan ke dalam 3 periode :

1. Periode pembangunan infrastruktur e-Government (1987-2002)2. Periode implementasi e-Government berskala penuh (2003-2007)3. Periode pengembangan e-Government ke tingkatan yang lebih maju (2008-2012)

Tujuan yang hendak dicapai pada periode awal adalah mendigitalisasi semua prosedur penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan infrastruktur IT. Untuk mewujudkannya, pemerintah Korea memulainya dengan meletakan dasar komputerisasi sistem administrasinya pada 1970, mengkomputerisasi semua database utama nasional pada 1980, dan membangun jaringan informasi dan komunikasi berkecepatan tinggi pada tahun 1990-an.

Pada tahun 2000, mulai mengidentifikasi e-Government sebagai strategi kunci untuk berinovasi dan mengadopsinya sebagai agenda kepresidenan. Pada tahun 2001, "Electronic Government Act" diaktifkan sebagai undang-undang dan 11 inisiatif terpilih dan diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi semua urusan administrasi dan secara dramatis meningkatkan kualitas semua layanan publik. Semua inisiatif yang digelar pemerintah bertujuan memperbaiki semua layanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia bisnis, menciptakan produktivitas yang lebih besar pada proses administrasi, dan menyediakan sebuah dasar yang kokoh bagi pembangunan e-Government.

Pada periode kedua (2003-2007), pemerintah memperluas dan memperbaiki semua pelayanan kepada masyarakat dan dunia bisnis dengan mendigitalisasi seluruh proses bisnis pemerintah. Digitalisasi juga memperbaiki efisiensi administrasi dan transparansi melalui reformasi metoda-metoda kerja pemerintah. Digitalisasi juga menciptkan keterkaitan dan konektivitas diantara semua sistem informasi.

Dalam praktiknya,pada periode ini, pemerintah telah memilih dan mengimplementasikan 31 proyek roadmap di empat area yang bertujuan menciptakan e-Government yang berkelas dunia. Pemerintah Korea berupaya melakukan inovasi terhadap bagaimana e-Government bekerja, dengan mendigitalisasi semua prosedur pemrosesan dokumen, dan mewujudkan agenda nasional : manajemen real time dan e-Government Lokal. Inovasi pelayanan publik juga menyentuh perbaikan semua layanan publik berbasis internet, mengembangkan layanan pendukung "Single Window", dan meningkatkan partisipasi publik secara online.

Pemerintah Korea juga melakukan inovasi pada manajemen sumber daya informasi termasuk membangun National Computing Information Resources Administration (NCIRA), membangun sebuah sistem keamanan informasi, dan merestrukturisasi semua organisasi dan sumber daya manusia informasi. Terakhir, pemerintah melakukan inovasi pada sistem legal yang didukung dengan reformasi e-Government, menambahkan aspek keamanan.

Berlanjut ke



(Martin Simamora | koreatimes.co.kr)


Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget