Portal E-People, penyampaian petisi dan diskusi secara online : www.epeople.go.kr memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dengn cara menyampaikan keberatan-keberatan dan saran-saran melalui sistem satu jendela atau Single Window. Masyarakat dapat menyatakan opini-opininya terhadap pengelolaan administratif yang tak adil, dan pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh para birokrat.
Masyarakat juga dapat menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap perbaikan-perbaikan lembaga pemerintah yang perlu dilakukan dan kebijakan-kebijakan melalui sistem online yang terintegrasi. Semua lembaga administrasi pemerintah di Korea
Selatan terhubung dengan e-People window yang menerima dan memproses semua keberatan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat. Disaat yang sama masyarakat dapat mengecek hasilnya secara online.
Single Window for Business Support Servicess (www.g4b.go.kr) meyediakan sebuah informasi yang luas dan layanan untuk mendukung semua aktivitas bisnis perusahaan seperti layanan informasi sipil, informasi kebijakan, dan layanan-layanan lainnya yang tersaji melalui layanan sistem online satu jendela. Mulai tahun 2008 layanan ini menyajikan informasi lengkap : 1.887 layanan korporasi dan informasi industrial 205 organisasi tersaji secara terintegrasi. Berbagai layanan penting lainnya untuk aktivitas-aktivitas korporasi juga tersedia, sebab terhubung dengan jaringan backbone nasional termasuk untuk mendapatkan layanan; procurement, pajak dan 4 jaringan asuransi sosial utama.
On-Nara Business Process Systems (BPS) adalah sebuah sistem manajemen bisnis baru
yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi sebab sistem menangani, merekam dan mengelola dengan mekanisme terstandarisasi pada semua prosedur online bisnis pemerintah. Pada sistem ini semua proses yang dilakukan oleh pemerintah diklasifikasikan berdasarkan; fungsi dan tujuan, kemajuan proses dan kinerja yang secara sistematis dirunut hingga ke unit kerja yang paling dasar. Pembuatan dokumen dan prosedur-prosedur bisnis distandarisasi dan proses pembuatan keputusan direkam untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi administrasi publik.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar