Deputi juru bicara kepresidenan Filipina Rogelio Peyuan menyatakan laporan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menyatakan Filipina sebagai salah satu negara dengan birokrasi terburuk di Asia adalah tidak benar sama sekali, terbukti dengan tetap masuknya investor ke negeri ini.
Menurut hasil survei firma konsultan PERC yang berbasis di Hongkong, Filipina adalah negara dengan birokrasi terburuk ketiga setelah India dan Indonesia. PERC menyatakan birokrasi di Filipina sangat berbelit dan menyusahkan atau birokrasi yang bersifat "pita merah" yang menjadi masalah utama bagi masyarakat dan investor asing.
PERC melakukan survei terhadap eksekutif-eksekutif ekspatriat dan memeringkatkan negara-negara Asia berdasarkan efisiensi birokrasi. Khusus untuk Filipina, PERC mengungkapkan agar lebih mudah berhubungan dengan birokrasi maka diperlukan oknum pegawai pemerintah untuk "memperbaiki masalah" sehingga urusan menjadi lebih mudah, tentunya dengan cara yang ilegal.
Laporan PERC dikutip Plaza eGov dari philstar.com (4/6) juga menyatakan, di Filipina para pebisnis dan pedagang melakukan pendekatan kepada birokrat yang dapat "memperbaiki masalah" (fixers) untuk memfasilitasi transaksi-transaksi di kantor-kantor pemerintah. Peyuan menyatakan bahwa laporan PERC bertolak belakang dengan fakta di lapangan : investor asing tetap masuk ke Filipina.
"Tidak bermaksud untuk membela diri tetapi jika benar birokrasi Filipina seburuk laporan PERC maka seharusnya banyak investasi asing tidak masuk ke dalam negri," ujar Peyuan.
Filipina selain memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, pemerintah juga siap untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh para investor. "Kebenaran yang hakiki adalah semua pebisnis di seluruh dunia terus berdatangan ke negeri ini dan berbagai sektor industri Filipina dalam kondisi yang sehat,"ujarnya.
Peyuan menyatakan pemerintah pusat telah menjalankan kebijakan untuk melawan birokrasi yang berkarakter pita merah yang mempersulit proses-proses birokrasi, memang masih ada beberapa kasus dimana kebijakan memerangi birokrasi yang tidak efisien diabaikan sama sekali.
Prsiden Arroyo, menurut Peyuan, telah berinisiatif untuk menyederhanakan birokrasi melalui Republic Act No. 9845 atau Anti Red Tape Act 2007 untuk memfasilitasi pemrosesan transaksi-transaksi dengan pemerintah. Hukum di Filipina menentukan jangka waktu yang spesifik untuk pemrosesan dan persetujuan terhadap transaksi-transaksi dan memberikan sanki terhadap berbagai penundaan yang tak dapat dibenarkan.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar