Satu hal yang menjadi catatan khusus, proses "informatization" yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan bertujuan untuk menciptakan keadaan mutual benefit dan kerjasama antara sektor-sektor swasta dan publik. Terutama berkait dengan keahlian yang dimiliki oleh sektor swasta menjadi penguat dalam pembangunan, eksekusi dan peninjauan semua proyek nasional.
Semua bagian industri yang terkait dengan pelaksanaan "informatization" melakukan rangkaian pertemuan rutin mendiskusikan bagaimana setiap tahapan pembangunan menjadi dasar yang kokoh untuk pembangunanan tahap selanjutnya, sebuah pola berkelanjutan ( virtuous cycle) dalam pembangunan semua proyek e-Government dan industri ICT. Sistem promosi penerapan ICT di semua proses pemerintahan atau informatization bersifat terbuka bagi semua pengguna, artinya terbuka dan menerima semua opini dari masyarakat dan perusahaan.
Pada saat yang sama pemerintah Korea Selatan juga telah berhasil menciptakan keseimbangan digital antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semua fungsi-fungsi pemerintahan ditingkat pemerintah lokal, semua administrasi baik ditingkat pusat dan lokal bekerjasama membangun dan menggunakan sistem-sistem yang terstandarisasi. Pemerintah juga telah mengidentifikasi praktik-praktik terbaik atas sistem informasi di pemerintahan lokal dan saling berbagi untuk mencegah investasi yang mubazir. Untuk mendukung proyek-proyek pilot yang khas pemerintahan lokal, masyarakat umum berpartisipasi menggalang dana.
Pemerintah juga mendukung penerapan dan saling berbagi pengetahuan praktik terbaik dan konsultasi digitalisasi. Praktik-praktik terbaik telah diidentifikasi, disebarluaskan dan semakin luas diterapkan di seluruh Korea. Puncaknya mereka pengakuan nama merek dan telah diekspor ke berbagai negara lain.
Apa yang harus menjadi fokus terakhir pemerintah selanjutnya adalah membangun kapasitas masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan publik dan informasi berbasis sistem online. Pada tahun 2000 lalu pemerintah menjalankan sebuah aksi besar : "Digital Literacy Plan for 10 million" untuk membantu masyarakat memahami dan menggunakan sistem yang dibangun pemerintah. Untuk mendukung aksi besar tersebut maka pemerintah Korea menggulirkan sebuah aksi penting : "the Act on Closing the Digital Divide" yang digulirkan pada 2001 lalu untuk memudahkan akses internet pada masyarakat yang termarjinalisasi, termasuk masayarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan berpendapatan rendah. Sejak 2008 lalu, para pencari kerja dan pensiunan di sektor ICT telah dipekerjakan untuk mempromosikan penggunaan layanan-layanan dan informasi berbasis sistem online.
+Bagian 1
+Bagian 2
+Bagian 3
+Bagian 4
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar