Eropa memposisikan teknologi Open Standard dan Open Source sebagai teknologi masa depan yang akan mendorong kemajuan e-Government dan ekonomi Uni Eropa. Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri-industri software lokal. Kini pelaku-pelaku industri IT di Uni Eropa harus mengakomodasi Open Standard. Dalam prosesnya, kebijakan radikal Uni Eropa semacam ini telah meluruhkan dominasi Microsoft dalam derajat yang signifikan.Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi Agenda Digital Uni Eropa, Neelie Kroes dalam sebuah konfrensi awal bulan ini, sebagaimana dilaporkan EurActiv. Kroes berencana akan melakukan perombakan besar-besar terhadap European Interoperability Framework (EIF) untuk membuat penetapan standar ICT lebih transparan dan membuat semua administrasi sektor pemerintah menggunakan format-format Open Source untuk mencegah terjadinya monopoli di sektor pemerintah.
Kroes, dilansir dari b92.net mengkritisi banyak pemerintah yang terjebak oleh teknologi proprietari (teknologi yang mengharuskan penggunanya membayar lisensi) dalam kurun waktu dekade, yang menghambat munculnya pemain-pemain lain di pasar IT.
"Ini adalah pemborosan uang rakyat yang tak boleh lagi dilakukan oleh semua badan pemerintah," ujar Kroes. Lebih lanjut Kroes menyatakan EIF yang sudah di-up date akan segera diadopsi oleh European Commission dan kemudian akan diungkapkan dalam tahun ini juga.
Neelie juga mengisyaratkan bahwa sebuah framework baru akan dimasukan sebagai sebuah persyaratan dalam badan-badan penetapan standar ICT seperti World Wide Web Consortium dan Oasis, untuk mengungkapkan peraturan-peraturan sehingga memudahkan pihak-pihak lain untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi tersebut.
Perkataan Neelie ditegaskan oleh sebuah Deklarasi Menteri-Menteri Telekomunikasi Uni Eropa pada April 2010 lalu, yang telah memutuskan untuk mendukung penggunaan Open Document Format di semua layanan e-Government. Keputusan Uni Eropa telah dipandang sebagai langkah penting untuk mendilusi dominasi pasar software Microsoft Office.
Norwegia telah mengimplementasikan Open Document Format sebagai standar resmi e-Government, dan langkah yang sama sedang dijalankan oleh ; Denmark, Belgia, Belanda dan juga Swedia. Kroes juga telah mengirimkan peringatan yang jelas ke semua raksasa IT, dengan mengatakan bahwa Ligitasi Anti-Trust bukan rencananya yang ditujukan untuk meningkatkan pasar "interoperabilitas".
"Anda pasti ingat bahwa saya memiliki sejumlah pengalaman dengan ketidakpedulian
perusahaan-perusahaan raksasa teknologi tinggi : Saya harus berjuang keras sampai beberapa tahun kemudian, hingga Microsoft bersedia melisensi informasi interoperabilitas yang "hilang"," ujar Ketua Komisi Agenda Digital Uni Eropa.Thomas Vinje, seorang pengacara yang mewakili beberapa kompetitor Microsoft seperti; Adobe Systems, Corel, IBM, Nokia, Opera, Oracle, RealNetworks, Red Hat dan Sun Microsystems mengklaim bahwa perusahaan terus mendorong standar-standarnya menjadi lebih transparan.
Sementara itu Microsoft tak mengakui kekeliruannya dan mengakui bahwa ada beberapa " inkonsistensi dan ambiguitas internal" dalam kode OOXML yang mengakibatkan sejumlah kesalahan. Microsoft pada 13 Juni 2010 menyambut baik fokus yang ditetapkan oleh Komisi Eropa : interoperabilitas dan peran Open Standard dalam Agenda Digital yang diusung oleh Uni Eropa.
Raksasa IT ini juga menyatakan telah menjalankan sejumlah inisiatif untuk standarisasi layanan-layanan online bagi masyarakat dan sektor pemerintah dengan meluncurkan Citizen Service Platform pada 2008 lalu. "Kami mengupayakan kerja sama yang erat dengan Komisi Eropa, badan-badan standarisasi dan dengan industri menuju konsistensi agar semua stakeholder mengacu kepada interoperabilitas, netralitas teknologi dalam procurement, dan standarisasi yang lebih efektif yang akan menguntungkan semua negara Eropa," ungkap juru bicara Microsoft.
Pada tahun 2006 Komisi Eropa telah mulai merevisi European Interoperability Framework (EIF), sebagai bagian dari EU Directive on the Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens (IDABC).
Pada Konfrensi Uni Eropa 2009 di Malmo, Swedia, menteri-menteri Uni Eropa telah mendeklarasikan maksudnya untuk mempromosikan standar-standar interoperabel untuk memperkuat bisnis dan masyarakat melalui layanan-layanan e-Government yang didesain memenuhi kebutuhan penggunanya, dengan akses informasi yang lebih baik dan membuat masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan.
Walaupun Interoperable Standards menjadi bagian dari Agenda Digital Uni Eropa namun Komisi Eropa secara terbuka menyatakan tak mudah untuk medefinisikan standar-standar ini. Uni Eropa beberapa waktu lalu bersengketa dengan Microsoft dalam kasus antitrust, dan Microsoft dikenai denda sebesar USD1,3 miliar karena tidak mau memberikan lisensi protokol-protokolnya kepada para pengembang software Open Source dengan alasan ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya.
(Martin Simamora | b29.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar