Belum lama ini Coalition Government atau koalisi pemerintah telah mengumumkan rencana-rencana utamanya, termasuk rencana untuk mempublikasikan kepada publik secara online kontrak-kontrak dengan penyedia perangkat ICT dan data pemerintah. Coalition Government menyatakan akan menciptakan alokasi khusus bagi Open Source Software dalam berbagai proyek pemerintah, utamanya bagi perusahaan-perusahan kecil.
Perusahaan-perusahaan kecil akan mendapatkan peluang yang lebih baik saat berkompetisi di tender-tender pemerintah dengan cara membagi proyek-proyek komputer berskala besar ke dalam bagian-bagian kecil. Pada rincian Program Pemerintah, koalisi pemerintah juga merancang perubahan total yang akan memperkenalkan sebuah "hak baru dalam mengakses data" - dan mewajibkan pemerintah dan dewan untuk mempublikasikan lebih banyak data dalam bentuk-bentuk terstandarisasi sehingga dapat dianalisa dan diperiksa.
Berkait dengan program transparansi pemerintah, ada sejumlah langkah-langkah
penting yang akan diimplementasikan sebagaimana telah dijabarkan dalam pidato Ratu kepada Parlemen Inggris. Koalisi dikutip Plaza eGov dari worldbnews.com (25/5) menyatakan akan :(1) Mengambil langkah-langkah untuk membuka semua proses procurement dan mengurangi berbagai biaya
(2) Mempublikasikan semua kontrak ICT pemerintah secara online
(3) Membuat sebuah alokasi khusus bagi Open Source Software dan akan membuat proyek-proyek ICT berskala besar dibagi menjadi komponen-komponen proyek yang lebih kecil
(4) Meminta penyampaian informasi kepada publik secara online untuk semua pengeluaran dan kontrak pemerintah pusat yang nilainya melebihi £25,000.
(5) Menciptakan sebuah "hak baru untuk mengakses data" sehingga kepemilikan data oleh pemerintah dapat diminta dan digunakan oleh masyarakat, dan dipublikasikan sebagai data umum.
(6) Meminta semua dewan untuk mempublikasikan semua notulensi rapat dan semua data kinerja pelayanan di daerah
(7) Meminta semua dewan untuk mempublikasikan daftar pengeluaran diatas £500 dan mempublikasikan semua kontrak dan dokumen tender secara utuh.
(8) Menjamin semua data yang dipublikasikan oleh semua lembaga publik diterbitkan dalam format terbuka dan terstandarisasi, sehingga mudah digunakan dengan biaya yang murah oleh pihak ketiga.
Penggunaan Open Source Software telah didorong oleh pemerintahan partai buruh
periode sebelumnya namun mengalami hambatan. Kala itu, Februari 2009 pemerintah menyatakan : bahwa penggunaan Open Source akan diperlakukan sama dengan semua sistem proprietary. "Semua keputusan dalam procurement akan didasarkan pada solusi yang memenuhi syarat "best value for money", mempertimbangkan biaya kepemilikan solusi yang harus dikeluarkan selama masa pakai solusi, termasuk biaya-biaya transisi. Setelah mendapatkan jaminan bahwa semua solusi yang dipilih memenuhi semua persyaratan minimal dan pokok ; kapabilitas, keamanan, skalabilitas, kemampuan untuk di transfer, dukungan dan pengelolaan. Pemerintah saat itu juga menyatakan : pemerintah akan, sejauh memungkinkan, menghindarkan diri dari ketergantungan absolut terhadap software proprietary. (Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar