Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 28 Juni 2010

United Nations Public Service Awards (Bagian 2) : E-Government, Kolaborasi, Efisiensi Birokrasi & Data Center

Bahrain dan Saudi Arabia mewakili Kawasan Asia Barat sebagai pengunjuk layanan publik yang sangat baik. Bahrain sukses menjalankan strategi e-Government yang memiliki 4 kanal layanan, dan Saudi Arabia berhasil menjalankan proses otomatisasi kepabeanan melalui teknologi ICT sehingga mereduksi proses birokrasi yang tak efisien.


Sebelumnya : UN Public Service Awards (Bagian 1)
Kawasan Asia Barat

Pemenang I : Bahrain
Inisiatif : 676 National e-Government Portal : Bahrain.bh
Institusi : e-Government Authority, Kingdom of Bahrain

Mengupaya perbaikan penyelenggaraan layanan publik kepada seluruh masyarakat dan memberdayakan tingkat e-literasi masyarakat Bahrain yang tinggi, Kerajaan Bahrain meluncurkan Strategi e-Government. Strategi yang digulirkan oleh pemerintah menekankan pada penguatan layanan-layanan pemerintah kepada konsumennya (masyarakat, , sektor bisnis dan para tamu manca negara) melalui empat kanal layanan publik :
(1) Portal e-Government (www.bahrain.bh)
(2) Mobile Portal
(3) National Contact Center
(4) Common service Centres dan Kiosks

Visi strategi yang terkandung dalam strategi e-Government ini adalah :"Deliver Customer Value through Collaborative Government". Sebagai bagian dari program ini, Kerajaan Bahrain mengimplementasikan sekitar 200 jenis layanan berbasis elektronik yang tersebar di 30 kementerian bagi semua konsumen melalui National e-Government Portal.

Pemenang II : Saudi Arabia
Inisiatif : 775 SaudiEDI eTrade System and Tabadul Company
Institusi : Public Investment Fund

Inisiatif ini bertujuan pada otomatisasi proses-proses trade clearance melalui aplikasi ICT di Saudi Arabia. Implementasi SaudiEDI berhasil meningkatkan volume transaksi perdagangan ( dari 2001 hingga 2008), serta dapat mengurangi jumlah hari yang dibutuhkan proses "trade clearance"", dari 44 hari menjadi hanya 17 hari.

Sistem SaudiEDI juga dapat mengurangi proses birokrasi yang tidak efisien atau dikenal sebagai birokrasi "red tape", sehingga menciptakan penghematan biaya, memperbaiki pemantauan informasi, meningkatkan transparansi(proses manual yang mengutamakan kertas kerja memicu tindak korupsi), perencanaan, pelaporan dan pembuatan keputusan.

Saudi Arabia mengontrak sebuah perusahaan asal Singapura untuk membantu proyek ini yang menghasilkan sebuah kemitraan pemerintah dan swasta yang inovatif.


Kategori II : Improving the delivery of public services

Kawasan Afrika

Pemenang 1 : Tunisia
Inisiatif : 758 "Madania" Civil Status System : Layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat
Institusi : Ministry of the Interior and Local Development

Sebuah sistem bernama Unified Civil Status Systen adalah sebuah komponen program reformasi manajemen sektor publik, yang bertujuan memperbaiki kualitas dan kemampuan semua layanan pemerintah dalam merespon. Sistem baru ini menyediakan sebuah databese terpusat yang menyimpan data status sipil semua warga Tunisia (data kelahiran, pernikahan, kematian dan semua peristiwa sipil lainnya), termasuk juga data waraga negara asing dan tamu-tamu yang ada di Tunisia.

Masyarakat memiliki jaminan atas keamanan data personalnya, sebagaimana diatur di dalam undang-undang di Tunisia. Semua pemerintahan telah mengadopsi sistem dan menerapkan metoda-metoda terstandarisasi dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi.

Pemenang II : Tanzania
Inisiatif : 807 Management of Sustainable delivery of secured property rights through empowerment and capacity building of local government
Institusi : Property and Business Formalization Program

Tanzania memiliki sebuah inisiatif inisiatif bernama MKURABITA sebuah akronim dalam bahasa Kiswahili untuk Program Formalisasi (Pengesahan) Bisnis dan Properti yang dirancang untuk menyediakan sebuag kerangka institusional dan legal untuk memberikan hak-hak properti dan bisnis yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat dengan biaya-biaya yang sangat terjangkau.

Program ini memiliki tujuan utama untuk memberdayakan para pemilik bisnis dan properti di sektor informal sehingga memiliki akses untuk masuk ke pasar ekonomi formal. Sehingga diharapkan agar mereka dapat menggunakan aset-asetnya yang telah terformalisasi untuk mendapatkan modal keuangan yang memfasilitasi mereka dalam ekonomi nasional.

Keuntungan-keuntungan utama yang dihasilkan inisiatif ini termasuk kapasitas proses pembangunan di level daerah dan nasional dalam implementasinya, yang telah menciptakan banyak surveyor yang terlatih, administrator pertanahan, pengguna GPS portable, ahli-ahli komputer/GIS dan ajudikator pertanahan.

~bersambung~

(Martin Simamora | UNPAN)



Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget