Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 15 Maret 2010

Memahami E-Government 2.0 : Antusiasme Vs Realitas (2)


Untuk mencapai tahap layanan e-Government berikutnya (2.0), maka semua organisasi pemerintah harus mampu menyingkirkan hambatan-hambatan berikut ini. Pertama, semua oraganisasi pemerintah harus bergerak menuju model pemerintahan yang memungkinkan semua inisiatif e-Government di organisasi, organisasi pemerintah harus dipimpin oleh para eksekutif pemerintah yang memang memahami tugas pokok dan fungsi kelembagaannya dan implementasinya didukung penuh oleh sebuah tim lintas fungsi (departemen) yang terdedikasi.





Kedua, semua organisasi pemerintah harus mengembangkan berbagai macam kemampuan di semua area kritikal seperti; pemasaran, kemudahan penggunaan, web analytic, dan Customer insight. Akhirnya, semua instansi pemerintah harus merubah pola pikirnya menjadi pro aktif untuk mendekati; masyarakat, sektor bisnis, dan instansi-instansi lainnya yang terlibat dalam berkontribusi atau membuat berbagai aplikasi dan isi sebuah web.


Melaksanakan semua perubahan ini akan memampukan semua organisasi sektor publik menyediakan website layanan yang akan lebih banyak digunakan oleh masyarakat, mengurangu biaya-biaya 'over time' yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan layananan, serta memberikan lebih banyak ragam fungsi dan isi web, yang akan menciptakan pemasukan (pendapatan) bagi pemerintah yang diperoleh dari pengeluaran masyarakat untuk menikmati layanan web (layanan publik).

Sekalipun ulasan ini berfokus pada implementasi e-Government di Amerika Serikat, tetapi semua rekomendasi yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan sepenuhnya di semua instansi pemerintah di seluruh dunia yang akan membantu perbaikan dan pemanfaatan berbagai peluang untuk membangun interaksi dengan masyarakat, dunia bisnis, berbagai lembaga lainnya, dan tentunya dengan pegawainya sendiri melalui berbagai layanan bersistemonline.

Selama era ledakan internet di akhir tahun 1990-an, banyak lembaga pemerintah yang berlomba mengembangkan website, dan pengeluaran atau biaya pembangunan e-Government yang mahal dipandanh sebagai hal yang normal. Pengeluaran e-Government, berkait dengan berbagai inisiatifyang dibuat oleh pemerintah terus berlanjut dan bertumbuh. Pada 2009, Amerika Serikat mengeluarkan dana lebih dari USD71 miliar untuk belanja IT, dan diperkirakan 10% diantaranya berkaitan untuk pembangunan e-Government.1


Sementara biaya yang dibutuhkan untuk membangun layanan-layanan e-Government terus membumbung dengan luar biasa, ternyata implementasinya tak juga menghadirkan sebuah layanan unggul sebagaimana janji-janji yang terkandung di dalam e-Government. Antusiasme masyarakat terhadap website-website pemerintah sungguh mengecewakan. Kepuasan rakyat Amerika Serikat terhadap e-Government yang meningkat secara konstan pada dekade awal, kini mulai turun (terhadap e-Government2.0).


Pada tahun 2004, TIME menempatkan 3 website pemerintah federal ke dalam daftar "50 Website Paling Menyenangkan", namun akhir-akhir ini hanya ada satu website saja yang masih dapat bertengger di daftar sejenis. Untuk memahami situasi yang terjadi dan kini menjadi sebuah kecenderung yang meluas, berikut adalah ilustrasi yang menjelaskan mengapa hal semacam ini dapat terjadi .

Ketika sebuah website instansi pemerintah AS diakui sebagai inovator dalam menyajikan informasi dan ragam transaksi secara online, dan kemudian dijadikan sebagai model oleh instansi-instansi pemerintah lainnya untuk ditiru, sebab memang terbukti model website tersebut dinikmati oleh masyarakat. Fakta ini kemudian dijadikan dasar untuk menganggarkan biaya pengembangan e-Government.


Faktanya justru sebaliknya, sebab ada banyak inisiatif e-Government gagal untuk memenuhi harapan masyarakat penggunanya, sebab pengakses mendapatkan penggunaan website yang dikunjungi lebih sulit untuk digunakan, dan berbagai layanan baru yang tersedia di dalam pun membingungkan dan terlalu kompleks untuk digunakan. Gejala ini tak hanya terjadi di Amerika Serikat.
Sebuah instansi pemerintah yang menginvestasikan dana jutaan untuk membangun sebuah layanan yang memampukan masyarakat untuk mengelola rekening-rekeningnya melalui layanan pemerintah bersistem online, hanya memberikan kekecewaan kepada masyarakat penggunanya, tingkat kepuasannya kurang dari 5% saja.



Data yang ada menunjukan bahwa berbagai investasi e-Government ternyata tak menghasilkan ragam perbaikan efisiensi operasional pemerintah. Sebuah contoh acak pada 6 instansi pemerintah di Amerika Serikat Menunjukan bahwa berbagai biaya administrasi justru meningkat antara 7% hingga 12% per tahun selama lebih dari satu dekade ini.


Investasi e-Government yang mahal ternyata tak juga merubah persepsi masyarakat terhadap peningkatan efisiensi pemerintahan. Mengacu kepada Pew Research Center, persentasi masyarakat Amerika Serikat yang setuju dengan pernyataan "Jika seuatu dijalankan oleh pemerintah, maka biasanya tidak efisien dan tak menghasilkan apapun" telah meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini, dari 53% di tahun 2002 meningkat menjadi 62% di tahun 2007.




(McKinseyQuarterly.com | Martin Simamora)




Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget