Judul di atas hendak menggambarkan perbedaan yang tajam pada hasil pemeringkatan eGovernment readiness atau kesiapan eGovernment pada negara-negara Asia. Sejauh ini kawasan Asia cenderung dinilai lebih buruk oleh PBB ketimbang hasil pemeringkatan eGov readiness ranking versi Universitas Waseda Jepang dan Brown University. Accenture pada 2006 memutuskan menghentikan melakukan pemeringkatan e-Gov yang kian lama kian menjadi polemik, bahkan tak dapat diandalkan.
Asia melalui Korea Selatan untuk kali pertama mampu mengungguli AS di pering pertama UN e-Government Survey 2010, sebuah survei dua tahunan PBB yang menilai
kesiapan negara-negara anggotanya dalam mengimplementasi e-Government.PBB merampungkan surveinya pada Desember 2009 lalu, sebagai pemetaan peran e-Government yang ternyata berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatkan transparansi melalui penyebaran informasi pemerintah, dan percepatan pelayanan publik serta reformasi birokrasi kala dunia di landa krisis global.
Tahun 2008 menjadi akhir dominasi negara-negara Skandinavia seperti; Denmark, Norwegia yang biasanya selalu berposisi ke-2 dan 3, namun jatuh ke peringkat ke-5 dan 6, dan Swedia yang pada 2008 memuncaki peringkat e-Government PBB jatuh bersama yang lainnya keluar dari 10 besar.
Yoon-seok Ko, Peneliti Senior seperti disitat dari FutureGov (20/1) pada Departemen e-Government, menggambarkan sejumlah alasan mengapa e-Government di Korea Selatan dapat sukses:"Satu, kita fokus mencari berbagai cara terbaik untuk memperbaiki partisipasi publik, misal: Pemerintah Korea Selatan meluncurkan sebuah sistem penyampai informasi ( information disclosure system), yang mendistribusikan informasi administrasi untuk klaim masyarakat, sistem e-People yang menangani berbagai keluhan masyarakat kepada pemerintah".
"Ke-2, kami telah melakukan upaya besar untuk membangun kolaborasi internasional. Paradigma e-Government mengalami perubahan yang demikian cepat sehingga sebuah negara tak mungkin dapat mengikuti atau mengadopsi sepenuhnya semua teknologi yang dimunculkan oleh paradigma e-Government. Maka pemerintah pun melakukan kolaborasi internasional dengan banyak negara dan masing-masing saling menyokong satu sama lain, sebagai satu kesatuan bersama-sama berupaya menentukan teknologi-teknologi baru apa saja yang harus diadopsi dan kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilaksanakan", jelas Yoon.
Australia oleh PBB menjadi sat-satunya negara yang diperhitungkan dalam tabel "Kapasitas dan Kemamuan sektor pemerintah menerapkan TIK untuk memperbaiki pengetahuan dan informasi pelayanan bagi masyarakat. Tetapi di sisi lain negara-negara; Selendia Baru, Jepang dan Singapura pun diperrhitungkan oleh PBB bersama-sama dengan Korea Selatan dalam penilaian e-Participation, yang mengukur seberapa baik sebuah negara memperbaiki akses publik untuk mendapatkan pelayanan publik dan informasi.
Pemeringkatan e-Government Readiness PBB 2010 juga memberikan catatan: sejak pemeringkatan PBB 2008 banyak pemerintahan telah melakukan perbaikan besar dalam
mengembangkan berbagai layanan online, terutama di negara-negara dengan pendapatan menengah (middle income). Dan sekalipun biaya infrastruktur telekomunikasi dan Sumber Daya Manusia kian melambung dan berdampak pada kemajuan e-Government, jika strategi dan kerangka hukum yang efektif dapat diberlakukan maka dapat mengkompnesasi mahalnya biaya, bahkan hal ini pun berlaku di negara-negara maju sekalipun.
Laporan PBB pun menyatakan:"Negara-negara yang mampu memanfaatkan potensi peluasan akses broadband di kawasan negara-negara maju, dan jaringan telekomunikasi selular di negara-negara berkembang, dalam melaksanakan agenda PBB pasti akan dapat melanjutkannya.
Secara tradisional negara-negara di kawasan Asia selalu memperoleh hasil buruk sejak surveri eGov readiness PBB dimulai, PBB menggunakan riset keterjangkauan informasi, akses dan kebermanfaatan, kemampuan melakukan layanan publik, dan e-Partisipasi sebagai metodologi intinya. Hanya Australia, Korea Selatan yang memiliki nilai baik.
Singapura yang berperingkat satu berdasarkan Waseda University International e-Government Ranking 2009, pada UN e-Gov Survey 2004 hanya diposisi 10, dan pada pemeringkatan eGov PBB 2010 malah tersingkir total dari TopTen, dan beperingkat ke-11.Pemeringkatan e-Government Readiness Waseda University dinyatakan sebagai "Asian Perspective", berfokus pada; kesiapan newtwork negara, aplikasi-aplikasi dengan fungsi interface, manajemen optimalisasi, portal nasional, bagaimana e-Government di promosikan atau adakah CIO di pemerintahan? Tahun lalu Singapura menjadi negara yang memuncaki pemeringkatan e-Government versi Universitas Waseda, lalu Jepang di peringkat ke-5, Korea Selatan ke-6 dan Taiwan ke-8.
Pemeringkatan e-Goverment Readiness yang dilakukan oleh Brown University pun mengapresiasi e-Government Asia, Brown University Global E-Government Survey yang melakukan penilaian pada ; akses website bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, keberadaan publikasi-publikasi dan data bases, kebijakan keamanan dan privasi, informasi kontak, dan jumlah layanan online yang tersedia. Brown University Global E-Government Survey yang terakhir 3 dari posisi 5 besar diduduki Asia; Korea Selatan di peringkat satu, lalu ada Taiwan dan Singapura.
Pemeringkatan e-Government semacam ini memang menghadapi banyak kritik dalam beberapa tahun belakangan ini. Seiring dengan bertumbuhnya aktivitas e-Government dari waktu ke waktu, isu-isu utama pun demikian sehingga kebutuhan pasokan data untuk benchmarking pun jelas berubah, akibatnya tabel pemeringkatan cenderung sia-sia.
Dr Leong Mun Kew, Chief Technology Officer dan Deputi Chief Information Officer Dewan Nasional Perpustakaan Singapura berujar:"Pada tahap-tahap awal e-Government maka sangat penting dan berguna untuk mengetahui siapa yang ada di posisi puncak, dan mengapa?, lalu kita dapat menirunya. Tetapi ketika e-Government berkembang dan makin canggih, maka sebuh ideks tunggal tak hanya menjadi abstrak namun juga mulai mengungkapkan pentingnya informasi."
Accenture, sebuah perusahaan konsultan dunia pun mengakhiri pemeringkatan e-Government dunia versi Accenture pada tahun 2006.Antoine Brugidou,Global Managing Director, Public Service, Growth & Strategy seperti disitat dari FutureGov berujar,"e-Government tak lagi dapat diandalkan untuk mengukur efektifitas sektor publik.
"Kami merasa bahwa pemeringkatan telah kehilangan maknanya. Kami mengukur data kuantitatif- jumlah layanan publik online dan kinerja pelayanannya, yang efektif pada awal implementasi e-Government. Tetapi membandingkannya menjadilebih kompleks lagi serumit perkembangan dan kematangan e-Government di berbagai negara.
Perbedaan implementasi e-Government makin diperparah oleh kejatuhan ekonomi dan keuangan dunia yang masih melanda, tambah Brugidou." Pemerintah dituntut untuk melakukan lebih banyak lagi namun dengan sumber daya yang menipis. Ya e-Government akan membantu. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu proses re-engineering, penggabungan instansi pemerintah, dan kinerja pelayanan publik."
Berdasarkan kenyataan inilah maka Accenture kini mengkaji ulang eGovernment Leadership Accenture ke dalam sebuah indeks baru yang berfokus kepada "citizen
expectations of public governance" atau indeks harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Laurence Millar yang pernah menjabat CIO Pemerintah Selendia Baru menyatakan, kini semua metodologi yang diterapkan untuk melakukan survei e-Government Readiness menghadapai tantangan besar." Jelas tak akan menolong berfokus pada pemeringkatan yang rinci. Itu lebih mirip dengan Tour de france, dengan sejumlah negara dalam grup-grup, saling bersaing mendahului.
----------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar