Pemerintah federal Australia telah membuat sebuah langkah penting untuk mempromosikan transparansi pemerintahan melalui teknologi web. Melalui Satuan Tugas Khusus Government 2.0 pemerintah diyakinkan untuk menggunakannya, namun ada dinamika lain, yaitu skeptisme yang dikemukakan oleh kelompok oposisi.
Seputar Government 2.0
Oposisi menyebut upaya pemerintah sebagai upaya yang tak bertaring, hanya sekedar obrolan saja, merespon pengumuman pemerintah yang mengumumkan telah menerima hampir semua temuan yang dikemukakan oleh satuan tugas Government 2.0, ungkap Menteri Keuangan Lindsay Tanner dan Menteri Khsusus Negara, Joe Ludwig pada Senin (3/5/2010) lalu.
Satuan Tugas Government 2.0 telah merampungkan tugas dan menyampaikan laporannya pada Desember 2009 lalu, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan cara-cara yang tepat dalam penggunaan internet untuk membuat penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih mudah dan memperkuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya.
Merespon rekomendasi yang dinyatakan oleh Satuan Tugas Government 2.0, pemerintah Australia telah memutuskan bahwa Departemen Keuangan menjadi instansi yang memimpin implementasi Government 2.0, membentuk Kantor Komisioner Informasi.
Pemerintah juga menyetujui rekomendasi Satuan Tugas Government 2.0 untuk mengizinkan pembuatan website yang menyajikan berbagai informasi sektor pemerintah dan pembuatan sebuah website utama pemerintah yang baru : data.gov.au untuk memfasilitasi akses informasi kepada publik. Pemerintah juga setuju untuk membuat blog konsultasi publik.
Kate Lundy, Senator ACT Labor yang sangat memperhatikan kelangsungan program ini, berujar bahwa respon terhadap rencana pemerintah sangat positif. "Hampir semua rekomendasi utama yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Government 2.0 telah disetujui dan saya pikir hal ini memperlihatkan secara kuat bahwa kepemimpinan politik untuk mewujudkan agenda Government 2.0 benar-benar berjalan dengan baik, dan ini menjadi pijakan yang nyata untuk melangkah ke tahap-tahap selanjutnya, ungkap Senator Lundy seperti dikutip Plaza eGov melalui TheAustralian.com.
Pihak oposisi di pemerintah menentang proyek Government 2.0, khawatir akan menciptakan birokrasi baru dan malah bertentangan dengan ketetapan-ketetapan yang ada dalam pemerintahan pusat , namun oposisi mendukung sepenuhnya standarisasi lintas badan pemerintahan, ujar Michael Ronaldson.
Salah satu senator dari kelompok oposisi Senator Ronaldson berujar: "Berbagai pernyataan mengenai prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi memang hal yang baik, tetapi sebagaimana yang kita saksikan pada perubahan yang terjadi pada FOI, hal tersebut tidak pernah terjadi sebab kementerian dan pegawai negara tak ada keinginan untuk melakukan perubahan.
Keterbukaan informasi Publik yang terlalu luas juga menjadi kekhawatiran Ronaldson. "Dalam salah satu rekomendasi yang juga sudah disetujui oleh pemerintah, ada hal yang mengatur : pegawai negara harus menerbitkan laporan-laporan yang berisikan evaluasi departemental tentang bagaimana departemen-departemen menyajikan informasi dalam laporan-laporan. Ini hal yang sangat berkaitan dengan internal kementerian!
Sosialisasi Government 2.0 masih 18 bulan lagi, dan pemerintah berencana untuk menjalankan strategi Government 2.0 berdasarkan saran yang akan disampaikan oleh Komisioner Informasi. Penunjukan komisioner akan sangat bergantung pada disetujuinya rancangan undang-undang reformasi kebebasan informasi pemerintah federal. Rancangannya akan diajukan ke senat antara Mei-Juni mendatang. Jika rancangan disetujui maka pemerintah masih memerlukan waktu selama 6 bulan lagi sebelum Komisioner terpilih.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar