sektor bisnis menikmati layanan-layanan online berkualitas, yang berdampak positif terhadap pembangunan usaha kecil menengah (UKM) melalui e-business dan membangun kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.Peran e-Government dalam meningkatkan kualitas usaha kecil menengah terungkap dalam sebuah sesi pada konfrensi internasional : e-Government and Administrative Simplification yang diselenggarakan oleh PMO dan OECD/ Korea Policy Center. Pada kesempatan tersebut Hj Mohidin Hj Mus dan Dr Hazri Hj Kifle dari University Brunei Darussalam (UBD) dan Hjh Mariah Hj Taha dari E-Government National Center (EGNC) Brunei mendiskusikan situasi e-Government kesultanan Brunei saat ini dan dimasa mendatang.
Pemerintah telah menjalankan berbagai rencana untuk memberikan pelayanan publik yang mampu mengelola berbagai tantangan yang mengemuka seiring dengan dinamikan lingkungan penggunaan ICT yang meningkat, ungkap Hj Mohidin yang mewakili PMO. Mohidin, dikutip Plaza eGov dari brunei.fm (13/5) dalam makalahnya berjudul :"Rasionalisasi Kerangka Strategi e-Government Brunei 2009-2014" menegaskan bahwa:"E-government lebih dari sekedar teknologi informasi. E-Government adalah tentang pemerintah, bukan mengenai bagian "e".
Area e-business walaupun tidak terkait langsung dengan e-Government, merupakan komplementer."Pemerintah harus meregulasi kerangka hukum yang mengatur pokok-pokok transaksi seperti keamanan informasi dan lain sebagainya," jelasnya.
Jika berbagai inisiatif e-Government dapat merubah cara berbisnis masyarakat Brunei, maka hal ini sungguh menarik karena masyarakat dapat menjual produknya melalui Facebook atau blog. Anda tidak memerlukan modal yang besar untuk melakukannya, yang anda butuhkan hanyalah internet dan anda pasti dapat melakukannya, ujar Dr Hazri.
Dr. Hazri juga menyatakan manajemen puncak pemerintahan Brunei memberikan dukungan penuh dalam implementasi berbagai inisiatif e-Government. "Jika anda memperhatikan EGLF forum (E-Government Leadership Forum),ketua EGLF dijabat oleh seorang deputi
menteri di PMO, jadi dukungan pemerintah ada pada level kebijakan pemerintah, disinilah terlihat bahwa pemerintah memberikan dukungan, ide-ide, "brainstorming" dan pengarahan kebijakan.Sektor publik juga harus melakukan transformasi dalam hal kerangka berpikir dan budaya, dan menyederhanakan proses tradisional serta melakukan rekayasa proses bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi bukanlah tujuan tetapi sebuah permulaan, ujar Hazri.
Pemerintah Brunei memiliki lima strategi untuk mewujudkan tujuan ini; mengembangkan berbagai kapabilitas dan kapasitas, memperbaiki pemerintahan, memperkokoh keamanan dan kepercayaan, melakukan integrasi semua departemen dan kementerian pemerintah untuk menghadirkan e-services yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, ungkap Hj Mohidin.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar