Budaya Korupsi Akar Kebangkrutan Yunani

Yunani, negara yang memiliki budaya korupsi yang sangat berakar, dan Der Spiegel pada penghujung 2009 kemarin menurunkan artikel yang menyiratkan pesan kuat bahwa Yunani akan jatuh ke jurang kesulitan ekonomi yang teramat dalam. Artikel itu berjudul: "Culture of Corruption Drags Greece Down", ternyata korupsi dikategorikan sebagai budaya tak hanya untuk Indonesia dan Asia tetapi juga untuk Yunani dan Eropa. Budaya Korupsi yang sangat kuat di Yunani membuat EU enggan untuk segera membantunya.

Der Spiegel lebih lanjut menuliskan : pemerintah Yunani telah mendorong negerinya ke bibir jurang kebangkrutan nasional, mengancam seluruh zona Euro. Namun para elit Yunani kala itu yakin bahwa semua anggota Uni Eropa lainnya bersedia memberikan talangan, sekalipun negeri tersebut dilanda ketidakefisienan dan dan korupsi.

Para elit pemerintahan Yunani dari kelompok konservatif dan sosialis yang menjalankan pemerintah Yunani mengandalkan pinjaman seolah tidak ada lagi harapan dan cara lain. Para pemimpin tidak memimiliki manajemen yang baik dan nepotisme yang kuat dan kondisi ini mendorong negeri ini ke ambang kebangkrutan. Masyarakatnya di sisi lain pun bereaksi sama dengan juga melakukan korupsi dan kejahatan keuangan.

Sejak European Union menerapkan mata uang tunggal : Euro sebagai mata uang bersama maka masalah yang dihadapi Yunani bukan semata masalah Yunani, negara kecil berpopulasi 11 juta jiwa, tetapi masalah besar bagi Uni Eropa, sebab dapat memicu efek domino bagi semua negara-negara anggota Uni Eropa. Kebangkrutan Yunani sebagai negara pengguna Euro dapat mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, bantuan keuangan atau bailout kepada Yunani dapat memicu efek domino terhadap negara-negara yang juga mengalami keguncangan ekonomi ; Italia, Spanyol dan Portugal yang menunggu opsi pinjaman lunak.

Sementara itu sebuah media online Asia: Joongandaily.com pada Februari 2010 lalu yang dikutip Plaza eGov, memberitakan bahwa krisis kebangkrutan Yunani telah memunculkan ketakutan dunia. Sangat sulit bagi Yunani untuk luput dari jurang maut bila tidak segera menerima dana segar sebesar 20 miliar Euro untuk menutupi defisit keuangan yang mencapai 12,7% dari GDP dan untuk membayar utang luar negeri berjangka pendek, yang tenggat waktunya sangat ketat. Yunani juga tidak mungkin untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran utang luar negeri jangka panjang, sebab peringkat kredit negeri ini telah diturunkan.


Salah satu alasan terbesar bagi Uni Eropa tidak dapat segera memberikan bantuan keuangan kepada Yunani karena infrastruktur negeri ini terbelenggu korupsi yang sangat hebat. Eropa sangat peduli tindakan bail out dapat seperti membendung ombak laut dengan pasir. Bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa sumber krisis Yunani adalah "fakelaki" artinya amplop kecil. Memberikan amplop-amplop kecil berisi uang saat mengajukan permohonan di kantor imigrasi. Pasien-pasien operasi di Yunani baru dapat tenang masuk ke dalam ruangan operasi jika telah memberikan amplop kepada dokter. Masyarakat Yunani tak dapat memperoleh surat izin, sekalipun lulus ujian, jika tidak memberikan amplop berisikan uang sejumlah beberapa ratus euro. Memberikan amplop berisikan uang kepada para pejabat pemerintah di Yunani akan menjamin proses otorisasi, sertifikasi atau izin mendirkan bangunan, yang jumlah uang amplopnya dapat mencapai puluhan ribu euro.

Kantor Pajak Yunani merupakan kantor paling korup dan diperkirakan 30% penerimaan pajak bocor ke tempat lain. Semua orang mengetahui jika korupsi adalah sebuah masalah, tetapi karena perilaku korupsi terjadi dimana saja, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah maka sangat sulit untuk menentukan dari mana harus memulai untuk memeranginya. Mengacu kepada Corruption Perceptions Index 180 negara yang dilakukan oleh Transparency International pada 2009 lalu, Yunani ada di peringkat ke-71 global dan yang terburuk di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang menghadapi krisis; Portugal di peringkat ke-35, Spanyol :32, Italia ada di peringkat ke 63 juga paling korup berdasarkan standar-standar EU.

Korupsi mendistorsi siklus ekonomi dan merusak kesehatan budaya wira usaha, tak heran negara-negara yang membiarkan korupsi merajalela akan menghadapi masalah. Ketidakefisienan pada sektor publik yang erat kaitannya dengan struktur politik yang kolusif dan serikat buruh yang dekat dengan budaya amplop.

Tak ada cara lain untuk memberantas korupsi dan menyelematkan negara dari kebangkrutan selain presiden bersama-sama dengan seluruh rakyat membangun komitmen yang kuat memberantas "budaya memberi amplop suap", bila hal ini tidak dilakukan maka tragedi Yunani akan terulang kembali.

Sebuah negara dapat maju bukan hanya karena bersih, tetapi pasti tidak dapat maju bila negara tak memutuskan dirinya dari hubungan dengan korupsi. Corruption Perception Index Korea Selatan berada di peringkat ke-39, jauh lebih baik dari Yunani, tetapi capaian Korea belum dapat dijadikan standar.

Jika kita ingin meningkatkan martabat bangsa dengan pemerintahan yang kokoh dan menjadi negara yang maju, kita harus menghapus semua perilaku korupsi sebagai sebuah solusi. Biarlah tragedi Yunani menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi hal yang terakhir.

(Martin Simamora | Der Spiegel | Joongangdaily)