Hingga kini INSW tak memiliki server sendiri yang khusus tetapi masih menumpang server milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Server sempat mengalami kemacetan yang menurunkan performa INSW untuk melayani dokumen-dokumen ekspor dan impor. Jika tidak ada solusi segera niscaya ekspor-impor Indonesia akan terkena dampaknya.Indonesia Nasional Single Window diklaim sebagai yang paling siap di kawasan Asean dan juga paling siap untuk segera bergabung kedalam Asean Single Window, tetapi ternyata penyimpan data INSW masih menumpang server milik Direktorat Bea dan Cukai sehingga berisiko macet dan mengakibatkan sistem lambat untuk merespon permohonan dokumen ekspor dan impor.
Ketua Pelaksana Harian Pelayanan Kepabeanan Satu Pintu Indonesia (INSW), Edy Putra Irwadi, dikutip Plaza eGov dari Harian Kompas (15/5/2010) menyatakan :"Server kami sempat macet, akibatnya jawaban dari sistem sangat lambat. Instansi yang terkait dengan layanan INSW terus menerus mengirimkan dokumen, namun servernya tidak sanggup menampung. Sistem INSW tidak bisa berhenti meski hanya 30 menit karena setelahnya bisa macet,"ungkapnya.
Edy lebih lanjut menyatakan, idealnya perangkat penyimpanan data beserta teknologinya mulai dibeli tahun 2010 sehingga dapat digunakan pada 2012. Namun karena pemerintah berketetapan menggunakan server milik Ditjen Bea dan Cukai maka anggaran untuk mengadakannya tidak jadi diajukan ke APBN Perubahan 2010.
INSW diperkirakan dapat menghemat biaya pengurusan dokumen sekitar Rp235,796 miliar setahun dan mampu mengurus 2,35 juta dokumen impor tanpa pungutan biaya. Nampaknya pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih tepat, yang menyokong upaya perbaikan reformasi birokrasi,pemberantasan korupsi, dan yang menciptakan iklim usaha dan bisnis yang sehat, efisien dan efektif.
Lebih lanjut Deputi bidang koordinasi Industri dan Perdagangan Kementrian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady dilansir inilah.com menyatakan: tahun ini pihaknya mengajukan dana Rp100 miliar untuk membantu pengembangan fasilitas NSW kepada pemerintah. "Rp500-600 miliar kebutuhan total nasional. Sementara untuk server pusat saja kita butuh Rp175 miliar," ujarnya.
Sayangnya anggaran tersebut batal diajukan dalam APBN-P 2010 sehingga INSW masih akan fokus pada pembenahan internal hingga 2012, menunda melakukan perluasan sistem. "Kalau tahun 2010 sudah dibelikan (alat pendukung), sebenarnya sudah bisa jalan pada tahun 2012. Namun karena mundur, dia akan mundur juga," ujarnya.
Tentang penggunaan server milik Ditjen Bea dan Cukai Edy mengungkapkan kekhawatirannya: "Saya takutnya sistem jebol, karena sudah terlalu besar. Sekarang kan baru di lima pelabuhan, semua alatnya harus dipasang. Nanti jika ditambah lagi harus ada juga elektroniknya. Ini kan baru lima pelabuhan besar yang lain seperti Jambi, Pelambang belum dielektronikasi," paparnya.
(Martin Simamora | KOMPAS | Inilah.com )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar