terjadi di Indonesia? .Kesamaan paling umum antara Yunani dan Indonesia adalah : kedua negara kalah cepat memerangi korupsi yang memberangus seluruh infrastruktur pemerintahannya atau dengan kata lain, Yunani kalah sigap menegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan benar. Perdana Menteri Yunani menyatakan bahwa Korupsi adalah jantung masalah krisis utang negerinya.Yunani dinilai sebagai salah satu negara paling korup diantara negara-negara anggota European Union bersama-sama dengan Bulgaria dan Rumania, hal ini terungkap pada peringkat korupsi tahunan : Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparency International. Lebih lanjut eurobserver.com menuliskan: CPI meliputi 180 negara di seluruh dunia yang mengukur derajat korupsi yang terjadi di kalangan pejabat-pejabat pemerintah dan para politisi dalam sebuah skala dimana 0 menunjukan paling korup dan 10 bebas dari gratifikasi. Hal ini pun terjadi di Indonesia dan Judul diatas sepenuhnya adaptasi dari artikel Opini yang diturunkan oleh TheJakartapost dengan judul : "Could The Greek tragedy happen here"
Skor yang diperoleh Yunani menunjukan sebuah fakta lainnya : sekalipun bergabung dengan European Union tidak secara otomatis membuat negara ini mampu mengurangi praktik korupsi. Yunani memerlukan upaya yang segara dan berkelanjutan untuk menjamin negara ini terselenggara dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas, simpul anti corruption watchdog.
Faktanya pemerintahan Yunani yang kini dipimpin oleh kelompok sayap kiri, di awal pemerintahannya telah menjanjikan bahwa pemerintahan Yunani akan memerangi korupsi dan akan membangun keterbukaan informasi publik dengan mengungkapkan data defisit di era kabinet sebelumnya.
"Gratifikasi dan korupsi sejak lama selalu menjadi bagian integral dalam budaya politik Yunani, terima kasih kepada budaya politik yang paternalistik yang mematikan kewajiban penyelenggara negara untuk mengutamakan pelayanan masyarakat," tulis Chronis Polychroniou, seorang profesor di British University of Teeside.
Sebuah laporan khusus yang dipublikasikan pada Juli 2009 lalu oleh Inspektorat Jenderal Administrasi Publik Yunani menyimpulkan bahwa sektor publik telah dibelit oleh praktik-praktik korupsi. Kantor-Kantor Perencanaan Kota, Rumah sakit pemerintah dan dewan kota telah diidentifikasi sebagai sektor-sektor yang mengalami korupsi akut.
Sementara Europen Union di Brussels memiliki mekanisme pemantauan khusus untuk mengawasi Rumania dan Bulgaria, EU sama sekali tak menangkap gelagat bahwa Yunani mengalami kegagalan untuk memerangi korupsi dan mempercepat persidangan dan menjatuhkan hukuman yang lebih panjang terhadap para koruptor.
European Union memiliki sejumlah prioritas termasuk sebuah proposal dibidang peradilan dan urusan dalam negeri yang dikenal sebagai Stockholm Programme, yang meminta Komisi Uni Eropa untuk membuat sebuah sistem audit yang dapat diterapkan untuk semua negara anggota EU dan untuk mengembangkan sebuah kebijakan anti korupsi yang komprehensif.
Bencana ekonomi yang dialami oleh Yunani, diakui oleh pemerintah Yunani tak lepas dari praktik korupsi yang melanda negerinya. Perdana Menteri Yunani George Papandreou, dikutip Plaza eGov dari Reuters.com (1/3/2010) menyatakan dengan tegas : Korupsi dan impunitas penuntutan menjadi jantung krisis utang Yunani.
George meminta kepada seluruh rakyatnya agar bersedia mengunyah sejumlah tindakan yang akan terasa pahit, untuk mengembalikan negara kepada jalur yang seharusnya. "Krisis yang dialami oleh negara kita tidak hanya sebatas pada masalah fiskal. Masalah fiskal yang mengemuka hanyalah puncak gunung es," ujar Papandreou dalam rapat kabinet."Sangat mendesak untuk segera menanganinya karena krisis ini telah diasumsi memiliki banyak dimensi dramatik."Media online di Eropa :neurope.eu (7/3/2010) dapat menggambarkan pernyataan Perdana Menteri Yunani : korupsi adalah jantung masalah krisis. Laporan terkini mengidentifikasikan bahwa salah satu kejahatan utama yang membuat negara ini memiliki reputasi sebagai negara yang penuh dengan gratifikasi dan berpengeluaran tinggi : setiap orang , mulai dari dokter, pengacara, pegawai negeri, hingga
pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi, membebani Yunani dengan biaya korupsi sebesar 1 miliar dolar Yunani setahun untuk menyuap mereka. Temuan ini diungkapkan oleh Transperancy International Yunani.Yunani dibawah pemerintahan terdahulu : Perdana Menteri Costas Karamanlis (2004-2009) mengalami banyak skandal yang melibatkan banyak politisi dan pemuka agama yang harus diusut, namun hingga kini tak satupun yang diusut. TI Yunani mencatat biaya korupsi yang terjadi di Yunani pada 2009 lalu mencapai 800 juta Euro, meningkat sebesar 39 juta Euro dibandingkan dengan 2008.
Costas Bakouris, kepala anti corruption watchdog cabang Yunani, menyatakan bahwa temuan tersebut akan membantu Yunani untuk memulihkan ekonomi dan utang yang sangat besar. " Pengalihan pajak menjadi penyebab defisit besar Yunani," jelasnya dan mendesak pemerintah Yunani untuk segera membentuk sebuah Otoritas Anti Korupsi sebagai bagian untuk mengatasi krisis utang dan memperoleh kembali kredibilitas. "Jika kita tidak bertindak,kita tidak dapat mengatasi krisis," jelasnya, lagian hal ini pun telah diakui oleh Perdana Menteri Papandreou bahwa Korupsi dan impunitas penuntutan sebagai penyebab utama krisis utang dan menyatakan bahwa negara harus mengatasinya dengan segera untuk mengatasi berbagai masalah fiskal.
TI menyatakan dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Poolster Public Issue terhadap 6.000 masyarakat Yunani mendapatkan hasil : nilai suap rata-rata tahun lalu sebesar 1,355 Euro untuk sektor pemerintahan dan 1,671 Euro untuk sektor swasta yang melayani kepentingan publik seperti layanan-layanan publik yang mempercepat penerbitan surat izin mengemudi, izin mendirikan bangunan, mengurus pasien rawat inap di rumah sakit pemerintah, atau memanipulai nilai besaran pajak yang harus dibayar. TI Yunani dalam sebuah survei nasional mengukur luasnya fenomena korupsi di Yunani di sektor pemerintah dan swasta untuk tahun 2009 dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil survei 2008. Hasil survei nasional 2009 yang dilakukan oleh TI Yunani menunjukan sektor dengan skor korupsi tertinggi adalah seperti biasanya : semua rumah sakit pemerintah, diikuti oleh badan pemberi izin mendirikan bangunan dan semua kantor pajak, lembaga jaminan sosial, semua kantor Balai Kota dimana masyarakat biasanya harus memberikan uang suap kepada pegawai negeri untuk mendapatkan surat-surat persetujuan, jika tidak akan diabaikan.
Survei juga menunjukan bahwa 65% dari total korupsi yang dilaporkan terjadi tempat-tempat yang memiliki skor korupsi tinggi di sektor pemerintah ( rumah sakit, izin mendrikan bangunan, kantor pajak). "Masyarakat Yunani telah terlibat dalam realita korupsi dan harus memeranginya.
Hellas, TI Yunani menyatakan, 98% rakyat Yunani yakin bahwa penegakan hukum sangat vital dalam perang melawan korupsi dan 96% rakyat Yunani menghendaki hukuman berat kepada para koruptor dan penyuap.
"Isu pengalihan pajak, pungutan liar, atau kejahatan pajak (seperti menghindari pembayaran pajak pertambahan nilai) juga tercermin dalam survei," jelas Hellas.
Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen khusus untuk memerangi korupsi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Presiden SBY
memiliki unit tersendiri sebuah satuan tugas pemberantasan mafia hukum. Namun kenyataannya keberadaan KPK, satuan tugas pemberantasan mafia hukum dan ditambah dengan upaya membangun e-Government dengan mengaplikasikan e-Procurement, pembayaran pajak online tak serta merta menurunkan eskalasi korupsi ke taraf yang dapat mengangkat martabat bangsa di dunia internasional.Skandal besar Gayus Tambunan seorang pegawai pajak yang memiliki dana puluhan miliar di rekening pribadinya telah menodai atau menguak bobrok yang ada di dalam infrastruktur pemerintahan negeri ini. Belum lagi kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan yang harus berjuang untuk membersihkan dirinya dari perilaku oknum yang menjadi makelar kasus sebagaimana diungkapkan oleh seorang whistle blower, seorang jenderal Polisi berbintang tiga Susno Duaji. Kasus Bank Century juga memberikan tekanan yang hebat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlibat dalam kebijakan pemberian bailout, namun hingga kini kepelikan soal dan dokumen bukti ketidakberesan sebanyak satu troli pengucuran bailout yang di serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini tak ada tindak lanjut, bahkan dikabarkan tak diterima dengan utuh oleh KPK atau hingga kini tak terdengar ada pernyataan resmi oleh pejabat publik berwenang atau lembaga-lebaga negara terkait tentang status formal kasus century sebagai bentuk akuntabilitas dan transparasi pemerintah.
Transparansi Internasional dan PERC pun memiliki cerita yang sama dengan meletakan
Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup di kawasan Asia, hal yang sama dialami oleh Yunani sebagaimana telah diungkapkan diatas.Menjadi sangat jelas bahwa pemerintahan Presiden SBY harus tetap melanjutkan genderang perangnya untuk memberantas korupsi sebagaimana yang telah dimulainya diawal pemerintahannya, dan seluruh rakyat negeri ini juga harus bersedia mendukung upaya pemerintah untuk memerangi korupsi dengan tidak memberikan suap atau melakukan korupsi di lingkungan kerjanya. Upaya ini diharapkan dapat meluputkan atau setidaknya mengurangi sebuah risiko fatal yaitu mengalami kejatuhan ekonomi akut. Sebagaimana halnya dengan peringatan yang dinyatakan Perdana Menteri Yunani : Korupsi dan impunitas penuntutan adalah jantung masalah krisis ekonomi besar negerinya, maka Indonesia harus mewaspadai daya hancur korupsi yang tak terbayangkan, yang mungkin saja sudah membayang-bayangi negeri ini.
(Martin Simamora |euobserver.eu |reuters.com|neurope.eu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar